TONY KLEDEN

Mempertimbangkan Rendra

2010-05-17T01:29:00.000-07:00

Oleh Bandung Mawardi

Kematian bukan argumentasi mutlak untuk menghormati tokoh. Rendra sampai hari ini tetap jadi pokok dan tokoh meski telah rampung dalam menjalani hidup di dunia. Rendra (7 November 1935 - 6 Agustus 2009) adalah tokoh penting dalam pelbagai wacana dan praktik seni, kekuasaan, dan kebudayaan. Setumpuk buku sastra telah jadi bukti perhatian Rendra terhadap pembentukan tradisi literasi. Puluhan pentas teater adalah kerja kultural untuk mewartakan kesadaran kritis atas kekuasaan dan kebudayaan. Sekian pidato atau orasi adalah aksi strategis untuk memikirkan secara intensif nasib Indonesia.

Kuasa Kata
Rendra untuk publik sastra merupakan tokoh fenomenal. Pembaharuan dalam puisi dan teater dilakukan Rendra dengan dalil merealisasikan daya hidup dan estetika kritis. Kehadiran Rendra menjadi bukti otoritas penyair untuk memberi arti dalam pasang surut biografi Indonesia. Rendra telah memberikan buku puisi Ballada Orang-orang Tercinta (1957), Empat Kumpulan Sajak (1961), Blues untuk Bonnie (1971), Sajak-sajak Sepatu Tua (1972), Potret Pembangunan dalam Puisi (1983), Disebabkan oleh Angin (1993), Orang-orang Rangkasbitung (1993), Perjalanan Bu Aminah (1997), dan Mencari Bapa (1997).
Puisi-puisi Rendra kental dengan kritik untuk rezim kekuasaan, birokratisasi, kapitalisme, globalisasi, dan praktik-praktik hidup membelenggu. Publik tentu masih ingat dengan puisi-puisi kontroversial Rendra tentang protes terhadap pembangunanisme, kebobrokan pendidikan, diskriminasi sosial, kuasa pasar dan negara, komodifikasi tradisi, dan marginalisasi kaum lemah. Rendra dengan lantang menuliskan puisi untuk menjadi kesaksian ulah rezim Orde Baru ketika melakukan pelemahan dan penundukkan terhadap gairah hidup rakyat: Aku mendengar suara/ jerit hewan terluka.// Ada orang memanah rembulan./ Ada anak burung terjatuh dari sarangnya.// Orang-orang harus dibangunkan./ Kesaksian harus diberikan./ Agar kehidupan bisa terjaga.
Rendra tidak sungkan memasuki ranah sosial dan politik dengan puisi. Kuasa kata adalah senjata untuk menghadikran kebebasan dan daulat rakyat di hadapan kekuasaan. Idiom-idiom Rendra kerap jadi anutan pada masa itu dalam pelbagai gerakan sosial, seni, dan kultural. Puisi sanggup membuat orang sadar dengan hak dan berani melawan tirani. Rendra menjelma ikon untuk gairah hidup di Indonesia tanpa takut dengan penjara dan kematian. Puisi adalah ruh hidup dalam rumusan kata dan makna atas nama kebebasan manusia. Puisi adalah bahasa perjuangan. Otoritas Rendra dalam puisi membuat Sapardi Djoko Damono (1999) perlu memberi label bahwa perpuisiasn Indonesia telah menerima sihir Rendra dengan dialektika estetika dan kekuasaan.

Panggung
Kerja kultural Rendra pun hadir di panggung teater sebagai tindakan untuk memunculkan kesadaran publik atas masa lalu dan masa depan Indonesia. Teater jadi jalan bagi kaum urakan untuk pemenuhan daulat manusia. Teater pembebasan dan penyadaran dari Rendra secara reflektif mengusung tema-tema sosial dan politik dalam sensitivitas Orde Baru. Kritik jadi alasan penguasa memenjarakan dan melarang pertunjukan-pertunjukan teater Rendra. Bahasa reprsesif penguasa tak bisa membuat Rendra mandek atau mundur. Puluhan naskah dipentaskan dalam keberanian dan pamrih meruntuhkan bayang-bayang ketakutan atas kekuasaan.
Rendra pun mementaskan Selamatan Anak Cucu Sulaiman, Oidipus Sang Raja, Mastodon dan Burung Kondor, Hamlet, Panembahan Reso, Sekda, Kisah Perjuangan Suku Naga, Bip Bop, Menunggu Godot, Lysistrata, Kasidah Barzanji, Perampok, Buku Harian Seorang Pencopet, dan lain-lain. Garapan-garapan Rendra menebar sihir pada publik tapi jadi ancaman untuk stabilitas politik. Teater telah jadi ungkapan kritis Rendra dalam membaca dan menilai nasib orang Indonesia dan sekian kebobrokan dalam pengelolaan negara. Teater adalah pemberontakan atau subversi dengan politik makna estetika. Eksplisitas pemberontakan itu kentara ketika Rendra pulang dari negeri Amerika Serikat (1967) untuk belajar teater. Sejak itu ruh pemberontakan dalam teater susah dipadamkan meski oleh penguasa lalim.
Rendra menjelma ikon teater modern Indonesia. Putu Wijaya (2000) menjuluki Rendra sebagai idiom baru teater Indonesia. Rendra jadi contoh sosok dengan ikhtiar menggedor, menerobos, menonjok tembok beku. Teater telah jadi perayaan publik untuk melontarkan kritik dan melakukan refleksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam tegangan kekuasaan dan kebudayaan. Teater mazhab Rendra sampai hari tetap jadi titik penting dari keberanian publik teater mengusung tema-tema kritik sosial politik sebagai bahasa resistensi.

Wacana
Rendra dalam wacana intelektual Indonesia memberi sebuah risalah penting dan kritis terhadap posisi intelektual dalam dominasi negara. Risalah itu disampaikan dalam pidato penerimaan penghargaan dari Akademi Jakarta pada 22 Agustus 1975. Rendra mengungkapkan idiom fenomenal: "cendekiawan berumah di angin." Idiom ini pun dihadapkan pada rezim kekuasaan. Rendra pada masa itu menggugat tentang orang-orang dewan karena tampak tak memiliki kepekaan dan kesangupan mengurusi demokrasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, demokrasi politik, pembentukan keadilan sosial, dan demokrasi pendidikan. Gugatan itu terus menemukan sambungan sampai hari ini tapi jarang menemui jawaban memuaskan.
Biografi intelektual kritis itu mengantarkan Rendra pada pergulatan wacana-wacana besar. Rendra dengan intensif mengajukan tawaran gagasan dalam tema daulat rakyat, kebebasan seni, menggairahkan tradisi, kesadaran ekologis, pembelaan HAM, revitalisasi negara maritim, dan pendidikan pembebasan. Rendra tidak sekadar memberi khotbah tapi masuk ke panggung politik dengan jejaring dengan tokoh-tokoh intelektual, LSM, seniman, ulama, pengusaha, dan aktivis HAM.
Rendra ketika tua belum kehilangan spirit pembebasan dan pemberontakan. Peristiwa Reformasi mencatat bahwa Rendra menjadi bab penting dalam penyadaran politik dan kebudayaan. Orasi dan aksi dilakukan dengan antusias untuk memberi arti pada ruh dan tubuh Indonesia. Rendra hadir dengan Sajak Bulan Mei 1998 sebagai kontribusi signifikan atas estetika politik Indonesia. Reformasi jadi momentum puisi dan politik bertemu dalam integrasi menyelamatkan Indonesia.
Rendra telah tamat. Warisan-warisan Rendra masih terbuka untuk tafsir dan aksi. Inilah saat untuk publik Indonesia mempertimbangkan Rendra. Pokok dan tokoh ini adalah ikon pemberontakan dengan pamrih untuk realisasi daulat manusia dan daulat rakyat. Ikhtiar membaca kembali kata-kata Rendra mungkin memberi gairah konstruktif untuk membenahi "rumah Indonesia" ketimbang mendengarkan retorika politik picisan dari penguasa dan pendamba kekuasaan. Begitu.

Dimuat di Suara Merdeka (8 Agustus 2oo9)

Homo Fabula

2010-05-17T01:16:00.000-07:00

Oleh Bandung Marwadi

Ben Okri (1997) mengungkapkan bahwa menulis dalam sejarah peradaban manusia merupakan tindakan emansipatoris. Penulis tak lelah untuk mengisahkan apa saja sebagai manifestasi dan representasi lakon manusia. Ben Okri pun mengakui manusia adalah homo fabula (makhluk pengisah). Peran sebagai homo fabula membuat manusia sadar bahwa dunia ini rimbun oleh pelbagai kisah.

Homo fabula melahirkan kisah dengan sekian dalil dan pamrih. Peradaban-peradaban manusia di Asia, Eropa, Afrika, atau Amerika memiliki homo fabula sebagai tanda progresivitas dengan nostalgia dan utopia. Kisah-kisah kuno masih mendapati jalan pewarisan dan kisah-kisah untuk hari esok masih kiblat untuk lekas dikisahkan. Kisah-kisah abadi masih jadi referensi untuk membaca arus dan alur peradaban manusia dalam olahan fakta dan fiksi. Kisah-kisah pemula memang cenderung mitologis tapi mengandung tanda-tanda faktual atas lakon kehidupan manusia.
Manusia pengisah dalam menciptakan kisah memiliki anutan dan prosedur sesuai dengan latar mitologi, teologi, estetika, sosial, politik, ekonomi, dan kultural. Kisah-kisah ada menjelma sebagai realisasi dan representasi manusia untuk membaca diri, dunia, hidup, dan alam. Membaca membutuhkan jalan atau perantaraan. Kisah menempatkan diri untuk mengantarkan manusia pada ikhtiar mencari-menemukan makna dengan alegori, metafora, atau simbol. Kisah pun menemukan peran signifikan dalam pergulatan hidup manusia.
Kisah lahir dan bergerak dari dan untuk apa saja. Pelbagai hal mungkin diusung dalam kisah untuk orientasi pluralisitik. Manusia mungkin melakukan identifikasi dalam pelbagai konteks tafsir untuk menemukan relevansi kisah dengan laju zaman dan kompleksitas peristiwa hidup. Kisah tidak menjadi artefak. Kisah tak mati ketika ada keterlibatan manusia untuk masuk dan keluar dalam ambang batas dunia fakta-fiksi. Kisah selalu menjadi hidup dalam resepsi dan interpretasi.
Kisah adalah cerita tentang peristiwa atau riwayat dalam kehidupan manusia. Bagus Takwin (2007) mengungkapkan: "Setiap manusia adalah pembuat kisah yang di dalamnya ia jadip peran utama. Kisah itu bernama Diri, sebuah pusat aktivitas kesadaran sekaligus medan tempat pelbagai daya dari luar ikut menyumbang bagian cerita untuk melengkapinya. Dengan memahami kisah itu, kita dapat memahami bahwa diri setiap orang terhubung dengan diri orang lain. setiap orang dapat memahami dirinya melalui dan di dalam keterlibatan dengan orang lain." Manusia adalah makhluk pembuat dan pembaca kisah.
Kisah tidak sekadar mencipta dan mengumbar fantasi atau imajinasi. Kisah itu memiliki awal dan akhir pada manusia. Kisah memiliki substansi atas nama manusia meski dalam narasi memunculkan perkara-perkara di luar diri manusia. Simbolisme dan imaji memiliki tarikan pada manusia sebagai pusat. Pernik-pernik atau instrumen dalam kisah menjadi bumbu dan ekpresi untuk pencapaian hasrat-hasrat manusia.
Kisah menemukan titi-titik sambungan dari masa lalu sampai hari ini. Kisah dalam kultur lisan dan tulisan adalah proses progresivitas dengan mengandung risiko. Tulisan sebagai realisasi dan representasi manusia memberi risiko untuk parameter peradaban modern. Risiko substansial adalah tulisan memberi reduksi dan godaan untuk pelemahan ingatan manusia. Tulisan menjelma dalam bentuk fisik sebagai acuan untuk ingatan. Mekanisme ingatan dalam tradisi lisan pun mengalami godaan. Kisah sebagai olahan fakta-fiksi pun menjadi pelik dan dilematis. Imajinasi jadi pertaruhan untuk melahirkan dan meresepsi kisah.
Kisah dalam peradaban tulis menjadi perayaan tanpa titik. Manusia menulis kisah dengan gairah: positif atau negatif. Perayaan itu mendapati dukungan dari teknologi dan sistem penerbitan modern. Kisah dalam bentuk tulisan pun menjadi tanda dari lakon manusia untuk pelbagai peristiwa dan perkara. Penerbitan kisah dalam peradaban modern ini melimpah dan susah untuk dikumpulkan dalam pola homogen. Heterogenitas dan pluralitas adalah takdir untuk perayaan kisah pada abad dan zaman modern.
Siapa saja pasti susah untuk melakukan pendataan utuh atas kelahiran dan publikasi kisah-kisah dalam bentuk puisi, novel, cerpen, atau drama. Gudang kisah tentu sesak untuk menampung totalitas kisah dari Leo Tolstoy, Agatha Cristie, Pramoedya Ananta Toer, Sutan Takdir Alisjahbana, Ernest Hemingway, Orhan Pamuk, Putu Wijaya, Marga T, Sartre, Lu Hsun, Tagore, Kahlil Gibran, Remy Sylado, Milan Kundera, James Joyce, Y.B. Mangunwijaya, Arswendo Atmowiloto, Kho Ping Ho, Suparto Broto, Goethe, Shakespeare, Umberto Eco, Nadjib Mahfoudz, Salman Rushdie, Coetzee, Naipul, Abdullah bin Abdulkadir Munsji, Ronggowarsito, Amy Tan, Seno Gumira Ajidarma, dan lain-lain. Kisah-kisah dari manusia pengisah itu ada untuk mendedahkan tentang manusia. Kisah-kisah itu selalu belum sampai pada tafsir paripurna.
Kisah-kisah itu memiliki nasib sendiri-sendiri. Pujian dan cacian jadi kelumrahan. Kontroversi pun tak luput memberi catatan untuk nasib kisah. Kontroversi muncul dengan pelbagai argumentasi dari teologi, politik, etnis, nasionalisme, ideologi, atau etika. Kontroversi itu menadakan bahwa manusia pun belum usai sebagai makhluk kontroversi. Pelarangan atas buku jadi kelumrahan. Fatwa mati atau hukuman untuk manusia pengisah jadi tradisi. Peringatan pada pembaca untuk tidak membaca jadi tanda seru atas pemasungan hak. Nasib kisah, manusia pengisah, dan pembaca jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tak selesai.
Kisah-kisah dalam bentuk tulisan adalah sisi lain dari progresivitas peradaban modern. Kisah-kisah pun lahir dan dipublikasikan melalui medium teknologi modern. Film jadi medium kisah. Kaset jadi medium kisah. Radio dan televisi pun cerewet menghadirkan kisah. Pelbagai kisah mulai mencari-menemukan bentuk untuk realisasi dan representasi manusia. Kisah dalam bentuk tulisan mulai mendapati godaan dan ancaman.
Kehadiran pelbagai medium kisah memberi efek dan risiko. Kultur membaca perlahan mengalami reduksi karena umat manusia merasa khusuk dan tekun menikmati kisah melalui televisi atau internet. Kisah terus ada tapi mekanisme untuk menikmati kisah mengalami pemutakhiran atau pencanggihan. Tanda tanya dan tanda seru mulai menjadi perkara pelik untuk memerkarakan kisah.
Mediamorfosis jadi fakta mutakhir. Proses peralihan medium seperti jadi peringatan untuk menilai godaan kisah bagi manusia. Nasib kisah hari ini jadi pertaruhan peradaban manusia. Masihkah manusia pada hari ini mengimani dan mengamini diri sebagai homo fabula atau manusia pengisah? Pertanyaan ini mudah menemukan jawaban tapi susah memberikan eksplanasi paripurna. Begitu.

Dimuat di Seputar Indonesia (9 Agustus 2oo9)
Diposkan oleh Kabut Institut di 19:01
Label: Esai

Letakkan Gereja pada Tempatnya

2010-05-04T20:53:00.000-07:00

MASALAH politik pada galibnya adalah masalah kekuasaan. Dengan kekuasaan orang dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Sebaliknya tanpa kekuasaan, orang harus menerima kehendak orang lain. Maka perebutan kekuasaan itu menjadi sangat penting bila orang ingin kehendaknya ditaati orang lain. Orang yang berkuasa akan cenderung memaksakan kehendaknya.

Itu sebabnya ketika berbicara tentang politik, filsuf Perancis, JJ Rousseau, berbicara tentang 'kehendak umum' dan 'kehendak khusus'. Hanya pemerintahan yang mencerminkan kehendak umum yang memiliki keabsahan.
Antara kehendak dan kekuasaan terdapat korelasi yang sangat erat. Kita jadi mengerti mengapa mereka yang bertarung merebut kekuasaan atau yang ingin mempertahankan kekuasaan akan menggunakan banyak cara dan jalan. Kehendak khusus orang yang bertarung itu bahkan mampu mengeliminasi segala etika dan pranata politik.
Para petarung itu bisa buta, tidak melihat lagi seperti apa pranata politik yang harus dihormati. Kemelut di KPU Flores Timur adalah contoh soal betapa kuatnya korelasi antara kehendak khusus dari orang yang bertarung dengan kekuasaan yang ingin direbut atau dipertahankan.
Dalam konteks seperti ini kita menangkap pesan pastoral Uskup Manggarai, Mgr. Dr. Hubertus Leteng, Pr. Dalam surat gembalanya (Pos Kupang, 4/2/2010), Mgr. Hubert meminta agar para petarung di panggung Pemilu Kada Manggarai dan Manggarai Barat tidak memanfaatkan gereja sebagai panggung politik.
Boleh jadi gereja di Manggarai dan Manggarai Barat telah dimanfaatkan oleh mereka yang ingin bertarung merebut kekuasaan. Gereja dimanfaatkan karena suara institusi ini dianggap paling dapat dipercaya. Kita sepakat bahwa suara kenabian gereja masih kuat menembus ruang batin warga gereja. Suara hirarki dalam gereja, bagi umat bak suara emas yang lebih mudah didengar dan dituruti.
Keunggulan gereja ini dalam praksis politik di daerah ini sering dimanfaatkan oknum-oknum yang ingin bertarung dalam perebutan kekuasaan. Para petarung berlomba-lomba mendekati istana uskup dan halaman pastoran meminta restu. Berkat seorang uskup untuk seorang calon kemudian ditafsir sebagai dukungan gereja kepada si penerima berkat.
Padahal, sampai sekarang sikap gereja terhadap urusan politik tegas dan jelas: netral. Gereja tidak terlibat langsung dalam dukung-mendukung calon kepala daerah, calon anggota legislatif. Gereja tidak diutus untuk mencari kekuasaan politik guna menunjang panggilannya. Apa yang dilakukan gereja dalam konteks politik tak lebih dari imbauan agar orang tetap sadar akan kebebasannya dalam menentukan pilihan politik.
Karena itulah kita mesti mendukung imbauan Uskup Hubert. Kita mesti dukung karena beberapa alasan lain. Pertama, agar tidak terjadi perpecahan dalam diri anggota gereja sendiri. Dalam Pemilu Kada Manggarai dan Manggarai Barat, mereka yang bertarung adalah juga warga gereja. Sebagai institusi yang berdiri di atas semua kepentingan, kita tidak ingin melihat gereja menjadi arena pertarungan para warganya.
Kedua, kita dukung imbauan itu juga agar para klerus, imam, biarawan/ti tidak ikut terlibat secara langsung dalam politik praktis. Kita memahami sikap sejumlah klerus yang resah melihat tata dunia yang melempem jauh dari harapan akibat para pemimpin politik menjalankan kekuasaan politik jauh dari pranata politik. Kita akui banyak ketidakadilan sosial terjadi di tangan seorang penguasa politik yang cenderung arogan.
Banyak anggota klerus tidak bisa menahan diri untuk ikut bersuara. Kita mengerti kondisi batin itu. Tetapi kita harapkan para klerus tetap pada jalannya, tetap pada posisinya, tetap bersikap netral. Sikap ini telah ditegaskan Paus Paulus VI ketika menerbitkan pedoman hidup kaum religius Evangelica Testificatio (1971). Dalam salah satu bagian dari pedoman itu, Paus Paulus VI menegaskan agar klerus tidak boleh melakukan tindakan politis untuk memperjuangkan ketidakadilan sosial.
Jelaslah, gereja, para klerus mesti netral dan berdiri di atas semua orang, di atas mereka yang ikut bertarung di panggung politik. Para petarung juga kita ingatkan untuk tidak mementaskan drama politik di atas panggung gereja. *
Pos Kupang, 5 Mei 2010

Hormat kepada Kaum Perempuan

2010-04-27T18:42:00.000-07:00

DALAM bentangan sejarah muncul begitu banyak pandangan pincang tentang perempuan. Beberapa di antaranya kita sebutkan di sini. Menurut Plato, perempuan adalah degradasi pria. Pria yang penakut pada tahap reinkarnasi nanti akan berubah menjadi perempuan.

Filsuf "gila" Friedrich Nietzsche menulis sebuah aforisma yang sangat terkenal. "Perempuan yang mempunyai kecenderungan akademis pasti memiliki sesuatu yang salah dengan seksualitasnya," tulis Nietzsche.
Menurut Demosthenes, perempuan tak lebih dari pelacur untuk kenikmatan tubuh pria, tak lebih dari selir-selir untuk tidur serumah bersama.
Budaya Timur kuno pernah melegitimasi pelecehan seksual terhadap perempuan. Ada anggapan bahwa praktek persetubuhan adalah puncak seluruh ibadat. Pada pemujaan Baalistik dalam agama Babilon, praktek seperti ini dilihat sebagai "pelacuran sakral". Dewa Apollo dalam mitologi Yunani juga mengatakan bahwa yang membuat anak bukan perempuan, dia hanya menjaga benih yang ditanam pria dalam rahimnya.
Tertulianus malah tegas-tegas mengatakan, perempuan merupakan gerbang iblis. "Engkaulah gerbang iblis. Oleh karena engkau, pria, gambar Allah, terjerumus dalam dosa," kata Tertulianus.
Adolf Hitler mendeterminasikan perempuan dalam caturfungsi: Kueche (dapur), Kinder (anak), Kirche (gereja) dan Kleider (pakaian).
Sekarang, pandangan-pandangan minor seperti ini nyaris tak terdengar lagi. Tetapi praktek-praktek pelecehan dan bersifat merendahkan kaum perempuan masih terjadi dan terus terjadi. Dalam hampir semua sektor kehidupan, kaum perempuan masih diposisikan pada tempat nomor dua.
Di pabrik-pabrik, misalnya, gaji perempuan masih lebih kecil dari pria, meski porsi dan beban kerjanya sama. Di bidang politik, kita juga melihat betapa sulitnya nama perempuan menempati nomor urut satu dalam pemilihan legislatif. Di bidang pemerintahan juga sama. Perempuan yang bisa menduduki eselon II masih sangat terbatas.
Di rumah juga sama. Meski bersuamikan pria yang mengerti dengan pendidikan yang baik, para istri juga masih berkutat seputar sumur dan dapur. Banyak istri yang luang lingkupnya masih di wilayah domestik.
Pertanyaan pentingnya, mengapa semua ini masih terus terjadi? Ada pandangan yang mengatakan bahwa semuanya adalah normal, apa adanya. Sudah given, terberi. Sudah seperti itu. Tidak perlu dipersoalkan. Artinya, posisi perempuan yang terendahkan, terkebelakang bukan masalah. Dan, banyak perempuan juga menerima pandangan ini.
Tetapi pandangan ini ditentang arus besar yang namanya feminisme. Inti gerakan ini adalah perjuangan gender. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan. Perbedaan jenis kelamin adalah perbedaan yang sifatnya kodrati, yang memang tidak mungkin disamakan. Kita dukung perjuangan gender.
Sayang, dalam perkembangannya perjuangan mulia ini sudah mulai terkontaminasi. Praksis perjuangan gender kerap salah arah. Dengan tetap menghargai perjuangan perempuan, agaknya haruslah diakui bahwa begitu sering di tengah perjuangannya kaum perempuan melihat dirinya sebagai saingan kaum laki-laki. Sasaran perjuangan lalu terfokus pada pencapaian persamaan kedudukan. Karier, status, jabatan lalu menjadi semacam senjata pamungkas berkompetensi dengan kaum pria. Emansipasi kemudian bergeser makna: dari usaha mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas martabatnya kepada usaha menyamakan kedudukan dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.
Kita dukung perjuangan gender sejauh itu diletakkan dalam kerangka menyadarkan kaum perempuan akan nilai dan harga dirinya, bukan menggiringnya pada pencapaian karier, status atau jabatan semata. Kita dukung perjuangan gender asalkan itu tidak diidentikkan dengan peranan kodrati.
Di hari istimewa, 21 April yang kita rayakan sebagai Hari Kartini ini, pantaslah semua kita yang lahir dari rahim seorang perempuan memberi hormat dan penghargaan yang tinggi kepada semua perempuan. Selamat merayakan Hari Kartini kepada semua perempuan. *

Pos Kupang, 21 April 2010

Dramaturgi Pemilu Kada

2010-04-27T18:16:00.000-07:00

BAHWA politik itu penuh intrik dan ditaburi aneka kepentingan, semua sudah mafhum. Bahwa arena politik itu sesungguhnya merupakan arena perebutan kekuasaan, semua orang sudah tahu.
Tetapi kalau politik itu ditandai dengan dagelan tak lucu, agaknya semua mesti marah. Marah, karena itu tak lain berarti politik telah melenceng sangat jauh dari hakikat asalinya.

Hari-hari ini publik NTT disuguhi sebuah dagelan tak lucu di panggung pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada). Tahun ini ada enam kabupaten di NTT yang serentak menyelenggarakan pemilu kada. Sejauh ini tahapannya pada masing-masing kabupaten sudah tiba pada pendaftaran bakal calon.
Kita katakan dagelan tak lucu di atas panggung pemilu kada karena banyak partai politik yang tak lain merupakan pintu masuk para bakal calon kepala daerah membuka praktek jual beli kursi dan atau suara.
Di Flores Timur, seperti diberitakan harian ini edisi Rabu (17/3/2010), ditengarai ada partai yang mematok harga Rp 400 juta untuk satu kursi. Di kabupaten ini, satu calon membutuhkan lima kursi anggota legislatif untuk mendapat tiket menjadi calon. Hitung saja, kalau satu kursi dipatok Rp 400 juta. Seorang calon mesti mengeluarkan dana Rp 2 miliar untuk mendapat pintu.
Jika praktek ini sebatas dugaan dan wacana, syukur. Tetapi jika betul, celakalah praktek berdemokrasi di daerah ini. Flores Timur cumalah contoh kasus. Praktek ini telah menjadi jamak di NTT. Menurut selentingan, di Manggarai juga sama. Kursi partai juga dijual mahal kepada para bakal calon yang ingin maju.
Kita patut sedih. Karena ternyata partai politik tidak lebih dari lembaga lelang. Siapa yang ingin maju dalam even politik mesti menggadaikan sejumlah harta ke partai.
Praktek seperti ini juga secara jelas menunjukkan bahwa kita belum bebas dari praktek oligarki yang semasa orde baru begitu kental. Padahal salah satu agenda penting reformasi adalah mengembalikan praktek dan iklim demokrasi ke jalan yang benar, sehat, fair dan sebagaimana mestinya.
Semasa orde baru, praktek oligarki begitu kuatnya. Partisipasi rakyat dikebiri, sebaliknya penguasa bisa memobilisasi kekuatan di tubuh birokrasi dan militer untuk duduk di struktur partai. Jangan kaget, para ketua partai kebanyakan adalah mantan birokrat dan pensiunan militer.
Anehnya, meski orde baru sudah runtuh, praktek itu masih tetap ada. Para politisi partai sekarang terperangkap ke dalam kecenderungan oligarkis baru melalui partai-partai yang struktur kepemimpinannya merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural lokal. Jangan kaget, ketua partai ini dan itu adalah para mantan kepala daerah, mantan kepala dinas ini dan itu.
Alhasil, kesempatan bagi rakyat untuk menjadi faktor determinan dalam proses politik yang telah dibuka melalui gerakan reformasi acapkali terbelenggu oleh struktur masyarakat yang cenderung patrimonial dan feodalistik. Sementara itu, berbagai instrumen demokratis yang direkayasa untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik pada akhirnya hanya menjadi pro forma birokratis yang justru menjustifikasi berulangnya praktik oligarkis dalam kehidupan partai politik.
Kasus Flores Timur adalah contoh yang sangat terang. Demi mengakomodasi figur partai, pimpinan partai yang tidak sehaluan dengan kehendak partai di tingkat atas, dipecat begitu saja.
Kalau seperti ini, apa sesungguhnya manfaat partai bagi rakyat? Menurut hakikatnya, partai politik itu cumalah anak tangga menuju ke tata pemerintahan yang lebih baik, demokratis dan bermartabat. Dia cuma medium, jalan untuk mengantar sejumlah orang meraih kursi kekuasaan.
Yang selalu jadi soal adalah mahalnya anak tangga itu bagi orang- orang yang berkehendak baik untuk menjadi pemimpin. Secara negatif, partai kerapkali menutup pintu bagi orang yang ingin berbuat baik melalui kursi kekuasaan. Jika terus seperti ini, maka hajatan pemilu kada cuma menjadi dramaturgi lima tahunan dengan lakon komedi bagi rakyat.

Tambang dan Pemekaran Wilayah

2010-02-09T17:37:00.001-08:00

Oleh Tony Kleden

IDIOM apa yang paling mendominasi wacana dan menyita perhatian publik di NTT sejak tahun 2008 hingga kini? Rasanya tidak berlebihan untuk menyebut tambang dan segala ihwal tentang pertambangan. Teringat pengalaman dua tahun silam, tepatnya Rabu, tanggal 16 Juli 2008. Di gedung DPRD NTT, duet Drs. Frans Lebu Raya-Ir. Esthon Foenay, M.Si, dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013. Ramai sekali.

Lepas tengah hari, tiga orang petinggi dan owner salah satu perusahaan tambang dengan skope internasional bertandang ke Kantor Redaksi Pos Kupang di Jalan Kenari, Kota Kupang. Sebelum tiga tamu itu masuk, dua orang aparat keamanan yang mengawal ketiganya, membuka pintu kaca kantor. "Ada tamu yang mau masuk," kata salah seorang di antaranya kepada satpam. Setelah itu, dia mengawal ketiganya masuk.
Kecuali tamu dari kalangan pejabat (negara) penting, ini pengalaman pertama tamu biasa (bukan pejabat negara) dikawal aparat keamanan bertandang ke Pos Kupang. "Kami dari perusahaan... (sebut nama salah satu perusahaan). Apa yang bisa kami bantu untuk Pos Kupang? Mesin cetak? Atau?" kata salah seorang di antaranya.
Bantu Pos Kupang? Beli mesin cetak? Ternyata, tambang tidak lagi semata urusan eksplorasi dan eksploitasi. Tidak cuma mengeruk kandungan perut bumi bernilai tak terhingga. Tambang juga sudah bersentuhan dengan persuasi mempengaruhi warga, berkaitan dengan kiat meyakinkan elemen lain untuk mendukung pertambangan. Lebih jauh, harta karun itu juga telah melibatkan media sebagai salah satu domain sangat penting menjustifikasi segala aktivitasnya. Dan karena itu, bandol media yang masih melihat tambang secara jernih dengan pendekatan jurnalisme fakta yang belum dikonstruksi oleh kepentingan tertentu, mesti digeser.
Kita akui NTT kaya mineral pertambangan. Dari foto satelit, kandungan bumi NTT bak surga bagi para investor. Daratan Flores dari ujung barat hingga ujung timur, menyeberang hingga ke Lembata dan Alor, kaya berbagai barang tambang. Di daratan Timor, dari ujung ke ujung, kandungan mineralnya juga limpah. Mangan belakangan menjadi primadona yang paling diburu. Warga tinggal memungutnya di kebun dan pekarangan rumah. Kerusakan lingkungan di daratan Timor, karena itu, sejauh ini belum terlalu nyata terlihat. Tetapi pasti jika tidak dikendalikan dan diatur, pertambangan mangan di daratan Timor akan mengikis pelan-pelan dinding-dinding bukit dan gunung di Timor.
Kondisi ini sangat berbeda dengan di Flores. Rata-rata barang mineral di Flores ada jauh di bawah perut bumi, dan karena itu mesti digali. Sejalan dengan hakikatnya yang ekstraktif, urusan tambang menambang di Flores, karena itu, adalah aktivitas menebang pohon, membabat hutan, mengeruk perut bumi dengan alat-alat berat, mencari lahan barang mineral. Masuk akal, mengapa resistensi terhadap tambang menjadi begitu kuat di daratan Flores. Begitu banyak elemen warga menolak tambang di Flores.
Mengapa mesti ditolak? Ada pertanyaan yang sangat menggugat. Kalau tidak digali dan diambil, lantas untuk apa barang berharga itu? Dibiarkan tersimpan di perut bumi? Mengapa tidak diambil dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat?
Ini beberapa pertanyaan yang telah menjadi argumen baku para petambang dan perusahaan pertambangan. Untuk kesejahteraan masyarakat telah menjadi terminologi bertuah yang sangat kuat mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat kita akan pentingnya tambang menambang. Terminologi ini jugalah yang dipompa masuk ke otak para penguasa dan pengambil kebijakan.
Sudah pasti perusahaan-perusahaan tambang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari aktivitas tambang. Di mana-mana, untuk kesejahteraan masyarakat itu dinyatakan juga dengan janji-janji dari surga yang muluk-muluk. Membangun sekolah, membangun tempat ibadah, membuka jalan raya adalah 'mimpi akan' nan indah dan memabukkan. Masyarakat kita yang sederhana dan polos gampang dan sering menjadi korban janji dan mimpi seperti ini.
Sekarang dengan bantuan advokasi sejumlah pihak, masyarakat kita makin melek dan pintar membaca 'tanda-tanda zaman'. Mereka mulai insaf bahwa untuk kesejahteraan masyarakat bukan kata bertuah, melainkan kata berbisa yang sangat mematikan. Kita jadi mengerti, mengapa demo antitambang menjadi begitu kolosal di daratan Flores dan Lembata. Penolakan itu adalah reaksi terhadap aksi perusahaan tambang di lapangan. Di Lembata, reaksi masyarakat itu membuat PT Merukh Enterprises dan Bupati Lembata meneken nota penolakan tambang di Lembata, Maret tahun lalu. Tamatkah PT Merukh di Lembata? Selesaikah niat menambang di daerah ini? Tunggu dulu!
Menurut analisis George Junus Aditjondro, ada korelasi positif antara pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten) dengan pertambangan. Aditjondro melihat bahwa pemekaran kabupaten dan propinsi di banyak tempat dibiayai oleh pebisnis yang sudah atau ingin bergerak di bidang pertambangan. Para pebisnis ini berkeinginan sangat kuat untuk menambang di daerah potensial yang umumnya terdapat di Indonesia timur. Mereka membonceng hasrat ingin berdiri sendiri sejumlah wilayah dengan meminjamkan miliaran rupiah untuk pengesahan kabupaten/propinsi baru. Ajang pilkada akan menjadi bandar, tempat para calon bupati dan investor bertemu dan bernegosiasi.
Dalam tulisannya di buku "Pertambangan di Flores-Lembata, Berkat atau Kutuk?" (Alex Jebadu et al. (eds), Penerbit Ledalero, 2009), Aditjondro menyebut contoh pemekaran Papua menjadi tiga propinsi (Papua, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat). Sebetulnya di balik pemekaran Papua ini tersembunyi kepentingan Ingold, Freeport McMoRan dan BP. Alhasil, Gubernur Papua menjadi pengaman kepentingan Ingold di Pegunungan Bintang dan Freeport di kaki Puncak Jaya, sementera Gubernur Papua Barat menjadi pengaman kepentingan BP di Kepala Burung dan BHP Billiton, partner Aneka Tambang dalam tambang nikel di Pulau Gag.
Entahkah, pemekaran Manggarai berkorelasi positif juga dengan pertambangan di beberapa tempat di Tanah Manggarai? Atau, apakah ada investor yang ikut 'bermain' dalam Pilkada Lembata tiga tahun lalu? Apakah ada Sinterklas yang bermurah hati membiayai pembentukan Kabupaten Adonara, Kabupaten Malaka, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya? Siapa tahu, ada investor yang nekad membiayai Riung menjadi kabupaten sendiri asalkan biji besi di kawasan pegunungan Riung dikeruk?
Lepas dari analisis dan dugaan Aditjondro, suara penolakan terhadap tambang telah menjadi begitu bergema di NTT. Kerusakan lingkungan menjadi alasan paling umum menolak tambang.
Cuma sebatas itu? Tidak! Tambang ditolak tidak cuma karena alasan ekologis. Menurut Dr. Paul Budi Kleden, ada alasan teologis juga mengapa tambang mesti ditolak. Tanggapan teologis terhadap setiap rencana penambangan, menurut Budi Kleden dalam buku yang sama, mesti memperhatikan tiga aspek ini: ekoteologi, teologi kesejahteraan dan teologi keterlibatan.
Dengan ekoteologi dimaksudkan sebagai refleksi atas relasi antarunsur dalam ekosistem dari perspektif iman. Dalam kaitan dengan penambangan, ekoteologi ingin mengoreksi pandangan yang lama dianut dalam teologi, yang sekarang terbukti salah karena lebih banyak merusak dan menghancurkan. Terpengaruh pandangan lama itu, orang terperangkap dalam sesat pikir bahwa manusia itu adalah puncak dan tujuan proses penciptaan. Pandangan sesat ini cuma menunjukkan arogansi manusia terhadap ciptaan lain.
Tetapi perhatian yang semakin penting terhadap seluruh ciptaan tidak lantas menekankan konsep teologi ciptaan yang kosmosentris (berpusat pada alam). Alam tidak boleh dilihat sebagai puncak dan tujuan final dari ciptaan. Yang menjadi awal dan puncak adalah Allah sendiri, bukan alam. Karena itu, kita mesti beralih dari antroposentrisme kepada teosentrisme. Konsep penciptaan yang teosentris mengandung konsekuensi bahwa seluruh ciptaan adalah jejak kaki Allah (vestigia Dei) dan sakramen keselamatan. Jejak kaki Allah itu mesti dijaga, bukan dirusakkan. Dalam tatanan ciptaan, manusia diciptakan pada hari ke-6, setelah semua yang lain diciptakan. Ini menggarisbawahi keyakinan biblis bahwa manusia itu 'pendatang baru' dalam konstelasi penciptaan. 'Pendatang baru' mesti rasa-rasa diri.
Sedangkan teologi kesejahteraan, menurut Budi Kleden, hendak membalikkan paradigma berpikir bahwa yang berhak mengatur kesejahteraan bersama bukan hanya para penguasa politik. Setiap orang, warga negara, dan umat beragama, berhak dan berkewajiban untuk mengupayakan kehidupan yang baik di dunia ini. Kesejahteraan bukan hanya masalah dan urusan pemerintah. Begitu juga tambang, bukan sekadar masalah tanah yang dapat diselesaikan hanya dengan para tuan tanah.
Atas dasar ekoteologi dan teologi kesejahteraan itulah, banyak elemen kemudian bersatu hati melibatkan diri melawan pertambangan. Yang menarik ialah perlawanan itu, terutama di daratan Flores-Lembata, lebih banyak dimotori institusi dan organ gereja. Nada minor kemudian terdengar. Mengapa gereja mesti terlibat untuk urusan yang bukan wilayahnya? Mengapa para rohaniwan harus keluar biara ikut berteriak menentang tambang? Bukankah wilayah kerja mereka adalah sekitar altar?
Institusi gereja mesti terlibat. Dalam situasi dan kondisi sosial yang pincang, gereja tidak boleh netral. Menghadapi penguasa yang semena-mena, misalnya, gereja tidak bisa netral. Gereja mesti mengambil sikap. Kalau gereja tidak mengambil sikap, kalau gereja cuma bisa berdiam diri dan ingin netral, niscaya dia mendukung status quo. Di tengah era yang makin beku akibat para penguasa mati rasa berbuat baik, gereja tidak bisa duduk manis dan menyaksikan semua itu dari balik rumah kencananya.
Makin hari makin terasa praktek penyelenggaraan pemerintahan yang melempem. Negara juga sudah cenderung menjadi masalah tersendiri bagi rakyat. Santo Agustinus dalam De Civitate Dei mengatakan, "Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia" (Negara yang tidak menyelenggarakan pemerintahannya secara adil, tidak lebih dari sekawanan perampok bagi rakyatnya). Ketika masyarakat tidak berani menghadapi perampok, berdosalah parapihak yang punya kekuatan tetapi cuma bisa diam. Dom Helder Camara bilang, "Persoalan-persoalan (kecil-besar) yang tengah mengelilingi kita terjadi bukan karena meningkatnya kejahatan, tapi karena diamnya orang-orang baik."
Kalau tanah Flores, Timor dan Sumba perlahan-lahan tergerus 'kuku-kuku' alat berat, kalau air di sungai dan danau makin keruh, kalau cuaca makin panas, apakah kita semua hanya bisa diam dan menyaksikan kerusakan itu? Jangan cuma bisa diam kalau mengaku diri orang baik! *

Bukan Buaya atau Cicak (Renungan Natal)

2009-12-30T08:58:00.001-08:00

Oleh Mgr. Ignas Suharyo

Peristiwa kelahiran Yesus telah memberikan inspirasi yang amat kaya dalam berbagai bidang kreatif, seperti lukisan yang bermutu tinggi, lagu-lagu indah abadi, renungan-renungan yang menyentuh hati, dan buku-buku tebal yang mencoba mengurai misteri peristiwa ini. Ada juga cerita-cerita sederhana yang menantang refleksi. Berikut salah satu di antaranya.

Kata yang punya cerita, ketika Yesus lahir, malaikat mengadakan seleksi siapakah di antara binatang-binatang yang sebaiknya menemani Yesus yang terbaring di palungan. Yang pertama mengajukan diri adalah harimau. Ia berkata, öSayalah yang paling pantas menjaga Yesus. Siapa pun yang berani mendekat akan saya terkam dan saya cabik-cabik dengan kuku dan taring saya. Yesus akan aman.ö Malaikat menjawab, öYesus adalah Raja Damai. Kekerasan tidak sesuai dengan maksud kedatangan-Nya.ö

Selanjutnya majulah si kancil dan berkata, öBenar, kekerasan bukan cara beradab. Untuk menjaga supaya Ia aman, saya mempunyai jurus canggih, akan melakukan lobi-lobi dalam pertemuan-pertemuan rahasia; kalau perlu saya akan merekayasa supaya semua urusan lancar.ö Malaikat menjawab, öYesus adalah Raja Keadilan dan Kebenaran. Rekayasa dan sikap licik hanya akan menyakitkan hati-Nya.ö

Berikutnya majulah seekor burung merak dengan menunjukkan segala keindahannya. Ia berujar, öSayalah yang paling tepat ada di dekat Yesus. Saya akan menyiapkan penyambutan yang mewah meriah.ö Malaikat menjawab, öYesus adalah Raja yang sederhana dan rendah hati. Kemewahan dan gebyar-gebyar yang berlebihan jauh dari semangat hidup-Nya yang selalu dekat dengan orang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir.ö

Selanjutnya majulah berbagai binatang lain menawarkan diri, seperti serigala, bulusùbuaya dan cicak tidak ada karena sedang mempunyai urusan lain. Semuanya tidak lolos seleksi. Sementara itu, malaikat melihat seekor keledai dan lembu yang diam tak menawarkan diri. Malaikat bertanya kepada mereka, öMengapa kalian tidak angkat bicara dan mengajukan diri menjadi pendamping Yesus?ö Keledai berkata, öSiapakah saya ini. Paling-paling saya hanya dapat membantu membawa beban.ö Lembu menyahut, öApalagi saya, paling-paling saya hanya dapat mengusir lalat dengan ekor saya.ö Kedua binatang ini lolos seleksi. Itulah sebabnya di goa-goa Natal, dekat palungan, sampai sekarang kedua binatang itu hadir.

Ketidakpercayaan publik

Pada akhir tahun 2004 Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan Nota Pastoral berjudul öKeadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsaö. Dalam tulisan itu disebut berbagai hal yang baik yang telah dibangun oleh bangsa kita. Sementara itu, ditengarai pula bahwa ada tidak sedikit hal yang tidak baik, yakni munculnya tegangan-tegangan baru dalam badan-badan publik penyangga demokrasi, keraguan dan kegelisahan dalam sektor/komunitas bisnis, demikian pula kerisauan akan masa depan bangsa dan ketegangan dalam dan di antara komunitas masyarakat warga (no 7.2.).

Konstatasi ini tampak masih benar pula untuk saat ini, lima tahun sesudah Nota Pastoral itu dikeluarkan. Sekurang-kurangnya hal-hal itulah yang memberikan kesan mendominasi pemberitaan dalam sejumlah media massa. Keadaban publik belum banyak beranjak maju. Habitus baru yang diharapkan dapat mengembangkan kebaikan bersama, kejujuran, dan kepercayaan di antara masyarakat warga masih jauh dari yang dicita-citakan.

Yang paling tampil adalah rebutan kekuasaan, kepentingan, keserakahan yang tidak terpuji, dan kebohongan kepada publik dengan akibat semakin kuatnya ketidakpercayaan publik. Di tengah-tengah kenyataan hidup seperti inilah kelahiran Yesus dirayakan.

Rajin berbuat baik

Santo Paulus tidak menulis kisah mengenai kelahiran Yesus. Ia membahasakan peristiwa ini dengan pendek, öKarena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia, dengan menantikan pernyataan kemuliaan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri yang rajin berbuat baikö (Tit 2:11-14).

Keledai dan sapiùyang mempunyai semangat hanya ingin berbuat baikùhadir di dekat palungan memberikan pesan kepada kita untuk berusaha selalu berbuat baik di tengah-tengah keadaan nyata masyarakat dan bangsa kita. Itulah pesan yang juga disampaikan oleh Pesan Natal Bersama PGI dan KWI, yaitu öuntuk senantiasa menyadari kebaikan Tuhan dan sendiri berbuat baik kepada sesama, yakni untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikanö. Dengan demikian, merayakan Natal antara lain berarti meneguhkan niatùbaik sebagai pribadi maupun dalam kebersamaanùuntuk selalu berbuat baik.

Mengakhiri renungan ini, saya kutip kata-kata indah Bunda Teresa, öSetiap kali kita tersenyum bersahabat kepada seseorang dan berbaik hati kepadanya, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan pengharapan kepada seseorang yang putus asa, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan kesempatan Yesus lahir kembali dengan membahagiakan orang lain, kita merayakan Natal.ö

Selamat hari raya Natal dan selamat rajin berbuat baik dan selamat menyambut Tahun Baru.

Ignas Suharyo, Uskup Koajutor Keuskupan Agung Jakarta
Kompas, 24 Desember 2009

Gemakan NTT di Senayan

2009-10-06T19:49:00.000-07:00

HARI Kamis, 1 Oktober 2009, 13 wakil rakyat NTT dilantik menjadi anggota DPR RI lima tahun ke depan. Ditambah dengan empat anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka ada 17 utusan rakyat NTT duduk di Senayan.

Sebagai wakil rakyat, tugas mereka terutama adalah bersuara. Bersuara melanjutkan aspirasi, harapan rakyat NTT lima tahun ke depan. Dalam arti tegas, para utusan rakyat NTT di pusat ini mesti bersuara nyaring.
Mengapa mesti nyaring? Bukan bermaksud mengecilkan para utusan lama di Senayan, tetapi rakyat NTT sudah tahu dan mengikuti dengan baik, seperti apa kiprah para wakil rakyatnya di pusat. Mereka tahu betul para periode lima tahun lalu, seperti apakah peran, kiprah dan citra diri para wakilnya di Senayan. Mereka paham benar, apakah aspirasi dan harapan warga NTT telah disuarakan di pusat.
Sudah dua kali rakyat memilih wakil rakyatnya secara langsung. Pilih nama calon. Secara politis, cara ini diyakini lebih menjamin partisipasi seluas-luasnya dari rakyat dalam menjalankan hak politik mereka.
Melalui partai politik, warga negara memilih para wakil rakyatnya menjalankan fungsi perutusannya di lembaga legislatif. Ada hubungan linear di antara rakyat sebagai warga negara, partai politik, dan para wakil rakyat.
Tugas pertama dan terpenting partai politik adalah mengidentifikasi kepentingan dan aspirasi rakyat dan menerjemahkannya menjadi program politik. Program-program politik ini selanjutnya diusulkan kepada DPR dan para wakil rakyat di sana akan berunding serta berdebat tentang bagaimana menerjemahkannya menjadi keputusan politik.
Seperti apakah program politik diterjemahkan para wakil rakyat untuk konteks kepentingan dan kebutuhan masyarakat NTT? Terasa jauh sekali membayangkan kiprah para wakil rakyat kita di Senayan sebelum-sebelumnya. Kepentingan NTT tenggelam, karena kalah nyaring dengan daerah lain. Kalah nyaring, mungkin karena salah orang yang dipilih dan kemudian dikirim ke pusat.
Meski begitu, di tengah memudarnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat, kita boleh menaruh ekspektasi di pundak 17 utusan NTT itu. Ekspektasi itu ada, terutama karena energi para utusan kita kali ini masih prima.
Mereka masih cukup kuat, sehat. Datang dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya. Ada Lery Mboeik yang vokal berteriak tentang ketidakadilan. Kita harap teriakan itu terus bergema di Senayan.
Ada Eman Babu Eha, mantan birokrat, wakil bupati, penjabat bupati, yang tentu saja punya pengalaman dan wawasan luas tentang pemerintahan dan rakyat. Ada Fary Francis, pegiat LSM yang dekat dengan masalah-masalah akar rumput. Ada Beny Harman, yang reputasinya di pusat tidak perlu diragukan lagi.
Ada juga Paul Liyanto, yang lama berkiprah dalam urusan tenaga kerja NTT. Yang lain, kita yakin dengan porsi dan perhatiannya masing-masing, ikut membunyikan kepentingan NTT di Senayan. Banyak kepentingan NTT sepertinya tenggelam karena tidak diteriakkan.
Banyak yang bisa dan mesti diteriakkan di Senayan. Urusan tapal batas antara Indonesia dengan Timor Leste. Urusan pabrik semen yang tak kunjung selesai. Urusan krisis energi (listrik). Urusan isolasi wilayah.
Itu di darat. Di laut juga banyak. Pencurian ikan di perairan NTT dilakukan secara besar-besaran. Propinsi kepulauan yang telah lama diperjuangkan Pemerintah Propinsi NTT belum juga teralisasi.
Utusan itu kerjanya menyampaikan, melanjutkan amanat dari mereka yang mengutusnya. Tugasnya menyampaikan, melanjutkan amanat itu. Janggal dan ironis kalau utusan itu lebih banyak diam, duduk saja.
Empat juta rakyat NTT mengirim 17 orang utusannya ke pusat untuk bersuara, berteriak, menyalurkan aspirasi, harapan yang ada. Rakyat NTT tidak mengirim 17 utusannya untuk mengikuti ajang 'idol'.
Dengan energi baru yang lebih kuat, dengan kemampuan intelektual yang lebih memadai, dengan pengalaman yang jauh lebih kaya, rakyat NTT menitipkan satu saja pesan kepada 17 wakilnya di Senayan: Gemakan NTT di Senayan. Itu saja. *
Pos Kupang, Sabtu 3 Oktober 2009

Unisono Para Wakil Rakyat

2009-09-11T19:46:00.000-07:00

SESAAT setelah memenangkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mengatakan, "Kemenangan ini sendiri bukanlah perubahan yang kita kejar. Akan tetapi hanya sebuah peluang bagi kita untuk membuat perubahan tersebut."

Obama benar. Pemilihan umum, entah itu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (DPR/DPD/DPRD) atau untuk memilih kepala daerah, sebetulnya cuma anak tangga meniti jalan demokrasi. Partai-partai politik yang mengusung para calon anggota legislatif dan calon kepala daerah, karena itu juga, cuma pintu masuk.
Pikiran ini kita kemukakan di ruang ini terutama untuk coba membalikkan kesadaran kolektif kita yang telah tertanam sekian lama seolah-olah pemilu itu adalah puncak dan tujuan. Kemenangan dalam sebuah pemiliu lalu dianggap sebagai tujuan yang dikejar. Padahal, kemenangan dalam pemilihan umum, seperti kata Obama di atas, hanya sebuah peluang untuk membuat suatu perubahan.
Hari-hari ini, perhatian kita tercurah pada seremoni pelantikan anggota Dewan, para wakil rakyat yang menyandang predikat terhormat itu. Ada yang sudah dilantik. Yang lain belum. Menurut agenda, di NTT pelantikan anggota Dewan terakhir akan terjadi pada tanggal 3 September, yakni pelantikan anggota DPRD NTT dan anggota DPRD Flores Timur.
Kita tahu masih ada ganjalan-ganjalan dalam tahapan itu. Ada anggota Dewan yang sehari setelah dilantik langsung didemo karena diduga terlibat kasus amoral. Ada anggota Dewan terpilih yang mesti berurusan dengan polisi, baik karena ijazah palsu maupun karena terlibat dalam kasus kejahatan. Itu urusan hukum. Ada juga anggota Dewan yang tidak ikut dilantik karena masalah internal partai.
Sebagai konstituen, rakyat pemilih menaruh harapan sangat besar dan penuh pada anggota legislatif kali ini. Harapan itu begitu besar karena dengan partai peserta pemilu yang begitu banyak dengan calon legislatif yang juga sangat banyak, rakyat punya banyak pilihan. Pilihan mereka tidak lagi dibatasi oleh terlalu sedikitnya partai peserta pemilu dan calon legislatif.
Apa harapan rakyat pemilih? Pertama, anggota Dewan mesti tetap sadar akan tugas dan fungsinya sebagai penyalur lidah rakyat, penyalur suara rakyat di lembaga legislatif. Tugasnya terutama adalah berteriak, 'tukang teriak'. Meneriakkan aspirasi, harapan rakyat untuk didengar para pengambil kebijakan.
Kita tidak bermaksud menilai bahwa para wakil rakyat kita sebelumnya tidak berteriak. Yang kita maksudkan di sini adalah bahwa kesadaran akan jatidiri sebagai 'tukang teriak' itu mesti tetap dijaga dan dijaga secara konsisten. Kalau peran ini diperankan dan dijaga secara konsisiten, maka para wakil rakyat akan tahu di mana dan seperti apa posisinya dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah.
Dalam praktek selama ini, kerap kali kita menangkap kesan, para wakil rakyat itu seolah-olah tukang stempel pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah, disain program pemerintah bulat-bulat disetujui tanpa banyak 'bertanya' kepada rakyat entahkah program pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Karena itu, kita harapkan tidak terjadi perselingkuhan antara eksekutif (pemerintah) dengan para wakil rakyat (legislatif). Apalagi perselingkuhan itu untuk menggadaikan rakyat.
Kedua, karena tugasnya sebagai 'tukang teriak', maka para wakil rakyat itu mesti tahu benar apa yang terjadi di lapangan, apa yang menjadi harapan rakyat. Isi hati rakyat mesti diselami dengan baik. Hanya dengan mengetahui kondisi yang dihadapi rakyat, para wakil rakyat bisa berteriak dengan nada yang benar, sehingga tidak menghasilkan bunyi fals.
Banyak kali kita mendengar nada teriakan wakil rakyat itu fals oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Fals karena suara-suara yang diteriakkan itu banyak terkontaminasi oleh terlalu banyak kepentingan. Para wakil rakyat itu mestinya tampil sebagai paduan suara unisono (satu suara).
Karena itu kita harapkan para anggota Dewan kali ini mesti tetap tampil sebagai anggota paduan suara yang bernyanyi dalam nada dasar yang sama. Jangan ada yang tampil dengan nada dasar yang lain.
Ketiga, para wakil rakyat juga jangan suka memerankan drama dengan lakon komedi di atas panggung Dewan. Kalau toh harus dipentaskan, maka lakon yang mesti ditampilkan adalah lakon heroik.
Masih banyak harapan rakyat yang bisa kita kemukakan. Tetapi kali ini, cukup tiga poin ini yang ingin kemukakan. Tiba saatnya para wakil rakyat membuktikan komitmennya, mengejawantahkan janji kampanyenya. Rakyat menunggu bukti! *
Pos Kupang, Senin 31 Agustus 2009

Sastra di Tengah Patronase Sosial

2009-09-11T19:40:00.000-07:00

HUBUNGAN sastra dengan masyarakatnya memang rumit dan potensial menyembulkan perbedaan pendapat. Sastra bisa dinilai lantaran ada perangkat-perangkat aturan, konvensi, atau kode; dan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain tak sama.

Selain itu, sastra juga punya sejumlah kemungkinan hubungan dengan struktur sosial masyarakat yang memunculkannya, ekspresi pandangan dunia atau ideologinya (Lucien Goldmann, 1977), dan juga konvensi estetikanya maupun mediasi kondisi produksinya (baik kondisi teknologis, kelembagaan, dan kondisi sosial dalam produksi seni) untuk bisa memahami dan menjelaskan fenomena sastra (Janet Wolff, 1982).

Ada anggapan bahwa sastra sebagaimana lembaga sosial yang sah dan punya konvensi yang menuntut kepatuhan terhadap sejumlah urusan demi tegaknya kesahan dan konvensinya. Pelanggaran terhadap konvensi sebuah lembaga sastra merupakan ancaman sebagaimana pelanggaran terhadap konvensi dalam sebuah lembaga masyarakat.

Ada hubungan kelembagaan antara konvensi sastra dan masyarakatnya, misalnya puisi kita pada dekade awal 1900-an yang cenderung meninggalkan pola puisi lama atau tradisional demi menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru. Kecenderungan ini terucapkan dalam puisi Rustam Effendi, "Sarat-saraf saya mungkiri, untai rangkaian seloka lama, beta buang beta singkiri, sebab laguku menurut sukma".

Sastra juga dipandang sebagai sebuah model yang terbatas dari semesta yang tak terbatas. Sastra merupakan model dunia imajiner yang membonceng bahasa, baik dunia sosial, personal, individual, maupun hubungan antarindividu dan kemungkinan-kemungkinan hubungan yang lain. Contohnya, kasus cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin pada 1968.

Cerpen ini dianggap melukai kepercayaan Muslim karena penggambaran unsur-unsur yang berkaitan dengan agama Islam di dalam cerpen itu. Akibatnya, HB Jassin, pemimpin majalah yang memuat cerpen itu, diadili dan dihukum, meski HB Jassin menyatakan gambaran dalam cerpen itu merupakan model dunia imajinasi. Tapi masyarakat seakan menganggap penggambaran dalam cerpen itu adalah dunia kenyataan itu sendiri.

Sastra pun mengembangkan rancangan khusus berupa bangunan penafsiran yang menuntut diperlakukan sebagaimana rancangan khususnya itu. Dengan kata lain, hubungan karya sastra dengan struktur sosial tidak muncul sebagaimana adanya dalam karya sastra, misalnya, novel Siti Nurbaya yang memuat masalah politik melalui tokoh Syamsul Bahri yang berperang untuk mencari kematiannya agar berjumpa dengan kekasihnya. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka karena motif Syamsul Bahri itu romantik dan bukan karena urusan yang politis.

Selain itu, sastra kerap dirundung pembatasan atau konvensi "bisu" dalam urusan mengungkap peristiwa-peristiwa atau gagasan-gagasan tertentu. Apa yang membuat sebuah teks dianggap sebagai karya sastra karena kecocokannya dengan ukuran tertentu yang bersifat ideologis, misalnya tak melanggar "stabilitas" politik kekuasaan dan "kesopanan" umum. Kasus pamflet Rendra dan puisi Widji Thukul merupakan contoh hubungan sastra dengan standardisasi sastra versi kekuasaan.

Selain hubungan-hubungan itu, untuk memahami kondisi sastra juga perlu memerhatikan urusan yang berkaitan dengan produksi seni, yaitu teknologi dan lembaga sosial.

Teknologi cetak dan teknologi komunikasi memengaruhi kesusastraan, misalnya maraknya penerbitan buku, internet (situs dan blogt) dan koran di Tanah Air setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang berefek pada produksi dan penyebaran karya sastra. Banyak pengarang yang tak lagi berhubungan dengan penerbit resmi karena teknologi cetak yang murah (komputer/fotokopi) dan teknologi komunikasi (internet). Hambatan penyaluran karya sastra makin menyingkir dengan adanya situs di internet, kantong sastra, dan toko buku di luar jaringan toko buku besar.

Selain teknologi, lembaga sosial di dalam kesenian pun punya peran penentu dalam urusan produksi sastra. Dewan kesenian, gedung kesenian, taman budaya, media sastra, kritikus, maupun komunitas sastra merupakan wujud lembaga sastra yang punya otoritas penilaian atau legitimasi. Dulu TIM dan majalah sastra Horison dianggap sebagai pusat legitimasi kesenian di negeri ini. Setiap seniman yang diundang tampil di TIM atau karyanya dimuat Horison dianggap sebagai seniman papan atas.

Lembaga sosial dalam kesenian punya selera estetik tertentu dan perannya bisa menjadi politis dalam penarikan anggotanya (rekruitmen). Zaman dulu, penguasa di Barat menyediakan pusat latihan seni (gilda) bagi seniman yang direkrut untuk memuja dirinya.

Di zaman modern, rekruitmen seniman terselenggara lebih longgar melalui sistem sekolah maupun pelatihan yang didanai oleh sponsor, misalnya Ubud Writers dan Readers Festival dan Program Penulisan Majelis Asia Tenggara (Mastera). Secara sosiologis, dalam rekruitmen seniman ada faktor kekuatan sosial yang mendorong seseorang untuk bersekutu dengan kelompok tertentu untuk mengembangkan kerja atau karier kesenimanan.

Selain rekruitmen, lembaga sosial dalam kesenian juga menjalankan patronase, yaitu suatu hubungan di mana sang patron (pelindung) memberikan sesuatu ke pihak lain, misalnya sokongan material atau perlindungan ke seniman yang memungkinkan karya sang seniman diproduksi dan didistribusikan dalam lingkungan yang serba tak pasti dan bahkan penuh perseteruan, sedangkan sang seniman memberikan kesetiaannya kepada sang patron sebagai imbalannya, misalnya dengan penyesuaian selera ideologi atau estetikanya. Memang tak ada campur tangan langsung sang patron terhadap karya seni sang seniman, tapi ada seleksi tertentu dalam pemberian dana dapat mengindikasikan ideologi sang patron.

Menurut Edwar B Henning (1970), pengaruh patronase terjadi dalam tiga cara. Pertama, menarik seniman untuk bergabung melalui performa intelektual atau moral yang simpatik serta dukungan material. Kedua, stipulasi (persyaratan suatu kesepakatan yang harus dilaksanakan sang seniman). Ketiga, seleksi terhadap karya seni dilakukan oleh patron yang biasanya berasal dari kelompok ekonomi yang kuat dan dapat memengaruhi gaya seni sang seniman.

Patronase kesusastraan berperan penting dalam sejarah sastra Barat, misalnya patronase raja dan gereja abad XIV dan XV, patronase bangsawan pada abad XVI, dan patronase politik pada abad XVII. Mulai abad XVIII sistem patronase lenyap dan sastrawan menghadapi situasi baru yang menawarkan kebebasan lebih besar, tapi membuat sastrawan menerima tekanan hubungan pasar dan kerawanan ekonomik.

Pada abad XX hingga kini muncul patronase baru yang menggantikan hubungan patronase tradisional, misalnya pengarang menulis untuk koran, fotografer dipekerjakan oleh majalah, dan juga pengarang yang memperoleh dana dari lembaga pemerintah atau swasta dalam negeri maupun asing.

* Binhad Nurrohmat, Penyair

Sumber: Republika, Minggu, 02 September 2007

Filsafat Membentuk Sikap Orang

2009-09-10T20:58:00.000-07:00

APA manfaat belajar filsafat? Filsafat itu cuma bikin apa yang sederhana jadi rumit dan ribet. Filsafat tidak punya nilai ekonomis untuk dipelajari. Begitulah kesan skeptis yang telah umum terdengar tentang filsafat. Tak heran, tak banyak yang menaruh minat pada bidang ini. Padahal sejatinya, filsafat boleh disebut sebagai ibu dari segala ilmu.

Sebelum lahir dan berkembang banyak ilmu seperti sekarang ini, filsafat sudah lama lahir, nun jauh di tempo dulu, pada zaman Aristoteles dan Socrates. Zaman ketika buku belum dikenal. Sebagai ibu dari segala ilmu, filsafat sangat kuat mewarnai setiap titian sejarah peradaban dunia ini. Jika ilmu lain bergulat dengan hal-hal praktis, filsafat berurusan dengan nilai. Dia tidak mengajarkan hal-hal teknis, keterampilan-keterampilan praktis, tetapi dia menanamkan nilai-nilai agar mereka yang terampil itu punya etika, punya rasa. Filsafat mengajarkan orang untuk teguh pada pendirian, tulus memperjuangkan keadilan dan berani menyatakan kebenaran. Prof. Dr. Konrad Kebung Beoang, SVD, coba mengungkapkan satu dua pikiran kecil tentang filsafat.

Pater adalah dosen pertama STFK Ledalero yang meraih gelar profesor. Seperti apa perasaan pater?
Perasaan yang pertama muncul adalah senang bahwa karya pengabdian saya dihargai dan dinilai tinggi. Tapi kerap juga perasaan senang ini bercampur rasa biasa-biasa saja, karena jabatan ini sebenarnya sudah diharapkan jauh lebih dulu diperoleh, kalau sungguh dipertimbangkan karya pengabdian dan banyak publikasi yang pernah saya buat. Tapi pada umumnya saya merasa senang dan puas bahwa saya akhirnya bisa mencapai jabatan tertinggi dalam dunia akademik.

Apa makna gelar ini bagi pater secara pribadi?
Secara pribadi saya merasa bahwa pengabdian saya yang total dan murni sejak dulu ternyata dinilai dan dihargai tinggi juga oleh Pemerintah RI. Saya merasa gelar ini punya makna besar untuk saya, baik sebagai bukti pengabdian dan karya ilmiah- akademik yang saya emban selama ini, maupun sebagai tantangan ke depan untuk berkiat lebih dalam pengabdian terhadap umat, rakyat dan bangsa. Tantangan yang cukup besar bagi saya khusus dalam pengabdian di dunia akademik ialah bahwa di satu sisi pengabdian saya harus meluas, tetapi di sisi yang lain kesehatan saya tidak terlalu mengizinkan saya untuk berbuat demikian. Saya mengalami sakit tenggorokan sejak hampir 10 tahun yang lalu, yang rupanya tidak ada kemungkinan menjadi lebih baik. Mungkin karena terlalu banyak berkata-kata dengan suara keras ketika mengajar. Ini kesulitan bagi kami yang biasa mengajar dan berkata-kata. Toh, dengan tenaga dan keadaan yang ada, saya coba bekerja secara maksimal.

Maknanya untuk STFK Ledalero?
Ketika menanti begitu lama untuk mendapat jabatan akademik yang lebih tinggi, saya kerap berkata dalam hati, ya, ini sama sekali kurang penting untuk saya yang sudah bertekad untuk mengabdi dengan tulus, melayani dengan kasih dan bekerja dengan tekun di bawah motto mengabdi tanpa pamrih. Namun ini tentu amat penting bagi lembaga atau sekolah tinggi seperti STFK Ledalero. Gelar ini sudah mengangkat nama STFK di mata Pemerintah RI, terutama menyangkut pelbagai kelengkapan administratif untuk suatu perguruan tinggi. Kredit point akan naik, dan kemungkinan membuka program studi lain atau program S2 filsafat, misalnya, sudah mungkin. Untuk program S2 filsafat kalau sudah ada seorang profesor dan sekitar 4 doktor dalam filsafat sudah bisa sekali. Juga tentu ada banyak keuntungan lainnya dalam kaitan dengan akreditasi sekolah atau institusi. Seorang profesor yang duduk dalam jabatan struktural PT akan memberi banyak makna untuk PT itu.

Apa yang akan pater lakukan dengan gelar itu bagi kemajuan STFK Ledalero?
Gelar ini tentu amat penting bagi STFK. Dalam proses pelaksanaan program S2 Teolori dan Filsafat, kehadiran guru besar ini amat penting. Dengan pengabdian yang lebih luas (tidak hanya terbatas pada STFK, Seminari Tinggi atau SVD), pamor STFK semakin besar. Ini juga tentu demi kebaikan para alumni yang tersebar di seluruh dunia. Lembaga STFK akan semakin kuat, dan kita harapkan agar ke depan lebih banyak guru besar lagi yang tampil dari STFK. Barangkali dengan adanya guru besar, suara kita menjadi lebih menggema ke atas, khusus dalam urusan-urusan menyangkut kepentingan sekolah tinggi, juga banyak PTS lainnya di wilayah kita. Namun untuk kemajuan sekolah tinggi ini tentu memerlukan banyak dukungan dan kerja sama antara para dosen, seluruh anggota sivitas akademika, dan badan pengelola sekolah tinggi ini sendiri. Singkatnya, tentu ada banyak program demi kemajuan STFK ke depan.

Di STFK Ledalero sebetulnya begitu banyak dosen dengan kualifikasi yang sangat baik. Banyak doktor tamatan luar negeri yang mengabdi puluhan tahun. Tetapi kenapa baru pater yang meraih gelar ini?
Benar. Ada banyak dosen yang sudah menyandang gelar doktor sekian lama. Bahkan banyak yang menjadi dosen saya dulu. Ada sejumlah dosen istimewa yang berpindah ke tempat kerja lain dan ada yang sudah lebih dahulu menghadap Tuhan. Saya juga tahu ada banyak yang jauh lebih hebat dan memiliki kualitas yang amat bagus. Namun mungkin baik, saya berikan sedikit latar belakang historis dari semua urusan ini. Urusan menyangkut jabatan akademik setahu saya baru dimulai awal tahun 1990-an di STFK. Dan ada beberapa dosen, termasuk saya, yang dilihat sebagai kelinci percobaan untuk urusan ini. Menghimpun pelbagai data dan informasi tentang studi, karya, dan lain-lain juga bukannya hal yang mudah. Kebetulan saya punya file dan arsip pribadi yang amat lengkap waktu itu sehingga dalam waktu singkat, sekitar tahun 1995 saya mendapat gelar lektor. Dua tahun setelah itu diproses lagi dan sekitar tahun 1999/2000, saya sudah mendapat gelar lektor kepala (Madya). Dan dari segi kredit point lagi sedikit saja sudah bisa diproses untuk mendapat gelar guru besar. Namun lihat saja waktu, .sekian banyak tahun baru bisa dicapai gelar ini. Ini pun amat merepotkan. Berapa kali STFK harus mengirim laporan dan bukti jurnal yang sama ke Denpasar karena katanya tidak diterima. Ini amat mengherankan kami, tapi begitulah. Andaikan STFK ini adalah sekolah negeri, rupanya sudah berlimpah guru besar yang ia hasilkan. Di Ledalero, sudah lebih dari 20 dosen yang memiliki gelar akademik, mulai dari asisten ahli sampai lektor kepala. Namun sebagai anggota tarikat religius atau praja, kerap kita berpindah tempat kerja atau juga dipinjamkan untuk lembaga-lembaga lain dalam tarikat atau juga keuskupan. Masih ada cukup banyak lektor dan kita harapkan para dosen itu cukup serius menghimpun hasil karya dan pengabdiannya untuk diproses ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, untuk urusan menghimpun semua data, bukti kerja, karya pengabdian, dan lain-lain bukannya suatu urusan yang mudah, dan tentu juga perlu ketekadan pribadi untuk itu. Saya yang pertama, tapi saya yakin dalam waktu yang tidak lama akan muncul juga yang lain-lain. Kita beruntung sekarang karena ada penerbit di kampus sendiri sehingga sejumlah dosen bisa mengatur penerbitan bukunya. Andaikan mengurusnya itu dari penerbit luar, rupanya amat sedikit dosen yang bisa menerbitkan karyanya. Rupanya kami lahir lebih dahulu, dan musti mengusahakan penerbitan itu ke mana-mana seperti Obor, Kanisius, Ende, Pustaka Karya Publ, Cerdas Pustaka, Jakarta, LPBAJ, Penerbit Ledalero, dan lain-lain.

Apakah pater melihat atau punya kesan bahwa gelar itu tidak penting untuk dikejar para dosen di Ledalero?
Saya merasa gelar-gelar akademik itu amat penting di Ledalero demi STFK. Karena itu hal ini diperjuangkan selalu. Proses penjenjangan jabatan akademik juga menjadi acara rutin di sekretariat, hanya saja kita memohon kesediaan dosen untuk menyiapkan semua kelengkapannya dan bekerja sama dengan para pegawai di kantor sekretariat. Kendati ada dosen yang tidak peduli banyak dengan ini, kami dari staf selalu mengusahakan agar semua urusan ini bisa berjalan lancar. Dalam waktu dekat sejumlah dosen luar biasa kami juga akan diangkat menjadi dosen tetap agar dimulai urusan-urusan proses penjenjangan akademik ini. Tuntutan-tuntutan dalam dunia akademik semakin banyak dan karena itu gelar-gelar akademik, terutama gelar guru besar, juga menjadi amat penting.

Pater meraih guru besar dalam bidang filsafat. Sudah berapa lama pater mengajar filsafat di Ledalero?
Saya mengajar filsafat di STFK sejak September 1988. Selain di Ledalero, saya juga pernah diminta mengajar di St. Peter's College di Kuching Malaysia tahun 1998. Ketika itu saya mengajar dua mata kuliah filsafat dalam bahasa Inggris. Selain itu menjadi dosen tamu atau luar biasa untuk Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nama saya terdaftar sebagai dosen filsafat manusia dalam jurusan psikologi.

Sudah berapa banyak buku yang pater tulis?
Buku asli ada delapan, terjemahan sembilan, sekitar 10 artikel dalam karya editorial (buku-buku), beberapa kata pengantar untuk beberapa buku; menulis di Jurnal Ledalero dan Melintas (jurnal filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung), Majalah Kebudayaan Basis, Psikologi Anda, VOX, Editor, dan opini-opini pada majalah-majalah dan koran-koran lokal.
Ledalero telah menghasilkan lulusan begitu banyak, baik yang jadi imam maupun awam.

Menurut pater, apakah lulusan Ledalero itu sudah mewarnai kehidupan masyarakat, khususnya di NTT?

Secara sepintas saya menjawab ya. Berapa banyak alumni kita yang bekerja di pelbagai sektor pelayanan di propinsi kita, mulai dari pekerjaan yang paling sederhana sampai pada yang paling elit, di sana ada lulusan Ledalero. Kebanyakan bekerja sebagai guru dan pendidik, jurnalis dan wartawan, pegiat-pegiat LSM, aktivis, tokoh-tokoh pemerintahan, wakil rakyat, dan lain-lain. Terutama bisa dihitung berapa banyak pastor, biarawan yang berkarya di seluruh NTT. Dan hampir semua mereka amat aktif di tengah umat dan masyarakat. Mereka memberi pikiran-pikiran yang baru dan baik, mereka bertindak dan berlaku baik, mereka memiliki pengaruh. Ini semua karena mereka mendapat pendidikan dan pembentukan yang baik, mereka menjadi kreatif dan inovatif dalam karya mereka. Tanpa disadari, ini merupakan hasil dari studi-studi mereka di STFK yang menjadikan mereka orang yang berpikir dan refleksif dan bisa hidup dan menyesuaikan diri mereka dengan pelbagai situasi hidup. Tentu tidak semua berhasil demikian, tapi pada umumnya tamatan-tamatan Ledalero punya nama di tengah umat dan masyarakat NTT.

Orang bilang, filsafat tidak relevan lagi untuk dipelajari? Bagaimana pendapat pater?
Pernyataan ini hanya datang dari orang yang masih kuat menganut pandangan yang tidak benar dan realistis tentang filsafat. Dengan kata lain, orang-orang ini masih memiliki prasangka yang kuat terhadap filsafat. Padahal hakikat filsafat sebagai ilmu adalah berpikir dan berefleksi. Dengan berpikir atau berefleksi orang secara sadar menghadapkan dirinya dengan realitas sekitarnya. Dan itu berarti lewat berpikir orang dapat mengamati dunianya secara kreatif dan terbuka, dan bisa mengolah dan mengembangkan dunia-realitasnya dengan mudah. Dengan berpikir dia membentuk dalam dirinya suatu sikap dan pada gilirannya terungkap dalam tingkah laku dan tata cara hidup. Dan, ada banyak sekali pertanyaan mendasar dan asasi yang tidak bisa dijawabi oleh pelbagai ilmu lain kecuali melalui filsafat. Dan di sini peran filsafat tidak bisa digantikan oleh ilmu-ilmu lain.

Menurut pater, di mana tempat dan peran filsafat di tengah menguatnya ilmu-ilmu terapan?
Filsafat tampil di sana dengan fungsi kritis dan secara mendalam bisa meneropong atau mencermati apa yang ada dalam ilmu-ilmu terapan. Filsafat bisa membuat analisis tentang ilmu-ilmu terapan secara radikal dan ini pada gilirannya akan sangat membantu dan memperkuat ilmu-ilmu terapan, tidak hanya lewat analisis verbal, melainkan juga yang bisa terungkap dalam sikap dan tingkah laku seorang ilmuwan praktis atau terapan. Dan karena itu kendati ilmu-ilmu positif juga ilmu-ilmu terapan semakin menjauhkan diri dari filsafat, orang tetap bisa berfilsafat dalam dan tentang ilmu-ilmu itu.

Dari pengamatan pater, seperti apa sebetulnya relevansi filsafat bagi kehidupan masyarakat di NTT?
Filsafat itu berakar dalam hidup dan berkaitan amat erat dengan hidup dan kehidupan kita. Karena itu filsafat selalu relevan untuk siapa saja dari kelompok apa saja. Kalau filsafat dilihat sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup, jelas semua kita miliki, dan semua kita boleh-- dalam satu arti -- disebut sebagai filsuf. Orang-orang NTT punya filsafat berpikir yang khusus, yaitu bagaimana dia melihat dunianya, sesamanya manusia dan apa yang dianggapnya sebagai Tuhan atau Yang Mutlak dalam hidupnya. Dengan kata lain, bagaimana orang NTT melihat dunianya, bagaimana dia menanggapi dunianya, bagaimana dia berpikir tentang dunianya, dan bagaimana dia juga membangun dunianya itu menurut pola pikir dan pola tingkahnya sendiri. Ini yang disebut sebagai filsafat berpikir orang NTT. Namun filsafat sebagai ilmu masih kurang popular di tengah masyarakat kita di NTT. Di mana-mana terdapat prasangka terhadap filsafat, bahwa filsafat adalah ilmu yang amat sukar, bahwa filsafat adalah permainan akal yang mempersulit apa yang sebenarnya gampang dan mudah, bahwa filsafat adalah ilmu yang dapat digunakan untuk memanipulasi perkataan dan pikiran orang, dan lain-lain. Ini semua adalah prasangka dan pandangan yang tidak benar tentang filsafat. (tony kleden)

Politik Membaca Sastra

2009-08-21T00:23:00.000-07:00

Oleh Andi Hayong

Barangkali judul ini kedengaran janggal karena bukankah sastra selalu diartikan sebagai pelayan politik. Politik dalam arti seluas-luasnya, menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Politik sebagai hakekat kehidupan manusia, sebagaimana dikatakan Aristoteles 'Man is by nature is political man.' Atau sebagaimana dilontarkan oleh Anthony Giddens bahwa politik tidak hanya dilihat secara emansipatorik (politics of life chances) tetapi juga sebagai politik kehidupan (politics of a life style).
Bila paradigma pertama mau menghapus eksploitasi dan penindasan maka model kedua lebih menekankan pada aktualisasi diri. (bdk. Anthony Giddens, Modernity and Self Identity-Self and Society in the Last Modern Age, Hlm. 209-231).
Kalau melihat politik dalam defenisi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa pergulatan sastra Indonesia tak lepas dari sepak terjang dunia politik dalam arti luas itu. Hal yang juga diakui oleh Sapardi Djoko Damono bahwa sastra Indonesia sejak zaman penjajah selalu berbicara tentang kehidupan masyarakat, kritik sosial. Bahkan bila ditelusuri lebih jauh maka paradigma berpikir, pola kultural yang hidup hingga saat ini tak lepas dari dunia sastra. La Galigo karya sastra besar, konon lariknya melampaui epos Mahabrata atau Illias dan Odeysey, yaitu 300 ribu larik, hidup dalam budaya Bugis semenjak abad awal Masehi dikatakan sebagai roh yang menjiwai hidup orang-orang Bugis (Lih. Majalah Tempo 14 April 2002). Dan sastra bila didefenisikan sebagai teks dalam pengertian Derrida bahwa tak ada yang hors-texte (di luar teks). Atau sebagaimana dikatakan Roland Barthes bahwa teks tidak cukup dipahami secara sintakmatik yang mengandaikan finalitas, komprehensif dan tertutup. Tetapi harus dilihat dalam logika metonimik yang lebih terbuka, tak berpusat, bukan hanya mengkonsumsi tetapi juga memproduksi maka tak bisa ditolak, sastra amat mengakar dalam hidup manusia. Ia amat dekat dengan pengalaman kerakyatan, pengalaman kehidupan. Bukankah kisah atau tokoh mitologis tiap daerah adalah kisah sastrawi turun temurun. Sebut saja, mitos Tangkuban Prahu, Nyi Roro Kidul, mitos padi yang hidup hampir di seluruh wilayah Indonesia dan seterusnya. Bila melihat sastra dalam paradigma seperti ini maka dapat dikatakan bahwa sastra sungguh menyentuh pengalaman kemanusiaan.
Tak henti-hentinya sastra mengangkat realitas pergulatan baik individu maupun masyarakat. Dari beberapa contoh di atas dapat dilihat betapa erat kaitan sastra sebagai kisah (narasi) dengan kehidupan. Bahkan novel-novel yang muncul hingga hari ini pun kuat bergema justru karena lokalitas pergulatan hidup yang ditampilkan. Pramoedya Ananta Toer dengan pengalaman revolusi kemerdekaan dan Pulau Buru. Ayu Utami bergema karena mengangkat lokalitas pengalaman Perabumulih. Demikian yang berlaku dengan Mangun Wijaya, Remy Silado, Dewi Lestari dan seterusnya. Jadi paradigma pertama tak diragukan lagi bahwa sastra 'pelayan politik'. Ia turut dalam jatuh bangun pergulatan kemanusiaan. Maka cukup beralasan kalau dikatakan bahwa sastra bak pelayan politik, sebagaimana filsafat di abad pertengahan sebagai 'ancilla fidei/theologia' (pelayan iman/teologi).
Namun format berpikir searah bahwa sastra sebagai hamba politik, hari-hari ini perlu dipertanyakan di tengah pergeseran paradigma berpikir (paradigm shift). Tuntutan bahwa sastra harus peduli dengan dunia kehidupan saja tidak cukup. Yang perlu juga diperhatikan bukan sekadar sastra yang melayani politik tetapi apakah masyarakat-politik sendiri mempunyai apreasiasi terhadap dunia sastra. Karena sebagaimana diakui oleh Taufiq Ismail, dunia sastra kita kurang lebih enam puluh tahun ditelantarkan. Sastra menjadi rima yang tak begitu memberi efek karena apreasiasi yang rendah terhadap sastra (Bdk. Agus R. Sarjono, Sastra dalam Empat Orba, hlm. 207-211). Bila ditelisik lebih jauh situasi pengabaian ini juga karena kebijasanaan yang lebih berpihak pada pembangunan fisik alias kebijaksanaan teknokratik. Pembangunan yang dengan meminjam Habermas hanya berorientasi pada zweckrationalit t (rasionalitas-tujuan). Sehingga dunia sastra semenjak di bangku sekolah pun tak begitu mendapat tempat. Dunia sastra menjadi dunia asing, hanya banyolan murahan. Simak saja kata-kata Sudomo "Mahasiswa kalau ingin membanyol jangan di DPR tetapi di TIM." Kalau demikian TIM dianggap tempat membanyol yang tidak efektif (Bdk. Sapardi Djoko Damono, Politik Indonesia dan Sastra Hibrida, hlm. 101). Pengabaian pada dunia sastra sebenarnya membawa kepincangan yang cukup serius. Karena hal itu berarti pengkerdilan hakekat hidup mendasar manusia sebagai makluk reflektif.

Melihat lebih jauh
Omongan seperti ini bukan khayalan filosofis tak mendasar namun dari dunia ilmu pengetahuan paling rigid pun kesadaran ini semakin mendapat tempat. Dunia ilmu rigorous pun tidak sok pasti, sebagai dunia yang sanggup menjelaskan segala sesuatu. Simak saja pengakuan Heisenberg pemenang nobel untuk fisika. "Ah tidak, saya tidak yakin teori itu betul." Karena ia percaya, hakekat kehidupan selalu lebih indah daripada segala rumus matematika dan fisika. Dan sebuah rumus agar sanggup berbicara tentang semesta harus didasari pada keindahan ini (Bdk. Mangun Wijaya. Manusia Pascamodern, Sains dan Tuhan, hlm. 102). Demikian juga orang macam Fritjof Capra, Geoffrey Chew, Prigogine dari kubu fisika baru, hari-hari ini lebih cenderung bicara tentang probabilitas ketimbang kepastian hitam-putih. Geoffrey Chew dengan pendekatan bootstrap tidak melihat alam itu sebagai balok-balok materi yang membeku tetapi sebagai jaringan dinamis dari peristiwa yang saling berhubungan. Demikian juga Capra melihat realitas dalam kerangka kesalinghubungan yang dinamis. Dan omongan seperti ini tidak bisa tidak menyentuh dan memberi bobot baru pada medan reflektif.
Maka patut dikatakan bahwa politik sebagai dunia yang berbenturan dengan kehidupan tak mungkin dibatasi pada ranah kepastian (ilmu pasti) tetapi harus sanggup memasuki medan reflektif sastrawi. Karena politik tidak sekadar perkara undang-undang, tata tertib tetapi harus sanggup melampaui segala kategori itu. Melihat politik tidak lagi dalam tataran fragmentaris-statis tetapi lebih sebagai medan holistik-dinamis. Maka tidak heran Bismarck berbicara tentang politik sebagai "Seni pemakaian kemungkinan nyata." Politik akhirnya bukan sekadar perkara benar-salah tetapi menjadi medan dialektika terus menerus. Sebagaimana dikatakan Franz Magnis Suseno manakala berbicara tentang demokrasi sebagai perjuangan politik universal dewasa ini. Ia mengakui bahwa demokrasi itu merupakan realitas yang bersifat, relatif, kontekstual dan dinamis (Franz Magnis-Suseno, 1998, Mencari Sosok Demokrasi, Gramedia, Jakarta). Ini sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan termasuk kehidupan politik tidak mungkin dilihat dalam kaca mata hitam putih. Karena hidup begitu kaya, ia sekaligus kontekstual dan universal, inderawi sekaligus rohaniah, pasti tetapi sekaligus dinamis.

Manusia Makluk Reflektif
Di atas telah sedikit dijabarkan bahwa manusia makluk reflektif. Pada bagian ini akan ditelusuri lebih jauh dimensi reflektif ini. Ada sekian banyak defenisi tentang manusia. Ia adalah homo faber, homo ludens, homo symbolicum, homo religiosus, dan berbagai kategori lainya. Di balik berbagai defenisi ini tidak bisa ditolak bahwa ia adalah mahkluk reflektif. Dimensi reflektif inilah yang membedakan ia dengan makluk lainnya. Dimensi ini juga yang memperlihatkan bahwa manusia itu unik. Dalam bahasa Jean-Paul Sartre, manusia itu tidak sekadar makluk l'tro en soi (ada pada dirinya sendiri, pengada yang tidak sadar diri) tetapi sekaligus l'tro pour soi (ada bagi dirinya sendiri, pengada yang sadar diri). L'tro pour soi ini yang khas manusia dan membuatnya berbeda dari makluk lainnya yang hanya berada ditataran l' tro en soi. Bila ditelaah lebih jauh maka lÆ tro pour soi ini merupakan wilayah reflektif yang memungkinkan manusia menyatakan 'ya' pada hidup (Nietzsche). Tataran reflektif ini memungkinkan segala kesadaran terpacu untuk terus bertumbuh. Namun, medan ini jangan dilihat sebagai ranah korelatif tunggal makna tetapi sebagai jaringan relasi open ended dan dinamis. Medan reflektif dalam paradigma ini harus dilihat dalam semangat fisika baru memandang realitas sebagai interdependence dan sekaligus interrelationship.
Demikian juga sastra yang mendasari diri pada dunia reflektif harus dilihat dalam model fisika baru tersebut. Hal yang sebenarnya dikatakan juga oleh Roland Barthes tentang sastra yang writing degree zero. Sastra yang sanggup mengosongkan diri (absence) dan membiarkan kekosongan itu menyergap manusia. Ia tidak dirayakan dalam gegap gempita agar manusia tidak jatuh dalam kebisingan yang membutakan dan hasutan yang riuh tanpa makna. Pada medan ini sastra memang bukan wilayah untuk mencari 'kepastian' tetapi sastra membuat manusia berani menggumuli hidup, kritis terhadap realitas kehidupan. Atau dengan memakai paradigma Fran ois Lyotard dalam melihat filsafat bahwa filsafat itu bukan berurusan dengan 'perkara' (Litige) tetapi 'sengketa' (diff rend), ia mengatakan bahwa bila perkara harus diputuskan oleh hakim, maka sengketa tidak pernah bisa selesai. Demikian juga tawaran penulis dalam melihat dunia sastra dan medan reflektif yang ada didalamnya bukan pada tataran 'perkara' tetapi pada tataran 'sengketa.' Sebagaimana juga dikatakan Budi Darma bahwa sastra bukanlah tulisan yang hanya dengan tindakan-tindakan jasmani yang mentakjubkan tetapi adalah karya yang berkelebat dengan sekian banyak pikiran. Maka amat naif manakala orang memperlakukan sastra sebagai 'perkara'.

Potret Negri Ini
Dengan demikian sastra bukan lagi ôdibacaö sebagai hiburan tetapi harus dilihat sebagai ajang memperluas kemungkinan-kemungkinan itu. Ia tidak sekadar 'pelayan' tetapi sebagai partner yang memperluas tindakan reflektif manusia. Dengan demikian sastra membuat politik yang cendrung mengikuti kategori hitam-putih (positivistik) agar lebih dinamis dan terbuka. Politik itu harus dijiwai dimensi reflektif sastrawi agar kekuasaannya yang sering mengedepankan kedamaian, situasi yang kondisif dalam satu kategori terbuka matanya. Sastra juga membuat politik yang terkadang super curiga, takut sehingga membuka peluang lahirnya otoritarianisme, diktaktor hingga totalitarianisme bisa keluar dari lingkaran setan ini. Sastra harus menjiwai kehidupan karena didalamnya tak ada kebenaran tunggal makna yang diimani. Sebagaimana hidup itu selalu lebih luas dari segala kepastian positivistik. Maka membaca sastra merupakan panggilan kemanusiaan, panggilan politik, karena di sana dimensi reflektif manusia diberi ruang untuk tumbuh. Ini sekaligus menunjukkan bahwa manusia tidak hanya bergulat di medan fakta tetapi juga pada tataran reflektif alias medan makna.
Namun di negri ini pembodohan dan pengabaian aspek reflektif sulit dibongkar. Ini didasari pada pandangan bahwa dunia reflektif adalah 'milik' golongan atas. Orang bisa terkagum-kagum dengan sebuah pidato tanpa mengerti isinya. Demikian juga yang dikatakan Herbert Luethy manakala bicara tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai sebagai bahasa 'sintesis' yang meminjam "secara terang-terangan dan tanpa pandang bulu semua terminologi teknis dan abstraksi ideologis dari dunia modern dan nyaris tidak dimengerti, dalam hal bagian-bagiannya yang terbaru, bagi orang Indonesia pada umumnya, yang menyimak pidato-pidato resmi dengan ketakjuban lantaran tak mampu memahami" (Lih. Benedict R.O.G. Anderson, Bahasa Politik Indonesia, dalam Yudi latif/Idi Subandy Ibrahim (editor), Bahasa dan Kekuasaan, hlm. 124). Ini merupakan fenoma budaya yang sering dimanfaatkan para elit. Reflektivitas yang rendah atau juga pandangan bahwa reflektivitas itu hanya ômilikö golongan atas membuat kekuasaan itu semakin leluasa melakukan pembenaran tanpa kritik bahkan berubah menjadi rezim ideologis totaliter.
Di samping itu kalangan politisi pun masih cendrung melihat politik sebagai program jangka pendek. Politik dipahami sebagai kesempatan untuk menguasai. Politik bukan dihayati sebagai tempat pengabdian tetapi sebagai kesempatan. Maka tak heran Kwik Kian Gie mengatakan kalau negri ini banyak politikus tetapi sangat sedikit politikus yang negarawan. Politikus yang rela meninggalkan segala pamrih apapun termasuk keluarga, partai, agama dan sebagainya demi pengabadian total kepada manusia seluruhnya dan seutuhnya (Kwik Kian Gie, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, hlm. 4-5). Atau negri ini memang sungguh negri seolah-olah. Seolah-olah demokratis, seolah-olah beragama, seolah-olah beradab. Negri ini telah mengidap sekian penyakit kronis bahkan adalah penyakit itu sendiri. Negri ini sungguh terpuruk bahkan dunia pendidikan guna mempersiapakan manusia-manusia beradab pun telah tercemar dengan berbagai praktek mafioso. Maka tidak heran Ignas Kleden tidak percaya kalau cendekiawan Indonesia termasuk manusia-manusia 'elitis' di bidangnya.
Di sini penulis tidak berpretensi menjelaskan segala persoalan tetapi mau menunjukkan betapa politik yang hanya bermain di wilayah bannal akan selalu melahirkan pembodohan, penindasan. Sekian banyak persoalan yang terus menghantui karena pengabaian pada dunia reflektif sastrawi ini. Padahal dimensi inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya manusia ôutuhö. Maka pada tempatnya sastra tidak lagi 'dibaca' sekadar pelayan politik. Tetapi harus dibaca sebagai bagian penting kehidupan, bagian penting politik. Karena disanalah dimensi reflektif yang adalah hakekat hidup manusia meriap. Sehingga politik tidak terjerambab dalam ideologisasi yang mengorbankan manusia. Sebagaimana dikatakan Suyatna Anirun, sastra merupakan upaya memanusiakan ide-ide di tengah kecendrungan yang kuat untuk mengidekan manusia-manusia. *

Mencari Bangsa dalam Bahasa

2009-08-02T20:35:00.000-07:00

Ignas Kleden

DALAM suatu retrospeksi, kita dapat mengatakan sekarang bahwa perjuangan
kemerdekaan Indonesia mula pertama bersemi sebagai perjuangan untuk mengukuhkan
rasa kebangsaan. Namun, pengertian tentang bangsa dan wujudnya berubah dari
waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan sosial politik.

Dari khazanah sastra dan budaya Melayu lama ada peribahasa yang sudah dikenal
umum “bahasa menunjukkan bangsa”. Ada pula ungkapan “orang berbangsa”. Jelas
bahwa kata “bangsa” dalam ungkapan-ungkapan tersebut tak ada sangkut-pautnya
dengan kebangsaan, karena “bangsa” dalam konteks itu menunjukkan keturunan orang
baik-baik, yang jelas “bibit, bebet, dan bobot”-nya, yaitu mereka yang termasuk
dalam atau berada dekat dengan suatu nobility dan mendapat sebutan bangsawan.
Dalam arti itu, orang biasa, rakyat kebanyakan, para commoners dianggap tidak
termasuk dalam golongan “orang berbangsa”.
Tidak mengherankan bahwa saat mula berdirinya pada 1908, Boedi Oetomo
mencantumkan sebagai misi utamanya usaha menyadarkan para anggota tentang
keutamaan dan kebajikan orang Jawa, yaitu segala yang berhubungan dengan budi
pekerti atau budi yang utama. Kita tahu, budi pekerti yang halus dalam
kebudayaan Jawa, baik menyangkut tata krama maupun yang menyangkut tata negara,
adalah nilai-nilai yang dikuasai oleh kaum priyayi, sedangkan orang kebanyakan
mengemban tugas tata usaha dalam pertanian.
Gebrakan besar dilakukan oleh Tjipto Mangunkoesoemo dalam dua usul yang kemudian
tidak diterima, yaitu mengubah Boedi Oetomo sebagai organisasi sosial menjadi
organisasi politik dan memperluas keanggotaannya untuk semua penduduk bumiputra
di seluruh Hindia Belanda. Penolakan ini dapat dipahami berdasarkan konteks masa
itu. Menerima semua penduduk bumiputra yang berminat agar dijadikan anggota
Boedi Oetomo akan sama dengan merevolusikan pengertian “bangsa” yang hingga saat
itu masih terbatas hanya pada “orang berbangsa”. Revolusi pengertian ini tidak
berhasil sebagaimana diinginkan oleh Tjipto Mangunkoesoemo, karena Boedi Oetomo
masih dipimpin oleh para ningrat.
Perubahan barulah terjadi dalam organisasi-organisasi politik yang muncul
kemudian. Makna baru kata “bangsa” diresmikan secara publik dalam Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928, yang para pencetusnya “mengaku bertumpah darah yang satu, tanah
Indonesia… berbangsa yang satu, bangsa Indonesia” sambil “menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia”.
Soekarno, yang sangat mungkin berasal dari kalangan priyayi kecil (ayahnya
seorang guru desa dan ibunya seorang perempuan Bali), bisa merasakan ketegangan
antara wong cilik dan para ningrat. Dengan cerdik dia mengidentifikasikan
dirinya dengan si Marhaen yang, dalam metafor Soekarno, tidak berarti seorang
proletar, tapi lebih mirip seorang petit-bourgeois atau borjuis kecil yang
mandiri secara ekonomi dan karena itu bisa lebih siap untuk merdeka secara
politik.
Dalam sosiologi Marxian, seorang proletar adalah orang yang hidup tanpa memiliki
alat-alat produksi. Apa yang ada padanya hanya tenaga kerja yang dipertukarkan
dengan upah kerja. Sebaliknya, seorang Marhaen, dalam pengertian Soekarno,
memiliki alat-alat produksi tapi dalam ukuran kecil: bidang tanah yang kecil,
modal kecil, dan sedikit alat-alat untuk bekerja. Akibatnya, keuntungan juga
serba kecil sehingga tidak memungkinkan akumulasi modal seperti yang dilakukan
oleh kelas borjuasi dalam industri. Seorang proletar bergantung pada pemilik
modal yang akan memberinya kerja, tapi Marhaen dapat mandiri dan tidak perlu
bergantung pada siapa pun, meskipun hidupnya tidak dalam serba kecukupan.
Dalam tulisannya, “Marhaen dan Proletar”, Soekarno menjelaskan bahwa marhaenisme
adalah gejala masyarakat feodal, sedangkan proletariat lahir dari sistem
kapitalisme dan imperialisme. Seperti kita tahu, integrasi kaum proletar ke
dalam “bangsa” dilakukan oleh organisasi-organisasi politik kiri, dengan
kristalisasinya yang terakhir dalam Partai Komunis Indonesia.
Pembentukan bangsa Indonesia rupa-rupanya berlangsung pada dua tingkat. Pada
tingkat yang satu, kesadaran kebangsaan muncul dari pertentangan antara penduduk
bumiputra dan pihak penjajah akibat diskriminasi terbuka yang dilakukan oleh ras
putih terhadap ras berwarna. Bung Hatta dalam pidato pembelaannya, “Indonesia
Merdeka”, di depan pengadilan Den Haag pada 9 Maret 1928, berbicara tentang the
rising tide of colour atau pasang naik kulit berwarna, sedangkan Soekarno
setahun sebelumnya menunjukkan suatu tendensi sejarah di Hindia Belanda yang
bergerak naar het bruine front (menuju front sawo matang).
Pada tingkat lainnya, kebangsaan muncul dari usaha untuk memperkecil atau
menghilangkan jarak sosial antara berbagai strata sosial dan kelas sosial.
Lahirnya Sarekat Islam pada 1912, dengan pendahulunya Sarekat Dagang Islam,
memberi suatu status sosial politik yang tegas kepada para pedagang.
Istilah “dagang” dalam bahasa Melayu menunjuk perilaku orang yang mengembara
dari satu tempat ke tempat lain, suatu mobilitas ekstrem yang mendekati status
homeless dan membuat mereka seakan terlepas dari “orang berbangsa”. Studi-studi
sosiologi tentang trading minorities yang dimulai semenjak Georg Simmel hingga
sekarang menunjukkan bahwa pedagang cenderung dianggap “orang asing” dalam suatu
masyarakat, dan kalau dia tidak dianggap asing, dia akan mengasingkan diri ke
sebuah rantau supaya bebas bergerak tanpa diikat oleh aturan-aturan orang
berbangsa.
Dapat dipahami bahwa mengumpulkan para pedagang dalam suatu organisasi politik,
apalagi yang besar dan kuat seperti Sarekat Islam, merupakan jalan terbaik
mengintegrasikan kaum pedagang ke dalam “bangsa” dan menjadikan mereka kekuatan
dalam perjuangan politik.
Lebih dari itu, muncul berbagai prakarsa agar sebanyak mungkin orang dapat
berpikir dengan satu atau beberapa metode yang sama. Hatta dan Sjahrir
mendirikan Partai Nasional Indonesia Baru untuk memperkenalkan cara berpikir
politis serta memberikan pengetahuan tentang manajemen dan administrasi
pemerintah. Tan Malaka menulis traktat filsafat yang luas dan solid untuk
memperkenalkan cara berpikir rasional dan ilmiah guna mengikis alam pikiran yang
dipenuhi berbagai kepercayaan takhayul. Bukunya, Madilog, barangkali tak
disenangi sebagian orang karena asas materialisme yang ia anut. Sekalipun
demikian, tanpa menerima apa pun dari paham materialisme, orang tetap dapat
belajar banyak dari karya itu tentang metode logika dan dialektika dalam
filsafat serta ilmu pengetahuan.
Kalau dipikir-pikir, aneh juga bahwa sekarang ini terdapat lebih dari 220 juta
orang yang merasa mempunyai perhubungan satu sama lain karena mereka semua
bernaung di bawah sebuah nama yang sama, yang kini dikenal dunia sebagai
“Indonesia”. Menurut Bung Hatta, nama itu mula pertama dipakai oleh Perhimpunan
Indonesia di negeri Belanda pada 1922. Penggunaan nama itu menimbulkan kecemasan
di kalangan pemerintah kolonial. Sanggahan terhadapnya diajukan oleh Profesor
Van Vollenhoven, ilmuwan Belanda yang mempunyai nama besar di kalangan akademisi
Belanda dan di Hindia Belanda. Vollenhoven mengemukakan bahwa nama “Indonesia”
lebih luas daripada Hindia Belanda. Penduduk Hindia Belanda pada waktu itu, pada
1928, berjumlah 49 juta orang, sedangkan nama “Indonesia” mencakup juga 15 juta
orang di luar Hindia Belanda. Karena itu, pemakaian nama tersebut tidak tepat.
Dalam jawabannya, Bung Hatta menyatakan bahwa nama “Indonesia” dipakai dalam
arti ketatanegaraan dan karena itu tak bisa disanggah dengan alasan-alasan
geografis dan etnologis. Kata “Amerika” menunjuk suatu benua yang membujur dari
kutub utara ke kutub selatan, tapi hanya satu negara yang memakai nama “Amerika”
dalam arti tata negara, yaitu Amerika Serikat, dan tak terdengar keberatan dari
Kanada, Meksiko, Brasil, atau Bolivia.
R. Tagore, dalam sebuah seri ceramahnya tentang nasionalisme, pernah berkata,
”Sejarah manusia dibentuk sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapinya.
Kesulitan-kesulitan itu memberikan masalah dan meminta jawaban dari kita, dengan
kematian dan degradasi sebagai hukuman bagi tak terpenuhinya tugas tersebut.
Kesulitan-kesulitan ini berbeda pada rakyat yang berbeda-beda di muka bumi, tapi
cara kita mengatasinya akan memberi kita suatu kehormatan khusus.”
Kehormatan khusus! Tagore berbicara dalam bahasa Inggris dan memakai kata
distinction. Kata itu jelas tak ada dalam bahasa Indonesia dan pada saat ini
sangat mungkin juga tidak ada dalam bangsa Indonesia.
*) Sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.

Pangan dan Hukum SPITZ

2009-07-16T21:17:00.001-07:00

Oleh Tony Kleden

SALAH satu bencana kelaparan terparah di Eropa terjadi pada tahun 1846 - 1850 di Irlandia. Ladang kentang yang merupakan makanan pokok warga gagal panen akibat hama. Kejadian itu jelas merupakan bencana alam. Tetapi kematian sekitar 2 juta orang akibat kelaparan itu jelas bukan sekadar bencana alam.

Selama bencana kelaparan itu, sebenarnya ada cukup makanan untuk memberi makan dua kali jumlah penduduk yang berjumlah 8 juta orang. Tetapi ekspor besar-besaran bahan makanan mulai dari gandum, oat, barley (jenis gandum yang dipakai untuk membuat bir), ternak, telur dan mentega berlangsung terus. Gandum dan barley dianggap sebagai hasil bumi perdagangan dan hanya ditanam untuk ekspor. Petani Irlandia tidak pernah memakannya karena mereka hanya bekerja untuk tuan tanah.
Sampai sekarang, di negara-negara berkembang pun para petani masih juga belum beruntung nasibnya. Sungguh sangat ironis, para petani yang adalah penghasil pangan manusia adalah kelompok pertama yang menderita kelaparan. Tentu banyak sebab dan alasan mengapa kaum petani dalam sejarahnya selalu berada pada posisi kurang beruntung, meski -- sekali lagi-- mereka adalah produsen pangan dunia. Kelaparan, gizi buruk, gizi kurang, nyatanya, lebih banyak menimpa para petani.
Tetapi pengalaman Irlandia dan fakta di negara-negara berkembang membuka mata kita bahwa persoalan kecukupan pangan, masalah gizi buruk lebih disebabkan oleh sesat pikir dan salah urus ketimbang karena kemiskinan atau infrastruktur yang tidak memadai.
Lapar, kelaparan, karena itu, seolah telah menjadi hal yang biasa buat kebanyakan orang, termasuk warga NTT. Hampir saban tahun, berita kelaparan menghiasi halaman surat kabar dan layar televisi. Mengapa kelaparan itu kerap menjadi pengalaman faktual di daerah ini? Apakah memang kelaparan itu bagian yang niscaya buat kita? Apakah kita, karena itu, hanya bisa berpasrah diri dan menerima kelaparan, paceklik sebagai kondisi yang given?
Buku 50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur diterbitkan tidak terutama untuk menjawab sejumlah pertanyaan di atas. Tetapi buku ini hadir dengan pandangan, perspektif, pemikiran dan jalan lain untuk soal yang sama, yakni ihwal tentang pangan, tentang kelaparan, tentang pertanian, tentang gizi buruk itu.
Lima puluh tahun dalam judul buku ini disengajakan dengan maksud memberi tekanan bahwa propinsi ini tahun lalu telah menjejak langkahnya di usianya yang ke-50 tahun. Usia emas. Belum tua, sebenarnya. Tetapi rasanya sudah terlalu lama untuk tetap dalam kondisi periferal akibat deraan kelaparan dan kemiskinan.
Ada banyak gagasan, sumbangan ide, alternatif pemikiran tersaji dalam buku yang, menurut rencana, akan diluncurkan berbarengan dengan diskusi tentang pangan lokal di Kupang, Selasa (14/7/2009) pekan depan. Beragam gagasan, setumpuk ide, sejumlah pemikiran alternatif semuanya bermuara pada satu harapan, yakni kekurangan pangan janganlah menjadi masalah yang masif di daerah ini.
Harapan ini sangat penting dan vital. Karena telah sekian lama kita didera dan dikerangkeng dalam pola pikir yang melihat bahwa kelaparan dan kemiskinan adalah bagian hakiki dan inheren, yang seolah telah menjadi suratan tangan kita. Pola pemikiran ini kemudian melemahkan semangat dan membutakan mata kita untuk melihat jalan lain di tengah apa yang telah biasa itu. Dalam deraan pemikiran seperti ini kita kemudian mulai cenderung mempersalahkan iklim, musim kering, topografi, curah hujan dan lingkungan yang dinilai tidak kondusif.
Apakah alam memang salah? Alam tidak pernah salah. Kita juga tidak pernah salah dilahirkan di dan menjadi orang NTT. Yang salah adalah ketidakmampuan kita menyesuaikan diri dengan alam, dengan iklim, dengan musim kering, dengan topografi.
Sikap mempersalahkan iklim dan musim ini bisa dijawab dengan hukum SPITZ. Untuk mereka yang suka mempersalahkan iklim dan musim kering, Pierre Spitz memperkenalkan model yang mengaitkan dampak dari musim kering yang menimpa petani dengan prinsip pemenuhan kebutuhan sendiri. Hukum Spitz sendiri berbunyi demikian: Dalam sistem ekonomi kapitalis, upaya pemenuhan kebutuhan sendiri cenderung menjadi hilang atau tak berarti (Self Provisioning Intensity Tends to Zero/SPITZ).
Aksentuasi dari hukum ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pada masyarakat industri, secara praktis hampir-hampir tidak ada lagi petani yang membuat roti sendiri dari tepung yang diolah sendiri. Mereka lebih suka menjual gandum hasil kebun mereka lalu membeli roti dari toko. Begitu juga dengan hasil pertanian yang lain. Dengan kata lain, para petani ini secara total telah hidup di sebuah dunia serba uang.
Kita bukan hidup di negara atau daerah industri. Tetapi efek hukum SPITZ sepertinya telah menerpa kita. Buktinya, pangan lokal yang ada banyak pada kita, tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sendiri. Perilaku kita sama dengan 'masyarakat malas' di negara industri, menjual hasil kebun dan membeli barang-barang toko yang sejatinya diimpor dari luar. Penduduk desa memanen dan menjual pisang untuk kemudian membeli pisang goreng dan molen. Asam terbuang-buang di hutan di pedalaman Timor, dibiarkan begitu saja. Tetapi lidah kita sangat doyan dengan manisan asam dari Surabaya di toko dan mal. Bertruk-truk pisang dari Flores menuju Bali dan Surabaya, kemudian balik lagi ke Flores dalam bentuk keripik pisang. Jagung di desa-desa banyak dan dibiarkan sampai rusak. Tetapi anak-anak sekolah kita sangat gemar mengunyah emping jagung dari Surabaya. Ubi kayu, kestela dan talas kita berlimpah, tetapi roti telah menjadi simbol modernisme yang ditunjukkan kepada setiap tamu yang datang ke rumah. Di Flores, alpukat jadi makanan babi karena tidak bisa dipasarkan. Tetapi kalau ke Jakarta, kita suka menikmati jus alpukat dari Israel yang kurus- kurus.
Ubi, jagung, talas, pisang, kelapa, kestela, alpukat adalah tanaman khas kita yang bisa diolah jadi bahan makanan kita. Tetapi itu sepertinya sulit dilakukan. Mengapa? Karena pangan telah kita reduksi hanya menjadi beras. Pertanian direduksi menjadi sistem sawah yang monokultur. Dan, tanpa kita sadari sepenuhnya sistem pangan dalam keseharian kita kini didominasi oleh gandum dan hasil gandum. Tak aneh, petani sekarang 'memanen' raskin di kantor lurah dan desa. Konyol!
Hukum SPITZ sangat kuat kita anut. Tidak percaya? Sumbangan bahan makanan untuk anak-anak di daerah ini yang mengalami kekurangan gizi diberikan dalam bentuk biskuit yang tidak diproduksi di sini. Makanan ringan (snak) yang kita santap setiap kali rehat suatu acara lebih banyak mengandung gandum ketimbang bahan lokal.
Maka ketika duet Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay mengajak seluruh warga daerah ini kembali ke pangan lokal, kita merasa seolah kembali ke jati diri sendiri, kembali menjadi orang NTT, kembali menjejakkan kaki di bumi NTT yang telah menyediakan sejumlah pangan lokal yang khas daerah ini.
Nah, seperti apa pangan lokal itu, apa saja kandungan nilai gizinya, bagaimana mesti menggalakkan warga daerah ini untuk kembali ke pangan lokal, bisa Anda temukan dalam buku ini. Belum tuntas memang, tetapi sekurang-kurangnya buku ini telah menyadarkan Anda dan siapa saja yang membacanya untuk tidak terjebak dalam hukum SPITZ. Sebaliknya buku ini semakin kuat mengasah spiritual capital Anda untuk dengan bangga dan lantang mengatakan, saya orang NTT. *
Pos Kupang, Sabtu 11 Juli 2009

Mengenang Tallo, Melihat Kepastian

2009-04-30T08:32:00.000-07:00

Oleh Tony Kleden

HARI Sabtu, 10 Maret 2007. Saya menemui Piet Alexander Tallo, S.H, di ruang kerjanya untuk suatu wawancara. Garis-garis ketuaan terlihat nyata di wajahnya. Tetapi semangatnya tetap prima. Seperti biasa, kata-katanya selalu jelas dan tegas. Kuat mengekspresikan apa yang ingin dikatakannya kepada lawan bicaranya.

Sekenanya saya mengganggunya, "Bapak menjadi gubernur pada waktu yang salah, yakni ketika Indonesia baru dilanda krisis moneter dengan imbas yang begitu jauh dan ketika pengungsi Timor Timur membanjiri NTT."
Beliau diam sejurus. "Ya, salib itu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Tetapi saya percaya, bersama semua warga NTT kita bisa keluar dari setiap masalah yang ada," jawabnya serius. Tidak berhenti di situ, saya kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, "Dibanding dengan semua yang pernah menjadi kepala daerah di NTT, hanya bapaklah orang yang paling lama menjabat sebagai kepala daerah. Menjadi Bupati Timor Tengah Selatan sepuluh tahun, menjadi Wakil Gubernur NTT lima tahun dan dua periode menjadi Gubernur NTT. Berarti 25 tahun bapak menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberuntungan apa yang membuat garis tangan bapak seperti itu?"
Sambil tersenyum, dia menjawab, "Semuanya sudah diatur Yang di Atas. Tidak ada yang kebetulan, semua orang punya jalan nasib sendiri-sendiri yang telah ditentukan. Saya sangat percaya itu." Dan, kami pun larut dalam dialog. Saat hendak pamit, beliau mengatakan, "Saya akan kontak kamu atau Dion (Dion DB Putra, Pemred Pos Kupang--Pen) kalau saya ingin ke Pos Kupang. Saya tidak mau kastau kapan saya pergi supaya jangan ada kesan formal."
Secara pribadi, saya kurang dekat dengan Piet Tallo. Bertemu langsung dengannya pun cuma tiga kali. Pertama awal 1999 di Ende, ketika beliau memperkenalkan program Tiga Batu Tungku saat mulai menjabat sebagai gubernur. Kedua di ruang kerjanya itu; dan ketiga saat beliau memenuhi janjinya mendatangi Pos Kupang, Kamis 30 Agustus 2007 siang.
Tetapi dari tiga pertemuan itu, dan kemudian mengikuti sepak terjangnya sebagai Bupati TTS, wakil gubernur dan Gubernur NTT, satu kesan kuat dari sosok Tallo yang tertangkap, yakni aktif berpikir dan berbuat. Tallo adalah pemimpin yang tidak bisa tinggal diam. Dia sangat aktif, baik aktif berpikir, juga aktif melakukan apa yang diikhtiarkannya.
Ketika memimpin TTS dua periode, boleh dibilang Tallo menjadi bupati primadona di NTT. Pada masanya, TTS menjadi kabupaten contoh di NTT untuk penerapan otonomi daerah. Sebuah polling nakal yang dibuat Pos Kupang tahun 1993 menempatkannya sebagai tokoh paling populer di NTT.
Sosok ini tidak bisa tenang, berpangku tangan saja. Dia akan sangat gerah dan gusar kalau rakyatnya duduk berpangku tangan saja. Di TTS, Piet Tallo dikenal sebagai bupati 'bertangan besi'. Dia tidak segan-segan menyumpal mulut rakyatnya dengan tanah kalau tidur 'melenggang kea' saja. Dia memimpin dengan 'tangan besi' karena ingin rakyatnya maju, keluar dari keterkungkungan. Dia ingin tampil sebagai sosok dengan semangat mesianik guna memberi asa bagi rakyatnya.
Sesuatu yang selalu terkenang bagi siapa saja yang pernah kenal dekat dengannya adalah sikapnya yang pasti melihat realitas. Idiom tidak ada yang kebetulan di bawah kolong langit menjadi begitu simptomatik di mulut Tallo. Bahwa NTT terdiri dari keanekaragaman suku, budaya bukan merupakan sesuatu yang kebetulan. Bahwa geopolitik NTT kuat dicirikan oleh pertarungan antara Flores, Timor dan Sumba dan antara Katolik dan Protestan, juga bukan suatu kebetulan.
Tetapi di tangan Tallo, apa yang 'bukan kebetulan' itu diolah menjadi sumber kekuatan, modal sosial dan spirit budaya membangun NTT. Sikap, tingkah laku, pandangan hidup, kebiasaan masyarakat NTT sangat dihargainya sebagai modalitas meniti jembatan pembangunan di NTT. Dengan rumusan lain, Tallo menjadikan kekuatan sosial, budaya, adat NTT dan juga faktisitas yang faktual di NTT menjadi investasi paling penting membangun NTT. 'Membangun dengan apa yang ada pada rakyat' kemudian menjadi inti nukleus pemikiran Tallo.
Kekuatan historis kultural dan historis religius menjadi pendekatan ampuh yang dipakainya menyelesaikan setiap soal dan masalah. Agaknya, pengalamannya sepuluh tahun menjadi Bupati TTS dan lima tahun menjadi Wakil Gubernur NTT membuka matanya melihat kekuatan budaya NTT menjadi aset yang begitu dahsyat. Program Tiga Batu Tungku pada periode pertama kepemimpinannya menjadi gubernur (1998-2003) dan kemudian Tiga Pilar Pembangunan pada periode kedua (2003-2008), karena itu, boleh dilihat sebagai pengejawantahan sikap dan pandangannya itu.
Kristalisasi pandangannya, pola pendekatan yang dipakainya dan disain program pembangunan yang diterapkannya dapat dibaca sebagai upaya Tallo menjadikan NTT sebagai NTT yang sejati, bukan NTT dalam tiruan warna dan kacamata daerah lain. Dalam kata-katanya sendiri, "Kita harus mengembangkan kecerdasan masyarakat kita, meningkatkan mental dan sikap kerja. Kecerdasan yang berkembang, mentalitas yang penuh harapan, serta sikap kerja yang tangguh, semuanya adalah etos yang harus terus dimunculkan."
Hal lain yang menarik dari sosok Tallo adalah keramatnya angka tiga. Pasti tiga bukan kebetulan buat Tallo. Tiga Batu Tungku, Tiga Pilar Pembangunan, juga jelas bukan sekadar tiga. Dalam wawancara dengannya, Tallo memberi alasan mengapa programnya selalu tiga. "Tiga itu bagi saya adalah simbol Bapak, Anak dan Roh Kudus. Tiga juga punya nilai spiritual bagi saya. Ada iman, pengharapan dan kasih," kata Tallo.
Tampilnya Tallo di panggung politik NTT juga pasti bukan sebuah kebetulan sejarah. Dia tampil pada zamannya dan menjadi anak kandung zamannya ketika kondisi NTT hancur-hancurnya bersama Indonesia diterpa krisis moneter. Nasib NTT semakin parah, ketika arus besar warga Timor Timur mengalir ke NTT.
Hari Sabtu, 25 April 2009 menjelang pergantian hari, Piet Tallo menghembus nafas terakhir disaksikan istri dan anak-anaknya. "Sudah selesai Ver," katanya kepada Vera, putrinya. Nafasnya sudah selesai. Putus. Jasadnya telah dingin dan kaku. Hari ini tubuh fana itu dibaring berkalang tanah. Tetapi Piet Alexander Tallo mewariskan contoh bagaimana mesti menghidupi kehidupan. Karena itu bukan kebetulan kalau lakon hidupnya akan menggairahkan begitu banyak orang setelah kematiannya.
Si penyair Rainer Maria Rilke bukan sekadar merawak rambang ketika dia berteriak lantang, "Siapa pun yang dengan sungguh memahami dan merayakan kematian, pada saat itu juga memuliakan kehidupan. "Requiem aeternam dona ei, Domine.

Pos Kupang, Rabu 29 April 2009

Ubah Orientasi Budaya PNS

2009-04-24T19:31:00.000-07:00

ADA berita kurang enak dari Kabupaten Kupang dalam pekan ini, tepatnya Selasa (21/4/2009) lalu. Diberitakan bahwa terjadi insiden antara Bupati Kupang, Drs. Ayub Titu Eki, MS, Ph.D dengan Ketua Bappeda Kabupaten Kupang, Ir. Yutje Adoe.

Kedua belah pihak telah menyelesaikan insiden ini. Bupati Titu Eki menyebut kejadian ini sebagai sesuatu yang manusiawi dan karena itu telah diselesaikan dan dianggap tidak ada soal lagi. Meski begitu, kejadian itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu yang bias dari praktek birokrasi di daerah ini.
Kejadian seperti ini bukan baru pertama kali terjadi di NTT. Tiga tahun lalu, ketika Bupati Flotim, Drs. Simon Hayon, merampingkan struktur birokrasi di Flotim, muncul resistensi begitu kuat dari pejabat yang tak bisa diakomodir dalam struktur pemerintahan. Kasus Larantuka bahkan sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Di Timor Tengah Selatan (TTS), Bupati Paul Mella juga 'menurunkan' beberapa pejabat eselon II ke III. Kebijakan para kepala daerah seperti ini terjadi sebagai akibat dari penerapan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Kebijakan penurunan eselon yang menimpa pejabat pemerintah sebenarnya tidak perlu terjadi jika dan hanya jika birokrasi bebas dan dijauhkan dari pengaruh politis. Di NTT, setiap kali musim pilkada, para pejabat pemerintah (PNS) yang sejatinya mesti netral ramai-ramai terlibat dan melibatkan diri dengan menjadi tim sukses calon kepala daerah tertentu. Ketika seorang pejabat pemerintah memutuskan mendukung dan menjadi tim sukses seorang calon kepala daerah, ketika itu juga dia tidak netral lagi.
Dampaknya bisa diduga. Kepala daerah terpilih akan mengakomodir tim suksesnya dalam kabinet pemerintahannya, lepas dari bagaimana bobot dan kemampuannya. Sebaliknya para pejabat yang bukan tim suksesnya akan ditendang jauh, meskipun mungkin lebih berkualitas dari pejabat yang diakomodir.
Ada banyak permainan bahasa yang kemudian dipakai para kepala daerah untuk 'melindungi' kebijakannya seperti ini. Tetapi sesungguhnya, kebijakan seperti ini tidak akan banyak membantu meningkatkan pelayanan publik. Padahal, birokrasi dan organ-organnya diadakan dengan satu maksud, yakni melayani publik. Itulah sebabnya, dalam terminologi asing pegawai negeri itu disebut civil servants (pelayan publik).
Terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini, ada dua hal yang perlu kita kemukakan di ruang ini. Pertama, perlu ada gerakan netralitas birokrasi. Netralitas murni tentu mustahil. Karena bagaimana pun para pejabat yang ditunjuk dan dilantik mesti mendukung kepala daerah. Tetapi kita membutuhkan pejabat yang menomorsatukan pelayanan publik, bukan loyalitas kepala kepala daerah. Artinya, setiap pejabat pemerintah, dan juga para pegawai pemerintah, mestinya lebih takut kepada masyarakat ketimbang takut kepada kepala daerah.
Karena itu kita butuh perubahan sikap, tingkah laku dan orientasi budaya pegawai pemerintah mendukung netralitas birokrasi. Hanya birokrasi yang netral saja yang bisa menghasilkan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, profesional dan akuntabel. Hanya birokrasi yang netral saja yang menciptakan good governance, pemerintahan yang berdasarkan hukum, kebijakan yang transparan, dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Good governance akan menciptakan hubungan yang memadai antara negara-masyarakat (state-society), yang menghargai keterlibatan rakyat dalam semua proses kebijakan politik. Birokrasi yang tidak terpolitisasi akan menjamin stabilitas pemerintahan ke depan.
Kedua, kita ingin agar para kepala daerah menerapkan merit system dalam tubuh birokrasi. Merit system adalah proses promosi dan memanfaatkan pegawai pemerintah berdasarkan pada kapasitas mereka melaksanakan tugas, bukan terutama pada hubungan politis mereka dengan kepala daerah.
Implementasi merit system dapat mewujudkan transparansi dalam pembinaan karier. Selain itu akan terdapat kompetisi yang sehat di antara para pegawai pemerintah, sehingga tidak akan ada lagi kesan like or dislike dalam mempromosikan seorang pejabat menduduki suatu jabatan.
Kita butuh kepala daerah yang berani dan tegas menggunakan sistem ini sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat terjamin. Artinya, setiap pejabat yang dipercayakan memegang suatu jabatan adalah pejabat yang telah lulus uji. Ujian bagi dia adalah kemampuan, kompetensi, integritas moral. Bukan sebaliknya kedekatan, keluarga, etnis atau suku. *
Pos Kupang, Sabtu 25 April 2009

Ke Barat, Kok Ikut Timur?

2009-04-23T17:48:00.000-07:00

SUDAH rutin dilakukan setiap kepala daerah mengunjungi warganya setelah dilantik. Begitu juga halnya dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, awal April lalu ketika dua hari, tepatnya Kamis-Jumat (2-3/4/2009), mengunjungi Kabupaten Ende. Karena rutin, nyaris tak ada yang menarik dan penting lagi. Kunjungan kerja itu, karena itu, sering dinilai sebagai kunjungan balasan, pernyataan terima kasih karena telah terpilih menjadi kepala daerah.

Tetapi dari dua hari mengikuti kunjungan kerja Gubernur Frans Lebu Raya ke Ende, dan juga pengalaman mengikuti dan menyaksikan sejumlah kepala daerah mengunjungi rakyatnya, nyata terbaca banyak sisi lain yang menarik dan penting, lebih dari sekadar ucapan terima kasih.
Di Ende, sudah dari awal diingatkan bahwa medan menuju Kecamatan Maukaro, pesisir utara Ende mahaberat. Sepuluh tahun lalu, ketika melintasi jalur ini, kondisi jalan tidak jelek-jelek amat. Kendaraan masih bisa melaju di atas 60 km per jam. Kali ini? "Lihat, sekarang sudah mendung. Kalau hujan di utara, susah lewat," kata Benediktus Kadju, sopir Kadis Sosial Ende, yang kendaraannya kami tumpangi.
Benar, kijang inova hanya bisa melaju dengan kecepatan standar sampai di pertigaan Sokoria, Desa Ranokalo Selatan, Kecamatan Maurole. Pertigaan itu adalah persimpangan arah timur-barat-selatan. Timur ke Maumere, barat ke Mbay dan selatan ke Ende melalui Detusoko. Selepas itu, jalannya rusak minta ampun. Aspal tidak jelas lagi, bopeng di mana-mana. Lempung tanah dan tanah berlempung mengiris jantung jalan. Batu-batu sekepalan tangan, bahkan sebesar kepala manusia berceceran, beradu dengan roda-roda kendaraan. Di tempat yang berlubang, genangan air memekat. "Katanya, kemarin hujan," ujar Kadju, laki-laki separuh umur asal Mataloko, Ngada yang sekarang menjadi sopir Bupati Don Bosco Wangge, Bupati Ende yang dilantik 7 April lalu. Kendaraan dipacu dengan kecepatan di bawah standar. Tidak bisa cepat.
Pada beberapa lokasi, jalan menyusur bibir pantai. Pembatas jalan dengan air laut adalah tembok alami, yakni batu-batu yang tersusun dari mulanya. Bukan tembok dengan semen yang kokoh. Sejak beberapa tahun terakhir, abrasi mencubit pelan-pelan tembok alami itu. Hantaman ombak yang pecah di batu-batu melewati ruas jalan. Kalau sopir salah ukur, kendaraannya cemplung ke laut. Jalur ini benar-benar neraka bagi pengemudi.
Mestinya tidak parah, mengingat Kepala Dinas PU Ende, Agus Naga, adalah anak tanah dari Kampung Nabe, Maukaro. "Memang susah kalau Kadis PU bukan orang (berlatar belakang pendidikan) teknik," kata seorang pejabat dari propinsi. Agus Naga adalah Kadis PU bergelar sarjana hukum (SH). Satu-satunya Kadis PU di NTT yang bergelar SH. Padahal, masih banyak orang pintar dari Ende yang berlatar belakang sarjana teknik yang cocok dan tepat menduduki jabatan seperti Kadis PU. Mereka laku sebagai Kadis PU di Nagekeo, Manggarai Barat dan Lembata.
Sebenarnya, jarak tempuh dari Ende ke Maukaro tidak terlalu jauh, sekitar 95 km. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Tetapi akibat kondisi jalan yang buruk itulah, rute perjalanan mesti ke timur baru belok ke barat. Jika jalannya baik, Maukaro lebih dekat dan lebih cepat dicapai dari arah barat. Dari Ende menuju Bajawa, belok kanan di Nangapanda. Ikut arah barat, jarak tempuhnya cuma sekitar 60 km. "Tetapi dari Nangapanda tidak bisa lewat. Tidak ada kendaraan yang berani lewat," kata Kadju.
Konvoi kendaraan berangkat dari Ende pukul 13.00 Wita. Tiga jam anggota rombongan 'patah pinggang' di atas kendaraan. Lepas pukul 16.00 tiba di Desa Kebirangga, Maukaro. Kawasan pesisir utara Ende ini kaya hasil bumi. Di pinggir kiri jalan, jambu mete berdiri tegak. Pisang dan ubi terhampar. Cengkeh banyak. Jagung di kebun telah mengering. Siap panen.
Sepuluh tahun lalu, Humpus Grup menanam ubi aldira di kawasan ini. Hasilnya luar biasa. Sebatang ubi bisa menghasilkan 7-12 kg. Yang jadi soal ketika itu adalah pemasaran pasca panen. Karena rugi, warga menebas buang ubi-ubi aldira. Ketika itu ruas jalan relatif masih mulus. Licin. Bus-bus dari Maumere ke Bajawa atau Mbay sering ikut jalur ini. Berangkat ke Maukaro ikut Detusoko dan kembali melalui Nangapanda butuh waktu sekitar lima jam. Rute seperti itu mustahil sekarang. Tidak ada lagi bus dari Maumere ke arah barat ikut jalur utara. Sopir tak mau bawa kendaraannya ke jurang dan penumpangnya ke liang lahat. "Makanya kami malas pulang kampung karena jalan jelek itu," kata Maksi Biaedae, salah seorang anggota KPUD Kota Kupang sekarang. Maksi berasal dari Wolowae, perbatasan dengan Maukaro.
Kondisi jalan yang seperti itu, terang saja menghambat mobilitas manusia dan barang dari kawasan utara ke pasar-pasar. Bisa dimengerti kalau Camat Maukaro, Yohanes Nis Laka, meminta perhatian gubernur agar ruas jalan itu diperbaiki. "Kami minta agar ruas jalan dari Maukaro ke Ende bisa diperhatikan," kata Nis Laka, pria asal Semau, Kabupaten Kupang.
Di hadapan mosalaki, warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Gubernur Frans Lebu Raya menjelaskan panjang lebar tentang delapan agenda Pemda NTT dengan spirit Anggur Merah. Meski sektor pendidikan dan kesehatan menempati urutan satu dan dua, program pertanian dan perkebunan tetap menjadi sektor yang sangat vital, terutama untuk membangun kesadaran warga mengonsumsi pangan lokal yang tumbuh dari rahim tanahnya.
"Saya sudah lihat jalan dari Ende ke Maukaro. Jelek sekali. Tentu kita akan perhatikan ruas jalan ini. Memang mahal sekali bangun jalan. Untuk menghotmixkan satu kilometer jalan saja dibutuhkan dana Rp 1,2 miliar. Tetapi secara bertahap kita akan coba membangun ruas jalan ini," kata Gubernur Frans Lebu Raya.
Di Detusoko, secara berkelakar gubernur mengatakan kepada warga setempat, "Saya bilang Kadis Kimpraswil NTT, kau rugi tidak ikut saya ke Ende. Rugi apa? Rugi karena tidak lihat kondisi jalan yang jelek." Gubernur mengatakan, Kadis Kimpraswil NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, telah berjanji akan segera turun ke Maukaro melihat langsung kondisi jalan itu. (bersambung)
Pos Kupang, Selasa 21 April 2009

n Kunjungan Kerja Gubernur ke Ende (2)
Lihat Lagi Setelah El Tari

Oleh Tony Kleden

MELELAHKAN juga menjadi orang penting seperti kepala daerah. Butuh energi prima, tenaga ekstra joss, dan vitalitas tinggi untuk menjadi gubernur dengan wilayah luas seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Bayangkan, sebelum ke Ende, Kamis-Jumat (2-3/4/2009), Gubernur Frans Lebu Raya dua hari mengunjungi Pulau Sabu, Kabupaten Kupang. Berangkat ke calon kabupaten baru NTT itu, Selasa (31/3/2009), pada Rabu (1/4/2009) siang gubernur balik ke Kupang. Dari Bandara El Tari langsung ke Kecamatan Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan (TTS), mengunjungi ratusan anak sekolah setempat yang keracunan es potong. Kembali dari SoE pada Rabu lepas senja hari itu juga, Kamis pagi keesokan harinya gubernur ke Ende.
Fisik boleh kalah, tetapi semangat janganlah. Rakyat NTT pernah begitu berbangga ketika El Tari menjadi gubernur. Penuh semangat Bapak Pembangunan NTT itu mengunjungi begitu banyak warga di berbagai daerah di NTT. Naik kuda pun dilakukan El Tari demi mengunjungi rakyat.
Ketika mengambilalih kemudi, Ben Mboi juga menjejak begitu banyak desa di NTT. Tak lekang dari ingatan warga NTT kalau Ben Mboi datang, semua siaga satu. Ben Mboi tegas demi kemajuan rakyat. El Tari dan Ben Mboi jadi gubernur kala usia mereka baru kepala empat. Masih kuat-kuatnya.
Para pemimpin itu ke desa bukan terutama ingin tunjukkan otot- otot lengan mereka yang masih kuat. Mereka juga bukan bawa barang bantuan untuk rakyat di desa-desa. Dengan cara mereka sendiri, rakyat sangat tahu bagaimana mesti meniti dan melakoni sejarah hidup mereka. Yang paling mereka butuhkan adalah kunjungan, sapaan dari pemimpin. Rakyat sungguh rindu menyaksikan wajah pemimpinnya. Mereka tahu diri tidak akan dengan mudah menadah tangan. Pemimpin juga sadar tidak baik datang dan menaruh segepok rupiah atau sekilo beras, bak sinterkelas yang membagi-bagi permen untuk rakyat. Rakyat rela menyembelih ternak piaraan asal bisa makan bareng bersama pemimpin. Berjam-jam pung mereka rela duduk menunggu.
Bisa dimengerti kalau Camat Maukaro, Yohanes Nis Laka, begitu antusias menyambut Gubernur Frans Lebu Raya di Kebirangga, Kamis (2/4/2009) lalu. Warga yang berkumpul di halaman Kantor Camat Maukaro itu terlihat sangat sumringah. Mereka seolah tak percaya gubernur bisa datang dan mengunjungi mereka yang nun jauh di utara Flores, jauh dari lirikan pejabat dan kerlingan anggota Dewan yang telah mereka pilih.
Menurut Nis Laka, selama ini warga Maukaro hanya bisa menatap wajah semua Gubernur NTT melalui halaman-halaman koran. Tak heran, sapaan adat dari mosalaki setempat begitu kuat mengekspresikan kerinduan rakyat kecil dan sederhana akan wajah gubernur.
"Kami bangga karena meski jauh dan jalannya begitu rusak, bapak gubernur masih mau datang ke kecamatan kami. Kebanggaan kami adalah karena meski kecamatan ini baru berdiri lima tahun, bapak gubernur pertama mengunjungi kami di Maukaro, bukan ke kecamatan lain di Ende," kata Nis Laka.
Senada dengan Nis Laka, Camat Ndona, Petrus Mite, juga menyatakan hal yang sama. "Kami di sini senang sekali karena setelah El Tari, baru sekarang lagi gubernur mengunjungi kami, warga di sini," kata Mite, Jumat (3/4/2009). Pada siang hari yang terik itu, gubernur mengunjungi warga di Kampung Kanakera, Ndona.
Kanakera sendiri lebih banyak didominasi pemeluk muslim. Dialog dengan gubernur berlangsung di Masjid Baiturrahman yang sementara direhab. Masjid ini cuma berjarak sekitar 150 meter dari Istana Uskup Ende. "Kalau mau belajar toleransi, datang ke Ndona," kata Mite bangga.
Di Wakuleu, Desa Mbuliwaralau Utara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, tua adat dan warga setempat terharu-haru menyambut gubernur. Meu Reu, mosalaki yang menyambut gubernur meneteskan air mata. Mengapa menangis? Menangis karena sudah lama tidak dikunjungi pemimpin.
Kepala Desa Mbuliwaralau Utara, Aloysius Wangge, juga mengatakan hal yang sama. "Kami terharu dan bangga, karena bapak gubernur hadir di tengah-tengah kami," kata Wangge. Saking bangganya, warga Wakuleu mendaulat gubernur menjadi anak adat di desa itu.
Di Detusoko, meski dingin malam menusuk tulang, warga Dusun Woloone, Desa Detusoko Barat setia menunggu gubernur. Di bawah tenda terpal, di tanah berbecek yang ditaburi dedak padi, warga berdialog dengan gubernur, menyampaikan isi hati dan harapan mereka. Mereka senang gubernur duduk berdialog dengan mereka. Lebih senang lagi gubernur gawi dengan mereka, sesuatu yang sangat langka buat mereka.
Di SMAK Syuradikara, para guru dan siswa antusias berdialog dengan gubernur. Mereka aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Guru bertanya, siswa juga tak ketinggalan.
Kepada warga di semua tempat yang dikunjungi, Gubernur Lebu Raya menekankan kunjungan itu sebagai bagian dari tugas seorang pemimpin. "Saya ingin melihat langsung seperti apa kondisi warga, saya ingin menangkap dan menyerap langsung harapan dan aspirasi rakyat. Kondisi rakyat, harapan rakyat itu harus diterjemahkan menjadi program pemerintah. Memang pendapatan daerah kita masih sangat rendah dibandingkan dengan APBD kita. Karena itu pemerintah mesti pintar-pintar mengatur dana yang terbatas itu untuk begitu banyak sektor," urai gubernur di hadapan para siswa SMAK Syuradikara, Ende, Kamis (2/4/2009).
Pendapatan daerah boleh kecil. Rakyat belum sejahtera hidup. Tetapi kondisi serba terbatas itu jangan diperparah lagi oleh sulit dan jarangnya rakyat menatap langsung wajah pemimpinnya.
Tepat kata Camat Ndona, Petrus Mite, "Kami di sini senang sekali karena setelah El Tari, baru sekarang gubernur mengunjungi kami." (bersambung)
Pos Kupang, Rabu, 22 April 2009

n Kunjungan Kerja Gubernur ke Ende (3)
Moni, Sedari Dulu Riwayatmu

Oleh Tony Kleden

TANGGAL 12 Juli 1997. Masih hangat dalam memori saya. Sepasang suami istri asal Belanda terkaget-kaget menyaksikan danau tiga warna, Kelimutu. Berdiri di bibir danau kembar, merah dan biru, keduanya tak berkedip menyaksikan keajaiban yang terbentang di depan mata.
"Amazing!" Jawab sang istri ketika ditanya kesannya tentang Kelimutu. Waktu itu, Tiwu Telu itu masih masuk dalam tujuh keajaiban dunia. Di senja usia, suami istri itu tuntas membayar rindu yang lama terpendam.
Tetapi mereka cuma semalam menginap di Sao Ria Bungalow, Moni. Pagi-pagi ke Kelimutu menyaksikan keindahan danau itu. Setelah itu turun kembali ke Moni, ikat koper, check out dan angkat kaki. Tidak ada yang menarik lagi selain Kelimutu.
Itu kondisi 12 tahun lalu. Sekarang obyek wisata itu telah ditata lumayan baik. Arus kunjungan makin meningkat. Pemasukan membaik. Tetapi hampir semua unit bungalow di Sao Ria Bungalow di Moni kok tambah hancur? Dua belas tahun lalu kondisinya masih sangat baik. Yang punya komputer bisa kerja di kamar. Ada meja, ada kursi. Dari restoran bisa telepon ke mana saja.
Awal April tahun ini, kemudahan-kemudahan itu tidak ada lagi. Cas HP yang low saja tidak mudah. Kursi dan meja tidak ada. Di kamar mandi, air dari kran berwarna coklat. Keruh. Mau sikat gigi? Tak berani, kecuali pakai air kemasan. Mau akses internet dari kamar? Wou, impossible! Tak mungkin. Sao Ria Bungalow, Moni bukan yang dulu lagi. Hampir semua dari 16 unit bungalow yang ada terkesan tidak terawat. Padahal, fasilitas-fasilitas seperti ini adalah kondisi standar dan vital untuk industri tanpa asap bernama pariwisata. Wisatawan asing itu kalau ke hotel atau penginapan, yang dia cek pertama adalah kamar mandi/wc.
Kondisi seperti ini juga diakui Kepala Taman Nasional (TN) Kelimutu, Gatot Soebiantoro. Gatot tidak bisa berbuat banyak karena sebagai pengelola dan penanggung jawab TN Kelimutu, pihaknya tidak ada urusan dengan penginapan di Sao Ria Bungalow, Moni. Sao Ria Bungalow milik Pemkab Ende dan dikelola Dinas Pariwisata Ende.
Camat Kelimutu, Wellem Nubatonis, juga mengakui kondisi yang sama. Nubatonis mengatakan, air bersih yang jadi masalah di kawasan Kelimutu. Selama ini air di bungalow-bungalow dan rumah-rumah warga, kata Nubatonis, dialirkan langsung dari mata air tanpa melalui bak penampung. "Karena itu kalau musim hujan air kotor dan berlumpur," kata Nubatonis.
Menurut Nubatonis, pihak TN Kelimutu sudah sering mengajukan ke Pemerintah Kabupaten Ende untuk membangun bak penampung dan penyaring, tetapi belum juga direalisasi. "Tetapi tahun ini, pihak TN Kelimutu telah siap membangun sebuah bak penampung sekaligus penyaring," kata Nubatonis.
Gatot Soebiantoro mengatakan, pihaknya terus dan terus membenahi aset TN Kelimutu. Dalam setahun pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan RI mengalokasikan dana Rp 4-5 miliar. "Dana itu untuk seluruh operasional TN Kelimutu dan gaji para staf," kata Gatot, pria asal Jombang, Jawa Timur. Dia menambahkan, ada 48 staf TN Kelimutu yang saban hari berurusan dengan aset ini. "Di lapangan (di Kelimutu) ada tiga puluh orang," katanya. Gatot enggan menjawab ketika ditanya berapa dana dari ABPD Ende untuk TN Kelimutu.
Sejak tahun 2005, kata Gatot, tren kunjungan ke Kelimutu menggembirakan. Gatot menyebut grafik kunjungan wisatawan itu naik dari angka 8.000 ke 15 ribu orang/tahun. Dia melukiskan, pada peak season, dalam sehari wisatawan yang berkunjung bisa mencapai seribu orang.
Berapa pemasukan dari aset ini? Tidak ada apa-apanya dibanding dengan alokasi dana Rp 4 - 5 milir dari pusat. Dalam setahun, kata Gatot, pemasukan dari tiket baru mencapai Rp 150 juta. Tiket untuk wisatawan asing Rp 20.000/orang/sekali kunjungan. Sedangkan bagi wisatawan lokal, Rp 2.000/orang/sekali kunjungan. "Banyak wisatawan asing minta agar tiketnya dinaikkan karena terlalu murah. Tetapi kita belum naikkan. Fokus kita adalah pembenahan dan peningkatan pelayanan dulu," kata Gatot.
Yang menggembirakan, kata Gatot, adalah telah terjadi pergeseran wisata. Saat ini, kata Gatot, daya tarik wisata perlahan-lahan bergeser dari obyek yang artifisial siatnya kepada yang obyek alami sifatnya. Karena itu, kata Gatot, belakangan pihaknya mengajak masyarakat mengintegrasikan obyek wisata Danau Kelimutu dengan obyek wisata alam dan budaya setempat.
"Kalau dulu, turis itu setelah dari Kelimutu langsung ke Moni dan pulang. Sekarang kita belokkan rute kembalinya mereka dari Kelimutu. Wisatawan akan kita belokkan ke perkampungan dan kebun-kebun warga menyaksikan aset budaya dan tumbuh- tumbuhan khas Kelimutu. Kita juga mulai menggalakkan wisata tracking," kata Gatot.
Dengan cara ini efek gandanya diperoleh masyarakat. "Pemasukan Rp 150 juta itu hanya dari penjualan tiket. Nah, kalau wisata budaya dan alam juga kita genjot, maka masyarakat akan mendapat efek gandanya," kata Gatot.
Dia menyebut aneka tarian dan atraksi yang mulai dijual, seperti karapan babi, tarian di Nggela dan Wologai. Semuanya agar uang wisatawan tidak hanya dibelanjakan untuk membeli tiket, tetapi juga untuk menyaksikan atraksi budaya daerah setempat.
Departemen Kehutanan telah menjadikan Kelimutu sebagai Taman Nasional. Seluruh tanggung jawab pengelolaan aset ini berada di pemerintah pusat. Tetapi tanggung jawab politis, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral rasanya lebih banyak berada di tangan Pemerintah Kabupaten Ende dan warga setempat. Jika ada tiga tanggung jawab ini, niscaya Moni terus dikenang, diceritakan kepada lebih banyak orang lagi dan keajaiban Kelimutu disaksikan lebih banyak orang lagi. (habis)
Pos Kupang, Jumat, 24 April 2009

Hukum dan Harmoni Masyarakat

2009-04-16T09:12:00.000-07:00

DALAM tata kehidupan bersama, aturan hukum memainkan peranan yang sangat penting. Sulit dibayangkan suatu masyarakat tanpa adanya seperangkat aturan hukum yang mengatur. Masyarakat tanpa hukum adalah masyarakat rimba yang ganas, yang lebih mengandalkan otot ketimbang otak, menonorsatukan emosi ketimbang rasio.

Secara intrinsik hukum sekurang-kurangnya mempunyai dua tujuan. Pertama, hukum melindungi manusia terhadap keterbatasan dan kelemahannya sendiri. Hukum merumuskan secara obyektif, yaitu atas cara yang tidak tergantung dari rasa suka atau tidak suka, apa yang dilakukan atau dihindari manusia.
Kedua, hukum menciptakan suatu suasana pasti di antara manusia. Sebab ada aturan dan norma yang berlaku dan bersifat wajib.
Jika kedua tujuan hukum ini dipahami dan diterima serta dihayati dalam praktek hidup, niscaya akan terdapat harmoni dalam tata kehidupan bersama. Sayang, apa yang ada dalam tataran ideal, umumnya mentah dalam praktek. Dalam praktek sekian sering hukum dipandang sebagai batu sandungan. Maka yang terlihat dalam proses hidup bermasyarakat adalah legalisme, kemunafikan dan kepicikan. Akibat lanjutannya lebih jelek lagi. Hukum bukan cuma tidak ditaati, tetapi dipermainkan seenak perut.
Dalam kerangka berpikir seperti ini kita coba melihat kekisruhan yang terjadi di Kota Maumere, Sikka. Dari warta di harian ini edisi Selasa (3/3/2009), kita baca tentang aksi penertiban yang dilakukan Satpol PP Sikka dengan para pedagang yang dikategori liar. Para pedagang liar ini berjualan di lokasi yang bukan tempatnya. Mereka berjualan di emperan toko, di tikungan- tikungan jalan. Dalam aksi penertiban, Selasa (3/3/2009) pagi, juga nyaris terjadi kericuhan antara para penjual ikan dengan petugas.
Sudah lama urusan pedagang, urusan pasar dan urusan tertib menertibkan akrab dengan Kota Maumere. Hari ini tertibkan pedagang, besok tertibkan babi dan kambing yang berkeliaran bebas di tengah kota, dari toko ke toko membaur dengan manusia. Bahkan, pernah terjadi, salah seorang pejabat pemerintah pimpin aksi pengejaran ternak-ternak liar yang berkeliaran liar di tengah kota.
Kita prihatin juga dengan pemerintah setempat yang hampir saban bulan menguras energi dan memeras keringat untuk menertibkan apa yang perlu ditertibkan karena melanggar. Kita prihatin karena di milenium tiga ini, tata cara, pola hidup ala kota belum terlihat di Maumere. Wajah Kota Maumere akhirnya kuat mencerminkan suasana perkampungan, yang jauh dari kesan modern, bersih, tertib yang semuanya menjadi ciri sebuah kota modern.
Di Sikka, sebetulnya pemkab setempat telah menerbitkan Perda No. 10/2007 Tentang Ketertiban Umum. Dalam perda ini diatur banyak hal menyangkut ketertiban umum. Sudah tentu perda ini lahir pertama-tama sebagai respons atas kondisi ketidaktertiban yang ada di tengah masyarakat.
Karena itu, adalah janggal dan aneh kalau perda itu kembali dilanggar warga. Sikap warga yang melanggar aturan yang dibutuhkannya sendiri sekaligus menjadi titik lemah dari ketaatan warga setempat terhadap aturan.
Di mana-mana di dunia ini, hukum dan aturan ada demi kepentingan manusia. Dia perlu ada agar terjadi harmoni di tengah masyarakat. Dia mesti ada agar harmoni tidak berubah menjadi disharmoni. Boleh jadi ada sisi kurang dari suatu perangkat hukum. Tetapi keberadaannya secara intrinsik telah bisa menjadi jaminan adanya harmoni di tengah masyarakat.
Sudah sejak dulu, Maumere tenar ke luar propinsi. Namanya menggema meninggalkan kota lain di NTT. Nama Maumere bahkan lebih tenar dari Kupang. Itu karena seabrek prestasi, juga karena sejumlah tokoh penting lahir dari rahim Sikka. Tahun 1988, Tahun Maria Nasional digelar di Maumere. Setahun kemudian, 1989, mendiang Paus Johannes Paulus II, menjejak kaki di bumi Sikka.
Kita sengaja menyebut sejarah nostalgik ini dengan satu harapan, semoga pola pikir dan modus vivendi warga Sikka dan Maumere khususnya, mencerminkan gaya hidup orang kota, yang mengerti aturan, mengerti ketertiban dan kepentingan umum. Warga kota yang baik adalah warga yang taat aturan, tertib hukum, punya solidaritas dengan tetangga, menghargai dan mengerti kepentingan orang lain dan bukan cuma ingat diri, hanya minta dimengerti, apatis dengan kepentingan umum, cuek dengan sesama yang lain. *
Pos Kupang, 5 Maret 2009

Bank NTT dan Sense of Possession

2009-02-03T08:35:00.000-08:00

MENURUT Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat.
Jelas, peran bank amat vital, baik untuk masyarakat maupun untuk menggerakkan roda ekonomi. Karena itulah di hampir semua daerah di republik ini berdiri bank-bank, baik bank swasta, bank negara/pemerintah juga bank yang sifatnya lokal.
Di NTT berdiri Bank NTT. Dulu, bank ini bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD). Cabangnya ada di semua kabupaten. Namanya sangat tenar. Diakui atau tidak, banyak orang kecil, pegawai negeri golongan rendah, para guru sangat terbantu dengan BPD. SK pengangkatan sebagai PNS para pegawai lebih banyak disimpan sebagai penggadai di BPD.
Beberapa tahun lalu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) berubah nama menjadi Bank NTT. Menggunakan nama NTT untuk bank ini mestinya bisa membangkitkan sense of possession (rasa memiliki) dari seluruh warga masyarakat NTT. NTT pada nama bank ini diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan dan sentimen kedaerahan masyarakat NTT untuk percaya pada bank ini.
Dari awal didirikan, Bank NTT terutama dimaksudkan untuk menyimpan dana-dana pemerintah yang datang dari pemerintah pusat. Para bupati se-NTT semacam ada kewajiban untuk menyimpan dana-dana dari pusat, baik DAU maupun DAK, di bank ini.
Tetapi kalau kita jujur dan fair melihat, menilai dan membandingkan dengan bank-bank lain, terlihat bahwa rakyat kita sangat percaya pada bank-bank lain. Di NTT, bank seperti BRI, BNI, Danamon, BPR adalah bank-bank yang sangat merakyat. Namanya memang tidak membangkitkan sentimen kedaerahan, tetapi kantor-kantor bank ini sesak dipenuhi nasabah saban hari.
Apakah mereka lebih percaya pada bank lain ketimbang Bank NTT? Kita tidak berharap seperti itu. Tetapi ketika kita sadar bahwa urusan bank adalah urusan layanan jasa, maka kita tidak bisa memungkiri pilihan rakyat pada bank lain ketimbang Bank NTT.
Sebagai suatu unit layanan jasa, bank-bank memang mesti bersaing dan berkompetisi secara sehat dalam hal pelayanan. Bank mana yang menyediakan pelayanan yang baik, dia yang akan dipilih. Sebaliknya, bank yang karyawannya menyambut nasabah dengan kata-kata kasar, dengan bibir yang tidak pernah senyum, dia akan ditinggalkan.
Kita sedih dengan apa yang terjadi di Bank NTT belakangan ini. Pembangunan enam unit kantor di daerah-daerah ditengarai bermasalah karena tanpa tender terbuka. Beberapa pegawai juga diduga dipensiun-dinikan. Saham Seri B juga dijual diam-diam kepada tiga orang.
Rasanya kita sepakat bahwa kemelut di Bank NTT harus segera diatasi. Para pemegang saham, yakni para bupati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) nanti harus lebih serius lagi membicarakan masalah Bank NTT. Kepentingan seluruh rakyat NTT, kepentingan Bank NTT sebagai bank milik rakyat mesti ditempatkan di atas kepentingan satu dua orang, baik para dirut, para direktur, komisaris, juga para pegawai bank ini.
Kalau ada praktek-praktek tidak sehat dalam tubuh bank ini, maka RUPS harus bisa mencari jalan keluarnya. Kalau dirut, direktur, komisaris dan pegawai bank ini tidak bisa diharapkan lagi bekerja meningkatkan mutu bank ini, RUPS menjadi forumnya membicarakan nasib mereka ini, apakah masih layak dipertahankan, atau memang seharusnya diganti?
Tidak ada maksud di sini mendiskreditkan siapa pun dalam persoalan ini. Semangat yang ingin dikedepankan di sini cuma satu: rakyat NTT harus tetap memiliki sense of possession atas Bank NTT. *
Pos Kupang, 4 Februari 2009

PLS, Pendidikan Lucu Sekali

2009-02-03T08:24:00.001-08:00

Oleh Tony Kleden

EMPAT meja besar di salah satu ruangan Aula Puspas Keuskupan Maumere, Minggu (11/1/2009) siang, itu penuh hidangan. Istimewanya hidangan-hidangan itu merk lokal. Tidak terlihat makanan toko, kecuali air kemasan.
Aneka sayuran dari daun ubi, bunga dan daun pepaya, labu, kestela, rebong, jantung pisang. Nasi putih dari beras lokal, nasi merah, nasi jagung, jagung rebus, ubi rebus, pisang rebus. Tolakannya juga beragam. Ikan bakar, goreng, kuah asam, pepes. Sambalnya menggoyang lidah. Kemangi, tomat, lombok, jeruk nipis dicampur jadi satu. Sedap nian.

Semua hidangan di atas meja memang sangat menggoda selera. Tak ayal, hidangan-hidangan alami ini diserbu ramai-ramai. Tetapi, menikmati hidangan-hidangan itu mampu membangkitkan kesadaran bahwa apa yang ada pada kita sebenarnya sangat kaya. Alam telah menyediakan begitu banyak kemurahannya untuk dikonsumsi manusia. Tanah di mana kita berpijak telah pula menyiapkan apa yang dibutuhkan manusia.
Hempasan pasar dunia dan politik pangan global rupanya telah membutakan mata kita, sehingga tidak bisa melihat aneka pangan lokal di sekitar kita. Sudah terlalu lama pangan direduksi kepada beras. Pertanian direduksi kepada sawah yang monokultur. Maka ketika sawah kering, padi puso, hama menyerang, ketika itulah kelaparan bermula dan kemudian jadi praha. Tragisnya, banyak orang kita begitu bangga mendaftar diri sebagai orang miskin yang saban bulan 'memanen' raskin di kantor lurah. Saban bulan mengantre bantuan langsung tunai (BLT) di kantor pos.
Karena itu bukan sekadar hadir kalau Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, hari itu ingin hadir sendiri di Maumere. Panitia penyelenggara pameran juga bukan asal undang gubernur ke Maumere.
Ada setumpuk harapan di balik kehadiran gubernur itu. Gubernur juga sadar bahwa kehadirannya di Maumere hari itu punya makna, punya daya gugah. Karena itu dia membawa beberapa pejabat propinsi yang bisa melihat titik api dari pameran itu dan kemudian menarik rambatannya untuk usaha yang bisa bermanfaat bagi masyarakat kecil.
"Saya bawa beberapa kepala dinas dan pejabat propinsi. Mereka saya bawa untuk melihat hasil kerajinan ini, kemudian bisa memikirkan bagaimana membantu masyarakat kecil ini," kata gubernur dalam arahannya.
Para pejabat yang hadir antara lain Kepala Dinas Perdagangan dan Industri NTT, Edy Ismail, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Drs. Paulus Rante Tadung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ir. Thobias Ully, Kepala Biro Binsos Setda NTT, Filemon da Lopez, Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Dikbud NTT, Drs. Martin Dira Tome. Juga hadir Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin. Dari Lumen Veritatis yang menggagas pameran ini hadir Romo Ande Duli Kabelen, Pr, Herman Utan Hera, Ben Labre.
Gubernur benar. Sebanyak 120 kelompok belajar yang ambil bagian dalam pameran hari itu tidak cuma ingin pamer. Dari pameran itu, galibnya mereka ingin menggugah, mengetuk mata hati dan perhatian para pejabat, para pengambil kebijakan agar semangat kembali ke pangan lokal itu perlu didahului dengan membangkitkan kesadaran akan jati diri dan kebanggaan akan potensi daerah masing-masing. Tanpa kesadaran dari dalam, nonsense, omong kosong mengajak warga mengonsumsi pangan lokal.
Lidah orang kita adalah lidah roti dan aneka kue yang dibuat dari gandum asal Amerika. Selera orang kita adalah dada ayam impor yang dibekukan berbulan-bulan hingga terasa gabus. Paha ayam yang di tempat asalnya saja tidak laku dan dibuang ke negara lain.
Kita enggan mengunyah ubi dan pisang. Kita malu membawa makan pangan lokal, makanan khas kita. Gubernur Lebu Raya bilang kita kadang-kadang rasa martabat kita jatuh kalau makan pangan dari tanah sendiri. "Coba lihat, tuan rumah malu suguhkan ubi kepada tamu. Ubi dan pisang banyak, tetapi kalau tamu datang, pinjam uang beli roti," kata gubernur.
Menurut gubernur, mengonsumsi pangan lokal punya dua soal. Pertama, citra dari pangan. "Kita malu dengan pangan lokal kita. Kalau kita makan pangan lokal dari tanah kita, kita kira citra pangan itu jelek. Siapa yang kasih jelek citra pangan lokal? Kita sendiri," kata gubernur.
Kedua, teknologi pengolahan. Menurut gubernur, pangan kita kalah karena pengolahannya belum bagus dan menarik. Betul, kemasan juga penting. Semua sabun mandi sama fungsinya, membersihkan badan. Tetapi aroma dan kulit lebih menentukan selera ketimbang isi. "Saya tantang Rektor Undana untuk buat jagung bose instan," kata gubernur.
Ya, bose instan. Kenapa tidak? Orang Rote sudah punya daging se'i. Orang Sikka punya gaplek. Orang Ende punya ubi nuabosi dan pisang beranga. Orang Flotim dan Lembata punya jagung titi. Orang Alor punya kenari. Orang TTS punya asam dan jeruk keprok. Kapan semua penganan lokal itu tembus mall di kota- kota besar?
Menurut gubernur, ini tantangan sekaligus peluang. Bahan baku sudah ada. Modal bisa dicari. Pasar terbuka lebar. Yang perlu sekarang adalah keterampilan. Itu sebabnya, gubernur setuju dengan model pembelajaran ala PLS. "Program PLS kita dukung terus," tegas gubernur.
Warga-warga belajar di bawah naungan Yayasan Lumen Veritatis Keuskupan Agung Kupang telah menjawab tantangan yang ada. Telah ribuan warga belajar mengasah keterampilan di sanggar-sanggar belajar. Di Flores Timur, Lembata, Sikka, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Kabupasten Kupang.
Di Flores Timur, Melki Hayon, Direktur Yayasan Mitra Sejahtera (YMS), nekad masuk keluar kampung membina dan melatih 2.250 warga belajar di Flores Timur dan Lembata yang terhimpun dalam 225 kelompok dampingan YMS. Di Sikka, di senja usianya Ibu Kunigunda Soegiyono dari Yayasan Bina Keluarga tak jemu-jemu mendatangi warga belajarnya di kampung dan dusung terpencil.
Semangatnya sama, semoga mereka itu juga mendapat melihat seberkas cahaya di tengah kegelapan dan beratnya tantangan hidup saat ini. Membawa cahaya kepada mereka yang masih kegelapan, itulah filosofi paling utama dari PLS, pendidikan luar sekolah, yang bagi banyak kalangan yang suka meributkannya memplesetkannya dengan pendidikan lucu sekali.
Tidak berbuat salah. Berbuat baik diributkan. Kapan majunya kita? (habis)

Di Ujung Rotan Ada Emas?

2008-12-29T16:55:00.000-08:00

Oleh Tony Kleden

PEPATAH tua 'di ujung rotan ada emas' sebenarnya sudah tidak cocok lagi dengan semangat zaman. Dulu sekali ketika kesadaran akan pentingnya sekolah belum kuat bertumbuh, anak-anak sekolah mesti dikejar, digotong ke sekolah. Mereka mesti terus menerus diyakinkan akan pentingnya sekolah mengubah nasib, mengubah garis tangan.
Itu sebabnya, kayu dan rotan adalah 'santapan wajib' untuk anak-anak bandel yang suka membolos. Tak heran, dulu banyak anak sekolah menderita luka di bibir, di telinga karena dijewer, bengkak di tangan dan betis kena hantaman kayu atau rotan.

Tetapi itu dulu, pada zaman baheula. Sekarang? Tidak banyak lagi praktek seperti itu terjadi. Tetapi bukan berarti tidak ada lagi. Di banyak sekolah di Kabupaten Sikka, tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak murid masih ada. Hasil monitoring yang dilakukan Aksi Cinta Kehidupan Maumere bekerja sama dengan Yayasan TIFA Jakarta membuktikan adanya tindak kekerasan itu.
Hasil penelitian di Sikka itu menunjukkan bahwa pola kekerasan yang dilakukan di sekolah masih dibenarkan jika itu dilaksanakan dalam konteks pembinaan terhadap siswa untuk mendisiplinkan siswa. Namun bila diteliti lebih jauh, ternyata terdapat banyak dampak negatif dari tindak kekerasan. Dampak negatif ini nyata dalam perkembangan mental dan emosional siswa yang cenderung merosot. Secara intelektual mungkin kelihatan baik, namun secara mental emosional siswa menjadi tertekan, ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri yang berakibat pada merosotnya perkembangan mental dan emosional siswa.
Galibnya, tindak kekerasan itu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengangkangi apa yang oleh pakar psikologi pendidikan, Benyamin Bloom, disebut sebagai taksonomi pendidikan, yakni membentuk watak dan sikap (affective domain), mengembangkan pengetahuan (cognitive domain), serta melatih keterampilan (conative domain). Rumusan Bloom berlaku semesta. Apa pun istilahnya, semua orang akan menjawab sama: sekolah bertugas mendidik manusia untuk berwatak, berpengetahuan, dan berketerampilan.
Itulah ilham mengapa Pemkab Sikka bersama UNICEF Jakarta melakukan kajian mendalam melalui sebuah penelitian terhadap tindakan kekerasan dalam kondisi dan karakteristik budaya lokal dengan melakukan uji coba penerapan sekolah ramah anak di beberapa sekolah. Guna memperlancar pengembangan sekolah ramah anak ini, maka dibentuklah sebuah tim fasilitator kabupaten yang anggotanya dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Bappeda Sikka, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerhati pendidikan di Sikka yang didampingi oleh konsultan UNICEF Jakarta. Tim ini berjumlah 11 orang, yakni Thomas T Watun BSc, Rm. Kanis Mbani Pr, Anton Timu, Samuel Natet, Wilibrodus Woga, BA, Geradus M. Meang, Drs. Jamaludin Dik (alm), Rosa Helena Parera, Klotilde Maria, Stanis P. Pitang, dan GM Rajalewa.
Tim ini didampingi oleh Konsultan UNICEF Jakarta, yakni Agustina Hendriati dan Masdjudi. Dari pendampingan ini, tim berhasil menerbitkan sebuah Modul Sekolah Ramah. Hebatnya, modul ini kemudian diterbitkan menjadi buku pegangan secara nasional oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk pengembangan sekolah ramah anak.
Modul ini berisi pedoman pelatihan bagi guru, komite sekolah dan orangtua tentang penerapan sekolah ramah anak di sekolah. Dengan modul yang ada, tim ini menyelenggarakan pelatihan bagi guru, komite sekolah dan orangtua siswa tentang sekolah ramah anak pada 14 sekolah inti dan 40 sekolah imbas di lima gugus di Kabupaten Sikka. Sekolah-sekolah inti dari pengembangan sekolah ramah anak itu adalah SDI Iligetang, SDK Nelle 2, SDK Nogodue, SDK Wolofeo, SDN Gaikiu, SDN Manukako, SDI Ahuwair, SDK Wolometang, SDK Boganatar, SDK Kewapante, SDI Enakter, SDK Feondari, SDK Bola dan SDK Lela I.
Dari hasil monitoring pada 7 sekolah inti (SDI Iligetang, SDK Bola, SDI Nogodue, SDK Kewapante, SDK Nelle2, SDI Ahuwair, dan SDK Lela 1) ditemukan bahwa pihak sekolah telah mulai mengembangkan secara bertahap sekolah ramah anak ini.
Ada sejumlah hal yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengembangkan sekolah ramah anak ini. Di antaranya guru berusaha untuk bertindak tidak lagi sebagai penguasa kelas atau mata pelajaran, tetapi menjadi pembimbing kelas atau mata pelajaran. Guru juga mengurangi sebanyak mungkin nada perintah menjadi nada ajakan. Guru berusaha menghindarkan sebanyak mungkin hal-hal yang menekan siswa dan diganti dengan memberi motivasi sehingga bukan paksaan yang dimunculkan, tetapi memberi stimulasi. Guru menjauhkan sikap ingin 'menguasai' siswa karena yang lebih baik ialah mengendalikan. Hal itu terungkap tidak dengan kata-kata mencela, tetapi kata-kata guru yang membangun keberanian/kepercayaan diri siswa. Tidak ada hukuman fisik atau gangguan.
Walaupun pada awalnya terasa sulit, tetapi pengembangan sekolah ramah anak ini membawa beberapa perubahan atau hasil positif. Hal positif itu antara lain peningkatan mutu pendidikan di sekolah, berkurangnya tindak kekerasan terhadap anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga, anak menjadi lebih percaya diri. Banyak siswa mulai berani menyampaikan pendapat dan atau pertanyaan di dalam kelas. Siswa juga menyadari dirinya sebagai peserta didik yang mempunyai hak-hak atas pendidikan di sekolah oleh karena kebebasan dan penghargaan yang diberikan sekolah dan orangtua kepada mereka. Siswa juga menjadi lebih percaya terhadap guru, sebaliknya guru menjadi sahabat yang menyenangkan bagi siswa.
Hal positif lainnya adalah menurunnya angka absensi siswa/ bolos sekolah. Siswa senang ke sekolah karena suasana sekolah yang bersahabat dan menyenangkan, menurunnya angka drop out. Suasana belajar juga menjadi menyenangkan atau tidak monoton dan membosankan. Anak juga berani menyatakan pendapat atau sikapnya tentang sesuatu hal dalam kesepakatan kelas, terutama menyangkut hal-hal yang tidak mereka sukai.
Kecuali hal-hal positif, sekolah ramah anak juga memperlihatkan sejumlah hal negatif. Misalnya pola perilaku dan sikap siswa cenderung nakal dan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat serta sering membantah perintah guru oleh karena kebebasan yang diberikan kepada siswa. Selain itu, siswa juga sering bolos sekolah, bahkan tidak ke sekolah berhari-hari. Siswa juga tidak mau membawa alat-tulis menulis ke sekolah dan menjadi malas belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini berakibat pada menurunnya prestasi dan kelulusan siswa pada setiap tahunnya.
Sekolah ramah anak. Kehadirannya mempunyai dua sisi. Positif, juga negatif. Supaya yang sisi negatif bisa ditekan ke titik nol, butuh sosialisasi secara kontinyu semua stakeholder yang terlibat dalam urusan pendidikan.
Secara prinsip, sekolah ramah anak perlu dihidupkan. Sekolah harus bisa memberikan rasa nyaman kepada peserta didik. Rasa nyaman itu hanya ada ketika rotan tidak dibawa guru ke sekolah. (habis)

Pos Kupang, selasa 30 desember 2008

Di Sekolah Banyak Babi, Anjing, Monyet

2008-12-29T16:50:00.001-08:00

Oleh Tony Kleden

TERSERAH mau percaya atau tidak. Nyatanya, toh ada sekolah yang tak punya daftar mata pelajaran baku, tak punya jadwal jam belajar resmi, tak punya kelas-kelas yang dibagi-bagi per tingkat atau per jurusan, tak menyelenggarakan ulangan atau ujian kolektif seperti yang lazim selama ini. Dan juga -- ini yang penting -- muridnya pun bebas memilih dan menetapkan sendiri apa yang mau mereka pelajari dan bagaimana yang mereka anggap paling tepat dan sesuai untuk diri mereka.
Itulah Universitas Rockefeller di Kota New York. Apakah sekolah ini harus diragukan reputasi dan kualitas lulusannya? Jangan berburuk sangka. Universitas ini bukan sembangan, apalagi 'sekolah papan nama' seperti banyak di daerah ini. Punya reputasi karena statusnya jelas, bukan seperti banyak sekolah di daerah ini yang statusnya cuma terdengar.

Universitas ini adalah sekolah tempat berkumpulnya para pendekar dan jago-jago penemu kelas dunia. Dua lulusannya meraih Hadiah Nobel. Beberapa di antaranya yang punya nama beken misalnya Theodosius Dobzhansky, pengilham kelahiran ilmu rekayasa genetika modern. Juga Rene Dubos, si penyiasat pertama pemakaian antibiotika.
Sekolah-sekolah dengan gaya dan model seperti ini memang terkesan aneh di mata dan telinga publik. Tetapi kehadirannya, hasil lulusannya, sistem dan metode pengajarannya membongkar habis-habisan konsep, pemahaman, atau pandangan kita tentang apa yang sudah dari dulu disebut sebagai sekolah itu.
Sebegitu lama sekolah diterima sebagai tempat guru menjejali para murid dengan tetek bengek ilmu pengetahuan yang belum tentu menarik murid, belum tentu berguna secara praktis untuk hidup. Di sekolah, guru adalah kuasi dewa dan murid adalah 'hamba-hamba' sahaya yang hanya bisa setia mendengar dan mendengar tanpa banyak protes. Di sekolah, guru adalah sosok omnipotens yang mahatahu, dan sebaliknya murid adalah obyek yang tidak banyak tahu.
Akibat paling nyata yang masih begitu kasat mata hingga sejauh ini adalah anak-anak melihat sekolah sebagai 'neraka jahanam' yang menyiksa. Guru adalah sosok yang paling ditakuti. Di desa-desa, kondisi terberi seperti ini masih ada. Kondisi dan kesan tentang sekolah seperti ini juga masih terdapat di banyak sekolah di Kabupaten Sikka. Adalah Aksi Cinta Kehidupan yang ingin menghapus kesan itu. Bekerja sama denganYayasan TIFA Jakarta, Yayasan Aksi Cinta Kehidupan melakukan monitoring di sejumlah sekolah di Kabupaten Sikka.
Hasilnya? "Banyak sekolah belum menjadi sekolah ramah anak," kata Direktur Aksi Cinta Kehidupan, Lambert Dore Purek, kepada Pos Kupang, di Maumere, Senin (15/12/2008) lalu.
Lambert menjelaskan, monitoring itu dilakukan selama bulan Oktober-Desember 2008. Menurut Lambert, sebenarnya program sekolah ramah anak di Kabupaten Sikka telah dijalankan sejak tahun 2004. Program ini muncul atas inisiatif Koalisi Pencegahan Perlakuan Salah Terhadap Anak di Kabupaten Sikka dan Ende yang kemudian mendapat dukungan dari UNICEF, sebuah lembaga PBB yang berkomitmen membantu upaya Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan program sekolah ramah anak.
Program ini dilatarbelakangi oleh adanya prototipe terhadap budaya NTT yang identik dengan kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Salah satu cara yang diyakini masyarakat Sikka adalah mendisiplinkan anak melalui cara-cara kekerasan demi kebaikan si anak sendiri.
Kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah dasar di wilayah NTT umumnya dan di Kabupaten Sikka pada khususnya, jelas Lambert, menunjukkan bahwa masih sangat sering siswa diperlakukan secara kasar, entah secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Perlakuan kasar secara fisik, misalnya dipukul, ditendang, dijewer, ditampar, berlutut, diminta untuk membersihkan WC atau mengisi air di bak mandi, mencabut rumput di halaman sekolah. Sedangkan perlakuan kasar melalui kata-kata misalnya dimaki, dimarahi, disebut dengan nama binatang seperti babi, anjing, monyet.
Jika seorang anak terlambat masuk sekolah, ganjaran yang setimpal adalah sebuah tamparan. Atau saat anak tidak berseragam, anak dijewer. Beraneka tindakan kasar selalu saja dipakai oleh guru sebagai metode yang dinilai tepat untuk mendidik siswa di sekolah.
Kelihatannya tindakan pendisiplinan ini membuahkan hasil yang langsung dirasakan oleh anak. Misalnya anak menjadi penurut, tidak nakal lagi, tahu menghormati guru dan sebagainya. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, baik di bidang pengetahuan, khususnya psikologi perkembangan anak, maupun pembaharuan di bidang hukum terutama berkaitan dengan hak anak, maka model pendidikan dengan cara kekerasan perlu ditinjau kembali.
Di sisi lain, program ini juga dilatarbelakangi adanya Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan UU Perlindungan Anak. Dua perangkat aturan ini memandatkan segenap unsur masyarakat, termasuk guru, untuk memenuhi hak anak dan memastikan bahwa anak-anak dihindarkan dari tindakan-tindakan kekerasan. Kalau banyak guru masih memanggil murid dengan babi, anjing, monyet, maka sekolah masih dianggap sebagai neraka oleh murid.
Di tengah menguatnya kesadaran akan harga diri, harkat dan martabat manusia, yang ramah memang bukan hanya lingkungan, tetapi juga sekolah. Sekolah ramah peserta didik. Sekolah ramah anak. Mengapa tidak? (tony kleden/bersambung)

Pos Kupang, senin 29 desember 2008

50 Tahun NTT, Memaknai Sejarah

2008-12-20T07:38:00.003-08:00

HARI ini Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) genap 50 tahun usianya. Usia emas. Di mana-mana, usia emas selalu dirayakan secara istimewa.
Usia 50 tahun untuk NTT mestinya menjadi momentum penting dan istimewa. Momentum ini terlalu besar dan istimewa untuk tidak dirayakan. Kita tidak butuh perayaan yang bersifat gegap gempita, serba wah atau juga serba glamour.
Yang kita butuhkan adalah perayaan melihat kembali tapak-tapak perjalanan propinsi ini dalam konteks sejarahnya. Sejarah dalam konteks ini tidak semata sebagai (hi)storia, kisah belaka, tetapi juga dan terutama sejarah sebagai Geschichte.

Sejarah sebagai historia adalah sejarah sebagai kejadian yang pernah ada di masa lampau. Sedangkan sejarah sebagai Geschichte maksudnya sejarah menjadi sesuatu yang hidup dan mempengaruhi kita, sejarah sebagai suatu makna yang bisa ditafsir dalam konteks hari ini.
Momentum 50 tahun NTT mesti juga kita tempati dalam konteks itu. Sebagai historia, 50 tahun adalah waktu panjang bagi NTT menapaki sejarahnya. Sudah tentu dalam rentang waktu itu banyak kisah telah direnda, banyak tonggak telah dipancang.
Telah begitu banyak pihak terlibat dan memberi andil dalam tapak-tapak perjalanan daerah ini. Tercatat sudah delapan gubernur memimpin daerah ini. Masing-masing dengan program unggulannya.
William Johanis Lalamentik tampil sebagai peletak dasar di awal tualang propinsi ini. El Tari menggantikan dan menjadi Bapak Pembangunan NTT. Di masanya, isolasi wilayah dibuka. Ben Mboi melanjutkan tonggak pembangunan yang telah diretas El Tari.
Setelah sepuluh tahun, Ben Mboi digantikan oleh Hendrik Fernandez. Di bawah Fernandez, membangun desa menjadi sebuah gerakan penting. Lima tahun, Herman Musakabe menggantikan Fernandez. Si ahli strategi ini tampil dengan Tujuh Program Strategis. Meski cuma lima tahun, tetapi Musakabe meninggalkan sejumlah aset berharga. GOR Flobamor, Arena Promosi Kerajinan Fatululi, Aula El Tari, memassalnya tenun ikat.
Musakabe digantikan Piet A Tallo. Piet Tallo tampil ketika terjadi perubahan peta politik secara nasional. Di tingkat lokal, Tallo juga mesti mengelola dan menangani arus pengungsi warga Timor Timur. Praktis selama sepuluh tahun di bawah Tallo, NTT lebih banyak berurusan dengan soal dan masalah.
Tahun ini, kendali NTT dipegang Frans Lebu Raya. Banyak harapan dinantikan dari Lebu Raya yang berduet dengan Esthon L Foenay.
Delapan gubernur ini adalah nakhoda yang masing-masing tampil pada masanya. Mereka adalah pelaku sejarah, yang melalui caranya telah menulis sejarah, stori bagi daerah ini.
Tetapi kalau sejarah mesti juga dilihat sebagai Geschichte. Maka ketika sejarah 50 tahun NTT dilihat dalam terang Geschichte, maka sejarah itu harus bisa memberi sesuatu yang bermakna. Dia tidak boleh tinggal diam dalam dokumentasi. Juga tidak boleh selesai dalam memoria.
Sebaliknya dia mesti menjadi terang untuk merefleksi, melihat kembali riwayat sejarah itu sendiri. Entahkah 50 tahun usianya setelah mekar dan lepas dari propinsi induk Sunda Kecil dulu, rakyat daerah ini telah mereguk banyak manfaatnya? Entahkah ikhtiar, harapan dari pemekaran dulu sudah bergaung dan memberi kemalahatan bagi warga daerah ini? Jangan-jangan pemekaran, pelepasan diri dari Sunda Kecil dulu adalah sebuah pemekaran yang gagal?
Kita tidak ingin momentum 50 tahun ini berlalu begitu saja. Kita sadar dan paham, gema gaung momentum 50 tahun ini tidak cukup besar. Sepi-sepi saja. Pemerintah propinsi mencoba menggemakan momentum ini dengan menyelenggarakan pameran makanan tradisional.
Kita pandang baik acara ini. Tetapi rasanya terlalu kecil dan kurang bergema. Mengapa? Karena warga daerah ini tidak diajak melihat diri, mengaca diri, merefleksi diri. Warga daerah ini tidak diajak untuk bertanya diri, sejauh mana dan sekuat apa kesadaran akan jati diri sebagai orang NTT tumbuh dan hidup? Jangan-jangan banyak dari antara kita lupa kalau kita ini orang NTT. Jangan-jangan kita lebih kental dan kuat menyadari diri dalam cermin ke-kita-an kita yang sempit.
Momentum 50 tahun NTT harus kita tempatkan dalam historia sekaligus juga Geschichte. Di antara dua makna ini, kita lebih mampu menghayati momentum emas NTT. Hidup NTT. Jayalah Nusaku. *
Pos Kupang, Sabtu 20 Desember 2008

Sekali lagi, Pangan Lokal

2008-11-28T07:58:00.000-08:00

KETIDAKADILAN pangan yang terjadi di muka bumi ini secara sederhana dan jelas telah diungkap dalam bentuk komik pada buku "Food for Beginners" yang ditulis oleh Susan George dan Nigel Paige.
Keduanya menggambarkan secara gamblang betapa keserakahan, kehidupan yang tidak mengenal kata cukup, dan menganggap diri lebih berarti daripada yang lain telah mendorong manusia untuk ingin mendapatkan dan menguasai lebih dan lebih lagi.
Bahkan tidak jarang si kaya, orang-orang atau negara-negara maju yang menguasai lebih banyak pangan itu, justru lebih menghargai harkat binatang daripada harkat seorang manusia miskin.

Ketidakadilan pangan itu dewasa ini semakin terasa. Banyak warga masyarakat kita tidak mampu makan tiga kali sehari. Sudah begitu, makanan yang dikonsumsi juga rendah nilai gizi dan vitaminnya. Akibatnya, kondisi kesehatan warga tidak maju- maju.
Sejak beberapa dekade lalu, di Indonesia ketika revolusi hijau menjadi primadona, beras menjadi mahadewa yang mendapat perhatian begitu besar. Penggunaan bibit unggul, pestisida dan pupuk kimia serta jaringan irigasi dibangun untuk memacu produksi beras.
Hasilnya luar biasa. Tahun 1984, Pemerintah Indonesia mengumumkan sudah berhasil swasembada beras, bukan swasembada pangan. Sejak itulah, beras menjadi primadona bahan pangan dan meninggalkan bahan pangan lain. Masyarakat kita menjadi begitu dependen pada beras. Pangan direduksi hanya menjadi beras, pertanian diredukdi menjadi sistem sawah yang monokultur. Seterusnya cara pandang masyarakat kita tentang pangan adalah beras.
Adalah tekad duet Gubernur-Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya-Ir. Esthon L Foenay, yang coba melawan arus besar ini. Sejak dilantik medio Juli lalu, duet ini gencar mengkampanyekan pangan lokal.
Ya, pangan lokal untuk menjawab masalah yang sering mendera rakyat NTT. Kultur warga NTT adalah petani lahan kering. Kondisi tanah umumnya di NTT adalah lahan kering, bukan sawah. Hampir semua daerah mengenal bahan pangan lokal yang menjadi ciri khasnya. NTT terkenal dengan megabiodiversitas (keanekaragaman hayati) yang amat tinggi. Lantas, kenapa kita terus didera kelaparan, kurang gizi, gizi buruk, kekurangan pangan?
Itu hanya terjadi karena kita, warga NTT, lupa kekayaan kita, lupa potensi kita sendiri dan selalu berkiblat ke luar, ke daerah lain. Betapa kita sudah sedemikian jauh melihat dan memandang sesuatu yang dari luar selalu lebih baik, lebih tinggi.
Akibatnya, apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita justru kita abaikan. Bumi NTT menghasilkan aneka ragam sumber pangan seperti kacang-kacangan (leguminosae), yang merupakan sumber protein dan jagung serta umbi-umbian yang merupakan sumber karbohidrat.
Kita sepakat dan mendukung duet Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay. Kita dukung bahwa saatnya kembali ke diri kita masing-masing, melihat potensi yang ada pada alam kita. Ajakan untuk mengonsumsi pangan lokal kita dukung.
Tetapi, kembali ke pangan lokal tidak bisa hanya sebatas ajakan atau imbauan. Dia mesti diterjemahkan ke dalam agenda kerja pemerintah. Artinya pemerintah mesti mulai berpikir serius dengan merancang program, merumuskan aksi nyata agar rakyat NTT perlahan-lahan kembali ke pangan lokal.
Banyak hal mesti segera dilakukan pemerintah. Jika sejauh ini, kebijakan pertanian justru menjauhkan petani dari potensi lokal, maka pemerintah perlu segera mengubah kebijakan pertanian menjadi pertanian yang ramah petani, ramah lingkungan. Artinya kebijakan pertanian yang digagas adalah pertanian yang mampu membuat para petani betah tinggal di desanya.
Jika selama ini kebijakan pertanian cenderung bersifat seragam, maka pemerintah juga perlu segera mengubahnya. Kebijakan pertanian tidak boleh seragam, melainkan harus didasarkan pada keunggulan komparatif lokal. Apa yang menjadi kebijakan pusat atau propinsi tidak harus menjadi kebijakan kabupaten. Itu artinya, petani di setiap daerah diberi keleluasaan untuk menanam apa yang cocok dengan daerahnya.
Kebijakan pertanian juga harus dirumuskan melalui konsultasi partisipatif dengan para petani. Hal ini membutuhkan perubahan pandangan di mana petani perlu dianggap sebagai pemulia benih, peneliti, dan produsen pangan yang harus dihargai. Hak sosial, ekonomi dan kultural mereka harus dilindungi dan dijadikan landasan pembuatan kebijakan. Rasanya hanya dengan melibatkan petani di desa-desa, harapan kembali ke pangan lokal bisa terwujud. *

Pos Kupang, Kamis 27 November 2008

UU Pornografi, Moralitas Pribadi, dan Demokrasi

2008-11-18T01:24:00.000-08:00

Oleh: Otto Gusti Nd Madung

MENJUNGKIRBALIKKAN nilai-nial! Adagium Friedrich Nietzsche ini mungkin merupakan ungkapan paling tepat untuk melukiskan Undang- Undang Pornografi/Pornoaks i. Undang-undang ini berambisi mengatur kesempurnaan moralitas manusia, yang sesungguhnya mustahil diurus negara, kecuali dalam rezim totaliter.

Ernst Wolfgang Böckenförde, mantan Presiden Mahkamah Konstitusi Jerman, merumuskan secara tepat esensi sekaligus paradoks yang harus dihadapi negara demokratis modern: "Negara liberal-sekuler mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang tak dapat dijaminnya sendiri."

Paradoksi ini, demikian Böckenförde, harus diterima setiap negara sekuler yang mau meng-hargai dan menyelamatkan kebebasan individu. Sebuah negara demokratis modern hanya mungkin eksis secara legitimasi jika ia mampu menjamin dan melindungi kebebasan setiap warganya. Di satu sisi, kebebasan individu merupakan tujuan dan dasar keberadaan sebuah negara. Akan tetapi, di sisi lain inti dari kebebasan tersebut, yakni suara hati tidak pernah boleh dan tidak dapat diatur menurut norma-norma hukum positif. Sebab ketika negara lewat hukum positif masuk ke dalam ranah privat kebebasan suara hati, ia sesungguhnya telah menjadi totaliter.

Paradoksi yang dikemukakan Böckenförde di atas merupakan jalan yang telah dan tetap dilewati pemikiran dan praktik politik Eropa modern. Jalan ini telah mengantar mereka keluar dari konflik berdarah dan perang antara agama dan kelompok etnis yang, melanda Eropa pada abad ke-17. Hingga kini konsep negara liberal-sekuler tetap mampu menjaga perdamaian umum.

Kebebasan manusia terungkap lewat keputusan otonom dan atas pertimbangan suara hati yang tidak pernah boleh serta tidak dapat diintervensi oleh instansi luar. Kebebasan hanya dapat meregulasi dirinya dari dalam, dari substansi moral setiap individu dan homogenitas sebuah masyarakat. Bahaya totalitarisme mulai mengintip ketika negara, misalnya, lewat hukum positif mau mengatur suara hati dan virtus (keutamaan pribadi) warganya. Di sini, negara berambisi mengatur segala-galanya, termasuk cara berpikir dan moralitas warganya yang seharusnya mustahil dapat dilaksanakannya.

Ambisi negara tersebut menciptakan konflik dan membahayakan perdamaian umum, sebab ia menyangkal adanya pluralitas budaya, agama, tingkah laku, dan kebebasan berpikir dalam sebuah negara modern.

Diskriminatif

Negasi atas kenyataan pluralitas terjadi ketika di negeri ini para legislator di Senayan mau meregulasi urusan libido warga negara lewat penetapan Undang-Undang Pornografi/Pornoaks i. Tidak perlu heran kalau undang-undang ini akan terus menuai kontroversi dan protes warga, seperti sudah ditunjukkan di beberapa wilayah di Indonesia. Sebab, ia bersifat diskriminatif dan tidak menghargai keanekaan budaya yang hidup di bumi Indonesia.

Separatisme sesungguhnya sudah berada di ambang pintu, sebab ia hanya mengadopsi ajaran dari agama tertentu dan harus ditaati oleh penganut agama atau kelompok budaya lain. Kelompok minoritas akan terus protes karena merasa ditindas dan budayanya tidak dihargai serta didominasi budaya mainstream. Undang-Undang Pornografi tidak hanya menciptakan separatisme dan membahayakan kesatuan bangsa, tapi akan merongrong dan merusak substansi demokrasi itu sendiri, yakni kebebasan individu dan otonomi yang sudah lama kita perjuangkan. Penolakan terhadap UU ini tidak lagi hanya terbatas pada kaum minoritas yang haknya dilecehkan, tapi menjangkau seluruh warga negara Indonesia yang punya komitmen dan mau memperjuangkan keberlangsungan proses demokratisasi.

Undang-Undang Pornografi/Pornoaks i merupakan ungkapan totalitarisme negara dan musuh demokrasi. Maka harus ditolak! Di sini negara menjadi totaliter dengan mengintervensi ke dalam domain privat masalah moralitas pribadi warga negara. Negara demokratis modern, yang menghargai paham hak-hak asasi manusia tidak boleh mengintervensi kehidupan moral warganya sejauh pelanggaran atasnya tidak merugikan kesejahteraan umum. Negara tidak boleh membuat larangan semata-mata atas dasar pertimbangan mau menyempurnakan kerohanian pribadi seseorang. Persolan moralitas hanya menjadi masalah negara jika berhubungan dengan bonum commune atau kesejahteraan umum (Franz Magnis Suseno, 1999).

Sejarah pemikiran politik Eropa mengajarkan kita, apa yang terjadi ketika negara di abad pertengahan ingin mewujudkan tujuan ganda sekaligus, yakni menciptakan perdamaian (pax) dan keutamaan pribadi (virtus). Negara abad pertengahan tidak hanya punya wewenang membuat hukum, tapi juga mendidik dan mewajibkan warganya menjadi saleh dan bermoral. Dengan taat terhadap hukum bukan cuma perdamaian umum dapat dicapai, tapi orang-orang juga dibantu untuk menjadi saleh dan baik secara moral.

Negara dengan monopoli atas kebenaran menjadi totaliter, otoriter, dan intoleran. Konsep negara liberal sekuler ingin keluar dari persoalan ini dengan meninggalkan monopoli atas kebenaran dan membatasi diri pada tugas menjaga perdamaian umum (pax) dan menjamin keadilan lewat hukum positif.

Dengan cara ini, negara menyelamatkan dan menjaga kebebasan dan otonomi individu serta menjamin pluralitas budaya dan agama. Pertanyaan tentang tujuan hidup manusia, pilihan nilai dan makna menjadi wacana khusus di bawah payung kebebasan beragama dan berpendapat.

Kemunduran

UU Pornografi/Pornoaks i adalah sebuah kemunduran historis dan menampilkan kerancuan cara berpikir. Ia ingin mengawinkan kembali tugas negara, yakni menjamin perdamaian serta kesejahteraan umum dan menjaga kesalehan serta moralitas pribadi warga, seperti pernah dipraktikkan di Eropa pada abad pertengahan. Hal ini tak mungkin dapat diwujudkan dalam sebuah negara modern, karena mengandaikan homogenitas budaya dan tatanan sosial yang monolitis. Sementara itu Indonesia ditandai dengan pluralitas budaya, suku, dan agama.

Persoalan pornografi tidak dapat diatur dengan undang- undang karena ia bersifat sangat subjektif. Hukum positif hanya berurusan dengan hal-hal umum. Absurditas UU ini mencapai kesempurnaannya ketika ia merumuskan definisi pornografi sebagai "materi seksualitas yang dibuat manusia dan dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat".

Undang-Undang Pornografi hanya bisa mencapai tujuannya jika ia mampu mengontrol pikiran, menegasi kebebasan dan membangun sebuah negara panoptikum yang dapat mengontrol semuanya. Totalitas teknologi kekuasaan dan mekanisme kontrol ini hanya mungkin dalam sebuah negara totaliter. Maka, UU Pronografi/Pornoaks i harus kita tolak atas nama demokrasi dan martabat pribadi manusia yang otonom!

* Penulis adalah rohaniwan, staf pengajar pada STFK Ledalero dan pernah mengikuti program doktoral di bidang filsafat sosial pada Hochschule f r Philosophie M nchen, Jerman

"Let nothing disturb you, nothing frighten you, all things are
passing, God is unchanging. Patience gains all; nothing is
lacking to those who have God: God alone is sufficient."
(St.Teresa of Avila)

Suara Pembaruan, 17 Nov 2008

Buku Baru: Memetakan Kebebasan

2008-11-17T23:17:00.000-08:00

Oleh Paul Budi Kleden

KEBEBASAN tidak hanya merupakan sebuah tema yang menarik untuk dibicarakan. Dia tampaknya demikian berharga sehingga banyak orang, secara pribadi atau kelompok, berjuang untuk merebut atau mempertahankannya.

Perjuangan untuk memperoleh kebebasan selalu berhadapan dengan kekuatan yang dinilai membelenggu dan menjajah. Dari perspektif penguasa politik yang menjajah, setiap bentuk upaya pembebasan adalah tindakan subversif.

Para penguasa agama tidak jarang menilai ungkapan kebebasan itu sebagai heresi yang harus diperangi. Mereka semua tahu, cara paling efektif untuk melindungi diri dari tindakan subversif adalah memanipulasi proses pemikiran, menyeragamkan cita rasa, dan mengontrol pengartikulasian kehendak dan gagasan. Menguasai manusia berarti mengendalikan dua kapasitas dasarnya, pikiran, dan kehendak.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa indoktrinasi seintensif apa pun ternyata tidak sanggup mendiamkan secara total suara kebebasan, dan kekerasan seekstensif apa pun tidak mampu menutup rapat segala sumber gagasan alternatif. Semuanya itu memang mengondisikan manusia, tetapi tidak berdaya untuk menghentikan dinamika kebebasan. Kalau demikian, di mana tepatnya sumber terdalam kebebasan yang tidak tunduk pada pendiktean penguasa dan tidak tercekik oleh lengan kekuasaan itu?

Berpikir untuk kebebasan

Nikolay Berdiayev, seorang filsuf Rusia abad ke-20, membuat refleksi yang radikal mengenai kebebasan. Radikal, karena dia tidak terutama berbicara metode dan strategi untuk membebaskan diri dari dan menggunakan kebebasan untuk sesuatu atau seseorang. Lebih dari itu, yang direfleksikannya adalah dasar terdalam dan sifat hakiki dari kebebasan. Bagi Berdiayev kebebasan adalah yang pertama dan dasar terakhir dari segala sesuatu, dan karena itu dia bersifat kreatif bagi semua yang memberinya ruang untuk mengungkapkan dirinya dan subversif di mana orang hendak memenjarakannya. Dengan buku Kebebasan Kreatif karya Dr Paul Klein, ditampilkan pemikiran kreatif Berdiayev untuk para pembaca Indonesia. Mungkin ini adalah karya pertama yang secara eksklusif memperkenalkan Berdiayev dalam bahasa Indonesia.

Berdiayev berpikir dan hidup sebagai seorang yang bebas dan kreatif. Hidup dan kerangka berpikirnya bukanlah sebuah dualisme. Apa yang direfleksikan dan ditulisnya dalam sekian banyak buku adalah pengalaman, pengamatan, dan perjuangan pribadinya untuk menjadi bebas dan kreatif. Baginya, filsafat bukanlah sesuatu yang melulu bersifat akademis dan platonis.

Karena eratnya kaitan antara biografi dan sejarah pemikiran ini, sangat tepat bahwa Paul Klein memperkenalkan biografi Berdiayev dalam napas yang sama dengan memperkenalkan beberapa gagasan kunci Berdiayev. Hemat saya, membaca bab pertama buku sudah sangat memberikan inspirasi. Dia berhasil merangkai kehidupan dan argumen filosofis, sebab memang sudah menjadi prinsip Berdiayev, bahwa hidupnya terabdi untuk filsafat. Hidup yang seperti itu diresapi oleh filsafat dan dapat menghadirkan sebuah filsafat.

Negara monster

Pengalaman manusia ditandai oleh apa yang disebut sebagai keterasingan atau pengasingan. Apa yang dirasakan dalam hati dan dipikirkan di kepala ternyata diungkapkan keluar dalam bentuk yang tidak memadai. Eksteriorisasi dan obyektivasi dipakai untuk menyatakan pengasingan ini. Eksteriorisasi adalah proses menampilkan keluar apa yang ada pada kedalaman. Pengungkapan ini menggunakan perangkat yang sudah ada di dalam sejarah dan masyarakat. Dalam kenyataan, apa yang ada di dalam sejarah dan masyarakat telah terkena obyektivasi, yakni belenggu mengobyekkan atau membendakan keberadaan. Oleh sebab itu, apa pun yang kita ungkapkan keluar selalu terjerat dalam obyektivasi. Jelas bahwa obyektivasi bermuara pada ketidakbebasan.

Obyektivasi adalah hilangnya kebebasan, yang dialami pada beberapa tingkatan, yakni pada tataran dunia dan sejarah, pada tataran pribadi dan pada tataran kolektif. Bentuk obyektivasi kolektif yang paling kuat adalah negara. Negara telah menjadi instrumen yang menindas dan mengalienasi manusia. Walaupun sebenarnya merupakan struktur yang paling rendah setelah pribadi dan agama, tetapi karena memiliki aparat yang kuat, negara berhasil menjadikan dirinya sebagai institusi kedaulatan yang berkuasa penuh dan dilegitimasi untuk menuntut kepatuhan mutlak dari para warga. Baginya 'negara adalah yang paling kejam dari segala monster, dan manusia mulai di mana negara berhenti' (hal 109).

Berdiayev pun tidak lupa menyoroti obyektivasi yang terjadi di dalam agama. Figur inkuisitor agung dalam Dua Bersaudara Karamasov karya Dostojewsky, baginya, adalah simbol yang secara tepat melukiskan kiprah Gereja yang telah mengingkari ajaran Yesus. Gereja telah berkembang menjadi sebuah lembaga yang membelenggu manusia karena lebih memerhatikan hukum dan moral ketimbang pesan pembebasan.

Membebaskan

Sebagaimana pergumulan untuk menjadi pribadi yang bebas dan membangun masyarakat yang bebas selalu merupakan perjuangan panjang yang dipenuhi kegagalan dan keberhasilan, demikian pun bangunan pemikiran Berdiayev tentang kebebasan adalah sebuah konstruksi yang dirancang selama hidupnya, dengan tingkat kejelasan dan kekaburan yang bervariasi. Kebebasan adalah sebuah tantangan yang tidak gampang untuk dihidupi dan tidak mudah untuk dipikirkan. Namun, kita harus memikirkannya, sebab pemikiran adalah satu bentuk pertanggungjawaban.

Salah satu jargon yang sering digunakan Berdiayev adalah 'primat kebebasan'. Manusia tidak boleh dipaksakan untuk apa pun dan dengan alasan apa pun, termasuk oleh dan untuk kebenaran. "Suatu kebenaran yang dipaksakan, atas namanya saya harus melepaskan kebebasan, bukanlah kebenaran melainkan cobaan iblis..." (hal 140). Karena posisinya yang ultim tersebut, maka kebebasan pun dipakai untuk menakar dan menilai segala sesuatu, tidak terkecuali kebenaran. Itu berarti, sesuatu hanya dapat disebut sebagai kebenaran kalau dia membebaskan. "Kebenaran dikenal dalam dan melalui kebebasan" (hal 26).

Kebebasan jugalah yang menjadi takaran untuk menilai kebenaran sebuah agama. Tuhan bukanlah nama lain dari aturan dan hukum, bukan personifikasi dari keharusan dan norma. Tuhan adalah penjamin, pelindung, dan pemenuh kebebasan manusia. Agama yang benar adalah agama yang membebaskan. Untuk mengalami kebebasan seperti ini, Berdiayev yakin bahwa manusia mesti menjadi semakin mistis. Kedalaman mistis ini akan mencegah orang dari kecenderungan membendakan Tuhan dan mengandangkan-Nya dalam kerangka agamanya sendiri. Berdiayev menyebut dirinya sendiri lebih sebagai seorang homo mysticus daripada homo religiosus. Yang dimaksudkannya dengan mistik bukanlah pengalaman yang mengawang dan cenderung subyektivistis. Baginya, seorang mistikus sejati adalah orang 'yang melihat realitas dan membedakannya dari fantasma.'

Kebebasan kreatif

Saat kita memperingati seratus tahun Kebangkitan Nasional, mesti diakui bahwa bangsa ini masih dikuasai oleh kekuatan ekonomi global yang sangat dominan, yang mendikte kebijaksanaan dan keputusan politik pada tingkat nasional. Sementara itu, para politisi kita lebih suka menampilkan diri bukan sebagai pengambil keputusan yang bebas dan bertanggung jawab, melainkan lebih sebagai korban dari berbagai kondisi yang ditetapkan pihak lain. Berbarengan dengan itu, perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara warga masyarakat gampang dijadikan ideologi dan argumentasi untuk merenggangkan solidaritas antarsesama warga. Di tengah kondisi kemiskinan dan keterpurukan harga diri, tampaknya sangat gampang manusia Indonesia diprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan. Kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab pribadi tampaknya gampang hanyut dalam arogansi mayoritas atau rasa sakit hati minoritas.

Ketidaktentuan yang dialami pada tahun-tahun ini menjadi sebab bagi sebagian orang untuk kembali mengimpikan tampilnya negara yang kuat dan pemimpin yang berkuasa mutlak. Untuk mencegah apa yang dinilainya sebagai kemunduran akhlak, ada orang yang menghendaki agar negara tampil sebagai regulator yang mengatur sebanyak mungkin persoalan pribadi para warga. Cara berpakaian, gerak-gerik, dan bahan bacaan warga pun hendak diatur dan dikontrol oleh negara. Karena moralitas disejajarkan dengan hukum, maka orang berpikir, kualitas moral akan semakin dijamin oleh kian banyaknya hukum dan paksaan.

Di tengah kondisi seperti ini, kehadiran sebuah buku yang berbicara mengenai kebebasan kreatif, yang menunjukkan secara jelas obyektivasi di dalam negara dan menyebut negara sebagai bentuk alienasi yang paling berbahaya, merupakan sebuah peringatan yang sangat penting. Berdiayev tidak bermaksud menolak negara dan mengeliminasi politik. Dia menunjukkan pentingnya negara sebagai pengatur yang memerhatikan agar kebutuhan-kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Yang diharapkannya adalah negara yang tahu diri, yang dijalankan dalam kesadaran bahwa perannya adalah menjaga dan memerhatikan kebebasan manusia. Berdiayev mengingatkan bahwa negara memiliki sebuah kecenderungan yang sulit diatasi untuk 'menuntut bagi dirinya bukan saja apa yang menjadi hak Cesar, tetapi juga yang menjadi hak Allah' (hal 111). Menghadapi tendensi semacam ini, para warga harus bangkit dan berjuang untuk menata negara yang membela hak dan kebebasan, sebab di sanalah terletak pembenaran eksistensi negara.

Aktualitas tema kebebasan kreatif sebagaimana dipaparkan di atas sebenarnya hanya menunjukkan satu kekurangan di dalam buku ini, bahwa dia sendiri tidak menyampaikan secara eksplisit tempatnya yang tepat di dalam situasi bangsa ini. Tentu saja semuanya itu tidak dapat dibicarakan di dalam satu buku. Namun, akan menjadi sangat menarik apabila sebagian dari konteks ini disinggung.

* Budi Kleden, Teolog, Dosen Teologi pada STFK Ledalero, Flores

Sumber: Kompas, Senin, 17 November 2008

Dirancang, Perda HIV/AIDS Kota Kupang

2008-11-16T07:32:00.000-08:00

KUPANG, PK--Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang tentang masalah HIV/AIDS saat ini sedang dirancang. Draf rancangan perda itu kini sudah berada di tangan pihak Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Kupang. Diharapkan draf itu bisa dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan DPRD Kota Kupang untuk ditetapkan.
Hal ini diungkapkan konsultan dan pengamat hukum, Simpleks Asa, S.H, ketika membawakan materi tentang HIV/AIDS Dipandang Dari Sisi Hukum pada acara pelatihan HIV/AIDS bagi komunitas jurnalis Kota Kupang di Ruangan Garuda Kantor Walikota Kupang, Sabtu (15/11/2008) siang.

Simpleks mengatakan, dirinya sebagai konsultan hukum telah diminta pihak KPA Kota Kupang untuk membantu menyusun Draf Rancangan Perda Kota Kupang tentang HIV/AIDS dan draf tersebut kini telah diserahkan ke KPA Kota Kupang.

Menurut Simpleks, undang-undang yang menjadi rujukan atau dasar pembuatan perda tidak ada karena semua undang-undang tidak menyebutkan secara khusus mengenai HIV/AIDS dalam pasal-pasalnya, tetapi tidak berarti pemerintah tidak bisa membuatkan Perda tentang HIV/AIDS. Karena UU tentang Otonomi Daerah memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Sekarang ini, kata Simpleks, tidak ada hirarki aturan lagi setelah adanya UU tentang Otonomi Daerah. Kalau dulu, di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, kemudian ada keputusan menteri, ada peraturan menteri, baru di bawahnya ada perda. "Tapi sekarang bisa dibuatkan perda meski peraturan di atasnya tidak mengatur khusus karena pemerintah daerah sudah diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Di banyak tempat di Indonesia sudah ada Perda tentang HIV/ AIDS dan di tingkat Propinsi NTT juga sudah ada perda-nya. Tinggal, bagaimana dengan Kota Kupang ini," kata Simpleks.

Dia menambahkan, untuk masalah HIV/AIDS perlu dibuatkan peraturan daerah (Perda) karena masalah penanggulangan HIV/ AIDS berhubungan dengan masalah perilaku manusia. Dan, menyangkut masalah perilaku manusia ini harus diatur dalam suatu aturan supaya manusia bisa berperilaku secara baik terkait masalah HIV/AIDS.

Selain Simpleks, juga tampil pemateri lain, yakni Redaktur Pelaksana Pos Kupang, Tony Kleden. Tony membawakan materi tentang liputan dan menulis masalah HIV/AIDS. Menurut Tony, dalam menulis berita tentang HIV/AIDS yang perlu ditonjolkan adalah aspek pentingnya, bukan terutama menariknya. Karena itu dia meminta wartawan melawan dogma eksklusivisme dalam menulis berita atau masalah HIV/AIDS.

"Kalau berita lain, Anda perlu eksklusif, tetapi dalam menulis HIV/AIDS tidak perlu. Makin banyak orang tahu tentang HIV/AIDS makin baik. Makin banyak tulisan dan berita tentang HIV/AIDS berarti makin banyak perhatian dan kepedulian terhadap masalah kemanusiaan ini," kata Tony.

Tony juga mengatakan, para wartawan perlu mengusung jurnalisme empati dalam menulis masalah HIV/AIDS. Jurnalisme empati artinya jurnalisme yang menempatkan para korban, para ODHA (orang dengan HIV/AIDS) sebagai subyek, dan bukan sebagai obyek. (mar)

Pos Kupang, senin 17 november 2008

Sehati, Sesuara, Setindak Bangun NTT (3)

2008-11-01T00:56:00.000-07:00

Oleh Tony Kleden

TIGA jam dialog di Aula Yustinus Atma Jaya Jakarta, Sabtu (11/10/2008) malam, itu menghasilkan banyak sekali masukan, saran, pendapat, usul untuk duet Gubernur-Wakil Gubernur NTT lima tahun ke depan.
Panitia dialog juga menyatakan kegembiraannya karena baru kali ini gubernur dan wakil gubernur hadir bareng menemui warga NTT di tanah rantau. Oleh panitia hasil dialog itu disebut Gagasan Jakarta. Penyerahan Gagasan Jakarta malam itu itu agak hambar karena bersamaan dengan berita duka kematian ayahanda Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya. Meski begitu, duet Frans-Esthon tetap bergairah dan antusias menerimanya sebagai masukan berarti dan berharga.

Banyak sekali gagasan, ide, pemikiran menarik dan kritis yang disampaikan. Ide, pemikiran dan gagasan itu disampaikan secara plastis, langsung, tanpa tedeng aling-aling. Gubernur juga terang- terangan membeberkan kondisi riil yang ada sekarang. Angka- angka yang menunjukkan keberhasilan dan kegagalan dipaparkan. Potensi dan hambatannya ditunjukkan. Banyak yang geleng-geleng kepala melihat betapa daerah ini dalam hampir semua variabel kemajuan lebih buruk dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan mencapai 27 % dari total 4,4 juta warga. Kepala Keluarga (KK) miskin bahkan lebih tragis lagi, 58 %. Kematian ibu dan anak, gizi buruk, busung lapar, dan sebagainya dan sebagainya, semuanya selalu lebih jelek dibanding rata-rata nasional.
Memilukan. "Tetapi ini hanya bisa kita atasi kalau ada solidaritas di antara semua kita, warga NTT, baik yang di NTT maupun yang ada di tanah rantau. Kalau Institut Leimena, Jakarta ingin menyumbangkan sesuatu untuk NTT, mudah- mudahan warga NTT di rantau juga bisa ikut menyumbang untuk membangun NTT," pinta Gubernur Lebu Raya.
Para narasumber yang diminta berbicara juga berbicara tanpa beban. Tidak sembunyi-sembunyi. Omong lurus. Gaya khas orang NTT. Dr. Daniel Dhakidae tajam dan kritis. Aloysius Kiik Ro buka-bukaan. Agus Toepoe santai tapi menusuk.
Ben Mboi ketika didaulat untuk berbicara, lebih banyak mengritik program-program, terutama program jagung yang digagas. Jagung, menurut Ben Mboi, tidak tepat mengingat hujan semakin tidak tentu akibat perubahan iklim global. Ben Mboi juga meminta duet Lebu Raya-Esthon lebih realistis dan tidak membuat perencanaan yang muluk-muluk.
Di era otnomi daerah sekarang, Ben Mboi minta gubernur-wakil gubernur selalu membangun koordinasi dengan para bupati/walikota sebab wewenang eksekutif di propinsi dibatasi oleh UU Otonomi.
Kritikan pedas, tajam, menukik, sarkastis dengan gaya penyampaian berapi-api ala NTT sejatinya adalah bukti tanggung jawab warga NTT terhadap daerahnya. Semuanya adalah tanda nyata kecintaan warga NTT di mana pun agar Nusa Flobamora segera bangkit dan jangan cuma bisa terkenang karena serba kekurangan. Ruangan yang penuh adalah bukti kecintaan itu. Mereka gerah melihat kondisi NTT hari ini. Mereka geram karena dana begitu banyak digelontorkan, sudah delapan gubernur memegang kemudi, toh biduk NTT belum kunjung merapat di dermaga impian.

Kecintaan itu juga ditunjukkan lagi warga Jakarta dan sekitarnya pada hari Minggu (12/10/2008) pagi, ketika bersama-sama menghadiri misa syukuran di Gereja Paroki St. Tomas, Kelapa Dua, Depok. Perayaan ekaristi inkulturatif khas NTT di markas brimob itu dipadati ratusan warga NTT. Kain sarung khas NTT dari beragam etnis terlihat di dalam gereja. Tarian-tarian daerah NTT diragakan. Semuanya menyatu dalam satu nafas, nafas NTT. Harmoni dalam satu warna, warna NTT.
Misa dipimpin Uskup Agung Ende, Mgr. Vincentius Sensi Potokota, Pr dengan pengkotbah, Pater Alex Lanus, OFM. Dengan iringan lagu-lagu khas daerah NTT, terasa seperti sedang mengikuti misa di NTT.
Dari gereja, acara pindah ruangan di sebelahnya, ke aula paroki. Tidak formal. Semua yang hadir lebih banyak berdiri. Meja bundar cuma beberapa, khusus untuk rombongan wakil gubernur. Selebihnya berdiri, pesta gaya Jakarta.
Acara dimulai. Seperti biasa, sambutan-sambutan. Pastor paroki, Uskup Agung Ende dan wakil gubernur berbicara. Semuanya sama, satu nada. Mengasah solidaritas, menajamkan kebanggaan sebagai orang NTT. Dengan keragaman budaya dan etnis, kata Uskup Sensi, NTT harus bisa dibangun dengan nilai-nilai khas NTT. Tidak perlu latah meniru gaya lain, budaya lain. Orang NTT, kata Uskup Sensi, harus bangga menyatakan jatidirinya sebagai orang NTT.
Semua warga NTT mesti bangga menjadi orang NTT. Dari kebanggaan itu akan lahir kecintaan. Dari kecintaan itu akan muncul tanggung jawab. "Jangan terlalu NTT menjadi nasib tidak tentu atau nanti tuhan tolong," kata Uskup Sensi.
Harapan yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur, Esthon Foenay. Foenay membeberkan aneka program yang akan dilakukan lima tahun ke depan. Kepada seluruh warga NTT, Foenay mengajak untuk bersatu, mengasa solidaritas membangun NTT. Perbedaan-perbedaan budaya, etnis jangan menghambat solidaritas untuk membangun dan membuat nasib propinsi ini tambah sulit. "NTT sudah sulit. Jangan lagi mempersulit kekerabatan di antara kita," kata Foenay.
Tahun ini NTT berusia emas. WJ Lalamentik meletakkan dasar- dasar pemerintahan pada awal tualang propinsi ini. Mottonya yang sangat terkenal berbunyi, "Semua kesulitan itu ada untuk dipecahkan." El Tari dikenang dengan programnya, "Tanam, Tanam, Sekali Lagi Tanam". Ben Mboi terkenal dengan operasi nusa hijau (ONH) dan operasi nusa makmur (ONM). Hendrik Fernandez tampil dengan Gerakan Membangun Desa (Gerbades) dan Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar). Herman Musakabe meracik program strategis bernama Tujuh Program Strategis Membangun NTT. Piet A Tallo mengajak masyarakat membangun dari apa yang ada melalui program Tiga Batu Tungku.
Pasti semuanya dirancang, dikemas dengan satu harapan, yakni NTT 'lepas landas' dari aneka kesulitan dan serba kekurangan. Kita butuh semangat bersama, kesatuan yang kuat tidak cuma sehati sesuara, tetapi juga sehati, sesuara dan setindak membangun NTT.
Tak terasa sudah tiga bulan duet Lebu Raya-Esthon Foenay dilantik. Sudah lebih 100 hari pasangan ini memegang kemudi NTT untuk lima tahun tahun ke depan. Akankah semuanya berjalan mengalir begitu saja? (habis)

Pos Kupang, 1 November 2008

Tau Ko Sonde, Beta di Oepura... (2)

2008-11-01T00:47:00.000-07:00

Oleh Tony Kleden

HARI Sabtu, 11 Oktober 2008. Sudah lepas tengah hari. Lewat sejam lebih warga NTT telah merapat ke kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Mereka datang dari berbagai sudut Jakarta dan sekitarnya. Panitia mesti membatasi undangan. Khawatir tak tertampung.
Tetapi Aula Yustinus di lantai lantai 14 Universitas Atma Jaya di Jalan Sudirman yang padat kendaraan di senja hari itu tetap saja sesak. Pengunjung meluber. Banyak yang terpaksa berdiri di luar karena tak kebagian kursi. Mereka rela berdiri. Ingin mendengar langsung seperti apa duet Gubernur Frans Lebu Raya-Esthon Foenay melayari biduk NTT menuju tepian impian.

Tokoh-tokoh NTT hadir. Di kursi deretan depan duduk antara lain Dr. Jan Riberu, mantan anggota DPR RI. Persis di sebelah kanannya duduk berdampingan dr. Ben Mboi dan Ibu Nafsiah, mantan Gubernur NTT. Di sebelah kanan pasangan ini duduk Cypri Aoer. Terlihat juga Agus Toepoe, Blasius Bapa, Dr. Daniel Dhakidae, Drs. Frans Meak Parera, Dr. Aloysius Madja, Cypri Aoer, Zainal Nampira.
Yang muda-muda dan lagi menanjak di lingkungan kerja masing- masing juga banyak yang hadir. Ada Pieter Gero dari Kompas, Dr. Ignatius Iryanto, Dr. Aloysius Kiik Ro Direktur PT Danareksa. Dari Atma Jaya lebih banyak lagi yang hadir. Ada Wakil Rektor III, Drs. Yohanes Temaluru, M.Psi, Dr. Mikael Dua, Dr. Andre Ata Ujan.
Semuanya antusias. Semangat empat lima. Ingin mendengar suara gubernur dan wakil gubernur. Selain ingin mendengar langsung, acara itu juga dihelat untuk memberikan 'oleh-oleh' berupa gagasan dan harapan warga NTT di Jakarta kepada duet pemimpin yang telah dilantik tiga bulan itu.
Masukan itu dirancang dalam dua babakan pemaparan berupa sumbang saran dan tanggapan dari beberapa narasumber. Di bidang pendidikan tampil Dr. Daniel Dhakidae dan Drs. Frans Meak Parera. Bidang kesehatan tampil dr. Eddy Lamanepa, MPH dan Zainal Nampira. Bidang ekonomi Drs. Agus Toepoe, MM, Dr. Aloysius Kiik Ro dan Dr. Aloysius Madja. 'Manggung bareng' ini dimoderatori Dr. Mikael Dua dan Dr. Andre Ata Udjan.
Suasana tidak formal. Santai dan cair. Gubernur memaparkan rencana kerja lima tahun ke depan. Agenda-agenda besar dibeberkan. Dari pendidikan hingga pertanian. Dari kesehatan sampai ekonomi.
Selepas gubernur, kesempatan pertama diberikan kepada Dr. Aloyius Kiik Ro, Direktur PT Danareksa (Persero). Semua terkesima ketika mendengar gambaran situasi ekonomi yang disampaikan Kiik. Gambaran ekonomi NTT, peluang ekonomi yang mesti dibangun di NTT dibeberkan Kiik dengan baik.
Terkait dengan pembangunan di NTT, ada dua hal menarik yang dicatatnya. Pertama PD Flobamor. Perusahaan milik Pemda NTT ini dikritiknya karena tidak banyak membawa manfaat. Mengapa? "Business of goverment is to goverment," kritiknya. Tajam tetapi sangat menusuk. Artinya, pemerintah tidak bisa menjalankan usaha bisnis. "Bisnis adalah privasi," kata Kiik, pria asal Timor Tengah Utara ini.
Hal kedua, soal website. Kiik punya kisah. Sekali waktu di tahun ini, Kiik berbicara dalam sebuah seminar terhormat. Dia ingin menggambarkan peta dan potensi ekonomi NTT. Maka, masuklah dia ke website Pemda NTT. "Saya buka alamat itu. Masuk. Tetapi apa yang saya dapat? Data-data dan tampilan di website itu terakhir di-update 5 Januari 2004," kata Kiik. Seisi ruangan itu pun 'picah ketawa.'
Cerita Kiik belum titik. Dia kemudian menghubungi dua nomor kontak person yang tertera di website itu. Nomor pertama tidak diangkat. Nomor kedua diangkat. Di balik sana, terdengar suara seorang ibu. Kiik menjelaskan identitasnya dan apa yang ingin dicarinya. Apa jawabannya? "Lu nih... Lu tau ko sonde, beta lagi di Oepura...." Geerrrr... Aula Yustinus Atma Jaya di rembang petang itu seolah runtuh. Tertawa meledak. Astaga.
Kisah nyata ini lucu. Sangat lucu. Tetapi kelucuan itu sekaligus mencerminkan sebuah kekonyolan. Sudah empat tahun sebuah website -- yang biasanya di-update setiap menit -- tidak di- update. Entahlah ada anggaran rutin bulanan untuk operasional yang berarti juga di-update setiap saat.
Teringat keberadaan dan kiprah instansi semisal Balai Diklat, Dinas Infokom, Biro Humas, Badan Perpustakaan Negara, Penelitian dan Pengembangan kalau urusan meng-update informasi, memasukkan data-data di sebuah website sederhana saja tidak jalan-jalan. Jika seperti itu, bagaimana orang luar mau mengetahui dan mengikuti perkembangan NTT?
Kritikan dan saran juga dialamatkan kepada mental para PNS di NTT. Para 'abdi negara' ini lebih cenderung menampilkan diri sebagai 'abdi dalem' yang memposisikan diri sebagai tuan. "Di NTT yang kaya itu kan nomor satu PNS, nomor dua pedagang, nomor tiga yang orangtuanya di Jawa," kata Agus Toepoe.
Agus juga menyebut korupsi di kalangan PNS sebagai kebiasaan yang sudah dilumrahkan. "Kalau PNS mentalnya seperti ini, NTT tidak akan maju-maju. Saya minta bapak gubernur atasi masalah korupsi di NTT," pinta Agus Toepoe.
Di sektor pendidikan, Dr. Daniel Dhakidae menganjurkan agar Pemda NTT membangun sekolah dasar (SD) yang hebat dan bermutu. Anjuran ini sudah tentu datang dari keprihatinan betapa lulusan NTT dari tahun ke tahun selalu jeblok. "SD harus dibikin jadi yang terbaik. Pemerintah tidak perlu urus unversitas. Universitas itu tanggung jawab swasta," kata Daniel.
Mantan Kepala Litbang Harian Kompas ini mendasarkan pemikirannya pada asumsi bahwa jika pendidikan dasar tidak kuat, maka level pendidikan di atasnya akan mudah sekali rapuh.
Sementara Drs. Frans Meak Parera menganjurkan pemerintah berani membangun pusat kurikulum di NTT. Frans sangat gusar melihat wajah dan terutama mutu pendidikan di NTT saat ini. "Dulu sekolah-sekolah di NTT sangat bermutu dan terkenal. Sekarang tidak ada apa-apa lagi. Karena itu saya anjurkan agar dibangun pusat kurikulum di NTT. Ketika di Hokeng (Flores Timur), saya dengar banyak sekali dana Silpa, dana yang tidak bisa diserap dan harus dikembalikan ke pusat. Pakai saja dana itu untuk memperbaiki mutu pendidikan di NTT," kata Frans.
Frans juga menganjurkan agar pemerintah mesti segera membangun perpustakaan-perpustakaan dan menyiapkan buku- buku bacaan bermutu untuk menyelamatkan wajah pendidikan NTT yang terus dirundung durja.
Website yang out of date, kritikan terhadap etos PNS, harapan memperkuat SD dan membangun perpustakaan adalah hal-hal kecil dan terkesan sepele. Tetapi serpihan-serpihan kecil dan sederhana bisa mengukir sebuah prestasi besar dan luar biasa. (bersambung)

Pos Kupang 31 Oktober 2008

Mereka Tanya Hal yang Sederhana (1)

2008-11-01T00:40:00.001-07:00

Oleh Tony Kleden

SUDAH bukan hal baru dan mengejutkan manakala mendengar dan membaca kritikan bernada minor tentang NTT. Miskin, melarat, busung lapar, gizi buruk, sangar-sangar adalah sederetan stigma yang paling menyakitkan di telinga.
Nama propinsi ratusan pulau nan indah ini pun diplesetkan aneh- aneh. Nasib Tidak Tentu, Nanti Tuhan Tolong, Nasib Tergantung Tindakan. Di musim kemarau, saat Kota Kupang ramai dengan aksi bakar-membakar dan menyisahkan batu-batu cadas, NTT diplesetkan lagi menjadi Nona Tidur Telanjang.

Rada lucu dan menjengkelkan mendengar plesetan seperti itu. Galibnya, plesetan itu cuma melemahkan spirit, mematikan semangat dan memasung daya kreasi.
Niat menghilangkan aneka stigma seperti itulah yang mendorong Gubernur-Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya-Ir. Esthon L Foenay, M.Si, membuang langkah ke Jakarta, Jumat- Sabtu (10-11/2008) lalu. Hari Jumat (10/10/2008) malam di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Gubernur Lebu Raya bertemu dengan sejumlah pengusaha yang dihimpun Institut Leimena, Jakarta. Dari Institut Leimena hadir antara lain Jakob Tobing dan beberapa pengurus.
Akrab suasana malam itu. Meja-meja bundar terisi penuh. Sekitar 30-an orang hadir. Lebih banyak dari Jakarta. Mereka adalah para pengusaha dengan feeling bisnis tajam. Mereka mewakili grup-grup bisnis yang punya nama beken di negara ini. Dari Grup Ciputra hadir Cakra Ciputra, putra Ciputra. Edwin Suryajaya dari Grup Suryajaya. Albert Salim dari Salim Grup dan beberapa yang lain.
Di hadapan para pengusaha itu Gubernur Lebu Raya membeberkan kondisi NTT, memetakan potensi-potensi yang ada dan menunjukkan peluang-peluang bisnis yang bisa ditangkap.
Menurut Gubernur Lebu Raya, sudah terlalu lama NTT dikesankan sebagai daerah yang serba kurang. Kurang ini, kurang itu. Lemah ini, lemah itu. Kesan yang kemudian berubah menjadi mitos adalah miskin. NTT terlanjur identik dengan kemiskinan. "Saya sudah minta kepada warga NTT agar stigma miskin itu dihentikan. Tidak boleh lagi omong NTT miskin. Sebab stigma itu tidak ada nilai positifnya, cuma melemahkan semangat untuk bangkit, untuk bangun. NTT masih banyak potensi yang butuh sentuhan, butuh perhatian," kata Gubernur Lebu Raya.
Di laut NTT kaya raya. Ikan, teripang, rumput laut, mutiara. Apalagi sepertiga luas NTT adalah lautan. Anehnya, kata gubernur, melaut belum terlalu mentradisi di NTT. Warga asli NTT yang turun ke laut cuma segelintir nelayan di Flores Timur, Lembata, Rote, Ende. Selebihnya datang dari Bugis, Makassar, Buton, Kendari dan menetap di NTT. Mereka ini yang lebih bernyali membelah ombak di perairan NTT hingga menjadi kaya raya. "Banyak orang NTT biar tinggal di pinggir pantai, tetapi membelakangi laut," kata gubernur.
Di darat NTT kaya mineral. Emas, barit, mangaan, semen, panas bumi. Apa yang tidak ada di NTT? "Nah, karena itu pertemuan malam ini sangat berarti. Saya ajak semua kita dalam ruangan ini mari bantu NTT, mari bersama-sama bangun NTT. Pemerintah siap membantu, siap memperlancar segala urusan. Ciputra bangun hotel di mana-mana, saya tunggu Hotel Ciputra di NTT," tantang Gubernur Lebu Raya.
Selepas gubernur membeberkan kondisi NTT berikut potensi yang laik garap, sejumlah pertanyaan terlontar dari kalangan pengusaha Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan sederhana saja. Apakah di NTT ada pelabuhan peti kemas? Bagaimana kondisi jalan raya menuju pelabuhan? Ada hotel yang baik dan representatif? Bagaimana jalur teleponnya? Itulah beberapa pertanyaan yang diajukan dalam pertemuan itu.
Sederhana? Mungkin ya. Tetapi untuk pengusaha, fasilitas seperti ini adalah vital. Vital karena akan sangat menentukan maju mundurnya suatu aktivitas industri. Mimpi kita umumnya di langit ketuju. Konsentrasi kita adalah bangunan-bangunan besar, proyek-proek mercusuar. Kita lupa yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana, tetapi vital. Sekali lagi vital.
Terkenang Kawasan Industri (KI) Bolok dengan seorang 'manejer' beberapa tahun lalu. Teringat Kapet Mbay, nun beberapa dekade lampau. Terbayang pabrik Semen Kupang hari- hari ini. Terusik dengan Perusahaan Daerah Flobamor yang lebih banyak didonor dana dari APBD, tanpa banyak mendonor.
Seberapa berhasil aset-aset ini memberi maslahat untuk warga NTT? Cerobong pabrik Semen Kupang mengepul sejak masa Ben Mboi. Kapet Mbay sejak Herman Musakabe. KI Bolok sejak Piet A Tallo. Tetapi situasi dan kondisi tidak membaik. Aset-aset ini lebih banyak hanya punya nama besar, ketimbang manfaatnya.
Maka ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan substansial dari para pengusaha Jakarta, rasanya NTT masih sangat jauh dari bayangan para pemodal di negeri ini. Propinsi yang telah menyumbang begitu banyak tokoh intelektual buat negeri ini, mengirim begitu banyak rohaniwan ke begitu banyak negara di dunia terkesan masih begitu tertinggal dan sama sekali tidak masuk agenda ekspansi usaha para pemodal.
Terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Gubernur Lebu Raya menjelaskan, fasilitas pendukung sebetulnya tidak terlalu jelek. NTT tidak terlalu jeleklah seperti yang didengar. Apa yang dibayangkan selama ini sebagai kurang, tidak semuanya benar. "Kita di NTT punya satu kawasan industri yang kita sebut Kawasan Industri Bolok. Kawasan ini dekat dengan pelabuhan. Pelabuhan ini juga bisa untuk pelabuhan peti kemas. Kondisinya cukup bagus. Ada hotel berbintang dengan fasilitas standar," kata Gubernur Lebu Raya meyakinkan para pengusaha itu.
Gubernur Lebu Raya memahami kegundahan, keraguan dan kecemasan para pengusaha itu menanam modalnya di NTT. Karena itu berkali-kali gubernur meminta perhatian lebih para pengusaha Jakarta untuk berani menanam modalnya di NTT. Investasi, kata gubernur kepada para pengusaha itu, ada untung dan ruginya. "Mungkin ada kerugian dari sisi bisnis, tetapi juga ada untung secara sosial. Karena itu saya mengajak siapa saja yang berkemauan baik untuk tolong bangun NTT ke depan. Berikan perhatian lebih untuk NTT," ajak Gubernur Lebu Raya.
Ruangan Restoran Pulau Dua, Jakarta malam itu aram-temaram. Ikan bakar, minuman ringan, buah-buahan sudah lenyap separuh. Berpindah tempat, dari meja ke perut. Tetapi pertemuan malam itu tidak boleh berhenti di situ. Harapan tetap perlu dilambungkan. "Malam ini kita sudah berkumpul. Ini langkah awal, dan harus ada follow up-nya. Pertemuan malam ini tidak boleh sampai di sini saja. Saya tunggu di Kupang," kata Gubernur Lebu Raya. (bersambung)

Pos Kupang, Kamis 30 Oktober 2008

AIDS di Flores Timur, Surga dan Dunia Bertemu

2008-10-27T18:42:00.000-07:00

Oleh Tony Kleden

CUACA di salah satu ruangan Rumah Retret Susteran PRR Weri, Kamis (18/9/2008) lalu, sangat gerah. Meski di ketinggian, di tengah rimbunan jambu mete, jambu air dan kelapa, semua peserta tak kuasa menahan gerah. Panas luar biasa. Keringat bercucuran. Kipas angin tidak cukup. Dengan apa yang bisa dipakai, para peserta sibuk mengipas-ngipas badan.
Tetapi cuaca yang gerah itu tak ada bandingannya dengan hati yang gerah melihat data-data hasil survai yang dilakukan oleh PKBI NTT dan WVI Larantuka terkait dengan perilaku berisiko terhadap HIV-AIDS.

Beberapa dekade lalu, wajah Larantuka masih asli. Sekarang? Sudah banyak berubah. Sepuluh tahun lalu, Kota Larantuka relatif masih bersih dari urusan syawat liar. Kota Reinha masih menampakkan ciri dan citranya sebagai sebuah kota dengan tradisi Katolik yang kental.
Tak dinyana, dalam rentang waktu sepuluh tahun, seks telah tumbuh menjadi industri, meski tetap liar juga karena tidak diatur dalam sebuah perangkat aturan semacam peraturan daerah (Perda). Teringat kisah, beberapa tahun lalu petugas pemerintah di Kota Larantuka terbiasa main petak umpet dengan para pekerja seks. Kejar sana kejar sini. Tangkap sana tangkap sini. Usir sana usir sini.
Ketika seks menjadi salah satu segmen industri, dia tampil apik dan elegan. Jika sebelumnya urusan syawat bersifat jalanan, maka sekarang dia sudah mendapat kemasan menarik. Sudah punya merk dagang. Dia tidak lagi 'dipajang' di pinggir-pinggir jalan, tetapi sudah masuk ke kamar-kamar losmen. Transaksinya tidak lagi di tempat gelap, tetapi sudah di meja-meja pub dan karaoke. Konsumennya juga multisegmen. Dari anak-anak hingga orangtua. Dari pegawai kantoran hingga para nelayan.
Survai terhadap para remaja mengungkapkan bahwa 33,5 persen remaja yang sedang pacaran pernah melakukan hubungan seks. Yang mengejutkan, ada juga remaja yang berhubungan seks tidak cuma dengan teman atau pacarnya, tetapi juga pekerja seks. Perilaku seperti ini tentu saja berisiko. Tetapi yang jadi soal bukan cuma risiko itu sendiri, tetapi juga dan terutama rendahnya kapasitas pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Artinya, kebanyakan mereka sama sekali belum tahu apa dampaknya ketika berhubungan seks dengan seorang pekerja seks.
Posisi remaja perempuan justru lebih berisiko lagi. Remaja perempuan menghadapi dua ancaman sekaligus ketika memutuskan untuk melakukan hubungan seks saat dimabuk kasmaran dengan pacar. Risiko reproduksi seperti kehamilan sudah pasti bisa diperhitungkan. Namun hal yang sangat tidak terduga adalah risiko infeksi IMS dan bahkan HIV ketika pasangan seksual remaja puteri sesungguhnya berperilaku seks berisiko karena mempunyai pasangan seks lainnya yang adalah pekerja seks.
Survai itu juga memperlihatkan bahwa remaja di daerah pedesaan saat ini berada dalam sebuah situasi perilaku berisiko terhadap IMS dan HIV-AIDS. Kondisi ini akan semakin memburuk ketika tidak ada upaya intervensi program yang bisa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran sehingga berdampak pada perubahan sikap dan perilaku. Pada tataran ini konsep pengembangan program remaja menjadi penting, dibutuhkan dan perlu didesain dengan mempertimbangkan karakteristik remaja.
Hal menarik dan mengejutkan lainnya dari survai itu adalah toleran dan permisifnya para pekerja tempat hiburan malam (PTHM) terhadap para tamu laki-laki. Menurut survai itu, bukan hal yang luar biasa kalau para para PTHM itu melayani para tamu untuk kebutuhan 'luar-dalam'. Kebutuhan luar menyangkut dunia. Yang dalam menyangkut surga. Di mana para PTHM malam itu melayani tamu? "Kami bisa melayani mereka di halaman-halaman dengan mematikan lampu," tutur John D Mangu menirukan jawaban para PTHM. Surga dan dunia menyatu di Kota Reinha.
Nah, apa yang harus dilakukan? Dalam workshop semua peserta terperangah dan prihatin. "Tetapi kita tidak bisa berhenti di sini. Ke depan, pemerintah mesti melakukan sesuatu yang berguna. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait dengan HIV-AIDS silahkan mengajukan dana untuk sosialisasi," kata Wabup Flotim, Yosni Herin, ketika membuka workshop itu.
Kata kuncinya, cuma satu. Hadapi bersama. Maka yang dibutuhkan adalah intervensi secara terpadu stakeholder yang terlibat dalam urusan kemanusiaan ini. John Mangu dan Adi Lamury juga menegaskan pentingnya intervensi itu. "Dari wawancara kami, para responden meminta perlu sebuah intervensi pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan berperilaku secara aman, sehat dan bertanggung jawab. Isu HIV-AIDS sesungguhnya ada di permukaan masalah yang muncul karena tidak adanya basik pengetahuan pada remaja mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, pendidikan budi pekerti, keterampilan menghargai tubuh sendiri dan orang lain, mental kepribadian dan berbagai aspek sosial budaya lainnya yang tidak secara sistematis diinternalisir kedalam proses tumbuh kembang remaja," kata John Mangu.
Itu saja kuncinya. Jika Pemkab Flotim di bawah duet Drs. Simon Hayon-Yosni Herin, S.Sos, mematok pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus utama, niscaya HIV-AIDS tidak lagi sekadar isu, tetapi mesti dilihat sebagai masalah. Setuju? (habis)

Pos Kupang Jumat 24 Oktober 2008

AIDS di Larantuka, Masuk 'Jalur Merah'

2008-10-27T18:35:00.000-07:00

Oleh Tony Kleden

"SAYA menganjurkan agar di Larantuka ada lokalisasi (pekerja seks)." Anjuran itu datang dari Frans Laja, salah seorang peserta workshop Rapid Assesment and Respons Terhadap Penularan HIV/AIDS di Rumah Retret Susteran PRR, Weri, Larantuka, Kamis (18/9/2008) lalu. Frans bukan sembarang peserta. Dia adalah pegiat LSM yang sudah lama berurusan dengan masalah HIV-AIDS. Karena itu, pastilah Frans dengan penuh kesadaran dan penuh pemahaman menyampaikan anjurannya.
Semua peserta terpana. Diam. Ada yang bahkan tergagap. Tak pernah menyangka akan datang anjuran seperti itu. Tak menyangka karena membayangkan reaksi besar warga Larantuka dan sekitarnya. Membangun lokalisasi di Kota Reinha? Gila!

Sebagai moderator, saya menangkap kegundahan para peserta itu. Saya membayangkan resistensi yang begitu hebat dari warga Larantuka. Saya teringat, sejauh ini PKBI NTT belum berani menempatkan ATM kondom di lokalisasi Karang Dempel (KD) Tenau, Kupang. Padahal, mesin itu sudah diresmikan penggunaannya tahun lalu oleh Gubernur NTT (ketika itu) Piet Tallo. Kepada para peserta saya juga menuturkan, ketika Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, baru melontarkan wacana untuk membangun rumah bordir di Kota Kupang, beragam reaksi muncul.
"Taruhan, warga Larantuka akan mati-matian menolak jika hendak dibangun lokalisasi di Larantuka. Kenapa? Kota ini adalah Serambi Vatikan. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi seperti saat ini, dalam waktu sekejap seluruh dunia akan heboh manakala mendengar di Larantuka telah ada lokalisasi. Dari Larantuka ke Kupang. Dari Kupang ke Jakarta. Dari Jakarta entah ke mana lagi. Dan seterusnya dan seterusnya hingga sampai juga ke Kota Suci, Roma," saya coba memecahkan kebekuan.
Mungkin ide gila membangun sebuah lokalisasi di Kota Reinha. Tetapi ketika Frans mengajukan pendapatnya dengan penuh kesadaran, sudah tentu dia sudah melihat lebih jauh, telah menimbang untung ruginya apa yang bakal terjadi jika ada lokalisasi dan apa yang juga bakal datang jika tidak ada lokalisasi di Kota Reinha.
Hari itu, kepada para peserta dibeberkan hasil survai yang dilakukan atas kerja sama antara Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Larantuka dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Daerah NTT tentang perilaku berisiko terhadap bahaya HIV-AIDS. Survai itu dilakukan selama 14 hari di 12 desa binaan WVI Larantuka. Meski belum bisa dikatakan hasil itu menjelaskan seluruhnya tentang kondisi Flores Timur, tetapi survai itu kurang lebih telah mengungkap apa yang selama ini tak pernah terbayangkan. Banyak hal dan fakta terkuak ke permukaan.
Frans Laja, pria asal Manggarai yang meniti hidup di Tanah Nagi, mungkin gila. Tetapi Tanah Nagi butuh orang gila dengan ide-ide yang juga gila. Soalnya, hal ihwal tentang HIV-AIDS terkesan masih begitu baru di Flotim. Pemerintah belum menunjukkan perhatian serius, terutama dalam hal kebijakan anggaran. Tak ayal, Wakil Bupati Flotim, Yosni Herin, sering-sering mesti mencopot dana dari pos anggaran wakil bupati manakala turun ke desa melakukan sosialisasi.
Kalangan Dewan yang palu godamnya begitu berkuasa dalam mengatur alokasi dana juga sama jo. Workshop itu mestinya juga dihadiri kalangan Dewan. Undangan sudah disebar. Apesnya, yang datang cuma salah seorang wakil ketua. Itu pun hanya pada acara seremoni pembukaan. Padahal, kehadiran anggota DPRD sangat penting untuk memikirkan agenda yang berdampak begitu luas ini.
John D Mangu dan Adi Lamury dari PKBI NTT dalam pemaparan hasil survai itu menjelaskan panjang lebar tentang bahaya HIV-AIDS yang tidak lagi jauh, tetapi sudah datang. Untuk angka kasus HIV-AIDS, Flotim masih di bawah Kota Kupang, Kabupaten Belu dan Sikka. 'Baru' tiga belas menurut data resmi yang dikeluarkan KPAD Flotim. Tetapi Wakil Bupati Flotim, Yosni Herin, berani menyebut angka 26 pengidap.
Angka 13 dan 26 tentu berbeda. Tetapi angka ini menegaskan satu hal yang sama, yakni bahwa Flores Timur tidak lagi aman terhadap HIV-AIDS. Masalah HIV-AIDS tidak lagi masalah kecil dan karena itu luput dari perhatian. Dari pemaparan John Mangu dan Adi Lamury tertangkap kondisi tidak aman itu. Keduanya menjelaskan bagaimana rotasi para pekerja seks itu hingga tiba di Larantuka. Ada dua jalur masuk ke Larantuka. Jalur pertama, Kupang-Atambua-Kalabahi-Lewoleba-Larantuka. Jalur kedua, Surabaya-Labuan Bajo-Maumere-Larantuka. Dari jalur rotasi ini, jelas kalau Larantuka, Kota Reinha itu masuk dalam 'jalur merah' perjalanan para pekerja seks.
Berbeda dengan Flores Timur, pemerintah kabupaten di semua 'jalur merah' ini lebih respons dan tidak tinggal diam. Di Kota Kupang, ada puluhan LSM peduli HIV-AIDS. Pemkot Kupang juga telah menggagas Ranperda HIV-AIDS. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Kupang sejauh ini adalah yang terbaik di NTT. Staf oke, sekretariat representatif, anggaran no problem. Dan, duet Dan Adoe-Dan Hurek punya konsern tinggi.
Di Belu, perhatian pemerintah, terutama dalam alokasi anggaran luar biasa. Dalam satu tahun anggaran, ratusan juta digelontorkan untuk sosialisasi. Wakil Bupati Belu, Greg Mau Bili, adalah pimpinan wilayah yang sangat paham dengan urusan HIV-AIDS.
Di Sikka, pemerintah juga lekas tanggap. Rumah Sakit TC Hillers sudah punya VCT (Voluntary Counseling and Testing). Para ODHA (orang dengan HIV-AIDS) juga punya wadah terorganisir dan mendapat perhatian pemerintah. Di Manggarai Barat, perlahan-lahan pemerintah menyadari epidemi ini sehingga semakin memberi perhatian. Lembata nyaris sama dengan Flores Timur. Belum banyak perhatian dan masih melihat masalah HIV-AIDS sebagai masalah remeh temeh.
Seperti di lampu merah, Pemkab Flotim tidak bisa lagi main-main di 'jalur merah'. Kurang awas, kualat akibatnya. Mau kualat? (bersambung)

Pos Kupang, Kamis 23 Oktober 2008

Pembangunan Partisipatif, Jangan Cuma Pro Forma

2008-10-27T18:30:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan cakrawala yang luar kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota, dalam melaksanakan otonomi secara utuh dan bulat.
Otonomi yang seluas-luasnya terlihat dari jumlah urusan yang diserahkan, di mana daerah diberikan seluruh kewenangan pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal.
Dengan perubahan ini, bandul manejemen pemerintahan dan pembangunan bergeser dari model memusat (sentrifugal) menuju pada model memencar (sentripetal). Pergeseran ini mengakibatkan banyak hal yang sebelumnya sentralis sekarang menjadi desentralis. Sentralisasi menjadi desentralisasi.
Karena itu, boleh dikatakan otonomi daerah bersaudara kembar dengan desentralisasi. Dan, dalam konteks pembangunan, sudah lama desentralisasi menjadi mimpi besar.

Karena itu, boleh dikatakan otonomi daerah bersaudara kembar dengan desentralisasi. Dan, dalam konteks pembangunan, sudah lama desentralisasi menjadi mimpi besar.
Desentralisasi pembangunan mengharuskan dan mengandaikan pemerintah dan masyarakat daerah untuk merumuskan bersama konsep-konsep pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam merancang- bangun item-item pembangunan. Mereka tidak boleh diposisikan sebagai penonton saja. Mereka harus aktif.
Meski begitu, harus kita akui juga bahwa sejauh ini konsep desentralisasi pembangunan, bahkan juga otonomi daerah, mengalami begitu banyak distorsi. Pembangunan sebagai rekayasa sosial untuk mempercepat perubahan sosial, dari keadaan serba kurang menjadi lebih baik, seringkali menggunakan patokan-patokan yang tidak berbasis pada kondisi masyarakat di mana pembangunan dilaksanakan.
Cermin kemajuan lebih sering diletakkan pada hal-hal di luar budaya masyarakat. Alhasil, yang muncul ialah bahwa tujuan pembangunan menjauhkan masyarakat dari dirinya sendiri. Banyak ironi terjadi. Masyarakat menjadi asing di tengah pembangunan yang dirancang atas namanya, didesain untuk kebutuhannya.
Dalam konteks ini, kita menyambut baik apa yang terjadi di Kabupaten Ngada. Seperti diwartakan harian ini akhir pekan lalu, Bupati Ngada, Drs. Piet Nuwa Wea mengatakan bahwa dalam sistem pembangunan saat ini masyarakat menjadi penentu kebijakan, pelaksanaan dan perencanaan pembangunan.
Bupati Piet Nuwa mengatakan itu ketika membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dalam rangka penangggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngada, di Bajawa, Kamis (23/10/2008)
Sudah lama pembangunan dengan pola partisipatif digagas. Maksudnya apa? Maksudnya ialah masyarakat merancang sendiri item-item pembangunan sesuai kebutuhannya, sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, budaya serta lingkungannya.
Dengan pola partisipatif, masyarakat terlibat langsung. Dia turut merumuskan rencana pembangunan, ikut memikirkan format pembangunan. Ada asumsi yang terbangun dari model partisipatif, yakni bahwa dengan menjadi perancang sendiri, masyarakat akan lebih bertanggung jawab, lebih terlibat, punya sense of belonging terhadap hal ihwal tentang pembangunan.
Sebetulnya, model partisipatif ini bukan baru. Dia sudah lama diperkenalkan. Dan, rakyat juga sudah ikut memikirkan, turut terlibat dalam urusan pembangunan. Keterlibatan itu melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrengbangdes), musyawarah rencana pembangunan kelurahan (musrengbangkel) dan musyawarah rencana pembangunan kecamatan (musrengbangcam). Di kota-kota, bahkan keterlibatan warga sudah mulai dari tingkat RT dan RW.
Sejatinya semua bentuk partisipasi warga ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Artinya, dengan merencanakan sendiri rakyat ikut menentukan prioritas-prioritas pembagunan yang mereka rasakan. Dengan cara seperti ini juga, masyarakat bisa merasa memiliki.
Tetapi, kita juga perlu waspada. Sebab, dalam praktek selama ini, apa yang disebut sebagai bentuk-bentuk keterlibatan rakyat itu cuma semu, cuma pro forma belaka. Musrengbangdes, musrengbangkel, musrengbangcam sudah sering digelar menjaring aspirasi dari bawah. Mencari prioritas-prioritas kebutuhan rakyat. Rakyat ikut merancang kebutuhan mereka dalam konteks pembangunan.
Tetapi, bukan hal baru kalau apa yang sudah dirancang bersama itu berulang, berulang dan terus berulang, tanpa pernah ada feed back, tanpa ada penjelasan mengapa ini belum, mengapa ini tidak. Kita harapkan, apa yang disebut sebagai pembangunan dengan pola partisipatif ini tidak sekadar omong-omong. *

Pos Kupang, Selasa 28 Oktober 2008

Asam Timor, Potensi yang Terlupakan

2008-10-19T07:59:00.000-07:00

Oleh Muhlis al Alawi

BERBAGAI potensi dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Salah satunya sektor pertanian yang menjadi kebanggaan kabupaten ini. Di sektor ini TTS mempunyai jagung, padi hingga tanaman tumpang sari. Aneka tanaman ini telah membudaya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga.
Tetapi TTS tidak cuma punya jagung, padi dan tanaman tumpang sari. Sudah sejak dulu Kabupaten Cendana Wangi ini memiliki asam. Asam sesungguhnya sangat prospektif. Sayang, sejauh ini pemerintah masih menganaktirikan asam. Rakyat dibiarkan sendiri memburu asam di hutan. Memburu, karena pohon asam di hutan tidak punya pemilik. Siapa saja bebas memetik dan atau memungut buahnya yang jatuh ke tanah.

Menjelang musim panen, yakni Agustus, September dan Oktober warga ramai-ramai masuk keluar hutan memburu asam. Saking banyaknya, jangan pernah menyangka bahwa warga akan naik ke pohon lalu menjatuhkan buahnya. Tidak. Mereka lebih memungut buah yang sudah jatuh ke tanah. Buah itu lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual kepada pengepul.
Siklus mencari, mengumpul dan menjual asam ke pengepul sudah jadi tradisi. Sudah lazim dan berjalan setiap tahun. Meski sudah lazim dan dilakonkan ramai-ramai oleh warga di desa dan kampung, hal itu belum berhasil memberi inspirasi kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk mengembangkan asam menjadi komoditas primadona. Beruntung, pohon asam tidak rewel seperti tanaman yang lain. Di hutan-hutan pohon asam tumbuh alamiah. Kokoh berdiri. Tidak perlu dirawat.
Tetapi melihat potensi dan prospeknya yang lumayan, mestinya pemerintah bisa memikirkan untuk melipatgandakan fungsi asam sehingga lebib berdaya guna. Harganya memang terbilang murah. Cuma Rp 600,00 hingga Rp 1.000,00/kg. Tetapi kalau pemerintah bisa menjadikan asam sebagai komoditas massal dan diusahakan secara massal, tak sulit menghitung berapa duit yang diraup warga. Apalagi, asam bukan cuma daging buahnya yang bermanfaat. Biji asam juga dicari untuk diolah menjadi zat pewarna untuk industri tekstil.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTS, Drs. Daniel Dede, yang saat diwawancarai masih menjabat, mengatakan, setiap tahun TTS dapat memproduksi asam sebanyak 2.000 hingga 3.000 ton. Bila warga menjual asam ke pengusaha di Kota SoE, maka akan mendapatkan harga setiap kilogramnya Rp 1.000,00 hingga Rp 2.000,00. Sementara bila biji asam diolah menjadi tepung bisa dihargai dengan Rp 7.000,00/kg.
Kendati demikian, kata Dede, untuk mengubah biji asam menjadi tepung dibutuhkan teknologi mesin pengolahnya. Selain itu, sebelum dipasarkan ke perusahaan tekstil tepung itu harus memenuhi standar mutu internasional. Dede menegaskan mutu tepung biji asam dari TTS memiliki kualitas paling baik.
Konon, biji dan daging buah asam dari Timor memiliki kualitas yang unggul dibandingkan dengan asam lainnya di Indonesia. Di pasaran, pengusaha besar di Jawa lebih memilih asam daratan Timor untuk diolah menjadi makanan ringan, minuman ringan dan bahan komestik.
"Tepung yang terbuat dari biji asam saat ini sangat dicari perusahaan tekstil untuk pewarna kain. Untuk Indonesia, tepung biji asam masih didatangkan dari India lantaran ketiadaan tepung biji asam di tanah air. Makanya, bila TTS dapat menyuplai setidaknya sepuluh ton tepung biji asam, maka kabupaten ini akan kebanjiran investor perusahaan tekstil. Dan tentunya industri ini akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat TTS," kata Dede.
Untuk merancang ke arah industri rumah tangga, lanjut Dede, pihaknya terlebih dahulu akan mengoptimalkan bantuan mesin pengolah biji asam menjadi tepung tahun ini. Bila berhasil, tahun berikutnya Disperindag akan melakukan pengadaan biji asam dan sekaligus mesin pengelolaanya.
Tak beda dengan Dede, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan TTS, Drs. Urias Sanam, yang dikonfirmasi melalui Kasi Rehabilitasi dan Pengkayaan Hutan, Chris Koenunu, S.Hut mengatakan pohon asam bisa berbuah dalam usia lima tahun. Selain mudah membudidayakannya, menanam pohon asam tidak memerlukan perawatan ekstra layaknya tanaman lainnya. Ibarat tinggal menabur bijinya saja, maka tanaman itu bisa tumbuh hingga besar.
Dalam catatan Dishutbun TTS, produksi asam tujuh tahun terakhir mengalami pasang surut. Tahun 2001, produksi asam isi sebanyak 792 ton, tahun 2002, 487,5 ton, tahun 2003 sebanyak 4.635 ton, tahun 2004, 3.261 ton, tahun 2005, 3.174 ton, tahun 2006, 3.287 ton dan tahun 2007 sebanyak 5.535 ton.
Menurut Koenunu hampir seluruh daratan di TTS ditumbuhi pohon asam. Namun pohon asam itu tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya unsur kesengajaan pemilik tanah menanamnya. Koenunu menyebutkan daerah penghasil asam terbesar berada di Kecamatan Kualin, Kolbano, Boking, Toianas, Amanuban Selatan, Mollo Utara, Mollo Tengah dan Mollo Barat.
Nah, tidak ada salahnya bila asam timor dapat dijadikan sebagai aset yang paling berharga untuk menambah pendapatan warga. Bila saja pemerintah memprogramkan penanaman asam secara massal, maka di saat musim kemarau warga tak lagi gigit jari menunggu berbagai bantuan pangan dari pihak luar lantaran kekurangan pangan. Terlebih lagi, bila pemerintah serius, maka dengan sentuhan teknologi perkebunan dan pertanian dapat memungkinkan satu pohon asam berbuah dua hingga tiga kali dalam setahun. Alhasil, warga pemilik pohon asam pun dapat berbesar hati. Rupiah pun dapat diraup warga saat musim panen tiba. Dan, untuk menghindari gejolak turunnya harga pada saat musim panen maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membeli asam milik masyarakat.
Timor Tengah Selatan pernah berjaya karena cendana. Kini secara ekonomis, cendana telah punah. Kabupaten ini juga pernah harum namanya karena buah apel. Kini, apel SoE tenggelam dan nyaris tidak terdengar lagi. Kabupaten dingin ini juga punya nama besar karena jeruk keproknya. Tetapi TTS tidak hanya punya itu. Dia punya asam dengan kualitas sangat baik. Cepat atau lambat, asam akan melambungkan nama Timor Tengah Selatan. *

Pos Kupang, Minggu 19 Oktober 2008

Dicari, 'Gudang Ternak' Sapi di Pulau Timor

2008-10-19T07:54:00.000-07:00

Oleh Julianus Akoit

DUA atau tiga dasawarsa yang lalu, Pulau Timor dikenal dengan julukan 'Gudang Ternak Sapi' di Indonesia. Di pulau yang didominasi padang sabana ini, berkembang biak ternak sapi dengan sangat baiknya, oleh usaha peternakan rakyat. Setiap bulan, 700 - 1000 ekor sapi yang diantarpulaukan dari Pelabuhan Atapupu (Belu), Pelabuhan Wini (TTU) dan Pelabuhan Tenau (Kupang). Belasan kapal pengangkut ternak sapi milik saudagar hewan dari Surabaya dan Jakarta hilir-mudik setiap hari di laut Timor menuju Pulau Jawa. Bahkan sapi-sapi dari Timor diekspor hingga Singapura, Hongkong dan Taiwan.
Tetapi itu romantisme masa lalu. Sekarang jumlah ternak sapi yang diantarpulaukan ke Jawa hanya sekitar 800 ekor per triwulan. Bahkan jumlahnya diperkirakan terus berkurang, termasuk kualitasnya. Julukan yang diberikan almarhum Presiden Soeharto bahwa 'Timor adalah Gudang Ternak Sapi' di Indonesia, kini hanya akan jadi dongeng untuk anak cucu. Sekarang, gelar itu sudah direbut oleh Sulawesi. Di sana ternak sapi dikembangkan secara serius di ranch-ranch modern. Mereka membangun ratusan Breeding Centre Ranch dan Fattening Centre Ranch di hampir seluruh wilayah Sulawesi, terlebih di Gorontalo.

Di Kalimantan dan Sumatera (Medan) usaha ternak sapi yang modern kini sedang digalakkan. Pulau Bali pun kini sedang menggeliat. Sejak dahulu, sapi sudah begitu lekat bahkan menjadi bagian dari kebudayaan Bali. Bahkan jenis Sapi Bali (Bos Sondaicus) ditetapkan sebagai salah satu plasma nutfah dunia. Kendati populasi sapi di Bali tidak besar, Pemprov Bali sangat serius memperhatikan perkembangan mutu genetika Sapi Bali. Mereka membuat perda melarang pengeluaran sapi pejantan dan betina unggulan. Sanksinya sangat berat bila tertangkap petugas. Bahkan di Kabupaten Jembrana, Gubernur Bali memberi bantuan kapal patroli untuk mengejar penyelundup bibit Sapi Bali melalui laut.
Lalu bagaimana pengembangan ternak sapi di Pulau Timor? Mengapa sejak tahun 1980-an, populasi ternak sapi di Timor menurun drastis? Lalu bagaimana solusinya? Tulisan ini tidak bermaksud mengulas secara detail. Paparan ini hanyalah sumbang saran, urun ide sederhana bagi petani peternak, pengusaha ternak bahkan peneliti yang peduli pada usaha pengembangan ternak sapi di Pulau Timor.
Ada beberapa jenis ternak sapi yang dikembangkan, yaitu Sapi Bali (Bos Sondaicus), Sapi Grati, Sapi Madura dan sapi peranakan Ongole (keturunan hasil persilangan antara sapi Ongole jantan dan sapi betina Jawa). Namun sejak dulu, yang dikembangkan secara besar-besaran di Pulau Timor adalah Sapi Bali (Bos Sondaicus).
Bos Sondaicus, bukan hewan atau ternak asli di Pulau Timor kendati ia diklaim sebagai ternak asli Indonesia. Ia berasal dari hasil domestikasi terus menerus banteng liar Bos Sondaicus (Bos Banteng). Banyak peneliti telah berusaha mencari tahu sejak kapan Sapi Bali masuk ke Pulau Timor? Siapa yang membawa Sapi Bali ke Pulau Timor? Penelusuran sejarah ini perlu saya paparkan di sini sebab ini terkait dengan penjelasan kenapa populasi Sapi Bali di Timor menurun drastis. Bahkan kualitasnya memprihatinkan.
Tidak ada satu pun bahan pustaka yang ditulis seorang insinyiur peternakan, yang membahas sejak kapan Sapi Bali masuk ke Pulau Timor, dan bagaimana perkembangan ternak ini. Namun ada seorang ahli Geografi berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Kepala Kantor Goegrafi Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia (Jakarta) bernama F.J. Ormeling, menulis beberapa catatan kecil, hasil pengamatannya terhadap orang-orang, tumbuhan dan ternak Pulau Timor. Catatan kecil Omerling itu, dijadikan buku oleh J.B. Wolters dengan judul "The Timor Problem: A Geographical Interpretation of An Underdeveloped Island" dan diterbitkan oleh Djakarta and Groningen pada tahun 1956. Seorang kurator terkenal dari NTT, Drs. Wilfridus Silab, menyelamatkan buku tua ini dan membuat terjemahannya setebal 200 halaman.
Ormeling mencatat, Sapi Bali didatangkan Pemerintah Hindia Belanda pertama kali ke Pulau Timor pada tahun 1912. Sepanjang tahun 1912, tercatat 2.700 ekor ternak dimuat di atas Kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM/Kapal Barang) dibawa ke Pulau Timor. Rinciannya, 1.000 ekor sapi, sisanya kerbau, kuda dan kambing.
Pada tahun 1919, Burgerlijke Veerartsenij Kundige Diensa (BVD/Jawatan Kehewanan Sipil Hindia Belanda) mengambil alih 'impor' Sapi Bali ke Pulau Timor. Upaya ini terpaksa dilakukan untuk membendung sapi impor dari India dan Australia, yang didatangkan beberapa pedagang Cina dan India. Menurut catatan Omerling, pada tahun 1920 jumlah ternak sapi yang masuk ke Pulau Timor menjadi 138.000 ekor. Catatan terakhir Omerling, menyebutkan sepanjang tahun 1952, ada 108.000 ekor Sapi Bali, 40.000 ekor kerbau dan 64.000 ekor kuda yang diangkut oleh beberapa kapal barang ke Pulau Timor. Ternak ini diturunkan di Pelabuhan Tenau di Kupang, Pelabuhan Wini di TTU dan Pelabuhan Atapupu di Belu.
Ada catatan menarik yang dibuat oleh Omerling. Ketika mengirim ternak ke Pulau Timor, pemerintah Hindia Belanda juga mengirim bibit tanaman Jatropha Gussypifolia (lantana cemara), dalam bentuk ribuan stek dan ratusan ribu biji dalam kemasan belasan karung. Tanaman ini, menurut Omerling adalah makanan khas Sapi Bali, bahkan pakan terbaik ternak Sapi Bali. Peternak sapi di TTU, khususnya di Noemuti, menyebut tanaman lantana cemara dengan sebutan Suf Molo (bunga kuning). Sedangkan bagi peternak sapi di Miomaffo dan Insana, menyebut tanaman untuk sapi ini dengan istilah 'Pankase'. Di TTS, Camplong dan Amarasi, tanaman unik ini disebut dengan istilah Haukopas.
Ternak sapi dan bibit Jatropha Gussypifolia ini diserahkan Belanda kepada para raja di Timor untuk dikembangbiakkan. Para raja kemudian memerintahkan para kepala suku dan rakyatnya untuk mengembangkan ternak sapi dan bibit Jatropha Gussypifolia. Sapi dan tanaman ini pun dikembangkan secara luas di Amarasi, Camplong dan Amfoang (Kupang), Amanatun, Amanuban dan Molo (TTS), Miomaffo, Insana dan Biboki (TTU) dan di Belu Utara dan Selatan. Akhirnya, sapi dan dagingnya menjadi bagian dan simbol dari urusan adat di Timor, seperti denda adat, mahar kawin, pesta adat dan sebagainya. Bahkan perdagangan sistem barter di pedalaman Pulau Timor, dilakukan dengan cara menukar sapi dengan kain dan benang yang dibawa oleh saudagar asal Cina dan India.
Pada tahun 1970 hingga 1982, ternak Sapi Bali di Timor memasuki masa-masa emas. Namun ketika memasuki tahun 1983, populasi ternak sapi di Timor mulai menurun drastis. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya, tanaman Jatropha Gussypifolia, yang merupakan sumber pakan terbaik Sapi Bali di Timor, terdesak oleh ekspansi tanaman gulma Cromolaena Odorata (bunga putih). Orang Timor menyebut dengan istilah Suf Muti. Ekspansi tanaman gulma ini sangat cepat, menutupi padang rumput. Padahal rumput di padang sabana adalah pakan alternatif terbanyak selain Jatropha Gussypifolia. Daun tanaman gulma ini tidak disentuh oleh ternak besar maupun ternak kecil.
Kebiasaan tebas bakar untuk membuka ladang juga penyebab lain tanaman Jatropha Gussypifolia menghilang dari hutan-hutan di Pulau Timor. Tebas bakar juga menyebabkan sumber air mengering, yang sangat dibutuhkan ternak saat musim kemarau. Selain itu, sejak tahun 1980, adanya pengembangan tanaman jambu mente besar-besaran di Pulau Timor. Dalam satu dasawarsa saja, tercatat 28.000 hektar padang sabana, yang merupakan padang penggemabalaan sapi di beberapa tempat di TTS, TTU dan Belu 'menghilang' diganti dengan tanaman jambu mente. Dan kini padang sabana juga sudah dijejali dengan tanaman jarak pagar.
"Sejak dahulu, Belanda telah melihat Pulau Timor sebagai tempat paling pas untuk mengembangkan ternak. Sedangkan Flores adalah tempat paling pas untuk mengembangkan tanaman perkebunan. Tapi sekarang tanaman perkebunan menjejali padang penggembalaan di Pulau Timor. Intervensi program ini benar-benar berdampak buruk bagi jumlah populasi ternak sapi di Pulau Timor," jelas Thomas Hartanto, salah satu saudagar hewan di Kefamenanu. Pada tahun 1970-an Hartanto sering mengirim sapi ke Pulau Jawa. "Tapi sekarang saya sudah beralih profesi sebagai kontraktor bangunan. Bisnis sapi sudah tidak cerah lagi. Dapat 50 ekor sapi dengan kualitas terbaik dalam satu bulan adalah mukjizat. Lebih baik saya dagang yang lain saja," jelas Hartanto dalam suatu kesempatan diskusi.
Hartanto juga melihat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengeluaran sapi ke Pulau Jawa. Ribuan sapi jantan unggulan dan betina produktif diantarpulaukan sejak tahun
1970. "Seleksi negatif dalam perdagangan sapi antarpulau yang berlangsung lama menyebabkan mutu genetika Sapi Bali di Timor terdegradasi. Sapi jantan paron kualitas terbaik diantarpulaukan dan tinggal sapi jantan inferior berkembang biak di padang penggembalaan. Maka jangan heran kalau dengar orang melecehkan kita. Mereka bilang sapi dari Pulau Timor seperti 'kakaknya kambing'," jelas Hartanto.
Lalu bagaimana solusinya? Perlu dipikirkan membuat program budidaya tanaman pakan untuk ternak Sapi Bali di Pulau Timor. Sekarang ada upaya dari pemerintah untuk membudidayakan tanaman king grass (Pennisetum Purpureophoides), turi (Sesbania Glandiflora) dan lamtoro (Laucaena Leucocephala), yang ditumpangkan pada ladang para petani. Tapi usaha ini tidak berjalan maksimal. Selain itu, tanaman lamtoro juga tidak tahan hama atau riskan diserang hama kutu loncat. Mungkin kita perlu membudidayakan tanaman Jatropha Gussypifolia, yang kini terancam punah. Daunnya selain paling suka dimakan sapi, kulit batangnya juga paling disukai kambing. Daunnya juga sangat menyuburkan tanah. Tumbuhnya mudah dan pintar beradaptasi dengan jenis tanah mana pun di kawasan tropis. Jika pemerintah melalui lembaga pendidikan tinggi mengembangbiakan tanaman ini, saya kira secara tidak langsung sumber pakan ini membantu mendongkrak populasi ternak sapi.
Berikutnya, perlu dipikirkan suatu cara pengembangan atau perbaikan padang rumput alam yang moderat ditinjau dari aspek teknis dan ekonomis, yakni cara kultivasi parsial. Artinya vegetasi asli padang rumput alam tetap dipertahankan, namun perlu juga disisipi tanaman pakan budidaya maupun legum yang memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan sekitar.
Selain itu, di Pulau Timor, sedikitnya terdapat 21 jenis tanaman yang tumbuh di hutan, yang bisa dijadikan sumber pakan alternatif bagi ternak sapi. Orang Timor mengidentifikasi tanaman itu antara lain busi, metani, bubuk, niko, nun me (beringin), palelo, lilfui (orang Kupang menyebut: Dilak), name, nun tani, klole, kaliandra, kabena, bafkenu, fekfeku, nuntili, nuk bai, loam, hau sisi, feub, timo dan kium. Perguruan tinggi di NTT bisa melakukan penelitian untuk mengembangkan secara besar-besaran menjadi sumber pakan alternatif bagi ternak sapi.
Para peternak sapi di NTT, lebih khusus di Timor, perlu belajar dari Provinsi Bali. Di Pulau Dewata, Kantor UPTD Peternakan menghimpun 12 pejantan sapi unggulan dari enam kabupaten se-Bali. Pada usia usia 2,5 tahun sampai masa produksinya 8 tahunan, petugas mengambil simen. Pengambilan simen atau spermanya dilakukan dua kali sepekan oleh tenaga terlatih. Sebelum diproses, simen segar dievaluasi terlebih dulu kualitasnya. Evaluasi secara makroskopis meliputi kebersihan, warna, bau dan volume. Sedangkan sisi mikroskopisnya dilihat menggunakan sperm analyzer -sperm vision dan alat penghitung konsentrasi spermatozoa (spektrofotometer) - spermacue SDM5. Dengan alat tersebut diketahui tingkat motilitas, gerakan, morfologis dan konsentrasi. Hanya simen segar yang memenuhi standar dengan angka progresive motilitas lebih dari 70 persen dan konsentrasi 1 milyar, akan diproses lebih lanjut.
Simen kemudian dikemas dalam mini strow berukuran 0,25 ml menggunakan alat pengemas khusus. Simen sapi tersebut dengan penyimpanan khusus pada suhu minus 196 bisa bertahan bertahun-tahun. Dan hanya simen yang bagus akan dijual ke peternak. Dengan begitu kelak didapat mutu genetika Sapi Bali yang bagus dan bersaing. Beberapa upaya yang digambarkan di atas, bukan tidak mungkin kelak bisa mengembalikan pamor Pulau Timor sebagai 'Gudang Ternak' Sapi di Indonesia. Semoga.
Pos Kupang, Sabtu 18 Oktober 2008

Pengusaha Jakarta Tanya Fasilitas di NTT

2008-10-13T18:26:00.000-07:00

JAKARTA, PK---Sejumlah pengusaha di Jakarta menanyakan fasilitas pendukung jika mereka ingin berinvestasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menanyakan fasilitas seperti dermaga, jalan raya dan insentif usaha. Pemerintah NTT menjamin fasilitas itu jika pengusaha ingin menanamkan modalnya di NTT.
Pertanyaan itu diajukan sejumlah pengusaha Jakarta dalam pertemuan dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, di Restaurant Pulau Dua, Jakarta, Jumat (10/10/2008) malam. Pertemuan ini digagas gubernur dan Institut Leimena, Jakarta. Gubernur didampingi beberapa pimpinan instansi lingkup Pemda NTT. Sedangkan dari Institut Leimena hadir antara lain Jakob Tobing dan beberapa pengurus. Sementara pengusaha Jakarta yang hadir antara lain Cakra Ciputra dari Grup Ciputra, Edwin Suryajaya dari grup Suryajaya, Albert Salim (putra Sudomo Salim) dan beberapa yang lain.

Para pengusaha ini menanyakan gambaran fasilitas pendukung untuk usaha berskala besar jika mereka ingin menginvestasi modalnya di NTT. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan sederhana, tetapi sangat menentukan dan mempengaruhi kelancaran investasi.
Terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Gubernur Frans Lebu Raya menjelaskan, fasilitas pendukung sebetulnya tidak terlalu jelek, seperti yang mungkin dibayangkan selama ini. "Kita di NTT punya satu kawasan industri yang kita sebut Kawasan Industri Bolok. Kawasan ini dekat dengan dermaga. Jalan ke dermaga juga cukup baik," kata Gubernur Lebu Raya meyakinkan para pengusaha itu.
Meski masih terbatas dan minim, Gubernur Lebu Raya mengajak para pengusaha untuk ringan langkah datang dan berinvestasi di NTT. Gubernur mengatakan, investasi itu ada untung dan ruginya. Mungkin ada kerugian dari sisi bisnis, tetapi juga ada untung secara sosial. "Saya mengajak siapa saja yang berkemauan baik untuk tolong bangun NTT ke depan. Kalau Ciputra bangun hotel di mana-mana, saya tunggu Ciputra bangun hotel di NTT," tantang Gubernur Lebu Raya.
Gubernur menyatakan kegembiraannya atas antusiasme para pengusaha yang hadir dalam pertemuan itu. "Malam ini kita sudah berkumpul. Ini langkah awal, dan harus ada follow up-nya. Pertemuan malam ini tidak boleh sampai di sini saja. Saya tunggu di Kupang," kata Gubernur Lebu Raya.
Dalam pertemuan itu gubernur memetakan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya NTT. Menurut gubernur, meski NTT masih tergolong miskin, tetapi sesungguhnya ada banyak potensi yang bisa digarap.
Kepada para para pengusaha itu, gubernur menegaskan, lima tahun ke depan, sektor utama yang akan dikembangkan adalah pertanian. "Dan salah satu produk unggulan sektor pertanian yang akan dikembangkan adalah jagung," tegas gubernur.
Saat ini, kata gubernur, pemerintah masih mendisain program penanaman jagung sebagai produk unggulan di NTT. Menurut gubernur, sektor pertanian menjadi sektor prioritas karena 81,83 persen penduduk NTT adalah petani. "Karena itu, industri yang dibangun harus menomorsatukan pertanian," tegasnya. (len)

Pos Kupang, Selasa 13 Oktober 2008

Mutasi, Bukan untuk Balas Jasa

2008-10-13T18:21:00.000-07:00

PEKAN lalu diberitakan di media ini dan beberapa media lokal lain di NTT tentang rencana mutasi para pejabat. Dalam konstelasi birokrasi, setelah ajang perebutan kursi kekuasaan, hal ihwal mengenai mutasi pejabat menjadi wacana dominan. Di mana-mana orang membicarakan mutasi. Siapa menjabat apa, siapa yang dipakai, siapa yang tergusur.
Bagaimana pun juga mutasi adalah hal yang lumrah dan biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya. Yang bikin mutasi jadi istimewa adalah para pejabat pemerintah. Ada dua kelompok kepentingan yang biasanya bertarung. Pertama adalah kepentingan pejabat yang tergusur. Kedua, kepentingan pejabat yang ingin naik, ingin dipromosi, ingin dipakai.
Semestinya pertarungan kepentingan ini tidak perlu terjadi. Mengapa? Karena urusan kekuasaan adalah urusan politik, sementara urusan jabatan adalah urusan karier yang lebih mengandalkan kinerja.
Kekuasaan dan jabatan birokrasi adalah dua hal yang berbeda. Di Indonesia, kekuasaan dan jabatan menjadi begitu rapat bersaudara. Rapatnya dua hal ini dapat dimengerti karena hampir setiap keputusan selalu melalui mekanisme politik dan karena itu sering bersifat, bernuansa dan sarat politis.
Itu sebabnya, para pejabat pemerintah sering ikut bermain dalam ajang politik praktis dengan mendukung seorang calon kepala daerah. Harapannya jelas, semoga calon dukungannya menang pemilihan, jabatannya tetapi langgeng atau sekurang-kurangnya dipromosi.
Padahal, undang-undang telah melarang keras para pegawai pemerintah dan para pejabat birokrasi terlibat politik praktis. Para PNS dilarang mendukung seorang calon dalam pentas politik perebutan kekuasaan. Karena itu juga harus diterima sebagai sesuatu yang masuk akal juga kalau pejabat yang tidak mendukung calon yang memenangkan pertarungan akan tergusur, tidak dipakai, bahkan dinon-jobkan.
Saat ini di lingkup Pemprop NTT, banyak pejabat mulai dari eselon II hingga III tidak tenang. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Gelisah, resah memikirkan posisi masing-masing. Banyak yang mulai mengkalkulasi, menghitung jasa-jasanya. Banyak yang mulai bergerilya, cari muka, merapat ke sentral kekuasaan.
Sementara pejabat yang jagonya kalah mulai mengkampanyekan isu ini dan itu. Macam-macam isinya. Keluarga, suku, agama, kedekatan adalah tema isu yang selalu dimainkan.
Sejatinya birokrasi terpisah secara tegas dari politik. Pejabat pemerintah, para pegawai pemerintah mestinya tidak bergantung pada siapa yang menjadi kepala pemerintahan, siapa yang sedang berkuasa. Semua pejabat telah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing (Tupoksi).
Para pejabat, para PNS ibarat mur kecil dalam keseluruhan kendaraan birokrasi. Pengemudinya adalah pejabat yang memenangkan pertarungan politik. Mestinya, dalam konstelasi pemerintahan yang sehat, kepala pemerintah dan para pejabat birokrasi bersinsergi membangun satu kekuatan. Sinergi yang baik hanya mensyaratkan relasi yang harmonis, kerja sama yang kompak dan dukungan yang solid.
Karena itu terkait dengan mutasi di lingkup Pemprop NTT, kita harapkan agar duet Frans-Esthon menomorsatukan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan seluruh rakyat NTT, bukan kepentingan satu dua pejabat yang mengaku-ngaku telah berjasa menghantar Frans-Esthon ke kursi kekuasaan.
Kita yakin Frans-Esthon dengan mottonya Anggur Merah (anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) tetap menomorsatukan kepentingan yang jauh lebih besar. Wujudnya adalah memilih para pejabat pemerintahan yang menggerakkan roda organisasi melalui suatu mekanisme terukur semisal fit and proper test. Tegasnya, mutasi bukan ajang dan momentum balas jasa. Pejabat yang dipilih juga diberi target yang jelas. Jika gagal memenuhi target, jangan sungkan-sungkan memberhentikannya.
Kepada para pejabat juga perlu kita ingatkan jangan sekali-kali terlibat dalam urusan politik praktis dengan mendukung ini dan itu. Sebab, calon yang terpilih adalah juga manusia dengan kelemahan dagingnya. Dia bisa menggusur siapa saja yang tidak sehaluan dengannya, menjadi musuhnya dalam pentas pertarungan pilkada. Sikap yang paling bijak adalah tetap bekerja memperlihatkan kinerja, etos dan spririt yang membanggakan. *

Pos Kupang, Selasa 13 Oktober 2008

Politik dan Janji

2008-10-04T08:41:00.000-07:00

Oleh Dr. Paul Budi Kleden, SVD

Staf Pengajar STFK Ledalero, Maumere-Flores

POLITIK dan janji, dua hal yang berkaitan erat. Tanggapan dan pemahaman orang atas relasi keduanya ternyata sangat tergantung pada situasi dan kepentingan politis. Hal ini menjadi nyata secara khusus ketika kita sedang berhadapan dengan momentum pemilihan umum, entah legislatif ataupun eksekutif. Banyak paket calon gubernur dan wakil gubernur yang menjual janji di mana-mana dan pada berbagai kesempatan. Para caleg yang namanya sudah terdaftar pada daftar calon sementara mulai masuk keluar rumah dan kampung untuk memperkenalkan diri sembari memberi janji. Janjinya bisa macam-macam, mulai dari kemudahan bagi seseorang untuk lulus dalam tes PNS sampai membangun jalan dan memasang jaringan air. Ada yang berjanji memperjuangkan pemekaran wilayah atau menyediakan pendidikan gratis.

Namun ada pula calon bupati dan wakil bupati yang tampil pada kesempatan kampanye dengan pernyataan: "Kami tidak membuat janji." Pernyataan seperti ini memang terdengar tampan untuk menangkal pendapat, bahwa para politisi rajin mengobral janji. Ungkapan ini dipandang perlu di tengah satu situasi, tatkala tidak sedikit orang menulis dan mengangkat suara mengingatkan para warga untuk tidak memilih politisi yang membuat janji. Para politisi dinilai sebagai pembuat janji yang tidak patut dipercaya. Janji politik identik dengan kebohongan. Maka, untuk meyakinkan para pemilih akan kejujuran sebagai satu bukti keluhuran akhlaknya, sang politisi memilih untuk tidak menjanjikan apa-apa. Benarkah demikian?

Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan para politisi di atas, sesungguhnya pernyataan mereka adalah serangkaian janji. Pernyataan 'tidak membuat janji', adalah rumusan lain dari sebuah janji bahwa orang akan bekerja secara sungguh-sungguh. Kalimat yang menyusul, entah secara implisit atau eksplisit setelah pernyaatan: "Kami tidak membuat janji", adalah: "Kami adalah pekerja keras dan akan terus bekerja keras. Kami tidak akan mengecewakan rakyat." "Kami tidak membuat janji" identis dengan pernyataan: "Kami tidak akan mengingkari janji." Acuannya? Pada para pemimpin politis lain yang dipandang telah mengecewakan rakyat dengan mengkhianati janjinya sendiri. "Mereka itu suka mengingkari janji dan telah membuat kamu kecewa. Kami tidak seperti mereka. Mereka tidak bisa dipercaya. Maka pilihlah kami." Jelas, ini adalah sebuah janji.

Pada hakikatnya, politik tanpa janji adalah politik yang buruk. Politik tanpa janji akan terperosok menjadi sebuah pragmatisme, yang tidak memiliki pandangan jauh dan hanya berkutat dengan apa yang ada di depan batang hidung. Pragmatisme membenarkan sebuah praktik politik tanpa moral.

Bukan hanya itu. Politik tanpa janji sebenarnya tidak patut disebut sebagai politik. Ada beberapa alasan untuk menggarisbawahi hal di atas. Pertama, tanpa janji tidak akan ada visi. Tanpa visi orang tidak memiliki arah dalam berlangkah. Visi adalah janji yang disampaikan seorang calon pemimpin kepada para warga berkaitan dengan kondisi ideal yang menjadi sasaran akhir kepemimpinannya. Apa hakikat sebuah visi, kalau bukan sebuah janji? Dengan menyampaikan visi, seorang calon pemimpin menunjukkan sasaran yang hendak dicapai apabila orang memilih dirinya. Politik dibutuhkan karena orang menghendaki perubahan. Dan perubahan tanpa visi dan janji adalah sebuah perjalanan dalam kebutaan dan kekelaman.

Kedua, tanpa membuat janji, seorang pemimpin tidak akan dapat dinilai secara pribadi. Setiap penilaian membutuhkan rujukan. Ke mana rujukan harus dicari dalam sebuah penilaian pribadi kalau bukan pada janji sang pemimpin sendiri? Tanpa janji seorang pemimpin akan menjadi sewenang-wenang, karena dia tidak dapat diikat pada satu norma. Kalau demikian, janji adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Seorang diktatur memang tidak perlu berjanji kepada siapa pun, sebab dia memang tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa juga. Karena alasan ini, maka di dalam sebuah demokrasi, sumpah jabatan disebut juga sebagai janji.

Memperhatikan pertimbangan di atas, maka janji politik adalah hal yang niscaya dalam sebuah demokrasi. Malah dapat dikatakan, seorang pemimpin tanpa janji sama buruknya dengan seorang pemimpin yang kemudian mengingkari janji. Kekecewaan karena pengingkaran janji dapat membuat orang meragukan demokrasi sebagai mekanisme yang tepat bagi pemilihan pemimpin. Dan tanpa janji, proses demokrasi yang sesungguhnya tidak pernah dimulai, dan jika tidak pernah dimulai, maka proses tidak ada pula tidak pernah dapat dikoreksi. Ingkar janji membuat orang kecewa dengan demokrasi, tanpa janji orang membawa demokrasi ke jurang otoritarianisme.

Jika memang janji adalah bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses politik yang demokratis, maka yang menjadi pertanyaan adalah janji manakah itu? Pertanyaan ini penting, sebab ternyata tidak semua janji politik membawa kemajuan bagi demokrasi. Soalnya bukan ada atau tidaknya janji, melainkan kualitas janji.

Hemat saya, ada beberapa kriteria yang dapat disebutkan berkaitan kadar demokratis dari sebuah janji politik. Pertama, keberakaran dalam realitas. Janji politik sejatinya bertolak dari pengenalan dan penguasaan yang baik akan situasi sekarang. Janji adalah sebuah cita-cita ideal, namun yang ideal tidak haruslah menjadi lawan dari yang real. Semakin intensif seseorang mengenal dan menguasai situasi masyarakat yang real, maka semakin meyakinkan pula janji yang disampaikannya. Janji politik yang tidak bertolak dari realitas akan terdengar sebagai mimpi murahan, dan mimpi murahan tidak memiliki daya transformatif.

Relasi dengan realitas sekarang merupakan satu keniscayaan dalam janji politik, sebab politik tidak berurusan dengan apa yang turun dari langit ke bumi, melainkan bergumul dengan masalah bagaimana menumbuhkan bumi menuju langit. Visi yang dilukiskan di dalam sebuah janji politik merupakan sebuah proyeksi, yakni apa yang dilemparkan dari sini ke masa depan. Hal ini berbeda dari sebuah prolepsis, yakni masa depan yang memancarkan dirinya ke tengah situasi sekarang bagai mentari pagi yang memantulkan berkas-berkas sinarnya di cakrawala.

Pengenalan dan penguasaan akan realitas masyarakat meliputi beberapa aspek. Pertama adalah aspek permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan dapat berupa kondisi alam, situasi masyarakat atau perkembangan sistem politik dan ekonomi yang sedang terjadi. Kondisi geografis tertentu misalnya hanya memungkinkan tanaman pertanian atau perdagangan jenis tertentu. Situasi masyarakat yang dikondisikan oleh adat kebudayaan dan pendidikan yang diperoleh membatasi bidang yang dapat dijadikan unggulan. Sementara sistem politik dan ekonomi yang ditentukan oleh pusat-pusat kekuasaan global mempersempit ruang bagi inisiatif-inisiatif lokal. Sebuah janji politik akan dapat dipercaya kalau mempertimbangkan berbagai situasi ini.

Aspek kedua adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki satu masyarakat yang hidup di satu wilayah. Kondisi geografis yang hingga kini diukur berdasarkan orientasi pada pusat-pusat ekonomi dan politik tertentu, dapat dialiharahkan sehingga dapat menjadi atau menciptakan satu pusat baru yang menjanjikan peluang-peluang perkembangan baru pula. Perubahan pola baca letak geografis ini telah menjadikan China sebuah pusat perekonomian dunia yang sekurang-kurangnya dapat bersaing dengan Amerika dan Eropa. Situasi pendidikan dan kebudayaan masyarakat dapat menjadi sebuah kekuatan besar untuk perkembangan ekonomi dan politik seandainya pengalaman dan pengetahuan masyarakat diangkat untuk menjadi rujukan dalam berpolitik, dan rasa percaya diri masyarakat ditingkatkan sehingga mereka dapat menentukan sendiri selera makan dan pakaiannya sendiri tanpa didikte oleh program pemerintah dan dominasi media massa. Sebuah janji politik akan sanggup menggalang kekuatan masyarakat apabila dia menyingkapkan potensi yang mereka.

Janji politik yang bertolak dari pengenalan dan pengetahuan yang baik situasi aktual dari masyarakat akan sanggup menjadi basis buah program politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Janji seperti ini realistis serentak menantang, realistis, sebab dia mencerminkan situasi real satu masyarakat pada tempat dan dalam waktu tertentu. Janji seperti ini bukan sebuah candu bagi masyarakat. Tetapi janji ini juga menantang, karena dia menunjukkan apa yang sebenarnya dapat diwujudkan apabila para warga bersungguh-sungguh. Dia membuka mata warga untuk melihat potensi, yang akan tinggal sebagai kemungkinan, apabila tidak pernah diolah dengan ketelatenan yang dipandu oleh pemikiran yang kritis.

Kriteria kedua adalah pelibatan warga. Sebuah janji politik bernilai demokratis, apabila dia menunjukkan peran para warga dan sang pemimpin itu sendiri. Demokrasi memerlukan pemimpin, namun pemimpin yang demokratis tidak menjadikan dirinya satu-satunya penentu kondisi masyarakat. Yang berjanji adalah seorang pemimpin, namun dia bukan tukang sulap dalam sebuah demokrasi. Model pemimpin sebagai tukang sulap sebenarnya merendahkan derajat warga sebagai pemilik kedaulatan. Di dalam janjinya mesti menjadi jelas partisipasi warga masyarakat.

Partisipasi rakyat bisa dilihat baik dalam rangka proses pengambil keputusan publik, pelaksanaan dan kontrol atas pelaksanaan maupun penikmatan hasil keputusan publik. Politik bukan hanya soal pendistribusian proyek dan pemerataan pembangunan. Lebih dari itu, politik mesti mengarah kepada pelibatan warga dalam memikirkan apa yang hendak dilaksanakan dalam kehidupan bersama. Sebab itu, janji politik yang demokratis bukan terutama soal rencana membangun rumah sakit, dermaga atau perguruan tinggi, melainkan satu proses demokratis yang memberikan ruang lebih luas dan kesempatan lebih banyak kepada para warga untuk mengartikulasikan kepentingannya. Semakin luas peluang partisipasi warga yang diungkapkan dalam sebuah janji politik, semakin tinggi pula kadar demokratis dari janji tersebut.

Yang dapat disebut sebagai kriteria ketiga dari sebuah janji politik yang demokratis adalah kaitannya dengan pembuat janji. Sebuah janji yang demokratis memperhitungkan dan menghargai warga masyarakat sebagai subyek yang mempunyai nurani dan pikiran. Dengan nurani dan pikiran tersebut warga sanggup mengukur korelasi antara pribadi politisi dengan janji yang dibuatnya. Tentu saja di dalam demokrasi tidak boleh ada terlampau banyak regulasi yang membatasi partisipasi seseorang untuk memperebutkan kekuasaan. Namun kualitas diri orang yang menampilkan diri atau ditampilkan dalam ajang perebutan kekuasaan menunjukkan tingkat penghargaan terhadap warga satu masyarakat. Menampilkan seorang pencuri untuk ikut dalam ajang perebutan kekuasaan dapat dibaca sebagai ungkapan pandangan yang merendahkan masyarakat. Masyarakat dipandang bodoh sehingga mudah diarahkan untuk apa saja, termasuk memilih pemimpin yang sangat patut diragukan kualitas dan kredibilitasnya.

Demikian pula, seorang politisi yang dikenal luas sebagai koruptor, namun berani tampil dan membuat janji politik untuk memberantas korupsi secara tuntas, sebenarnya sedang merendahkan masyarakat calon pemilih.

Bobot sebuah janji politik tidak terlepas dari kualitas demokratis yang dimiliki dan pernah ditunjukkan pembuat janji itu. Jika orang tersebut telah membuktikan diri sebagai pribadi yang memang setia pada janjinya, maka janji politisnya memang patut mendapat dipercaya. Seorang yang suka dan gampang mengingkari janji, memang tidak pantas dipercaya.
Politik memang tidak pernah bebas dari janji. Dan para politisi selalu membuat janji, diakui atau tidak. Menjadi tanggung jawab warga adalah menilai janji tersebut. *

Pos Kupang, Sabtu 4 Oktober 2008

Tenun Ikat, Aset Budaya NTT Bernilai Ekonomis

2008-10-04T08:35:00.000-07:00

Oleh Alfred Dama

SUATU hari di bulan Maret 2008. Dalam sebuah acara di Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, berkumpul ratusan warga desa setempat. Warga dari beberapa tetangga di Kecamatan Bola dan sekitarnya juga hadir. Sekelompok anak muda, pria dan wanita, juga tampak. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok menyaksikan kampanye salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2008-2013.

Yang menarik, meskipun Desa Ipir berada jauh dan terpencil dari Maumere, Ibu kota Kabupaten Sikka, jarak itu tidak mengurangi niat anak muda di desa ini untuk tampil modis dan dendi. Para remaja datang mengenakan jelana jeans berbaju keluaran dan model terbaru dari toko. Gaya mereka pun mengikuti tren yang sedang berkembang. Sementara itu pada kelompok lainnya, sekelompok wanita juga datang ke tempat itu. Mereka hanya mengenakan kain sarung.

Sekilas tampak kuat perbedaan penampilan antara yang kelompok orangtua dan anak muda. Anak muda memilih pakaian-pakaian jadi yang modis, sementara orangtua masih mempertahankan tradisi dengan busana tradisional daerah setempat. Meski tampak sepele, ini sekaligus menunjukkan pergeseran budaya, dari budaya tradisional ke budaya modern dalam urusan memakai pakaian.

Pemandangan di Desa Ipir sebenarnya juga terjadi desa-desa lain di NTT. Para pemuda dan gadis desa zaman sekarang sudah mulai enggan mengenakan kain tenun ikat. Mereka lebih memilih busana jadi buatan pabrik dari bahan dan model yang trendi. Bila ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin suatu saat tidak ada lagi yang mencintai dan karena itu mengenakan pakaian berbahan dasar tenun ikat.

Di tengah-tengah serbuan pakaian jadi buatan pabrik ke NTT, tenun ikat sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Bahkan, perancang busana kenamaan, Ramli, pernah memamerkan busana rancangannya berbahan tenun ikat NTT dalam acara peragaan busana di Jakarta dengan melibatkan para peragawati dan peragawan kenamaan di Jakarta. Jelas, tenun ikat juga bisa dijadikan tren mode busana di tingkat nasional. Hanya saja, menurut Ramli, bahan tenun ikat NTT, perlu diperhalus lagi.

Di dunia internasional, tenun ikat NTT khususnya para penenun tradisional dari Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara pernah meraih Penghargaan Pangeran Claus (Prince Claus Award) dari Pemerintah Belanda tahun 2004.

Di tingkat propinsi, warga NTT mesti berterima kasih kepada Herman Musakabe. Adalah Musakabe, yang ketika menjadi Gubernur NTT, menjadikan tenun ikat pakaian seragam para PNS. Gebrakan Musakabe ini terus bertahan hingga sekarang. Hasilnya, tenun ikat melambung pasarnya. Ibu-ibu di desa-desa menjadikan tenun ikat lebih dari sekadar keterampilan. Tenun ikat meningkat menjadi home industry.

Seperti diungkapkan penulis buku Pesona Tenun Flobamora, Erny Tallo, masing-masing daerah di NTT memiliki motif dan teknik menenun sendiri-sendiri. Teknik menenun itu bisa digolongkan ke dalam tiga cara, yaitu tenun ikat, tenun buna, dan tenun lotis. Ketiga teknik yang diwariskan secara turun-temurun ini menghasilkan jenis kain yang berbeda-beda dengan beragam motif, sesuai dengan yang berkembang di daerah asalnya.

Sayang, potensi budaya tenun ikat ini berangsur hilang. Lihat saja di desa-desa dan kampung-kampung kita. Jarang terlihat anak muda tekun menenun. Yang sibuk menenun adalah generasi senja, sementara yang muda-muda tak terlihat menenun. Mereka lebih sibuk dengan HP di tangan, ber-SMS ria, tertawa dan senyum sendiri di depan HP.

Kita butuh terobosan. Kita butuh langkah berani, terutama dari pemerintah, bagaimana menunjukkan kepada anak muda sekarang bahwa tenun ikat punya nilai ekonomis tinggi. Bagaimana caranya? Herman Musakabe sudah membuka jalan dan menetapkan hari Kamis setiap minggu menjadi hari tenun ikat untuk PNS. Sekarang era otonomi daerah. Mestinya para kepala daerah lebih leluasa mengatur ihwal pemerintahan, termasuk dalam urusan pakaian seragam. Kalau Herman Musakabe sudah berhasil dengan PNS pada hari Kamis, mengapa tidak ada kepala daerah yang mewajibkan anak sekolah mengenakan seragam tenun ikat?

Tak sulit membayangkan berapa rupiah yang dapat dituai para pengrajin tenun ikat jika saja para PNS dan anak sekolah di seluruh NTT sekali seminggu mengenakan motif tenun ikat sebagai seragam. Mari kita menghitung. Saat ini jumlah PNS di NTT sekitar 22 ribu orang. Jumlah ini belum termasuk karyawan honorer, bank dan lembaga keuangan non bank yang juga wajib mengenakan busana motif daerah NTT. Lalu, jumlah anak sekolah, dari TK hingga SLTA 250 ribu. Andaikata satu lembar kain tenun ikat harganya Rp 350 ribu, berapa duit yang dibelanjakan untuk tenun ikat? Puluhan miliar rupiah duit akan masuk ke rumah-rumah pengrajin di desa-desa dan kampung-kampung.

Bila saja pemerintah juga mencoba menambah frekuensi pemakaian motif tenun ikat dari satu hari menjadi dua hari seminggu, maka dana yang mengalir ke desa dan kampung itu menjadi berlipat-lipat. Dan, itu adalah dana riil, bukan dana proyek ini dan itu yang kadang-kadang cuma telihat plang nama proyek sementara hasil proyeknya suram-suram.

Sesama warga dari Jawa begitu fanatik dengan batik. Banyak dari kita juga telah jatuh cinta dengan batik. Sah-sah saja. Tetapi mengapa orientasi kita selalu ke luar, seolah-olah yang dari luar lebih baik dari yang ada pada kita? Mengapa yang ada pada kita cenderung kita posisikan sebagai nomor dua, kurang tren, kurang populer? Mengapa kita begitu bergairah menomorsatukan produk luar, begitu bersemangat mempopulerkan buatan luar?

Kita punya tenun ikat yang sangat unik. Setiap daerah di NTT bahkan mempunyai motif dan corak sendiri. Perbedaan ini menjadikan tenun ikat kita semakin menarik. Pesona motif dan ragam hias diciptakan melalui perenungan dan konsentrasi tinggi, mengandung nilai filosofis yang diperuntukkan bagi hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya.

Saatnya kita harus mengalihkan tenun ikat dari sekadar kerajinan individu kepada industri. Batik maju dan menembus pasar dunia karena menjadi industri. Batik telah identik dengan Jawa. Jika harus bermimpi, maka mimpi paling indah kita saat ini adalah tenun ikat NTT punya hak cipta dan punya merk dagang sendiri. *

Pos Kupang, Sabtu 4 Oktober 2008

Kita Tidak Butuh 'Niat Akan'

2008-09-24T08:44:00.000-07:00

"SUMBA, Pulau Mandiri Energi." Begitu salah satu judul berita harian ini edisi Rabu (23/9/2008). Kita benar-benar terhibur dengan judul berita seperti ini. Harapan kita jelas. Di tengah krisis energi global sekarang ini, alternatif lain menjadi penting.

Tetapi kita juga perlu kritis dan mawas diri, sehingga tidak terbuai begitu saja. Apakah berita-berita seperti ini cuma hiburan, sebatas membuat hati kita tenang, ataukah memang benar-benar menyata dalam praksis?

Soalnya, sudah terlampau sering kita dihibur dengan kata-kata, dengan janji-janji manis. Banyak sudah perusahaan-perusahaan datang dan menebar janji. Banyak pemodal datang menebar pesona. Setelah itu, mereka pergi dan tidak kembali lagi.

Kita punya banyak contoh untuk itu. Ketika tanaman jarak disebut-sebut sebagai salah satu bahan bakar pengganti minyak bumi, warga digerakkan untuk menanam jarak. Di mana-mana jarak jadi bahan perbincangan. Dari rakyat kecil sampai pengusaha. Dari pegawai kecil hingga pengambil kebijakan.

Tetapi apa lacur? Setelah ditanam dan memberi hasil, warga kecewa karena tidak tahu mau diapakan biji-biji jarak. Mau jual? Harganya tidak ada. Cuma Rp 500,00/kg seperti yang terjadi di Kabupaten Alor. Tidak ada nilai ekonomisnya. Janji-janji yang ditebar sebelumnya tinggal janji.

Dulu di kawasan Mbay, ada pengusaha datang dan ingin membangun tambak garam. Sampai sekarang keinginan itu tinggal keinginan.

Sumba juga pernah direncanakan menjadi pusat hewan, pusat ubi kayu dan pusat- pusat yang lain. Tetapi sekali lagi, semua masih sebatas rencana dan janji.

Musim sekarang adalah musim tebar janji. Banyak pengusaha yang punya intensi khusus datang merendah di hadapan rakyat menarik simpati mereka dengan menebar janji-janji manis. Akan bangun ini, akan bangun itu. Akan beri ini, akan beri itu.

Dan, sudah lama kita dihibur dengan 'niat akan'. Tetapi sampai kapan? Karena itulah kita perlu kritis dan tidak boleh terbuai.

Membaca berita tentang rencana menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi membangkitkan seribu harapan. Betapa tidak. Kalau jadi, maka Sumba menjadi pulau mandiri energi pertama di Indonesia. Seluruh energi listrik di Sumba sepenuhnya akan dikerahkan oleh angin, air, matahari dan juga dari tumbuh-tumbuhan.

Luar biasa! Tetapi kapan? Apakah bisa? Atau cuma mimpi? Cuma omong bikin mulut enak? Kalau kata-kata ini dilontarkan General Manager PLN Kantor Wilayah NTT, Amir Rosyidin, maka kita boleh berharap.

Sudah pasti Amir Rosyidin lebih tahu dan paham, bagaimana kondisi energi listrik di daerah ini, juga di republik ini. Di mana-mana PLN sempoyongan menghadapi tuntutan kebutuhan yang terus meningkat dan di sisi lain semakin mahalnya harga bahan bakar minyak. Pemadaman bergilir sudah menjadi lazim di daerah ini. Warga sudah terbiasa dengan pemadaman yang terkadang mengagetkan.

Meski begitu, kita berharap Amir Rosyidin tidak menambah panjang daftar proyek atau 'niat akan' di daerah ini. Yang sudah berniat membangun 'PT Akan', biarlah mereka itu hilang ditelan waktu. Jangan lagi ditiru dan diulang kembali. Rakyat sudah sakit hati.

Kalau PLN ingin menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi, wujudkan niat itu melalui rencana aksi. Kita perlu dukung rencana itu kalau memang serius. Bicarakan dengan masyarakat, dengan pemerintah di Sumba. Diskusikan langkah apa yang harus dilakukan. Seperti apakan porsi perhatian pemerintah. Bagaimana wujud dukungan rakyat. Semuanya perlu dibicarakan bersama.

Jika rencana itu benar-benar mau direalisasikan, kita yakin rakyat akan dengan penuh semangat mendukungnya. Yakinlah, bahwa untuk kepentingan dan kebutuhan mereka, rakyat akan mendukung setiap terobosan yang dilakukan.

PLN bisa membalikkan keraguan, apatisme dan juga pesimisme yang selama ini ada di hati rakyat. Menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi berarti PLN telah mampu membuktikan bahwa lembaga ini tidak seperti yang lain, yang cuma bisa menebar janji, dan karena itu lebih tampil sebagai 'PT Akan'. Dan, kita tidak lagi butuh 'PT Akan' yang cuma menebar 'niat akan' atau 'proyek akan'.

Mudah-mudahan, PLN benar-benar mewujudkan rencana besarnya menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi pertama di Indonesia. *

Salam Pos Kupang edisi Kamis 25 September 2008

Anggaran Pro Poor, Masih Jauuuhh.....

2008-09-15T18:17:00.000-07:00

Anggaran Pro Poor, Masih Jauuuhh.....

Oleh Tony Kleden

UNTUK waktu yang lama, anggaran publik selalu jadi soal, tidak terkecuali propinsi dan kabupaten/kota di daerah ini. Saban tahun dana DAU dan DAK berikut dana- dana stimulan lain digelontorkan dari mana-mana masuk ke daerah ini. Itu belum termasuk dana-dana dari donatur-donatur yang disalurkan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Untuk Propinsi NTT (termasuk kabupaten/kota) tahun 2008 ini mengalir dana senilai Rp 10.704.315.917.000 (sepuluh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Dana itu masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat dengan sumber dana APBN. Jumlah ini mengalami kenaikan 20,88 persen dari nilai DIPA tahun 2007 yaitu Rp 9.205.700.000.000 (sembilan triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus juta rupiah)

Total nilai tersebut merupakan akumulasi DIPA untuk instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah sebanyak 206 DIPA senilai Rp 2.983.185.171.000, DIPA tugas pembantuan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di propinsi/kabupaten/kota berjumlah 263 dengan nilai Rp 435.814.261.000 dan DIPA dekonsentrasi untuk SKPD propinsi berjumlah 59 DIPA dengan nilai Rp 699.994.322.000. Sisanya adalah DIPA dana alokasi umum (DAU) Rp 5.576.348.163.000 dan DIPA dana alokasi khusus (DAK) Rp 1.008.974.000.000.

NTT juga dihujani dana pihak ketiga yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Terdapat 221 LSM lokal (tercatat di Sekretariat Bersama Bappeda NTT) dan beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkiprah di wilayah NTT. Tahun 2007 saja, sejak Januari hingga September, diketahui bahwa jumlah dana bantuan luar negeri yang dikucurkan untuk masyarakat NTT yang dikelola LSM-LSM mencapai Rp 139.478.387.205. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, kelautan, kesehatan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mencengangkan menyimak angka-angka ini. Bayangannya, dengan dana senilai itu batu juga bisa jadi lumut di daerah-daerah yang kekurangan air seperti di Kota Kupang. Anak-anak sekolah tidak perlu berhimpit-himpit seperti karung raskin di gudang ketika mesti mendengar pelajaran di kelas di hampir semua kabupaten.

Sayang, bayangan itu adalah bayangan bodoh. Nyatanya, urusan dana tidak satu garis lurus dengan bayangan itu. Tetapi, satu hal jelas dan nyata, yakni bahwa perbaikan nasib, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti 'si punguk merindukan bulan'. Beras raskin datang dan datang terus. Makin hari makin banyak orang yang mengaku miskin. Saat menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) telah menjadi salah satu musim paling menyenangkan di daerah ini.

Sementara di sisi lain, seorang pejabat bisa melakukan perjalanan dinas melebihi hitungan hari dalam sebulan. Satu bulan bisa melakukan perjalanan dinas 45 hari. Ada juga yang bahkan pada saat yang sama berada di dua daerah berbeda untuk perjalanan dinas.

Gambaran faktual seperti ini sekaligus menunjukkan bahwa makin hari makin jauh jarak kesejahteraan antara mayoritas warga dengan segelintir orang yang mengaku abdi rakyat. Dana-dana yang datang bagai air bah, karena itu, perlu juga dipertanyakan seperti apa maslahatnya untuk rakyat.

Sebuah studi dan penelitian menarik dilakukan oleh Yayasan Aksi Cinta Kehidupan, Maumere bekerja sama dengan Yayasan TIFA Jakarta. Studi itu mengambil fokus pada anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Sikka. Apakah anggaran dua sektor yang selalu jadi primadona kampanye para calon kepala daerah di seluruh pelosok negeri ini telah bertindih tepat dengan kebutuhan rakyat Sikka? Apakah derajat kesehatan warga Sikka semakin terdongkrak naik sebagai hasil langsung dari adanya dana-dana itu? Apakah mutu pendidikan anak-anak Sikka semakin meroket? Apakah guru-guru di pelosok-pelosok Sikka semakin enteng menjejak langkah?

Hasil penelitian yang diseminarkan di Hotel Benggoan 3, Maumere Jumat (5/9/2008) pekan lalu, itu mengungkapkan apa sebaliknya. Satu saja kesimpulan kuat yang dapat ditarik dari seminar itu, yakni bahwa anggaran pemerintah belum pro rakyat, belum pro poor. Pemerintah lebih banyak menganggarkan dana untuk kepentingan yang tidak memihak masyarakat. Anggaran bukan diperuntukan mengikuti kegiatan atau kebutuhan masyarakat, namun sebaliknya kebutuhan atau kegiatan pembangunan itu yang harus disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Anggaran di dua sektor ini lebih banyak dihabiskan untuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja keperluan kantor dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan rakyat jauh lebih besar.

Pada tahun 2007, misalnya, alokasi anggaran yang langsung berhubungan dengan urusan pendidikan sangat rendahm hanya 5,26 persen. Sedangkan pada tahun 2008 naik sedikit saja, cuma menjadi 6,04 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemkab Sikka belum maksimal memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan hak warga atas pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan disorientasi arah penenuhan hak atas pendidikan yagn mengarah kepada ketimpangan akses layanan pendidikan di Sikka.

Hal lain yang juga telah berlaku jamak adalah belanja untuk pegawai yang selalu ada di setiap jenis program dan kegiatan pendidikan. Setiap program yang menyentuh langsung dengan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan masih terselip belanja pegawai, seperti honor PNS dalam kepanitiaan atau kegiatan. Ambil contoh kepanitiaan pelaksanaan UAS/UAN. Pada kegiatan ini selalu dialokasikan anggaran untuk pegawai, padahal mereka digaji untuk urusan seperti itu.

Sikka adalah locus penelitian. Tetapi dari pengalaman, apa yang terbaca di Sikka adalah soal yang sama dengan di kabupaten lain. Dan, itu tak lain berarti bahwa anggaran untuk pro poor memang masih jauh dari harapan.

Pos Kupang, Senin 15 September 2008

Kita Selalu Gagal Kelola Fasilitas Publik

2008-09-13T08:24:00.000-07:00

PEKAN lalu, harian ini beberapa kali memberitakan ihwal KMP Pulau Sabu milik Pemprop NTT. Nada dasar beritanya sama, yakni belum optimal, belum maksimal dan atau tidak beroperasinya angkutan laut itu.

Diberitakan bahwa kapal dengan rute Teluk Gurita, Atambua-Kalabahi, Alor dan Teluk Gurita-Kiser itu tidak lagi beroperasi. Pihak pengelola mengatakan, kenyataan itu terjadi akibat ketiadaan bahan bakar minyak (BBM).

Kita tidak ingin menuduh pengelola di sini. Tetapi kita hendak menggugat optimalisasi kapal itu untuk kemaslahatan masyarakat NTT. Sesungguhnya, dengan wilayah yang luas lautan lebih luas dari luas daratan, laut semestinya menjadi andalan kita. Semboyan 'jales veva jaha mahe' (di laut kita jaya) agaknya cuma sebatas semboyan dan terus menjadi klasik dan pudar.

Kita akui bahwa sejauh ini, laut belum serius kita sentuh, belum maksimal kita garap. Orang-orang kita di pantai membelakangi laut dan menghadap ke gunung. Artinya, bagi orang kita di daerah ini laut bukan tempat ideal dan prospektif menenun benang hidup. Benang hidup hanya bisa ditenun di darat dengan mengolah tanah.

Tidak ada-apa. Tetapi mestinya, laut harus juga sudah mulai dilirik. Dengan cara apa? Sudah banyak! Pemerintah propinsi sudah sejak beberapa tahun lalu mengkampanyekan gerakan masuk laut (Gemala).

Memang Gemala belum banyak geliatnya. Tetapi sebagai wacana, dia sudah mulai ramai. Kita harapkan dari wacana itu kemudian lahir langkah-langkah nyata bagaimana menggarap laut.

Tetapi untuk kita di NTT, laut tidak cuma menyediakan potensi yang layak digarap. Laut juga menjadi pemisah sekaligus penghubung antar-pulau di daerah ini.

Nah, sebagai satu kesatuan yang telah lama mengikat diri dalam satu teritori, yakni Propinsi NTT, niscaya jembatan penghubung antar-kita harus benar-benar baik dan kondusif. Sudah 20-an tahun PT ASDP menyediakan sejumlah kapal feri melayari pulau- pulau di daerah ini. Meski banyak keluhan, toh kita juga perlu berterima kasih atas jasa PT ASDP.

Beriringan dengan armada feri yang disiapkan PT ASDP, Pemerintah Propinsi NTT juga menyediakan layanan jasa angkutan laut. KMP Pulau Sabu adalah satu kapal yang dibeli oleh Pemprop NTT dengan maksud membantu memperlancar angkutan laut. Kapal itu dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Flobamor. Setiap tahun dianggarkan dana operasional untuk kapal itu. Tidak kecil dana bantuan yang dianggarkan dalam APDB itu.

Tetapi apa lacur? Menurut warta di harian ini pekan lalu, saat ini KMP Pulau Sabu tidak beroperasi dan 'bersembunyi' di Atapupu, Belu. Mengapa? Karena tidak ada BBM.

Kita mungkin memahami alasan itu, tetapi tidak bisa memakluminya. Mengapa? Karena kapal itu disubsidi. Angkutan-angkutan yang disubsidi, lazimnya dimaksudkan untuk membantu publik. Dia tidak ada urusan dengan serba kekurangan, terutama kekurangan dana operasional. Justru kekurangan itu ditalangi melalui subsidi. Karena itu tidak benar kalau KMP Pulau Sabu tidak beroperasi karena tidak ada BBM.

Tetapi pengelolaan KMP Pulau Sabu sekaligus juga menunjukkan betapa kita selalu gagal mengelola fasilitas untuk publik. Pengalaman menjelaskan dengan lugas, hampir semua perusahaan daerah (PD) di daerah ini tidak pernah menuai sukses. Perusahaan- perusahaan itu lebih tampil sebagai 'setan penghisap' anggaran APDB.

Neraca rugi adalah laporan tahunan yang sudah lazim. Meski begitu, pemerintah terkesan lamban sekali memperbaikinya sehingga tampil menguntungkan dan memberi manfaat berganda buat rakyat.

Kembali ke KMP Pulau Sabu. Barangkali baik kalau pengelolaan keuangan kapal itu diaudit. Seperti apa manfaat kapal itu bagi rakyat NTT? Seperti apa peruntukan dana subsidi bagi operasional kapal itu digelontorkan? Entahkah telah digunakan dengan benar? Atau jangan-jangan lebih banyak masuk ke kantong oknum-oknum pemeras.

Kita tidak ingin rakyat yang sudah susah ini tambah susah lagi. Juga sangat tidak etis jika di atas penderitaan rakyat itu, segelintir oknum pemeras tega memamerkan keserakahannya. Kita harapkan pemerintah propinsi segera memikirkan bagaimana KMP Pulau Sabtu, dan juga aset-aset bergerak milik pemerintah, dimanfaatkan sebesar- besarnya demi kemaslatahan rakyat NTT.

Semboyan jales veva jaha mahe, mudah-mudahan semakin bergeliat di laut. *

Salam Pos Kupang Edisi Selasa 9 September 2008

Wartawan dan 'jurnalisme noumena'

2008-08-28T18:41:00.000-07:00

Oleh : Tony Kleden

KEKERASAN terhadap wartawan kembali berulang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kekerasan itu menimpa wartawan Harian Umum Pos Kupang, Obby Lewanmeru, yang bertugas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Obby dianiaya oleh empat preman, Minggu, 17 Februari 2008 menjelang fajar.
Sontak saja, berita itu segera menasional dan menjadi buah bibir para jurnalis di Tanah Air. Protes paling keras dan nyaring, sudah tentu, datang dari para pegiat pers, insan pers, wartawan sendiri. Para pihak yang menaruh peduli pada pers juga sama, bereaksi.
Semuanya satu nada dasar : menyesal dan mengutuk. Menyesal karena tindakan itu diperlihatkan justru ketika kebebasan pers di negeri ini mulai mengaroma. Mengutuk karena aksi itu memperlihatkan betapa masih banyak orang yang menyelesaikan soal dengan cara-cara jalanan, tidak beradab dan irasional.
Aksi itu sepatutnya disesali dan dikutuk. Tetapi, pada galibnya aksi kekerasan itu sekaligus juga memperlihatkan betapa jurnalisme investigasi di negeri ini belum ada apa-apanya, masih terpuruk, jauh dari harapan dan belum punya tempat. Sebaliknya jurnalisme yang berkembang dan terus dikembangkan adalah 'jurnalisme fenomena' yang cenderung reaktif terhadap setiap fenomena sosial yang ada, dan belum cukup pada 'jurnalisme noumena', yang berani membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dan ada di balik tirai.
Media dan para jurnalis kita (maaf) merasa sudah sangat puas jika mampu membuat para pembaca, pemirsa dan pendengar tertawa bahak-bahak, larut dalam duka nestapa para korban kekerasan. Banyak wartawan sudah bangga jika bisa melapor peristiwa on the spot -- yang belum tentu urgen dan penting untuk diketahui -- dan sanggup membuat pendengar, pemirsa dan pembaca berdecak kagum.
Dalam konteks Indonesia, sangat tangible kalau berita-berita yang dibeberkan masih lebih bersifat permukaan, datar dan belum jauh menukik ke dasar. Sangat jarang pers di negeri ini berhasil mengungkap kasus-kasus besar, membongkar misterinya, mengurai labirin masalahnya, dan mampu mempengaruhi suatu kebijakan penting dan strategis.
Banyak contoh dapat disebut betapa pers di negeri ini belum terlalu berhasil mempengaruhi para pengambil keputusan. Salah contoh yang telah klasik ialah korupsi di negeri ini. Selama tiga dasawarsa di bawah Soeharto, Indonesia morat-marit terbelenggu korupsi. Tetapi kondisi itu lebih sebatas 'katanya', 'konon.' Kasus-kasus KKN lebih sering terdengar, belum tersaji di halaman-halaman koran dan majalah. Kasus-kasus itu belum cukup kuat menarik keberanian dan membakar heroisme pers untuk mentransformasikannya ke dalam bahasa berita.
Memang, harus dipahami bahwa era Soeharto adalah era kegelapan bagi hampir semua piranti demokrasi, termasuk pers. Dijerat oleh regulasi yang mengekang, pers Indonesia terkerangkeng dalam ketakutan.
Alhasil, wartawan Indonesia adalah wartawan omong-omong, wartawan tukang kutip. Berita-berita yang tersaji, sebagai akibatnya, adalah berita omong-omong (talking news). News paper kemudian berubah rupa menjadi view paper, karena lebih banyak menyajikan persepsi, ketimbang memetakan realitas sosial. Seterusnya, fakta yang diberitakan adalah fakta yang telah terkonstruksikan, dan bukan fakta suci sebagaimana sudah terjadi.
In cassu Manggarai Barat, wartawan Pos Kupang, Obby Lewanmeru, coba mengambil jalan lain mengejawantahkan jati dirinya sebagai seorang wartawan sejati, wartawan yang punya kepekaan, yang sensitif terhadap realitas sosial yang ada di balik tirai. Dia coba mengungkap apa yang sudah menjadi agendanya dalam sebulan terakhir, yakni melacak kasus dugaan manipulasi proyek ubi aldira. Obby konsisten pada jalannya, setia pada pilihannya, tegas dalam sikapnya membongkar dugaan kasus itu. Harapannya jelas, semoga saja udang di balik itu bisa keluar.
Jalan, pilihan dan sikap yang diperlihatkan Obby semestinya menjadi proklamasi bagi kebangkitan 'jurnalisme noumena', yakni jurnalisme yang menyajikan fakta dalam dirinya sendiri, dan bukan fakta yang direproduksi atau direkonstruksikan kembali.
Di negeri dengan utang yang menggunung dan korupsi yang menggurita seperti ini, 'jurnalisme noumena' mesti perlu terus dihidupkan dan dikedepankan. Banyak kasus belum terbongkar. Banyak koruptor berwajah santo masih berkeliaran bebas. Pekerjaan 'menyenangkan orang susah dan menyusahkan orang senang' -- meminjam bahasanya wartawan Chicago yang humoris, Finley Peter Dunne -- ini mesti dilakoni setiap orang yang berani mengaku diri wartawan.
Inilah tantangan paling berat bagi panggilan wartawan di negeri ini saat ini. Panggilan wartawan adalah menulis. Setiap hari dia bergulat dengan kata. Kata menjadi persaksiannya. Bagi dia, kata adalah cerminan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kekuatan jika diasalkan dari kehidupan, pikir dan rasa. Seorang wartawan tidak punya apa pun selain kata untuk mengungkapkan isi kerohaniannya.
Kalau kata adalah persaksian seorang wartawan, maka bersama Sutardji Calzoum Bachri, setiap wartawan Indonesia boleh mendendangkan kidung ini, "Kita punya kata-kata, mereka punya tank, panser." *
Pos Kupang, Selasa 4 Maret 2008

Memoar (Alm) Uskup Darius Nggawa, SVD

2008-08-23T08:36:00.000-07:00

Oleh : Tony Kleden

ADALAH seorang tiran yang kuat kuasa. Hanya satu ihwal yang belum dikalahkannya, yaitu memberangus iman warganya.

"Katakan kepada saya, di mana saya dapat menyembunyikan Allah mereka, sehingga mereka tidak sanggup menemukan Dia," demikian tanyanya kepada tiga penasehatnya.

"Sembunyikan Allah mereka di balik bintang yang paling jauh, dan mereka tak akan sanggup menemukan Dia," kata yang satu. Yang kedua membantahnya. "Mereka akan menemukan Dia sekali kelak kalau mereka terbang ke sana," demikian alasannya. "Lebih baik sembunyikan Dia di dasar samudera," usulnya.

Yang ketiga menolaknya. "Ah tidak. Mereka akan menemukan Dia kalau mereka berenang ke sana," kata yang ketiga. "Sembunyikan Dia dalam keseharian orang-orang itu, mereka tak akan menemukan Dia," demikian nasehatnya.

Allah mau disembunyikan? Gilalah mereka yang mencoba menyembunyikan Allah. Tetapi jauh lebih gila semua mereka yang mencoba menyembunyikan diri dari Allah. Juga jauh lebih celaka mereka yang mencoba buta melihat tanda-tanda zaman, tuli mendengar bisikan suara Allah. Wajah Allah, bisikanNya menyata, menyejarah setiap hari, setiap saat dalam setiap fenomena sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Tiga puluh tahun (Alm) Mgr. Dr. Darius Wilhelmus Nggawa, SVD berziarah mencari, membaca, mendengar pengejawantahan, pemakluman diri Allah dalam tugas kegembalaannya di Keuskupan Larantuka. Tapak-tapak ziarahnya itu ditulis dalam sebuah buku berjudul Seperti Rajawali, Ziarah Pembebasan Uskup Darius W Nggawa, SVD. Buku kecil yang ditulis oleh Steph Tupeng Witin dan Eman Josef Embu ini berisikan riwayat kegembalaan Uskup Darius di Keuskupan Larantuka dalam rentang 1974 - 2004.

Sebagai seorang yang datang dari kampung Pora, Nggela, Ende, Uskup Darius sangat paham akan kehidupan umatnya di Larantuka yang tidak jauh berbeda dengan umat di kampung halamannya. Dan, dia sadar bahwa wajah umatnya adalah wajah Allah yang imanen, menyejarah dalam sejarah manusia.

Karena itu, ziarah kegembalaannya adalah ziarah mencari domba-dombanya di ladang pekerjaan mereka masing-masing, menemui mereka di rumah tangga mereka masing-masing dan menyapa mereka dengan nama mereka masing-masing. Dia mau merasakan denyut kehidupan umatnya, ingin menyaksikan pergulatan hidupnya di ladang, di sawah, juga di laut. Itu sebabnya dalam surat gembalanya tahun 1992, Uskup Darius menulis, "Kita dipanggil untuk melanjutkan karya Yesus mengusir setan dan roh jahat yang kini berbentuk pertikaian antar suku dan pribadi, dengki, balas dendam, kemiskinan, kelaparan, pemerasan, ketidakadilan, pelanggaran hak-hak, serta penindasan dan sebagainya." (halaman 30 buku ini).

Dalam menunaikan hasrat jiwanya mencari dan menemukan umatnya itu, Uskup Darius sangat sungguh-sungguh. Kesungguhan itu, bahkan bagi kebanyakan orang terkesan keras. Tetapi sejatinya, sikap seperti itu adalah opsi keberpihakannya dan juga keberpihakan gereja terhadap kebenaran. Melalui sikapnya yang seperti itu, Uskup Darius ingin mengatakan bahwa tidak baik kalau pemimpin itu suka mengurung diri dalam domus surea-nya, dalam rumah kencananya. Dia juga mengajak para pemimpin umat jangan pernah ambigu atau suka bersikap netral terhadap setiap soal yang dihadapi umatnya. Gereja mesti berpihak, bukan netral. Berpihak ke mana? Berpihak kepada kebenaran dengan melawan ketidakbenaran dan segala praktek kezaliman.

Pemimpin (umat) yang berpihak mengandaikan juga sikap toleran dan tidak imun terhadap kritikan. Pemimpin jangan suka memonopoli kebenaran, atau jangan pernah juga memposisikan diri sebagai penafsir tunggal atas kebenaran. "Kalau umat menyampaikan kritik, itu pasti ada alasannya. Kritik itu bisa, mengapa tidak? Saya biasanya diam dan dengar kalau umat menyampaikan kritik," kata Uskup Darius (halaman 26).

Dalam memimpin, Uskup Darius sangat terkenal karena konsisten dengan sikap dan pendiriannya yang teguh. Konsistensi sikap dan pendirian yang teguh adalah warisan ayahnya, Herman Yoseph Radja, seorang tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar di kampungnya. Bersama saudara-saudarinya, Uskup Darius dididik secara keras oleh ayahnya. Bahkan ketika hendak masuk ke sekolah di Ndona, ayahnya mengultimatumnya. "Kalau kau tidak lulus ujian, kau saya ikat dan taruh di tempat yang banyak semutnya," demikian Uskup Darius mengulang kata-kata ayahnya (halaman 58).

Sikap dan pendirian seperti itu nyaris mewarnai seluruh masa kegembalaannya di Larantuka. Dalam banyak soal, Uskup Darius sangat teguh pada sikapnya. Sikap seperti itu sekaligus juga menunjukkan kuatnya kepemimpinan dan kiblat keberpihakannya yang jelas. "Kepemimpinan beliau kuat, jelas, dan karena itu kurang lebih ada kepastian. Beliau terbuka mendengar, tetapi satu hal haram, ialah didikte," kata Romo Frans Amanue, Pr (halaman 92-93).

Keberpihakan itu menyata dalam beberapa contoh. Pertama, tahun 1975, Uskup Darius memrotes Pemerintah Kabupaten Flotim yang dengan paksaan memindahkan orang-orang Ongabaran ke pemukiman baru di Bugalima, Adonara Barat. Kedua, menggugat biaya pencatatan sipil perkawinan yang dinilai memeras rakyat pada tahun 1976. Ketiga, pada tahun 1991, Uskup Darius menolak SK Gubernur sehubungan dengan mutasi kepala sekolah yang diperbantukan pada Yapersuktim (Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur).

Di saat-saat akhir masa jabatannya, Uskup Darius tetap menunjukkan keberpihakan dan konsistensi sikapnya. Sebagai pemimpin gereja dan gembala umat, pastilah Uskup Darius sadar bahwa gereja harus memihak dan tidak bisa lagi menutup mata terhadap realitas sosial yang dihadapi umatnya. Melalui sikapnya itu, Uskup Darius hendak memercik api kesadaran bahwa wajah gereja mesti lebih dari sekadar gereja kultis, gereja upacara, gereja ritual-devosi yang cuma berpusat pada diri sendiri. "Kita harus memihak: memihak kebenaran dalam kasih, memihak kaum lemah yang terus menerus dikalahkan, memihak mereka yang dibungkamkan dan yang dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Pada era ketidakpastian ini, gereja perlu tampil secara meyakinkan sebagai benteng kebenaran, keadilan, cinta dan kebebasan," katanya. (halamana 11).

Buku tipis 207 halaman yang diterbitkan Penerbit Ledalero, 2008 ini memang berisikan riwayat perjalanan seorang gembala umat. Tetapi, lepas dari itu, isi buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana seorang pemimpin umat, juga pemimpin pada umumnya, mesti berdiri di tengah umatnya.

Sudah empat abad gereja, baik Katolik maupun Protestan, menanamkan pengaruhnya di daerah ini. Tetapi, umat di wilayah ini masih tetap terkungkung dalam belenggu ketidakadilan, terjerat kemiskinan, ketertinggalan dan terpinggirkan. Kebijakan publik sudah begitu banyak ditelurkan, tetapi nasib warga dan umat belum banyak berubah. Apa yang salah?

David Hollenbach mengusulkan tiga prinsip kebijakan publik yang bisa membantu. Pertama, kebutuhan orang-orang miskin mendapat prioritas lebih tinggi ketimbang keinginan-keinginan mereka yang kaya. Kedua, pembebasan orang-orang yang didominasi mendapat prioritas lebih daripada kebebasan orang yang kuat kuasa. Ketiga, partisipasi kelompok minoritas mendapat prioritas daripada pelanggengan suatu orde yang mengabaikan mereka.

Herman Yoseph Radja dan Maria Rae memberi nama 'Nggawa' kepada anak mereka yang menjadi gembala umat di Larantuka. Dalam bahasa Lio, 'nggawa' berarti terbang melayang di ketinggian seperti burung rajawali. Selama 79 tahun Uskup Darius terbang tinggi seperti rajawali, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan merebahkan diri dalam pangkuan bumi. *
Pos Kupang, Minggu 24 Agustus 2008

Minta Addendum, Ekspresi Monopoli

2008-08-23T05:55:00.000-07:00

APA pelajaran yang dapat kita petik dan makna yang dapat kita tarik dari kasus terbengkalainya 20 paket proyek di Kabupaten Kupang? Seperti warta harian ini beberapa hari terakhir, ke-20 paket proyek itu belum apa-apa dikerjakan. Ada yang baru 10 persen, yang lain baru tiang pancang.

Padahal, seluruh paket proyek itu adalah proyek tahun anggaran 2007. Menurut jadwal, mestinya dalam bulan September nanti, masa kerja seluruh proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya itu selesai.

Sudah barang tentu PT Adhi Karya akan bertanggung jawab penuh menuntaskan proyek itu. Kita memaklumi itu. Tetapi ada satu hal yang ingin kita soroti di ruangan ini. Yakni bahwa terbengkalainya proyek bernilai di atas Rp 100 miliar itu terjadi akibat apa yang disebut sebagai monopoli. Sudah lama dan sudah diterima sebagai sah-sah saja PT Adhi Karya sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menangani proyek-proyek pembangunan dengan nilai di atas Rp 1 miliar.

Di NTT, di semua kabupaten proyek dengan nilai di atas Rp 1 miliar pasti dikerjakan PT Adhi Karya. Sudah lama 'konsensus' seperti ini berjalan. Tidak banyak ribu-ribut. Pengusaha lokal sudah terlampau paham akan konsensus ini. Tetapi karena hanya, sekali lagi hanya, PT Adhi Karya yang mengerjakan proyek itu, maka terjadilah monopoli.

Terminologi monopoli selalu bermakna exclusive possession (kepemilikan eksklusif). Dalam konteks ekonomi-pasar, monopoli sering didefinisikan sebagai an exclusive right to have or do something (hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu).

Dengan konsep pemahaman seperti itu, kita mengerti betapa kuat dan berkuasanya perusahaan-perusahaan yang diberi hak istimewa untuk menangani suatu proyek. Kalau hasil dari pengerjaan itu baik dan positif, itu kita syukuri. Sebaliknya, jika hasilnya mengecewakan kita hanya bisa gigit jari.

Dan, dalam banyak pengalaman, monopoli lebih banyak berakibat buruk, membawa hasil yang mengecewakan. Lihat saja, perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli suatu usaha selalu berorientasi kepada keuntungan perusahaan dan cenderung mengabaikan kepentingan lebih banyak orang.

Dalam kasus 20 proyek di Kabupaten Kupang, kita dengan pikiran jernih, hati yang tulus mesti menyatakan kekecewaan kita terhadap PT Adhi Karya. Di Kabupaten Kupang, pernah suatu waktu para kontraktor lokal meributkan monopolinya PT Adhi Karya mengerjakan proyek-proyek besar di kabupaten itu. Akibat monopoli itu, kontraktor lokal tidak banyak mendapat paket proyek. Kita sedih dengan kondisi seperti ini.

Karena itu, rencana PT Adhi Karya meminta addendum (tambahan waktu pengerjaan) layak kita persoalkan. Permintaan addendum itu sangat kuat mengesankan betapa berkuasanya PT Adhi Karya terhadap pemilik proyek. Apa-apa, minta keringanan. Tenggat waktu lewat, minta addendum. Kalau seperti ini, kontraktor lokal di NTT juga bisa menangani urusan proyek dengan nilai besar.
Pemkab Kupang sebagai pemilik proyek mesti meminta pertanggungjawaban PT Adhi Karya atas kinerjanya sehingga ke-20 paket proyek itu belum ada apa-apanya. Pertanggungjawaban itu perlu agar PT Adhi Karya juga 'tahu diri', bahwa proyek bernilai ratusan miliar itu adalah proyek untuk rakyat satu kabupaten.

'Tahu diri' juga perlu agar PT Adhi Karya bisa mengerti bahwa kepercayaan yang diberikan secara istimewa mengerjakan proyek-proyek berskala besar di suatu daerah seyogyanya diimbangi dengan kinerja yang setimpal, dengan mutu proyek yang juga layak.

Pemkab Kupang mesti juga mengambil hikmah dari kasus ini. Bahwa kontraktor yang memonopoli proyek-proyek tidak selamanya dapat diandalkan. 'Kemenangan' PT Adhi Karya mengerjakan paket proyek di Kabupaten Kupang adalah contoh soal yang harus menjadi pelajaran berharga betapa monopoli telah menjadi biang penyebab terbengkalainya seluruh proyek.

Maka sekarang yang dibutuhkan dari pemilik proyek adalah keberanian melawan dogma, melawan praktek monopoli. Kita paham bahwa merujuk pada aturan, hanya perusahaan dengan kualifikasi A yang diberi 'hak istimewa' mengerjakan proyek dengan nilai besar. Tetapi ketika exclusive right itu membawa akibat buruk, maka pemilik proyek juga perlu punya nyali menolak dan menyatakan tidak terhadap perusahaan-perusahaan yang kinerjanya setengah-setengah. *

Salam Pos Kupang edisi Sabtu 23 Agustus 2008 halaman 14

50 Tahun NTT: Bersama Bangkit Menyongsong Asa

2008-08-23T05:46:00.000-07:00

Oleh : Tony Kleden

TANGGAL 20 Desember 1958, AS Pello yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Residen Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara meresmikan berdirinya Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Kupang ketika itu ditetapkan menjadi ibu kotanya.

Sebelumnya, wilayah Nusa Tenggara Timur (sekarang) yang meliputi Flores, Timor, Sumba dan pulau-pulau yang mengitarinya bergabung dalam Provinsi Sunda Kecil, yang kemudian berubah namanya menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Berdasarkan UU No. 64/1958, Provinsi Nusa Tenggara terbagi dalam tiga daerah swatantra, yakni Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah kemudian menggantikan istilah daerah swatantra I menjadi provinsi, dan daerah swatantra II menjadi kabupaten. Meski begitu, peristiwa peresmian Daerah Swatantra I Nusa Tenggara Timur oleh AS Pello pada tanggal 20 Desember 1958 dijadikan dan diterima sebagai hari lahir Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bersamaan dengan peresmian itu, diangkat William Johanis Lalamentik menjadi PJS Gubernur NTT. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1959, WJ Lalamentik dilantik menjadi gubernur pertama. Layar terkembang. Biduk NTT pun bergerak menantang badai, menyongsong hari esok.

Gubernur berganti rupa. Ditambah dengan Wang Suwandhi, S.H yang menjadi penjabat gubernur dua bulan lebih, maka sekarang NTT sudah dikendalikan delapan pengemudi. Masing-masing gubernur muncul dengan program, rencana dan targetnya.

Wajah NTT juga perlahan berubah. 'Ruang' NTT makin padat oleh bangunan dan jiwa-jiwa manusia yang menghuninya. Ruas jalan raya bertambah panjang, makin jauh meretas isolasi, menembus dusun dan desa. Laut makin ramai oleh kapal motor dan perahu nelayan. Udara tambah bising oleh deru pesawat terbang.
Usianya pun bertambah. Tahun ini, NTT 50 tahun usianya. Para pelaku sejarah yang membidani kelahirannya banyak yang sudah kembali ke haribaan bumi. Kita kenang jasa mereka. Yang masih hidup kian uzur. Kita hormati pengabdian mereka.

Tetapi gubernur yang berganti, wajah yang berubah dan usia yang bertambah, apakah itu telah membawa banyak kemaslahatan bagi 4,2 juta warga propinsi ini saat ini? Apakah wajah yang telah banyak berubah itu, berubah ke arah yang baik, mulus? Atau justru sebaliknya menjadi bopeng?

Apakah usia yang bertambah, di usia emas lagi, turut menjadikan kita lebih dewasa dalam tingkah pola dan atau perilaku kita? Atau justru sebaliknya semakin membuat kita tambah childish dan kemudian mengurung kita dalam sungkup kekerdilan agama, suku, etnis?

Apakah gubernur yang sudah delapan kali berganti itu merupakan top leaders yang satu spirit mengatur haluan menuju cita-cita? Ataukah sebaliknya masing- masingnya datang dan lebih ingin unjuk diri, pamerkan kebolehan dan asyik dengan diri sendiri, dengan suku sendiri, dengan kelompok sendiri?

Tahun ini, biduk NTT merengkuh usia emasnya. Bagaimana pun delapan gubernur yang tampil adalah anak kandung zamannya. WJ Lalamentik meletakkan dasar- dasar pemerintahan pada awal tualang propinsi ini. Serba kesulitan karena masih baru ketika itu di tangan Lalamentik menjadi mudah. Mottonya yang sangat terkenal adalah "Semua kesulitan itu ada untuk dipecahkan."

El Tari tampil memompa semangat warga menyatakan jatidirinya sebagai warga di suatu propinsi dengan pertanian lahan kering menjadi ciri dominan. Pada masanya, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur digalakkan. Kita tahu, El Tari-lah yang mengajak warga bergotong royong membangun lapangan terbang di masing- masing kabupaten. Bukan berlebihan kalau El Tari yang kita kenang dengan programnya, "Tanam, Tanam, Sekali Lagi Tanam" itu adalah Bapak Pembangunan NTT.

Pada tanggal 1 Juli 1978 Ben Mboi dilantik menjadi gubernur setelah kendali NTT dipegang sementara waktu oleh Wang Suwandhi selama dua setengah bulan menyusul wafatnya Gubernur El Tari. Jiwa militer dalam dadanya menjadikan Ben Mboi sosok gubernur yang sangat disegani. Pada masanya para staf pemerintah siaga penuh. Ben Mboi terkenal dengan program operasi nusa hijau (ONH) dan operasi nusa makmur (ONM).

Ben Mboi turun, Hendrik Fernandez naik panggung. Sama seperti Ben Mboi yang juga berlatar pendidikan dokter, Fernandez tajam dalam analisa. Bak ahli bedah, Fernandez membedah aneka masalah di NTT dan mencari akarnya. Program Gerakan Membangun Desa (Gerbades) dan Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar) adalah jawaban atas aneka masalah NTT ketika itu.

Lima tahun memimpin, tahun 1993 Hendrik Fernandez digantikan Herman Musakabe. Meski seorang tentara aktif dengan pangkat Mayor Jenderal, penampilan Musakabe jauh dari sosok seorang tentara yang sering identik dengan yang 'keras-keras.' Musakabe berhati lembut, tutur katanya juga pelan dan halus. Karena sosoknya yang seperti itu, Musakabe dijuluki bapak yang baik hati. Bapak yang baik itu mengusung Tujuh Program Strategis Membangun NTT.

Latar belakangnya sebagai Komandan Sekoad agaknya menjadi alasan mengapa Musakabe merumuskan programnya yang lebih bersifat strategis itu. Pada masa Musakabe, orang NTT mulai kenal nikah massal. Musakabe jugalah yang memassalkan kain tenun ikat NTT hingga menjadi begitu prospektif seperti
sekarang ini.

Menduduki jabatan satu periode, Musakabe turun tahun 1998 dan digantikan Piet Alexander Tallo. Pengalamannya 10 tahun menjadi Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) menjadikan sosok Tallo sebagai figur yang dinanti-nantikan. Sayang, Tallo memegang kendali ketika reformasi berhembus di negeri ini yang membawa dampak yang jauh ke hampir semua sendi kehidupan. Bencana demi bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, datang silih berganti. Praktis, gaung program Tiga Batu Tungku (periode pertama) dan Tiga Pilar Pembangunan (periode kedua) melemah. Karena itu, banyak yang bilang Tallo menjadi gubernur pada waktu yang salah.

Tallo turun, Frans Lebu Raya naik pentas. Lebu Raya menjadi gubernur pertama melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Baru sebulan lalu Lebu Raya dilantik. Tetapi harapan di atas pundaknya begitu besar. Anggur Merah (anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) menunggu pembuktian.

Masing-masing gubernur merancang programnya merujuk pada konteks historis pada masanya. Program-program yang dipatok, karena itu, mengartikulasikan jawaban terhadap aneka soal sekaligus harapan mendulang sukses.

Sudah 50 tahun NTT menjejak langkah, meniti riwayat perjalanannya. Inilah momentum penting untuk mengaca diri, melihat kembali tapak-tapak sejarahnya. Banyak sukses telah dituai. Gilang gemilang pembangunan nyata terlihat. Sejumlah prestasi juga terukir.

Di sisi lain, masih banyak target yang belum tercapai. Dalam banyak indikator pembangunan, kita masih jauh di belakang. Ekonomi kita mati suri. Pendidikan jeblok. Kesehatan terpuruk. Pemerintahan goyah.

Yang tersisa pada kita mungkin cuma harga diri. Tetapi harga diri itu sekaligus menjadi investasi paling penting untuk bangkit dan menyatakan keberadaan kita sebagai orang NTT. Saatnya kita bangkit. Mari, bersama kita bangkit. *

Pos Kupang edisi Sabtu 23 Agustus 2008 halaman 1

Fernando Lugo, Pengguncang Gereja

2008-04-29T17:28:00.000-07:00

Oleh : Tony Kleden

JANGANKAN kemenangannya menjadi Presiden Paraguay, pengunduran dirinya dari uskup saja menjadikan Fernando Lugo Armindo Méndez menjadi topik utama berita media massa sedunia dalam pekan ini. Judul-judul menarik dari berita-berita Lugo dikemas media. "Uskup Kiri Jadi Presiden", "Uskup Orang Miskin itu Kini Jadi Presiden" adalah dua judul berita yang menunjukkan hebohnya Lugo menjadi isu dunia.
Tetapi sesungguhnya yang lebih heboh justru apa yang ada di balik berita itu. Lugo telah menyentuh hal yang selama ini tabu dalam gereja Katolik. Seperti diketahui, sejauh ini hirarki gereja Katolik secara prinsip tidak melibatkan diri dalam politik praktis, apalagi terlibat aktif dalam persaingan merebut kekuasaan.
Karena itu, apa yang dilakukan Lugo dengan menanggalkan jubah, meletakkan jabatannya dari uskup, meninggalkan istana uskup, tinggal di rumah kontrakan, dan terutama terjun langsung ke politik adalah sebuah keberanian melawan arus, sebuah langkah yang tidak lazim dalam gereja Katolik.
Dua tahun lalu, tepatnya pada tanggal 25 Desember 2006, Lugo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai uskup. Uskup dari tarekat SVD (Societas Verbi Divini/Serikat Sabda Allah) ini kemudian mencalonkan dirinya menjadi Presiden Paraguay. Pencalonan dirinya ini menjadi sesuatu sangat yang kontroversial karena ia sendiri tidak diizinkan oleh Tahta Suci Vatikan.
Tahta suci Vatikan memegang teguh pada Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Merujuk pada hukum kanon, gereja tidak memperkenankan seorang imam untuk terlibat dalam kehidupan politik praktis. "Seorang rohaniwan Katolik dilarang terlibat dalam kegiatan politik, entah dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal ini bertujuan agar para klerikus (yang tertahbis) dapat mengonsentrasikan perhatiannya hanya pada pelayanan dalam gereja" (Kanon 287).
Apakah Lugo lupa perintah hukum kanon ini? Apakah dia tidak tahu bahwa Tahta Suci melarang keras para biarawan terjun ke arena politik?
Lugo bukan imam atau uskup kemarin sore. Lahir pada 30 Mei 1951, Lugo ditahbiskan menjadi imam 15 Agustus 1977. Setelah ditahbiskan, dia berkerja lima tahun sebagai misionaris di Ekuador. Di sana dia mulai mengenal dengan lebih baik spirit dasar dari Teologi Pembebasan. Dari Ekuador dia kemudian ke Roma belajar teologi. Saat belajar teologi itulah, Lugo memaknai teologi lebih dari sekadar doktrin-doktrin kaku. Dia menarik teologi ke konteks lokal, kepada kehidupan keseharian orang-orang kecil dan miskin di Paraguay.
Tahun 1987 dia kembali ke Paraguay dan mulai aktif terlibat membela orang-orang kecil. Lugo tergerak membela orang kecil karena lebih dari 61 tahun negara di jantung Amerika Latin yang diapiti Argentina, Bolivia dan Brasilia itu terkungkung dalam kemiskinan yang mendera dan korupsi yang menggurita.
Di tengah tugasnya di antara orang-orang kecil dan miskin, Lugo kemudian terpilih dan ditahbiskan menjadi uskup pada 17 April 1994. Sebagai uskup, dia bertugas di San Pedro, salah satu wilayah miskin di Paraguay. Sebelum menjadi uskup, Lugo pernah menjabat sebagai provinsial SVD (pemimpin SVD di suatu wilayah kerja) di Paraguay.
Lantas, roh apakah yang mendorongnya menanggalkan jubah, meletakkan jabatan uskup dan keluar dari tembok biara? Melihat sepak terjangnya, menyaksikan aksinya bersama orang-orang kecil dan menderita, tak pelak lagi panggilannya membantu orang-orang kecil dan terpinggirkan adalah spirit, roh yang memanggil Lugo.
Panggilan membela orang kecil dan terpinggirkan itulah yang menjadi alasan paling penting dan mendasar mengapa dia meninggalkan biara. Sekali waktu dia menegaskan akan turun dari mimbar gereja dan terjun ke tengah rakyat kecil mengangkat harkat dan harga diri mereka. Bekal ilmu di Roma dipadukan secara hamonis dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Sebagai imam dan uskup yang tertahbis, Lugo gelisah saat menyaksikan kehidupan sosial di mana terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap rakyat lemah. Sebagai imam dan uskup, ia melihat bahwa membela orang kecil dan tertindas tidak cukup lagi hanya dengan seruan moral dan kotbah dari mimbar gereja.
Dapat dimengerti ketika mengumumkan pengunduran dirinya dan pada saat mengumumkan dirinya menjadi calon Presiden Paraguay, Lugo lantang mengatakan, "Katedral saya bukan lagi sebuah gereja keuskupan, seluruh negara adalah katedral saya."
Lugo tentu sangat sadar akan bunyi hukum kanon di atas. Tetapi dia juga sadar bahwa gereja Katolik tidak dapat mengambil sikap apatis terhadap gejolak dan dinamika politik yang terjadi di dunia nyata. Dan, dalam konteks Paraguay, Lugo memilih langkah berani dengan membuka jubah, meletakkan jabatan uskup dan terjun ke pusaran politik. Dia pasti sadar bahwa seruan moral atau kotbahnya di mimbar gereja yang sejatinya tidak bermaksud politis, bisa ditafsir secara politis dan bisa membawa dampak politis yang sangat luas.
Kemenangan Lugo melalui Aliansi Patriotik untuk Perubahan (Patriotic Alliance for Change), suatu front luas berupa gabungan dari kekuatan kekuatan patriotik, yang bersama-sama memperjuangkan terjadinya perubahan di Paraguay. Kemenangan Lugo ini menunjukkan juga bahwa politik "memihak rakyat miskin" yang jadi pedoman aliansinya, mendapat simpati dan dukungan besar dari rakyat.
Lebih jauh, kemenangan Logo juga seakan membongkar kecenderungan pemahaman terhadap gereja yang selama ini dianut kebanyakan orang. Yakni gereja sebagai sebuah institusi dengan aktor utama para klerus (rohaniwan) semata, gereja sebagai superbody, yang di hadapannya manusia mesti berserah diri. Pemahaman yang keliru seperti inilah yang seringkali menyebabkan manusia memposisikan gereja sebagai sebuah institusi yang ideal, di dalamnya ada kesempurnaan.
Melalui sikapnya yang berani, melalui langkah yang kontroversial, Lugo membuka mata banyak orang di dunia ini bahwa gereja ada dalam sejarah. Karena berada dalam sejarah manusia, maka gereja mesti peka dan sensitif terhadap setiap gejolak dalam masyarakat, sanggup merespons kondisi masyarakat, mesti bisa menjawab kebutuhan umatnya. Singkat kata, gereja dalam sejarah adalah ecclesia semper reformanda, yakni gereja yang terus menerus membaharui dirinya.
Keputusan Lugo meletakkan jabatannya dan mau terjun ke dunia politik praktis telah mengguncang hirarki. Tetapi keputusan yang rasional itu sedang membawa dia ke tempat yang lapang. Dunia politik baginya adalah tempat lapang di mana ia secara jernih melihat rakyat yang terpuruk secara ekonomis dan politis dengan bantuan kehendak Allah.
Enam juta warga Paraguay kini meletakkan harapan dan masa depan mereka di atas pundak Lugo. Mereka yakin dan percaya, 'uskup orang kecil' itu tetap tampil membela mereka. Lugo ingin membangun Paraguay seperti apa yang diinginkan warganya. "We will build a Paraguay that will not be known for its corruption and poverty, but for its honesty," katanya berulang kali.
Jika gereja mesti terus berubah dalam konteks zamannya, jika terjun ke arena politik adalah jalan yang lebih lapang membantu rakyat, mengangkat harkat mereka, apakah NTT butuh Lugo-Lugo yang lain? Saya tidak tahu, apakah benar mengajukan pertanyaan seperti ini. *
Minggu 27 April 2008

Bergurulah ke Mohammad Yunus (2)

2008-04-29T17:11:00.001-07:00

Oleh : Tony Kleden
LEPAS dari gilang-gemilang prestasinya, gereja juga sebetulnya gagal membentuk manusia berdaya saing tinggi, kompetitif dan mampu beradaptasi dengan situasi zaman. Tidak menyiapkan manusia dengan etos wirausaha adalah salah satu contoh penting dari kegagalan gereja.
Kegagalan sumber daya manusia dengan etos seperti itu dewasa ini sangat terasa dan terlihat nyata. Di tengah arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan banyak hal, di tengah apa yang oleh Leo Kleden disebut sebagai partikularisasi kebudayaan, kita butuh manusia yang punya sikap sendiri, punya daya juang tinggi, punya elan vital dan tahan banting. Gagal panen, kelaparan, gizi buruk, mudah terserang penyakit ini dan itu pada galibnya adalah eksplisitasi dari rendahnya ketahanan diri orang-orang kita.
Dilihat dari sudut pandang ini, maka sebetulnya gereja gagal menyiapkan manusia NTT. Karena itu, jika ingin maju dan sejajar dengan daerah lain, etos wirausaha perlu terus dipompakan dalam diri orang NTT. Dari pengalaman dan pengamatan, jelas terlihat kita kalah bersaing dengan semangat, dengan etos saudara-saudara kita dari Jawa, Batak, Bugis, Bali. Solidaritas di antara mereka sangat kuat. Dilandasi solidaritas itulah, mereka kemudian membentuk jejaring yang sangat kuat. "Orang Bali sangat kuat jaringannya, sehingga susah ditembusi orang dari luar. Hanya sedikit orang China saja yang bisa tembus. Kita lemah dari sisi ini," kata Dr. Leo Kleden.
Selain etos wirausaha lemah, perhatian terhadap koperasi juga perlu ada. Sudah sejak dulu, Credit Union (CU) tumbuh di daerah ini. Belakangan koperasi tumbuh mekar di NTT. CU atau koperasi sangat membantu masyarakat meningkatkan ekonomi mereka, lepas dari belitan rentenir dan jeratan bunga bank yang begitu menjulang.
Tersentil dan respons dengan tumbuhnya koperasi di daerah ini, Leo Kleden menganjurkan agar pemerintah perlu mengirim para manejer koperasi ke Bangladesh untuk belajar dari Mohamnad Yunus. Prof. Mohammad Yunus adalah ekonom peraih Nobel Perdamaian 2006 yang melalui Grameen Bank mengangkat harkat dan harga diri begitu banyak orang miskin di Bangladesh.
Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, juga sepakat tentang penting dan strategisnya koperasi. "Di mana-mana saya kampanyekan pentingnya koperasi," kata Lebu Raya. Lebu Raya tentu tahu, koperasi akan sangat membantu orang-orang kecil yang tidak mudah mengakses ke bank untuk meminjam modal usaha.
Harus diakui, dewasa ini koperasi telah tumbuh begitu subur. Di Maumere, Kantor Koperasi Obor Mas lebih megah dari kantor pemerintah. Di Kota Kupang, kuncup-kuncup koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) mengharum-aroma ke mana-mana. Omzetnya? Berbilang miliar rupiah. Masuk anggota koperasi juga gampang. Pinjam uang lebih gampang lagi. Makin banyak simpan, makin banyak pinjam, makin banyak juga dapat sisa hasil usaha (SHU).
Spirit ini sudah menjadi tanda baik bahwa kesadaran untuk berusaha, menyimpan uang di koperasi telah hidup. Tinggal bagaimana pemerintah terus mendorongnya sehingga lebih maju lagi. Di Thailand, bank-bank sudah ngos-ngosan karena perannya telah diambilalih oleh koperasi.
Banyak usaha kecil-kecil yang kelihatannya sepele, tetapi sebetulnya menyimpan potensi yang luar biasa besarnya. Contoh rumput laut. "Saya pernah bertanya pada seorang yang punya usaha rumput laut, berapa uang yang dia peroleh. Sekali panen dia bisa mendapat uang Rp 15 juta. Kalau dalam setahun dia panen empat kali, sudah berapa uang yang dia peroleh?" tutur Leo Kleden.
Rumput laut telah menjadi 'emas hijau' bagi banyak penduduk di pesisir pantai. Dari Sabu hingga Alor. Dari Adonara hingga Labuan Bajo. Potensinya luar biasa. Prospeknya cerah. Yang kurang dan karena itu perlu dilakukan adalah mengarahkan pandangan orang ke laut. "Orang kita, meski tinggal di pinggir pantai membelakangi laut," kata Lebu Raya. Jika rumput laut sudah melimpah, pekerjaan rumah yang juga harus segera dikerjakan pemerintah adalah mendatangkan alat pengolahannya dan membuka pasar.
Tekad menjadikan NTT sebagai propinsi kepulauan jauh lebih tepat dan membantu mendongkrak pendapatan rakyat. Propinsi kepulauan sejak beberapa tahun lalu digulirkan Lebu Raya. Lebu Raya 'ngotot' ke pemerintah pusat menjadikan NTT sebagai propinsi kepulauan. "Kita rugi besar kalau tidak masuk jadi propinsi kepulauan. Sebab jika NTT bukan propinsi kepulauan, maka skema anggaran dari pusat itu dihitung menurut luas daratan, sementara lebih banyak wilayah kita adalah lautan," kata Lebu Raya.
Ide menjadikan NTT sebagai propinsi kepulauan begitu menguat dalam diskusi. Pertimbangannya sederhana, dengan otonomi daerah maka kabupaten lebih otonom mengurus daerahnya sendiri. "Saya setuju dengan propinsi kepulauan. Membangun Flores jadi propinsi sendiri secara sosial budaya tidak efektif, kita akan ribut terus. Propinsi NTT sudah bagus, sudah tenang, kekerabatan kita juga sudah terjalin lama. Lebih dari itu, uang akan mengalir ke kabupaten, bukan propinsi. Kenapa harus Propinsi Flores? Kita jangan terkecoh, karena Propinsi Flores hanya kehendak satu dua orang yang ingin jadi gubernur dan ketua DPRD," kata seorang peserta diskusi.
Banyak lagi kekayaan alam di sekitar kita yang bisa dirupiahkan. Flores kaya pisang dan kelapa. Sungguh konyol kalau pisang dari Flores dibawa ke Surabaya dengan harga murah dan balik lagi dalam kemasan dengan harga telah berlipat-lipat. Sungguh tragis jika asam berkelas dari tanah Timor Tengah Selatan (TTS) dikirim ke Surabaya dan balik lagi dalam bentuk manisan dengan harga melangit. Di Larantuka, ikan cakalang cuma dihargai Rp 4.200,00/kg. Tetapi saya cuma bisa berdecak ketika mesti membayar 10 US dolar untuk tiga potong kecil ikan cakalang yang telah diolah jadi sasimi di salah satu restoran Jepang di Washington, AS tiga tahun lalu. Tidak sukar menaksir berapa harga ikan cakalang jika satu ekor bisa dapat 30 porsi sasimi.
Di Manggarai dan Ngada vanili dan cengkeh tak susah amat dirawat. Di Ende pisang beranga dan ubi nuabosi masih sebatas cerita khas kekayaan Ende. Kapan pisang beranga menembus mal-mal Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya? Kapan petani pisang beranga dan ubi nuabosi menyekolahkan anaknya hingga meraih gelar dokter?
Di daratan Timor dan Sumba, ternak sapi pernah menguasai daging di kota-kota besar di Jawa. Tetapi coba dicek, berapa banyak orang Timor dan Sumba yang jadi pemilik ternak? Banyak orang desa di daratan Timor dan Sumba tak lebih dari penggembala. Mereka merenda hidup di atas hamparan padang rumput, merenung nasib di atas punggung sapi dan kuda menggembalakan ternak milik pemodal.
Sungguh mati. Kita punya potensi. Tetapi kita tidak punya etos wirausaha. Dan, pemerintah belum terbuka mata melihat itu. Belum punya niat untuk mengubahnya. Yang dimiliki pemerintah masih sebatas wacana, seminar, program kerja di map-map di kantor. Sampai kapan NTT terus diplesetkan dengan akronim miris: Nanti Tuhan Tolong, Nasib Tidak Tentu? Tahun depan NTT merayakan HUT emasnya. Lima puluh tahun sudah usianya. Janganlah usia emas itu dirayakan dengan bermuram durja. (bersambung)
Pos Kupang Kamis 24 April 2008
----------------------------------------------------

Bukan Cari NTT Idol, Bung... (3)
Oleh : Tony Kleden

MENGGELAR sebuah diskusi panel di kampus STFK Ledalero punya nilai tambah. Nilai tambah itu terletak pada kuatnya arus pemikiran didukung pengamatan, penelitian dan pengalaman dari para staf pengajar yang punya view jauh ke depan dan para mahasiwa yang terkenal kritis.
Dan, di negeri ini Ledalero telah tampil menjadi 'arus dari timur'. Arus itu belakangan menjadi begitu kuat menghantar manusia-manusia handal, kritis dan tajam pemikirannya ke pusat-pusat kekuasaan, melebarkan jaringannya ke begitu banyak bidang dan aspek kehidupan.
Menurut data, sekolah calon imam ini 'hanya' menghantar 40 persen mahasiswa menjadi imam yang kini bekerja di seluruh dunia. Sisanya menjadi 'garam' di medan kerja yang lain. Ada cendekiawan kaliber seperti Ignas Kleden, Daniel Dhakidae, Jan Riberu, Sirilus Belen. Di NTT ada nama-nama popular seperti Kristo Blasin, Anton Bele, FX Sega, Apoli Bala, Goris Foju, Anton Darus, Marius Ardi Jelamu dan masih banyak lagi yang berkecimpung di begitu banyak bidang.
Ketika diskusi panel dengan menghadirkan tiga doktor jebolan luar negeri -- selain Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya -- yang telah malang melintang dalam begitu banyak urusan dan ihwal di dalam dan luar negeri, nuansa akademis, pikiran kritis-ilmiah-demokratis dan segudang pengalaman sangat terasa. Dr. Konrad Kebung, SVD adalah doktor filsafat dari Amerika Serikat. Dr. Leo Kleden, SVD adalah doktor filsafat dari Universitas Leuven, Belgia. Dr. Paul Budi Kleden, SVD doktor teologi dengan perhatian lebih pada teologi politik dari Jerman.
Ketiganya anak tanah Flobamora, yang makan jagung dan ubi di daerah ini. Yang membedakan mereka adalah pengalaman. Dr. Leo Kleden sekitar tujuh tahun menjadi anggota Dewan Jenderal SVD dan berkedudukan di Roma. Pengalamannya sarat, pengamatannya tajam, analisisnya menukik. Itu hanya mungkin karena dia telah mengunjungi lima benua dan menjejakkan kakinya di lebih dari 30 negara di dunia.
Dr. Paul Budi Kleden menghabiskan waktu sekitar 13 tahun di Eropa. Sudah tentu, budaya, iklim demokrasi, kehidupan bermasyarakat dan bernegara di benua tua itu dipahami, diamati dan dipelajari. Dr. Konrad Kebung, SVD akrab dengan orang-orang desa di NTT. Dia mengerti baik kultur dan filsafat hidup Amerika. Dia juga paham betul kultur orang NTT. Itu karena sejak tahun 1988 dia telah mengajar di STFK Ledalero. Lebih dari itu, semua dosen adalah lulusan luar negeri, baik yang berstrata S3 (doktor) maupun S2 (master).
Maka ketika ditambah dengan Drs. Frans Lebu Raya, Wakil Gubernur NTT, yang tentu juga kaya pengalaman di bidang pemerintahan, sebuah diskusi tentang NTT menarik tersaji. Mengusung tema "Memotret Pembangunan di NTT, Kemarin, Hari Ini dan Esok", ratusan peserta, termasuk para mahasiswa yang mesti dibatasi, sangat antusias. Dengan konsentrasi penuh para peserta menyimak pemaparan semua materi.
Mengapa perlu memotret pembangunan? Memotret dalam konteks ini mengandung tiga makna, yaitu menyamakan persepsi tentang keberhasilan dan kegagalan, menyamakan persepsi tentang pengembangan propinsi kepulauan, dan membagi pengalaman mengenai program pembangunan di NTT selama ini. Geliat pembangunan daerah ini selama 49 tahun usianya perlu dipotret.
Bagaimana hasil potretnya? Buram, cerah, gelap, rusak, berhasil, itulah hasil dari potret itu. Menurut Lebu Raya, tidak mudah meletakkan format pembangunan yang betul-betul kena dan tepat untuk NTT sehingga potretnya jadi baik. Sudah tujuh gubernur mengawaki biduk NTT yang tahun depan merayakan usia emasnya. Dari tujuh gubernur itu, lima di antaranya adalah 'darah daging' NTT. El Tari terkenal dengan semboyan progresifnya: tanam, tanam, tanam, sekali lagi tanam. Ben Mboi muncul dengan operasi nusa makmur, operasi nusa hijau. Hendrik Fernandez populer dengan Gempar dan Gerbades. Herman Musakabe tampil dengan Tujuh Program Strategis Membangun NTT. Terakhir Piet A Tallo dengan Tiga Batu Tungku yang kemudian pada periode kedua dimodifikasi lagi menjadi Tiga Pilar Pembangunan.
Hasil apa gerangan yang dituai dari aneka program ini? Tentu tidak adil untuk menilai kalau kondisi terpuruk NTT hari ini karena tidak ada program para gubernur itu yang cocok. Masing-masing gubernur dengan programnya adalah anak kandung zamannya. Masing-masing mereka tampil pada zamannya dan menjawab kebutuhan dan kondisi NTT pada masanya.
Tetapi ketika dipaparkan bahwa pada tahun 2005, dari sekitar 4 juta jiwa, 1.546.200 jiwa masuk dalam kategori miskin (sekitar 35 persen), kita seolah tak percaya. Tak percaya karena merasa bahwa sekian lama ini, sekian banyak program pembangunan, sekian banyak dana seakan tak ada maslahatnya untuk NTT. Kita ingin menggugat, memberontak dan mempertanyakan apa gunanya ada pemerintah, apa pentingnya merumuskan program-program muluk kalau hampir semua indikator Human Development Index (HDI/Indeks Pembangunan Manusia) NTT jauh terpuruk di urutan ke-33 dari 35 propinsi di Indonesia?
Sudah pasti ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa HDI kita begitu jatuh terpuruk. Tetapi faktor yang paling dominan adalah kepemimpinan. Dalam diskusi panel itu kriteria pemimpin menjadi tema yang kuat dibicarakan. Semua sepemahaman bahwa sosok pemimpin, gaya kepemimpinan, integritas moral, kematangan emosional, kebijakan dan kearifan mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, bakti kepada kejujuran, satunya kata dan perbuatan, rajin turun ke rakyat, kesehatan mental, ketahanan fisik, adalah domain-domain penting dan niscaya dari seorang pemimpin NTT ke depan.
Dr. Konrad Kebung, SVD menawarkan beberapa syarat pemimpin NTT ke depan. Pertama, memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan sungguh berpihak pada rakyat. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki visi utama yaitu kesejahteraan dan kebaikan masyarakat.
Kedua, cemerlang dalam berpikir, namun juga praktis-pragmatis dalam pelaksanaan. Pemimpin tidak cuma pintar omong, tetapi juga tahu berbuat. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya bisa berteori dan mampu menghipnotis rakyat melalui kata-kata tentang keterpurukan masyarakat. Yang lebih dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu mengubah apa yang dikatakannya itu.
Ketiga, memiliki semangat demokratis yang tinggi. Semangat ini terungkap dalam seluruh hidupnya. Secara praktis, NTT butuh pemimpin yang dekat dengan rakyat, tidak mengambil jarak dengan rakyat, yang lebih memperhatikan dan mementingkan manusia, dan bukan orientasinya pada kesibukan kerja. "Sebagai abdi, dia tidak mempraktekkan top down leadership, melainkan servant leadership," kata Dr. Konrad Kebung, SVD, Ketua STFK Ledalero.
Tinggal 39 hari lagi, 2,7 juta warga NTT menggunakan hak pilihnya memilih Gubernur-Wakil Gubernur NTT lima tahun ke depan. Figur-figur yang ingin maju sudah mulai 'menjual' diri. Namanya juga menjual, tentu tidak ada yang nomor dua. Semuanya nomor satu. Itu biasa dan merupakan dinamika politik. Harapan rakyat jelas. NTT butuh pemimpin yang bisa memberdayakan rakyat, bukan memperdayai rakyat dengan program-program mercusuar yang tak lebih dari tipuan-tipuan halus. NTT butuh figur yang merakyat, figur yang jujur, bersih, tidak NATO (no action, talk only/cuma banyak omong, tanpa realisasi).
Lebih dari itu, kita tidak sedang mencari NTT Idol yang menghipnotis warga NTT dengan kepiawaian mengobral kata. Kita juga tidak sedang mencari tukang sulap yang mampu mengelabui rakyat melalui aksi tipu-tipuan. Kita juga tidak sedang berada di pusat grosir dan gampang termakan 'iklan dari surga' yang menjebak.
Yang kita cari adalah pemimpin yang punya hati, punya tekad, punya kemauan untuk bekerja, bekerja dan bekerja membangun NTT. Karena itu, salah pilih semua kita ramai-ramai terjun bebas ke kubangan keterpurukan, keterbelakangan, kemiskinan, dan rendah diri. (habis)
Pos Kupang Jumat 25 April 2008

Kita Tertinggal Oleh Siapa? (1)

2008-04-29T17:08:00.000-07:00

Oleh Tony Kleden
-----------------------------------------
Pengantar:
ALUMNI Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero yang tersebar di sejumlah pelosok negeri mudik ke almamaternya di bukit 'sandar matahari' Ledalero, Maumere. Tidak banyak yang kembali. Cuma beberapa. Tetapi ide, gagasan, pikiran semua mereka kembali ke kampus, kembali ke Ledalero menggelar sebuah diskusi panel, Sabtu 12 April 2008 lalu. Diskusi panel itu mengambil tajuk "Memotret Pembangunan di NTT, Kemarin, Hari Ini dan Esok." Tiga panelis tampil : Drs. Frans Lebu Raya, Dr. Leo Kleden, SVD, Dr. Konrad Kebung, SVD, dengan moderator Dr. Paul Budi Kleden, SVD. Beberapa pikiran sederhana, menarik dan mungkin penting dari diskusi itu dapat Anda simak.
----------------------------------------------------------------------
SEBUAH anekdot. Sekali waktu seorang warga Inggris ingin bertamu ke Raja Inggris. Dengan sepotong kain yang sekadar menutup badannya, dia bergegas ke istana. Pengawal raja menegurnya. "Kalau ingin bertemu raja, harus pakai pakaian yang lengkap," kata pengawal. Cuek bebek, rakyat kecil itu berujar, "Ah, pakaian yang sekarang dipakai raja itu cukup untuk tiga orang pakai. Kurangi dan berikan kepada saya supaya saya bisa menutup bagian badan lain yang belum tertutup."
Anekdot ini diceritakan oleh Dr. Leo Kleden, SVD dalam diskusi panel di kampus STFK Ledalero, Maumere, Sabtu (12/4/2008). Leo Kleden dengan penuh kesadaran menceritakan anekdot ini menanggapi salah satu indikator kemiskinan yang dipakai pemerintah. Sebelumnya Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menyebut sejumlah indikator untuk mengkategorikan sebuah keluarga/orang itu miskin atau tidak. Salah satunya adalah mampu membeli pakaian baru dalam setahun. Ketika menjelaskan sejumlah dari 14 indikator yang dipakai Badan Pusat Statistik, Lebu Raya sendiri juga merasa geli, lucu karena tidak pas. "Saya juga masuk orang miskin karena tidak ke salon untuk cuci muka," kata Lebu Raya. Cuci muka di salon juga disebut sebagai salah satu indikator.
Ketika mendengar sejumlah indikator kemiskinan ini, seluruh peserta diskusi larut dalam gelak tawa. Semua punya kesan yang sama, merasa lucu dengan indikator yang terkesan mengada-ada.
Menurut Leo Kleden, anggapan bahwa orang NTT bodoh, miskin, terkebelakang tidak tepat. Karena, jauh sebelum Indonesia merengkuh kemerdekaannya, gereja di Nusa Tenggara telah berbuat banyak sekali. Ada begitu banyak prestasi gilang gemilang yang dikerjakan gereja. Di bidang pendidikan, misi Katolik dan zending mendirikan sekolah-sekolah, kursus-kursus pertukangan dan sebagainya. Sekolah itu sarana penting, tetapi yang lebih penting dari itu adalah good will pemerintah kolonial mensejajarkan orang Indonesia dengan bangsa penjajah dalam hal memperoleh pendidikan.
Di Flores, misalnya, pada tahun 1925 Pater Cornelissen mendirikan seminari kecil di Lela, Sikka, yang kemudian pindah ke Mataloko, Ngada. Semangat di balik seminari ini adalah kemauan, sikap, keberpihakan misi kepada warga kecil, penduduk pribumi untuk boleh mengenyam pendidikan filsafat, teologi, moral yang diperuntukkan bagi para calon imam di Eropa. Pendirian seminari ini harus disebut sebagai langkah sangat berani pada masa itu.
"Pada malam sebelum imam pertama ditahbiskan (tahun 1941), Pater Cornelissen berteriak di kamarnya seperti orang gila. Dia teriak karena kerja kerasnya bertahun-tahun telah berhasil. Ternyata orang Flores juga bisa belajar teologi, filsafat, moral dengan kualitas seperti yang didapat di Eropa. Berarti orang kita juga bisa," kenang Leo Kleden.
Di bidang penerbitan, gereja juga mencatat prestasi yang sangat spektakuler. Percetakan Arnoldus di Ende didirikan tahun 1925 guna mencetak bahan-bahan bacaan. Di bidang pers, gereja Katolik juga menerbitkan majalah Bentara dan Anak Bentara di Ende. Dua majalah ini menguasai Nusa Tengagara dan Indonesia era tahun 1950-an. Ketika itu oplahnya mencapai 45 ribu, suatu prestasi yang belum terkalahkan pers di daerah ini sampai saat ini.
Di bidang perhubungan, gereja juga meretasnya dengan mendatangkan sejumlah banyak kapal/motor laut seperti Sta. Theresia, Arnoldus, Siti Nirmala, Ratu Rosari, Ama. Semuanya melayari wilayah NTT, menghubungkan pulau-pulau, menembus ke tanah Jawa.
Di bidang pertanian, gereja juga mendatangkan dua orang insinyur pertanian. Salah satunya yang sangat terkenal adalah Pater BJ Baack, SVD. "Tidak masuk akal untuk Flores yang kecil ini datang dua orang ahli pertanian dari sekolah pertanian yang sangat bergengsi di Belanda," kata Leo Kleden.
Sejumlah prestasi ini sengaja dikenang, dituturkan terutama dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa orang NTT sebetulnya tidak begitu terdera, dan karena terkebelakang sebagaimana anggapan umum, karena dijajah oleh Belanda. Sebaliknya, jika dikritisi, penjajah justru membuka akses dalam banyak hal untuk warga di daerah ini.
Karena itu jika sekarang NTT disebut-sebut sebagai daerah miskin, tertinggal, terkebelakang, maka predikat perlu diganggu-gugat lagi. Justru sebutan itu menunjukkan kegagalan semua elemen di daerah ini, terutama pemerintah, melanjutkan estafet 'tangan-tangan' gereja itu.
Sudah sejak zaman penjajah, putra-putra NTT menimbah ilmu jadi guru hingga ke Tomohon, Sulawesi Utara. Sudah sejak dua abad lalu, sekolah pertama di Rote didirikan. Lalu sekarang, ketika mutu pendidikan kita begitu jeblok, banyak anak-anak yang meninggal karena gizi buruk, apa yang salah, siapa yang harus diminta penjelasan?
Sekarang NTT disebut tertinggal? Tertinggal oleh siapa dan dalam hal apa? Nenek moyang orang NTT tidak dijajah Belanda 350 tahun. Kalau indikator kemiskinan diambil dari Jakarta, Jakarta menjadikan New York sebagai patokan, maka sampai kiamat pun NTT tetap miskin.
Lantas siapa yang sebenarnya menjajah kita? Mungkin terlalu cepat bangsa ini mengusir penjajah Belanda. (bersambung)
Pos Kupang Rabu 23 April 2008

Wartawan dan 'jurnalisme noumena'

2008-03-10T08:31:00.000-07:00

Oleh : Tony Kleden

Wartawan Pos Kupang sejak tahun 1996.
Sarjana filsafat dari STFK Ledalero.

KEKERASAN terhadap wartawan kembali berulang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kekerasan itu menimpa wartawan Harian Umum Pos Kupang, Obby Lewanmeru, yang bertugas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Obby dianiaya oleh empat preman, Minggu, 17 Februari 2008 menjelang fajar.
Sontak saja, berita itu segera menasional dan menjadi buah bibir para jurnalis di Tanah Air. Protes paling keras dan nyaring, sudah tentu, datang dari para pegiat pers, insan pers, wartawan sendiri. Para pihak yang menaruh peduli pada pers juga sama, bereaksi.
Semuanya satu nada dasar : menyesal dan mengutuk. Menyesal karena tindakan itu diperlihatkan justru ketika kebebasan pers di negeri ini mulai mengaroma. Mengutuk karena aksi itu memperlihatkan betapa masih banyak orang yang menyelesaikan soal dengan cara-cara jalanan, tidak beradab dan irasional.
Aksi itu sepatutnya disesali dan dikutuk. Tetapi, pada galibnya aksi kekerasan itu sekaligus juga memperlihatkan betapa jurnalisme investigasi di negeri ini belum ada apa-apanya, masih terpuruk, jauh dari harapan dan belum punya tempat. Sebaliknya jurnalisme yang berkembang dan terus dikembangkan adalah 'jurnalisme fenomena' yang cenderung reaktif terhadap setiap fenomena sosial yang ada, dan belum cukup pada 'jurnalisme noumena', yang berani membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dan ada di balik tirai.
Media dan para jurnalis kita (maaf) merasa sudah sangat puas jika mampu membuat para pembaca, pemirsa dan pendengar tertawa bahak-bahak, larut dalam duka nestapa para korban kekerasan. Banyak wartawan sudah bangga jika bisa melapor peristiwa on the spot -- yang belum tentu urgen dan penting untuk diketahui -- dan sanggup membuat pendengar, pemirsa dan pembaca berdecak kagum.
Dalam konteks Indonesia, sangat tangible kalau berita-berita yang dibeberkan masih lebih bersifat permukaan, datar dan belum jauh menukik ke dasar. Sangat jarang pers di negeri ini berhasil mengungkap kasus-kasus besar, membongkar misterinya, mengurai labirin masalahnya, dan mampu mempengaruhi suatu kebijakan penting dan strategis.
Banyak contoh dapat disebut betapa pers di negeri ini belum terlalu berhasil mempengaruhi para pengambil keputusan. Salah contoh yang telah klasik ialah korupsi di negeri ini. Selama tiga dasawarsa di bawah Soeharto, Indonesia morat-marit terbelenggu korupsi. Tetapi kondisi itu lebih sebatas 'katanya', 'konon.' Kasus-kasus KKN lebih sering terdengar, belum tersaji di halaman-halaman koran dan majalah. Kasus-kasus itu belum cukup kuat menarik keberanian dan membakar heroisme pers untuk mentransformasikannya ke dalam bahasa berita.
Memang, harus dipahami bahwa era Soeharto adalah era kegelapan bagi hampir semua piranti demokrasi, termasuk pers. Dijerat oleh regulasi yang mengekang, pers Indonesia terkerangkeng dalam ketakutan.
Alhasil, wartawan Indonesia adalah wartawan omong-omong, wartawan tukang kutip. Berita-berita yang tersaji, sebagai akibatnya, adalah berita omong-omong (talking news). News paper kemudian berubah rupa menjadi view paper, karena lebih banyak menyajikan persepsi, ketimbang memetakan realitas sosial. Seterusnya, fakta yang diberitakan adalah fakta yang telah terkonstruksikan, dan bukan fakta suci sebagaimana sudah terjadi.
In cassu Manggarai Barat, wartawan Pos Kupang, Obby Lewanmeru, coba mengambil jalan lain mengejawantahkan jati dirinya sebagai seorang wartawan sejati, wartawan yang punya kepekaan, yang sensitif terhadap realitas sosial yang ada di balik tirai. Dia coba mengungkap apa yang sudah menjadi agendanya dalam sebulan terakhir, yakni melacak kasus dugaan manipulasi proyek ubi aldira. Obby konsisten pada jalannya, setia pada pilihannya, tegas dalam sikapnya membongkar dugaan kasus itu. Harapannya jelas, semoga saja udang di balik itu bisa keluar.
Jalan, pilihan dan sikap yang diperlihatkan Obby semestinya menjadi proklamasi bagi kebangkitan 'jurnalisme noumena', yakni jurnalisme yang menyajikan fakta dalam dirinya sendiri, dan bukan fakta yang direproduksi atau direkonstruksikan kembali.
Di negeri dengan utang yang menggunung dan korupsi yang menggurita seperti ini, 'jurnalisme noumena' mesti perlu terus dihidupkan dan dikedepankan. Banyak kasus belum terbongkar. Banyak koruptor berwajah santo masih berkeliaran bebas. Pekerjaan 'menyenangkan orang susah dan menyusahkan orang senang' -- meminjam bahasanya wartawan Chicago yang humoris, Finley Peter Dunne -- ini mesti dilakoni setiap orang yang berani mengaku diri wartawan.
Inilah tantangan paling berat bagi panggilan wartawan di negeri ini saat ini. Panggilan wartawan adalah menulis. Setiap hari dia bergulat dengan kata. Kata menjadi persaksiannya. Bagi dia, kata adalah cerminan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kekuatan jika diasalkan dari kehidupan, pikir dan rasa. Seorang wartawan tidak punya apa pun selain kata untuk mengungkapkan isi kerohaniannya.
Kalau kata adalah persaksian seorang wartawan, maka bersama Sutardji Calzoum Bachri, setiap wartawan Indonesia boleh mendendangkan kidung ini, "Kita punya kata-kata, mereka punya tank, panser." *

Pos Kupang, Selasa 4 Maret 2008

Jangan hanya terima maskot

2008-02-14T08:57:00.003-08:00

KITA bangga dan gembira ketika membaca berita di media ini bahwa Sriwijaya Air membuka rute penerbangan ke Kupang. Bagaimanapun, keputusan ini sangat menggembirakan bagi pelayanan jasa angkutan udara.
Selain angkutan laut, angkutan udara sangat penting dan strategis buat propinsi kepulauan seperti NTT. Sudah sejak era tahun 1970-an kabupaten-kabupaten di NTT membangun lapangan terbang/bandar udara. Ketika itu, masyarakat secara gotong royong membangun lapangan terbang.
Semangat mereka tentu bukan sekadar agar pesawat terbang bisa masuk dan mereka bisa melihat wujud sii 'burung besi' itu. Lebih dari itu, upaya membuka lapangan terbang itu agar akses masyarakat ke luar dan masuk ke daerahnya menjadi lebih cepat, lebih gampang.
Tetapi, setelah era berganti era, dasawarsa berganti dasawarsa, armada penerbangan dan airline yang aktif di NTT, boleh dibilang, belum terlalu menggembirakan. Dari dulu, warga daerah ini lebih akrab dengan Merpati, baik itu yang komersial maupun yang bisnis. Armada swasta, harus diakui, agak resisten dan rentan membuka usahanya secara kontinu. Pelita Air, Bouraq adalah dua contoh airline swasta yang akhirnya angkat kaki dari NTT karena berbagai alasan.
Bukan maksud kita di sini untuk mengritik airline swasta yang senin-kamis masuk NTT. Yang mau kita kemukakan di sini adalah bagaimana sebenarnya perhatian, kepedulian, keberpihakan dan kebijakan pemerintah di daerah ini terhadap transportasi udara?
Harus diakui bahwa sejauh ini 13 lapangan terbang/bandara di NTT terlalu mahal untuk hanya didarati Merpati sekali sepekan, dua kali sepekan. Terlalu banyak keringat warga NTT tahun 1970-an jika semangat mereka membangun lapangan terbang hanya untuk didarati pesawat jenis cassa seminggu sekali dengan harga yang jauh di atas bayangan mereka. Terlalu mahal harga sebuah tiket pesawat untuk mereka yang telah berpeluh itu, jika peluh mereka itu hanya untuk kepentingan segelintir orang berduit dan satu dua pejabat pemerintah.
Nah, inilah keprihatinan yang mestinya ada juga pada benak pemerintah di daerah ini. Manejemen Trans Nusa sudah membuka jalan pikiran kita bahwa pesawat jenis ATR bisa mendarat di landasan pendek jika dibatasi penumpangnya. Yang kurang pada kita, terutama pemerintah, adalah tidak memikirkan untuk mendirikan perusahaan daerah yang bergerak pada transportasi udara.
Kita menangkap kesan bahwa pemerintah di daerah ini hanya sibuk dengan urusannya, tanpa pernah berpikir secara holistik untuk kepentingan umum seluruh masyarakat NTT. Egoisme masing-masing daerah terlihat sangat kentara. Padahal, jika semua pemerintah kabupaten bersatu hati, mengusung semangat yang sama membangun sektor transportasi udara, maka bukan hal yang terlalu mahal dan sulit untuk memiliki armada penerbangan.
Secara matematis, biaya pembangunan rumah jabatan gubernur dan pengembangan gedung DPRD NTT jauh lebih mahal dari harga sebuah pesawat jenis ATR. Mana yang lebih urgen dibutuhkan rakyat NTT saat ini? Pengembangan gedung DPRD NTT yang kelihatan masih juga sangat layak, atau kemudahan dalam akses transportasi udara?
Penting melontarkan ide ini karena belakangan kita sangat merasakan betapa sulit dan tidak pasti melakukan perjalanan dari Kupang menuju Flores. Tiket telah di tangan pun kemungkinan untuk tidak jadi terbang terbuka lebar. Dan, kondisi ini sepertinya dibiarkan begitu saja.
Kekurangan kita adalah membiarkan kondisi itu terus berjalan. Banyak kali kita tidak menyadari bahwa tindakan pembiaran terhadap segala yang kurang, tidak baik, tidak menguntungkan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak baik.
Mudah-mudahan kita tidak cuma bangga meresmikan dan menerima maskot airline yang masuk ke daerah ini. Kapan kita bisa berbangga dan menepuk dada sendiri ketika meresmikan airline milik sendiri? *
Pos Kupang, Kamis 13 April 2006

Partai politik cuma tangga

2008-02-14T08:54:00.001-08:00

SEJAK memasuki era reformasi, kita melihat banyak perubahan dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, lahir begitu banyak produk peraturan yang mencoba mengatur roda pemerintahan menjadi semakin baik.
Kita melihat beberapa produk aturan yang terasa sangat nyata mengatur tentang kehidupan bernegara dan atau berpemerintahan. Sebut misalnya undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemerintahan daerah, berikut segala peraturan teknisnya.
Semua produk aturan itu pada galibnya bermuara pada satu tujuan, yakni supaya roda pemerintahan dapat berjalan pada rel yang benar, mengikuti aturan main yang berlaku. Dan, wajah birokrasi tampil elegan.
Yang menarik adalah bagaimana pengejawantahan peraturan itu pada tataran praksisnya. Kita melihat bahwa aneka peraturan itu mengalami banyak bias dalam pengejawantahannya. Salah satu yang sangat kentara dan nyata-nyata terlihat adalah pengaruh dan peran dominan partai politik dalam roda pemerintahan.
Menurut hakikatnya, partai politik itu cumalah anak tangga menuju ke tata pemerintahan yang lebih baik, demokratis dan bermartabat. Dia cuma medium, jalan untuk mengantar sejumlah orang meraih kursi kekuasaan. Idealnya, peran dan pengaruhnya jangan terlalu menonjol dalam roda pemerintahan.
Tetapi, kita melihat dalam prakteknya, peran dominan parpol begitu kentara. Para anggota legislatif dan eksekutif yang datang dari, melalui dan karena parpol nyata-nyata lebih berpaling pada parpol ketimbang pada rakyat. Anggota DPR (D) lebih segan, loyal dan takut pada parpol ketimbang pada konstituennya. Para kepala daerah juga sama. Lebih takut pada parpol yang memberinya tiket meraih kursi kekuasaan, ketimbang pada rakyat yang dilayaninya.
Ada benarnya kalau para anggota Dewan dan pejabat eksekutif loyal dan takut pada parpol. Lepas dari sisi buruknya, parpol telah memberi mereka tiket, menjadi kendaraan bagi mereka ke kursi Dewan dan kursi jabatan. Menyatunya parpol dengan pejabat eksekutif dan Dewan ibarat kuku dan daging. Ada hubungan batin antara mereka dengan parpol.
Di sisi yang lain, kita melihat hubungan batin itu lebih banyak mengakibatkan beban psikologis yang mendera. Hubungan batin itu kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang lebih pro partai ketimbang pro rakyat. Kepentingan-kepentingan parpol kemudian menjadi lebih dominan dalam setiap kebijakan.
Dari sinilah sebetulnya, cikal bakal lahir apa yang disebut sebagai korupsi birokrasi dan korupsi politik. Dan, sisi buruk ini kembali diperingatkan Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) NTT, Drs. Simon Hayon. Seperti diberitakan harian ini, dalam pidato politiknya ketika membuka Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PPDI NTT di Kupang, Kamis (30/3) lalu, Simon mengingatkan bahwa membasmi korupsi perlu dimulai dari parpol.
Sebagai seorang politisi kawakan yang telah malang melintang dalam jagad politik di daerah ini dan kemudian menjadi kepala daerah, setidak-tidaknya Simon Hayon punya pengalaman tentang bagaimana kentalnya korupsi politik dan korupsi birokrasi.
Kita mesti memberi apresiasi dan dukungan terhadap pendapatnya ini. Sebab 'warning' Simon ini terasa sangat tepat dan relevan di tengah buruknya citra partai politik di daerah ini. Bukan rahasia lagi buat kita kalau kaderisasi di partai sejauh ini belum memperlihatkan sisi profesionalisme. Rekrutmen pengurus partai juga dilakukan asal-asalan. Tak heran kalau banyak penumpang gelap di tengah jalan yang masuk partai dengan membawa serta perilaku dan watak aslinya yang cenderung tidak elegan untuk terjun di sebuah partai politik.
Ya, kita dukung pendapat Simon Hayon. Jika partai menjadi sarang korupsi, maka dari partailah upaya pembersihan itu dimulai. Jika partai cuma anak tangga menuju terwujudnya wajah birokrasi yang demokratis dan elegan, maka dia janganlah terlalu dominan berperan dalam rancang bangun tubuh birokrasi. *
Pos Kupang, Senin 3 April 2006

Jangan mati rasa berbuat baik

2008-02-14T08:52:00.000-08:00

TAK terbantahkan bahwa paling laknat saat ini adalah kemiskinan. Dia ibarat monster ganas yang bisa dengan gampang mencabut nyawa begitu banyak orang. Jika dicermati secara teliti, akan jelas kalau hulu dari banyak kasus kejahatan yang terjadi adalah realitas kemiskinan, si monster itu.
Jika diurut-urut, maka mata rantai kemiskinan cukup panjang. Ayah pukul istri karena tidak bisa menyiapkan makanan. Istri menjewer anaknya yang rewel meminta uang membeli buku. Anak mencuri uang temannya karena ditekan oleh guru di sekolah. Guru memanggil orangtua karena anaknya mencuri di sekolah. Malu karena anaknya mencuri di sekolah, orangtua kemudian memukul lagi si anak. Lingkaran sebab akibat ini bisa kita pakai untuk menjelaskan tentang mata rantai kemiskinan itu.
Kini kemiskinan itu telah menjadi demikian parah. Di daerah ini, kemiskinan itu juga menyata dalam bentuk dan modus lain. Di Sumba Timur, warga yang kekurangan bahan makanan menggadaikan kartu rumah tangga miskin (RTM) ke rentenir. Di Lewoleba -- dan di banyak tempat lain di propinsi ini --, kelaparan bakal mengancam warga. Banyak dan bertambahnya jumlah kepala keluarga (KK) miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM adalah contoh nyata bahwa kemiskinan telah demikian menghantui warga di daerah ini.
Parahnya, instansi dan atau stakeholder yang berurusan dengan jalan keluar mengatasi kemelut warga ini juga turut menambah penderitaan warga. Ketika BLT yang banyak dikritik ini mulai dicairkan awal Desember tahun lalu, muncul banyak 'orang miskin baru'. Yang datang menerima bantuan itu mengenakan sepatu hak tinggi, gelang emas melingkar di tangan, anting berlian tergantung di telinga. Dan, banyak yang datang menggunakan sepeda motor pribadi. Apakah mereka itu miskin?
Contoh lain adalah raibnya dana sebesar Rp 900 juta bantuan gizi buruk di Kabupaten Alor. Seperti diberitakan harian ini edisi kemarin, dana sebesar itu diduga digelapkan oknum petugas BRI Kalabahi. Rasa-rasanya kita sesak nafas membaca warta dari Alor itu. Betapa teganya oknum yang tidak bertanggung jawab itu menggelapkan dana untuk anak-anak gizi buruk di kabupaten itu.
Kita tentu mesti berharap agar kasus ini segera ditangani aparat penyidik. Tetapi, yang ingin kita soroti di ruangan ini adalah betapa kita sudah mati rasa akan solidaritas, akan keprihatinan, akan kepedulian kita terhadap sesama kita, warga kebanyakan yang masih didera kemiskinan. Banyak dari antara kita begitu tega membiarkan penderitaan warga itu berlangsung. Sikap pembiaran itu menyata dalam banyak ragam bentuk: merampas hak mereka, mengaku diri miskin, mempersulit urusan yang melibatkan orang-orang kecil.
Dalam suatu masyarakat ketika sikap-sikap dan perilaku ini masih mekar bertumbuh, sulit mengharapkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah warga masyarakat yang kekurangan, yang mestinya harus dibantu justru jadi sapi perah, justru menjadi ladang garapan.
Saat ini, mayoritas warga NTT berada dalam masa pra-Paskah. Tema utama pra-Paskah adalah pertobatan. Tepatlah kalau untuk orang Katolik, aksi puasa pembangunan tahun ini berbunyi "Budaya Bebas Korupsi." Ya, korupsi yang telah melilit bangsa ini tidak lagi sekadar penyakit. Dia telah mewujud dalam budaya, telah menjadi habit, dan karena itu dibanalisasi.
Untuk melawannya, perlu kerja keras. Tidak cuma menegakkan hukum, memeriksa orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana ini, menetapkan sejumlah banyak orang menjadi tersangka. Lebih jauh dari itu, yang paling dibutuhkan adalah perubahan sikap, perilaku, budaya.
Hanya dengan perubahan sikap, kita bisa memiliki kemauan untuk menumbuhkan solidaritas dengan mereka yang berkekurangan. Hanya dengan perubahan perilaku, kita bisa memiliki itikad untuk berbuat baik terhadap orang lain.
Kemiskinan sudah terlalu lama mendera kita, membuat kita terpuruk. Tetapi jika kita juga miskin berbuat baik, miskin solidaritas terhadap sesama warga kita yang berkekurangan, maka sebetulnya kita secara tidak sadar terus melanggengkan laknat yang bernama kemiskinan itu. Tegakah kita menyaksikan banyak warga daerah ini terus didera kemiskinan? Mudah-mudahan kita tidak mati rasa untuk berbuat baik. *
Pos Kupang, Kamis 16 Maret 2006

Setelah seminar, apa?

2008-02-14T08:51:00.000-08:00

ITULAH pertanyaan yang terlintas dalam benak kita setelah membaca berita tentang seminar internasional di Kupang. Seperti diwartakan harian ini kemarin, seminar internasional itu melibatkan tiga negara, Australia, Timor Leste dan Indonesia (Pemerintah Kota Kupang).
Seminar ini mengangkat tiga isu utama, ekonomi, pendidikan dan pariwisata. Tiga tema ini merupakan tema-tema sangat penting dan urgen. Tetapi, yang memberi bobot lebih pada pertanyaan ini adalah harga seminar itu, yang mencapai Rp 200 juta, dan dampak atau hasilnya nanti. Dana sebesar itu merupakan dana yang tidak kecil untuk ukuran Kota Kupang. Dana itu ditanggung bersama oleh Pemerintah Kota Kupang dan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, masing-masing Rp 100 juta.
Pada galibnya kita mendukung rencana menggelar seminar itu. Karena bagaimana pun juga suatu agenda pembangunan, mestilah dimulai dari perencanaan yang matang dengan melihat banyak matra di dalamnya.
Tetapi, seperti kita maklumi dan ketahui bersama, hajatan-hajatan seperti seminar, diskusi, workshop dan semacamnya telah menjadi demikian biasa dan lazim. Hampir setiap hari selalu ada acara seperti ini. Kita sudah menemukan dan mendapat setumpuk rekomendasi, masukan, usul, saran atas banyak hal.
Tidak salah seminar diselenggarakan, diskusi digelar dan workshop dilakukan. Rekomendasi, usul, masukan itu juga penting dalam rangka memberi kita gambaran dan point of reference atas suatu masalah. Tetapi follow up-nya yang belum kita lihat.
Karena itu, kalau sekarang Pemerintah Kota Kupang berencana menggelar seminar bertaraf internasional, mungkin beberapa harapan dapat kita sampaikan di sini. Pertama, janganlah seminar itu cuma pro forma. Kita memandang sangat penting menggarisbawahi hal ini. Mengapa? Karena sebegitu sering selepas sebuah seminar, diskusi atau workshop, setumpuk rekomendasi dan masukan lalu dimasukkan dan mengendap di laci meja.
Jujur kita akui bahwa sangat jarang kita melihat sebuah perubahan terjadi menyusul sebuah seminar atau workshop. Lucunya, hampir saban tahun kita selalu menyaksikan seminar dengan tema yang sama didaur ulang, diselenggarakan lagi. Rekomendasinya juga tetap sama, masukannya ya... itu-itu juga.
Karena itu, harapan kita ialah semoga seminar internasional itu tidak sebatas pro forma, asal ada, asal bunyi, tanpa gema. Gema-gaungnya mesti bisa didengar dan ditangkap. Gemanya itu mengejawantah dalam action plan yang realiable (dapat direalisasikan) dan achievable (dapat dicapai).
Kedua, untuk konteks Kota Kupang, seminar ini harus dapat menaikkan pamor, menegaskan peran strategisnya di 'segitiga emas' di kawasan selatan ini. Menjalin kerja sama dengan Australia bukan hal yang baru lagi buat Pemerintah Kota Kupang. Sejak satu dekade lalu, Pemerintah Kota Kupang sudah merintis kerja sama dengan Pemerintah Palmerstone, Australia Utara.
Banyak dana telah dihabiskan dalam rangka kerja sama ini. Setumpuk action plan telah disepakati. Tetapi, sejauh ini kita belum melihat hasil nyata dari jalinan kerja sama ini. Mengapa ini bisa terjadi?
Tidak ada maksud kita di sini untuk mengritik Pemkot Kupang. Yang hendak kita gariskan di sini adalah bahwa hendaknya kerja sama itu benar-benar direalisasikan sehingga masyarakat kota ini memberi dukungan.
Dari tiga tema yang akan dibahas dalam seminar itu, sektor pariwisata agaknya bisa menjadi ikon hubungan antara Timor Leste dan Australia dengan Kota Kupang. Dengan tidak mengabaikan sektor pendidikan dan ekonomi, rasa-rasanya pariwisatalah yang lebih memberi warna hubungan antarnegara. Gerbang masuk ke suatu negara, saat ini adalah pariwisata. Maskot-maskot banyak negara menampilkan pesona pariwisata.
Jika pariwisata sudah demikian penting perannya menarik orang luar masuk ke suatu negara, maka kita berharap seminar internasional ini harus bisa menjadi momentum yang penting buat Pemkot Kupang merancang action plan, kiat nyata sehingga seminar itu tidak tinggal seminar. *
Pos Kupang, Selasa 28 Februari 2006

Sampai kapan PNS jadi primadona?

2008-02-14T08:49:00.001-08:00

MENURUT data, sebanyak 68.710 pelamar di NTT mengadu nasib mengikuti test calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), Sabtu (11/2). Angka ini lebih banyak dari tahun lalu. Dan, dari tahun ke tahun, peserta test CPNSD cenderung meningkat.
Fenomena penerimaan CPNS di daerah ini memang selalu menarik untuk disimak. Pertama, pelaksanaan waktu test yang serentak menutup peluang peserta untuk 'bermain' di banyak tempat. Dulu, ketika ujian tidak dilakukan secara serempak, para peserta bisa mengikuti ujian di sejumlah daerah. Tidak lulus di satu daerah, pindah ke daerah lain. Tetapi sistem baru seperti sekarang ini menutup pintu bagi peserta yang suka berpetualang. Modus seperti ini juga akan semakin memberi peluang buat 'putera daerah'.
Kedua, meningkatnya angka peserta dari tahun ke tahun semakin menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini masih menjadi primadona. Boleh dibilang, sektor inilah yang menggerakkan roda perekonomian daerah ini. Sangat kentara di kota-kota kabupaten, dinamika dalam kota lebih banyak dilakoni para PNS. Angkutan kota penuh dengan PNS. Pengunjung pasar lebih banyak PNS. Pendek kata, PNS masih menjadi lapangan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Jadilah, kota-kota di NTT adalah kota PNS.
Tetapi dua fenomena ini sekaligus juga membuka banyak perspektif dan sudut pandangan. Salah satu yang hendak kita sentil di sini adalah lemahnya usaha ekonomi skala kecil yang bisa menggerakkan roda ekonomi secara umum. Propinsi ini sudah 57 tahun usianya. Tetapi sepanjang usia itu, nasibnya tidak tentu.
Padahal, dari tahun ke tahun, tidak sedikit dana mengalir ke daerah ini. Di mana gerangan muara semua dana itu? Apakah yang salah sehingga sulit sekali ekonomi kita bergerak? Potensi kita punya. Ternak sapi, pernah menjadi primadona. Belakangan tenggelam dan diambilalih propinsi lain. Hasil laut kita punya. Tetapi lebih banyak dicuri. Hasil pertanian kita melimpah. Tetapi lebih banyak dinikmati propinsi lain. Pisang dari Flores kembali lagi ke Flores dalam bentuk kerupuk setelah diolah di Bali. Kita juga punya banyak potensi pariwisata. Tetapi mengapa wisatawan enggan ke sini?
Sementara itu tiap bulan, tiap tahun anggaran, eksekutif dan legislatif kita tak pernah alpa menganggarkan studi banding di tempat lain. Hasilnya apa?
Inilah beberapa variabel yang menjadi penyebab mengapa PNS masih menjadi sektor yang sangat menjanjikan. PNS jauh lebih menjanjikan karena memberi kepastian akan kesejahteraan dan jaminan hari tua. Karena itu, masuk akal kalau musim penerimaan CPNS adalah 'musim semi' yang paling dinanti-nantikan oleh pencari kerja.
Tetapi, pertanyaan besar sekarang adalah, sampai kapankah PNS menjadi primadona? Di Propinsi Kalimantan Timur, dari formasi yang disiapkan untuk CPNSD, yang melamar tidak sampai 50 persen. Sudah pasti, pencari kerja di sana tidak mau bertarung merebut status pegawai negeri, bukan karena pegawai negeri itu jelek. Sebaliknya, bagi mereka PNS kalah pamor dan kurang menjanjikan dibandingkan dengan profesi swasta. Dan, itu hanya mungkin terjadi kalau sektor iklim ekonomi riil, seperti usaha kecil dan menengah bergerak dengan semangat dan didukung oleh iklim usaha yang kondusif.
Kita sepakat bahwa pandangan terhadap dan memposisikan PNS sebagai sektor primadona harus segera ditinggalkan. Pemerintah, kita harapkan lebih giat lagi mendesain program di sektor ekonomi kecil. Tiap tahun ada dana PER (pemberdayaan ekonomi rakyat) bernilai miliaran rupiah. Dana ini ada di setiap kabupaten.
Mestinya dana ini bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak usaha kecil menengah di setiap daerah. Pola-pola lama dalam penyaluran dana ini yang sarat kepentingan dan KKN hendaknya ditinggalkan. Sistem perizinan usaha yang berbelit dan selalu dikeluhkan, juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga ke depan, PNS tidak lagi menjadi primadona. Sektor swasta seharusnya bisa bangkit dan menggeser arti penting PNS di daerah ini. *
Pos Kupang, 13 Februari 2006

Memaknai filosofi satu atap

2008-02-14T08:47:00.001-08:00

UNTUK kesekian kalinya penanganan kasus korupsi kita sampaikan di ruang ini. Tidak ada maksud lain, seperti memojokkan, mendiskreditkan siapa pun, pihak mana pun juga, kecuali keinginan yang kuat agar kasus-kasus korupsi di daerah ini ditangani dengan serius.
Mengapa dengan serius? Tentu karena selama ini, ada kesan sangat kuat penanganan kasus korupsi di daerah ini dilakukan pro forma, hanya untuk menyenangkan rakyat, hanya supaya terlihat ada usaha penanganan. Di hampir semua kabupaten, jarang kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik ditangani. Jarang para pejabat di daerah ini masuk penjara karena korupsi. Yang memenuhi penjara hanyalah pegawai kecil yang sebetulnya menjadi kambing hitam, menjadi tumbal atasannya. Akibatnya, rakyat daerah ini memandang penegakan hukum sebagai sandiwara belaka. Mereka tidak percaya lagi dengan aparat penyidik hukum. Dalam benak mereka hukum adalah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Kasih uang habis perkara (KUHP) adalah sinisme yang sangat memalukan.
Ke depan, kesan, pandangan, ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum harus dipulihkan. Modus lama harus dibuang. Aparat penyidik mesti menempatkan hukum di atas segala-galanya. Dan, daerah ini bisa segera bersih dari virus-virus koruptor.
Warta di media ini kemarin membersitkan harapan itu. Jajaran penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan BPKP duduk bersama membahas penanganan kasus-kasus KKN di NTT. Hadir Kapolda, Kajati, para kapolres se-NTT, para kajari se-NTT, para kasat reskrim, juga utusan dari BPKP Perwakilan NTT.
Rapat yang disebut rapat koordinasi (Rakor) ini bermaksud menyamakan persepsi, melihat bersama dan yang lebih penting lagi, ingin bersama dalam satu atap menangani kasus-kasus korupsi. Satu atap, itulah filosofinya. Untuk konteks penanganan kasus korupsi di daerah ini, filosofi ini begitu bermakna. Kita coba melihat beberapa makna dan implikasi penting dari filosofi ini.
Pertama, korupsi di daerah ini telah menjadi kebiasaan, perilaku, watak yang inheren dalam diri para pihak yang berurusan dengan dana-dana publik. Sepertinya, mereka yang 'makan uang' itu tidak lagi menyadari bahwa apa actus makan uang itu merupakan sesuatu yang melanggar hukum, bertentangan dengan norma moral dan karena itu harus mendapat hukuman yang setimpal.
Boleh dibilang, di daerah ini korupsi telah dibanalisasi. Orang melakukannya karena hal itu telah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku umum dan jamak di mana-mana. Karena merupakan sesuatu yang jamak, maka orang pun ramai-ramai melakukannya. Di tengah lingkungan seperti itu dan dengan integritas moral yang rendah, lama-kelamaan kesadaran bahwa korupsi merupakan suatu malum, aib menghilang. Nah, menghadapi perilaku koruptif seperti inilah, filosofi satu atap sangat urgen dan penting sebagai obat penangkalnya.
Kedua, dari dulu daerah ini terkenal miskin. Dana-dana pembangunan berasal dri pusat, dari daerah lain. Dari tahun ke tahun, pemerintah daerah ini, melalui rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah (RAPBD) mengajukan dana ke pusat. Semuanya berjalan normal dan rutin. Pusat, melalui prosedur tetap, mengucurkan dana setiap tahun. Selain dana pemerintah, juga mengalir dana-dana swasta, dana-dana yang dikelola lembaga swadaya masyarakat. Dalam setahun saja, NTT bisa kebanjiran dana Rp 3 - 4 triliun.
Tetapi pertanyaan yang selalu mengusik kita, mengapa dari tahun ke tahun kita tetap tertinggal? Meski terdengar lucu, tetapi plesetan NTT sebagai nusa tetap tertinggal, benar-benar menampar pipi kita, terutama pejabat pemerintah di daerah ini. Apa saja yang dilakukan? Apa yang salah? Mengapa kesalahan terus berulang dan berulang terus? Mengapa kita tetap miskin? Apakah memang kita sudah demikian tidak mampu untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan kita?
Salah satu sebab kita tidak maju-maju adalah virus korupsi yang telah menahun di daerah ini. Kita menyaksikan, virus itu seolah beranak pinak. Dari bapak menular ke ibu. Dari orangtua turun ke anak. Dan, tidak ada yang malu lagi memamerkan kendaraan mewah, rumah-rumah modern, perhiasan mahal. Padahal (maaf) cuma pegawai negeri.
Karena itulah, kita berpendapat bahwa filosofi satu atap dapat menjadi obat penawar melawan kebiasaan, sikap, perilaku koruptif seperti ini. Tidak ada maksud kita di sini untuk melecehkan siapa pun. Yang mau digugat dan diharapkan di sini adalah dukungan terhadap filosofi satu atap ini. Dengannya, semua kita berharap, semoga di masa depan, virus korupsi perlahan-lahan diberantas dan disembuhkan dari muka bumi NTT. *
Pos Kupang, 27 Januari 2006
-------------------------

Tempatkan hukum pada tempatnya

2008-02-14T08:44:00.000-08:00

PEMERIKSAAN terhadap sejumlah pejabat publik di negeri ini mulai gencar dilakukan setelah reformasi berhembus sejak delapan tahun lalu. Banyak pejabat dan koruptor di republik ini telah meringkuk di balik jerugi besi, lembaga pemasyarakatan.
Di Nusa Tenggara Timur juga kita saksikan sejumlah banyak pejabat publik diperiksa, ditahan, dipenjarakan karena terlibat kasus korupsi. Sebetulnya, dalam konteks penciptaan pemerintahan yang good and clean, langkah hukum seperti ini normal-normal, biasa-biasa saja. Karena memang seperti itulah wajah negara hukum. Sepertilah itulah hukum ditegakkan secara benar dan konsisten.
Di negara-negara lain, tegaknya hukum membawa perubahan kehidupan masyarakat yang luar biasa. Sebut misalnya Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Cina. Negara-negara ini terlihat begitu cepat maju dan berkembang karena lebih bersih dari virus korupsi. Hukum di negara-negara ini ditempatkan pada tempatnya yang semestinya dan dipraktekkan secara benar. Tidak ada urusan dengan politik. Hukum sebagai hukum diperlukan untuk menciptakan keadilan.
Karena itu, langkah aparat penyidik di NTT, baik itu aparat kejaksaan maupun polisi memanggil, memeriksa, menahan, memperkarakan dan menghukum para pejabat yang terlibat kasus korupsi, juga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Langkah hukum itu memang perlu diapresiasi sebagai sebuah gebrakan. Tetapi mestinya, kita juga tidak perlu 'membaca' langkah itu secara berlebihan, seolah-olah sangat luar biasa.
Dalam konteks hukum, penetapan mantan Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, menjadi tersangka, misalnya, adalah sesuatu yang biasa sekali. Begitu juga dengan Bupati Kupang, Bupati Timor Tengah Selatan, atau juga beberapa mantan anggota dan anggota (aktif) legislatif di daerah ini menjadi tersangka. Tidak ada yang luar biasa dari langkah hukum yang ditunjukkan aparat penyidik. Normal-normal saja kalau mereka itu ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian disidangkan dan mungkin juga divonis penjara.
Kita akui, sebegitu sering kita membaca langkah dan tahapan proses hukum dengan kacamata lain, bukan kacamata hukum. Kacamata yang paling laku dipakai adalah politik dan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).
Jika kita tidak menggunakan kacamata hukum melihat semua proses hukum, tentu saja yang kita tangkap dari seluruh proses itu jauh membias. Proses hukum kemudian ditafsir secara politis bahwa si A dari suku ini ingin menjatuhkan si B dari suku itu. Yang kemudian terjadi adalah semua kita mulai membentengi diri dalam gheto suku kita yang sempit. Semangat pluralisme yang mulai kuat mengarus di tingkat dunia justru akhirnya menjauh dari kita.
Tentu kita tidak mengharapkan akibat-akibat seperti ini terjadi. Juga di daerah ini, terkait dengan langkah hukum para penyidik memeriksa para pejabat publik. Kita sepakat dengan pernyataan gubernur kita, Piet A Tallo, S.H seusai diperiksa di Polda NTT, Selasa (17/1) lalu. "Ini saya tunjukkan bagaimana sebagai warga negara yang baik mentaati aturan hukum yang berlaku di negara kita ini. Juga kalian para wartawan, jangan berlindung di balik profesi. Kalau ada masalah berani ndak datang ke kantor polisi untuk diperiksa." Begitu kata gubernur kesayangan dan kebanggaan kita.
Pemeriksaan Gubernur Tallo berikut pernyataannya sebagaimana kita kutip di atas, tidak hanya menghapus kecurigaan dan keraguan banyak pihak, tetapi juga memperlihatkan sebuah sikap gentle, kemauan baik, ketaatan seorang warga negara yang baik terhadap proses hukum.
Banyak hal yang bisa dan harus kita petik dari proses pemeriksaan ini. Pertama, bagi aparat penyidik, sikap gentle Gubernur Tallo mestinya bisa melecut semangat untuk lebih serius lagi menegakkan hukum di daerah ini. Seorang gubernur saja rela, mau dan ikhlas untuk diperiksa, apalagi para pejabat yang berada di bawahnya, seperti bupati, sekretaris daerah, kepala dinas. Juga siapa pun warga yang patut diduga bersalah secara hukum harus diperiksa.
Kedua, bagi kita semua, warga propinsi ini dan juga para pejabat publik. Teladan yang baik telah ditunjukkan oleh gubernur kita. Kita mestinya mencontohi sikap gubernur kita untuk siap diperiksa jika memang diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum.
Ketiga, dalam konteks penciptaan pemerintahan yang good and clean, kita memang mesti menempatkan hukum pada tempatnya yang benar, sehingga tidak terjadi bias dalam penerapannya. *
Pos Kupang, Kamis 19 Januari 2006
------------------------

Dukung langkah hukum purna bakti

2008-02-14T08:42:00.000-08:00

HARI-HARI ini kita disuguhkan dengan berita, terutama di media ini, tentang dana purna bakti dengan sudut pandangnya masing-masing.
Di Sikka, purna bakti menjadi kasus yang tengah diusut kejaksaan. Sejumlah mantan anggota Dewan dan staf birokrasi telah diperiksa. Di Lembata, kalangan eksekutif dan Dewan tengah berjuang menjustifikasi pemberian dana purna bakti ini. Di Flores Timur, mantan anggota Dewan malu-malu menerima dana bantuan itu, meski dibenarkan oleh aturan yang ditetapkan oleh mereka sendiri.
Di kabupaten lain, ada yang tengah diusut dan dalam proses penyidikan. Yang lain lagi masih diam-diam. Kalau di Lembata dan Flotim, dana purna bakti itu dilegalkan melalui perangkat aturan, yakni peraturan daerah (Perda), maka di Sikka, sebagaimana pengakuan Ketua DPRD Sikka, AM Keupung, pemberian dana purna bakti itu tidak punya dasar hukum. Artinya, DPRD Sikka periode lalu tahu dan penuh sadar bahwa pemberian 'uang sirih pinang' itu tidak beralasan.
Kita sudah terlanjur mengerti bahwa di negara ini, kalangan Dewan datang dari partai politik. Partai politik mengutus mereka, melalui medium pemilihan umum ke lembaga terhormat, parlemen. Ada keyakinan bahwa para anggota Dewan yang terpilih itu mengemban misi menyuarakan suara para konstituennya.
Karena itulah kita mengerti kalau Harold Lasswell merumuskan definisi politik sebagai who gets what, when, and how" (siapa mendapat apa, kapan dan dengan cara seperti apa). Mestinya, dalam konteks praksis politik, para anggota Dewan itu adalah sedikit orang yang memenangkan pemilihan pada waktu yang tepat melalui cara yang juga benar.
Nah, kita menyaksikan sendiri, betapa ideal seperti ini sangat jauh di awang-awang. Harapan akan sebuah praksis politik yang benar adalah harapan yang utopis belaka. Dana purna bakti, keterlibatan anggota Dewan dalam melobi proyek, adalah contoh soal tentang biasnya praksis politik yang diperankan kalangan anggota Dewan kita di daerah ini.
Moralitas dan etika yang dianut kalangan anggota Dewan kita rupanya adalah 'mumpung terpilih, ya... memperkaya dirilah'. Menjustifikasi pemberian dana purna bakti melalui perda yang tanpa public hearing, boleh dibilang, merupakan pengejawantahan moralitas seperti ini.
Publik di daerah ini paham bahwa kalau ada dasar hukumnya, maka dana purna bakti itu sah-sah saja. Tetapi yang disoroti adalah perilaku dan etika politik para wakil rakyat itu. Bukan legal-ilegalnya dana itu.
Di tengah kemiskinan rakyat NTT, kita sulit menerima kalau kalangan Dewan kita sibuk menyusun aturan menjustifikasi opsi 'menggemukkan badan' sendiri. Kita berpandangan bahwa gaji seorang anggota Dewan berikut tunjangan ini dan itu telah lebih dari cukup untuk hidup di NTT.
Nah, dalam konteks ini, kita mendukung dan menaruh harapan aparat penyidik untuk menyelidiki, menyidik dan menuntaskan kasus-kasus dana purna bakti di NTT. Langkah nyata telah dilakukan di Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Sikka. Di Kabupaten Kupang prosesnya sudah sampai di meja hijau. Di Kota Kupang, berkasnya masih seperti bola pimpong. Di Sikka, kejaksaan tengah berkonsentrasi.
Banyak pelajaran sebetulnya yang dapat kita petik dari biasnya praksis politik yang dipertontonkan di daerah ini. Bagaimana mesti mengatasinya? Salah satunya yang paling mungkin adalah membenahi pola, mekanisme dan sistem rekrutmen kader partai di dapur partai.
Bukan berita baru lagi kalau di negara ini korupsi terbesar dilakukan oleh partai politik. Ada pendapat yang menjelaskan bahwa kondisi itu sangat mungkin terjadi karena kalangan anggota partai yang direkrut adalah para pencari kerja yang bertahun-tahun tidak pernah memegang uang dalam jumlah banyak, tidak pernah menikmati fasilitas yang lumayan. Itulah sebabnya ketika mendapat gaji dan tunjangan ini dan itu, mendapat fasilitas lengkap, mereka tergagap-gagap dan bingung menggunakannya.
Ya, partai politiklah yang memegang kuncinya. Harapan kita agar waktu-waktu mendatang partai politik di daerah ini bisa lebih profesional merekrut kader-kadernya. Mudah-mudahan, mereka yang menjadi anggota Dewan, wakil rakyat di daerah ini bukan penumpang gelap yang naik di tengah jalan. *
Pos Kupang, Rabu 11 Januari 2006

Kesederhanaan sebagai kebajikan Natal

2008-02-14T08:39:00.000-08:00

HARI Raya Natal, akhirnya datang lagi untuk dirayakan. Seperti telah lazim, banyak persiapan dilakukan menyongsong Natal tahun ini. Tetapi, jika kita kritis dan cermat merenung dan membaca tanda-tanda zaman sepanjang tahun ini, ada begitu banyak peristiwa, kejadian, kasus dan semacamnya yang membuat kita miris merayakan Natal tahun ini.
Di aras nasional, begitu banyak gejolak terjadi. Banjir di sejumlah tempat. Lebih dari seratus kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun propinsi dilakukan dengan riak dan dinamikanya. Harga bahan bakar minyak yang melangit dengan dampak ikutannya yang tidak kecil. Aksi kekererasan terus berlangsung.
Di aras lokal, kita juga menyaksikan berbagai kejadian di daerah ini. Kelaparan melanda sejumlah kabupaten. Gizi buruk, gizi kurang terjadi hampir merata sebagai akibat rawan pangan. Demam berdarah dan diare terjadi di mana-mana. Bencana alam juga terjadi di beberapa tempat.
Semua peristiwa itu, aneka kejadian itu, bagaimanapun juga, menegaskan ketidakberdayaan kita di hadapan Sang Empunya hidup. Betapa rapuhnya kita saat banjir datang menerjang. Betapa lemahnya kita ketika sengatan matahari tak mau kompromi dengan tanaman di kebun dan ladang petani.
Nah, di tengah segala macam kejadian dan bencana itu kita merayakan Natal tahun ini. Karena itu, rasanya tepat kalau aneka peristiwa itu kita lihat sebagai koinsidensi yang tepat dengan makna Natal. Artinya, sambil tetap mengingat damai sebagai kandungan maknanya yang telah umum, pesan kesederhanaan, ketakberdayaan, kehinadinaan dapat kita lihat sebagai makna lain dari Natal.
Mungkin terlalu fatalis berpikiran seperti itu. Tetapi, sejarah keselamatan manusia bermula dari kandang hewan yang sederhana. Bayi Yesus tidak lahir di atas tempat tidur beralaskan sprei yang putih bersih dan steril.
Tidak! Allah memilih kesederhanaan untuk menyatakan kemahabesaranNya. Di kandang hewan, dengan disaksikan hewan dan gembala-gembala di padang, dan di tengah malam yang dingin menusuk, Verbum caro est (Sabda menjadi daging).
Bagi orang Kristen, peristiwa Natal bermakna penyelamatan dan karena itu dirayakan spesial. Tetapi bagi setiap bangsa, peristiwa Natal mengajarkan satu kebajikan hakiki, yakni kesederhanaan. Karena itu, kesederhanaan sekali lagi tepat kalau dimaknai sebagai suatu kebajikan. Ya, kesederhanaan dalam banyak hal. Dalam hidup, dalam perilaku, dalam pola tingkah dan dalam sikap hidup.
Allah yang mahabesar, yang kuat kuasa, yang tremendum et fascinosum, memilih cara dan modus manusia yang lemah dan tak berdaya dalam kesederhanaan. Tetapi kesederhanaan itu membawa kepenuhan keselamatan manusia secara paripurna. Karena itu peristiwa Natal semestinya harus mampu membangkitkan kesadaran setiap orang untuk lahir kembali dari sikap, perilaku lama yang penuh kesombongan dan kecongkakan.
Untuk konteks kita di NTT, kesederhanaan terasa sangat tepat dan relevan untuk menjadi suatu kebajikan Natal. Ada banyak alasan, mengapa kesederhanaan harus bisa menjadi kebajikan yang dapat kita pegang.
Pertama, kita merasa bahwa meski sudah memasuki usianya yang 47 tahun, propinsi ini tidak maju-maju. Kita seakan berjalan di tempat. Ekonomi kita tidak maju dan bergeliat. Bantuan langsung tunai (BLT) tanpa sadar telah menjadi dana siluman yang membawa halusinasi buat kita.
Pendidikan kita seret. Sudah tujuh gubernur memimpin derah ini. Tetapi hasil yang kita petik, ya... ketidakberhasilan. Sektor kesehatan kita juga parah. Busung lapar, gizi buruk, kurang gizi, diare, demam berdarah, malaria sudah menjadi merk penyakit daerah ini. Rupanya kita sepakat bahwa kegagalan itu akibat sikap kita, para pemimpin kita yang tidak lagi konsern terhadap rakyat.
Kedua, kita melihat praktek KKN, terutama korupsi, telah begitu menggurita. Banyak pejabat publik sudah kehilangan rasa malu ketika memamerkan inventaris pribadi akibat korupsi. Meski berpenghasilan rendah, tapi bergaya hidup elitis. Usia sudah 47 tahun, tetapi perilaku masih seperti anak-anak. Itulah masalah kita sebenarnya.
Mudah-mudahan raja yang lahir sebagai bayi miskin di kandang hewan mampu membangkitkan kesadaran buat kita untuk belajar tahu diri menjadi lebih sederhana. Selamat Hari Raya Natal. *
Pos Kupang, Sabtu 24 Desember 2005

Korupsi sebagai patologi narsisme

2008-02-14T08:37:00.000-08:00

DUA hari berturut-turut ini bersejarah. Tanggal 9 Desember kemarin diperingati sebagai Hari Antikorupsi sedunia. Sementara pada hari ini, 10 Desember, kita peringati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM).
Terasa memang, resonansi peringatan dua hari khusus ini tidak bergema dan bergaung. Beda sekali dengan peringatan-peringatan hari-hari bersejarah lain, yang tidak cuma menyita banyak perhatian, tetapi juga menelan banyak dana untuk acara seremoninya. Mungkin karena itulah, kontras rasanya jika kita mesti 'meledakkan' peringatan Hari Antikorupsi.
Tetapi, kita merasa tetap urgen di sini mengartikulasikan kembali makna peringatan dua hari bersejarah ini. Korupsi, tentu bertentangan dengan HAM. Dia melanggar etika yang umum dianut. Dia merusakkan sendi-sendi kehidupan yang layak, yang baik, yang diikhtiarkan, yang jadi impian umum. In sensu stricto, korupsi merupakan malum dari suatu bonum, kekurangan dari suatu kebaikan.
Peringatan Hari Antikorupsi hari ini terasa demikian bermakna dan penting kalau kita tarik perilaku corrupt itu ke konteks kita di daerah ini. Beberapa waktu terakhir, beberapa pejabat penting, yang merupakan master mind setiap kebijakan publik, diperiksa dalam kasus dugaan korupsi. Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) ditetapkan menjadi tersangka. Bupati dan Wakil Bupati Kupang juga ditetapkan sebagai tersangka. Walikota Kupang bersama mantan anggota Dewan setempat juga diperiksa. Beberapa pejabat di Kota Kupang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Itu di lingkup pemerintah. Di luar pemerintah, beberapa pihak yang mengelola dana bantuan juga diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Meski belakangan, kita sangat ragu dan sangsi akan keseriusan aparat hukum mengantar para tersangka itu ke hotel pro deo, toh pemeriksaan sebagai tersangka itu sendiri sudah memberikan image yang sangat buruk.
Para tersangka itu, boleh bermuka tebal, tetapi jati dirinya sebagai seorang subyek otonom, apalagi seorang figur publik, hancur berantakan. Jargon seperti 'makan uang' buat telinga kita masih sangat menyakitkan. Hukuman fisik di penjara mungkin bisa dihindari ketika penegakan hukum di republik masih sebatas dagelan dan setiap aktornya bisa dibayar dengan segepok rupiah. Tetapi hukuman sosial tidak bisa dihindari. Dan, jangan lupa saat ini banyak orang stres bukan karena siksaan fisik, tetapi akibat siksaan psikologis-sosial. Orang miskin yang tidak makan satu hari masih bisa 'mengangkat muka', ketimbang orang kaya yang kenyang tetapi dicibir di lingkungannya.
Banyak teori sudah menjelaskan tentang watak orang yang suka 'makan uang' itu. Banyak sudut pandang telah dijelaskan. Semua penjelasan itu, setiap teori itu, boleh diringkas dalam satu tali simpul: koruptor adalah orang yang telah jatuh dalam narsisme.
Ya, narsisme. Artinya orang yang hanya melihat dirinya, berkonsentrasi pada dirinya, seolah-olah dunia di luar dirinya, lingkungan sosial di luar dirinya tidak ada. Dia begitu mendewa-dewakan dirinya. Dia khawatir kalau dirinya tidak oke. Dia menyamakan dirinya dengan salah satu aspek parsial dari dirinya. Entah hartanya, entah kemasyhurannya, dan entah apa lagi yang terkait dengan dirinya.
Patologi narsisme, tentu saja sangat bertentangan dengan hakikat kemanusiaan. Ketika seseorang hanya mengagung-agungkan aspek parsial dari dirinya, ketika itu juga dia merendahkan martabat kemanusiaannya. Karena dia seakan mengidentikkan dirinya dengan apa yang ada padanya, berapa simpanannya, berapa kapling tanahnya, berapa unit kendaraan mewah di rumah, berapa banyak rumah miliknya, dan seterusnya dan seterusnya.
Rasanya tidak terlalu keliru buat kita untuk mengatakan bahwa banyak dari antara pemimpin kita di daerah ini, juga orang-orang yang doyan memarjinalkan kemiskinan warga daerah ini untuk kepentingan terselubung, kita sebut sebagai orang-orang yang telah jatuh dalam patologi narsisme.
Suara mereka nyaring di ruang rapat untuk mendatangkan investor. Proposal mereka berhalaman-halaman berisi seribu satu kekurangan, kemiskinan, ketidakberdayaan warga daerah ini guna meluluhkan hati donatur. Tetapi ketika dana itu datang, yang pertama dalam benak mereka adalah 'saya makan berapa, apa lagi yang harus dibeli sebagai kekayaan pribadi?' Kita memang mesti sedih. *
Pos Kupang, Sabtu 10 Desember 2005

Birokrat bukan aristokrat

2008-02-14T08:34:00.000-08:00

MULA pertama ketika mulai diperkenalkan, birokrasi dimaksudkan terutama untuk menggantikan sistem pemerintahan aristokrasi. Merujuk pada etimologinya, aristos (paling baik), krateo (memerintah), paham aristokrat sendiri bermaksud baik.
Pemerintahan aristokrat berarti pemerintahan oleh orang-orang yang paling baik, baik moral maupun intelektual. Untuk konteks zamannya, paham ini dapat diterima.
Tetapi lama-kelamaan, golongan yang disebut sebagai yang paling baik dan intelektual itu merujuk pada golongan bangsawan, raja-raja, pangeran-pangeran. Penyimpangan justru mulai terjadi ketika golongan ini mendapat perlakuan istimewa dan mempunyai hak-hak khusus yang berbeda dengan warga kebanyakan.
Paham ini kemudian runtuh. Hampir semua negara modern di dunia saat ini sudah meninggalkan paham ini. Sebabnya, paham ini tidak cukup kondusif mewujudkan masyarakat madani. Sebagai gantinya, paham demokrasi dipilih. Sejauh ini, lepas dari sisi kurangnya, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik, mendekati ke arah yang dicita-citakan bersama.
Itu pada tataran teoretis. Masalah yang dihadapi sekarang terkait dengan pemerintahan demokrasi adalah prakteknya yang justru tidak demokratis.
Kita menyaksikan sendiri, banyak pejabat pemerintahan sekarang memperlihatkan perilaku sikap dan kepemimpinan yang tidak mencerminkan semangat demokrasi. Wajah birokasi pun terlihat bopeng dan bolong di mana-mana. Pejabat bermental raja dan feodal, pegawai berwatak korup.
Dampaknya, banyak kita saksikan sekarang. Korupsi tumbuh subur. Birokrasi melayani birokrat. Banyak yang menjadi pegawai pemerintah karena kolusi, bukan karena seleksi. Profesionalisme sangat jauh dari staf pemerintah. Itu sebagian dari antara pembiasan yang terjadi.
Mental dan perilaku seperti inilah yang juga tertangkap dari kekecewaan dan kegeraman Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, Senin (28/11). Saat membuka rapat kerja (Raker) para kepala daerah tentang HIV/AIDS, Gubernur Tallo kecewa karena banyak kepala daerah tidak hadir.
Seperti diberitakan harian ini edisi kemarin, cuma tiga kabupaten yang dihadiri bupatinya, empat kabupaten dihadiri wakil bupatinya. Selebihnya cuma mengirim asisten dan kepala dinas. Bahkan ada yang cuma mengirim kepala bagian.
Kita tidak menggugat dangkalnya persepsi dan rendahnya konsern para kepala daerah itu tentang masalah HIV/AIDS yang tengah dibahas di Hotel Kristal. Tidak! Kita memang harus mengakui masih begitu banyak kepala daerah, banyak pejabat yang -- maaf saja -- belum paham masalah yang sudah menjadi epidemi dunia ini. Mungkin saja ada kepala daerah yang tidak tahu apa itu HIV/AIDS, bagaimana penularannya dan hal-ihwal seputar HIV/AIDS.
Yang mau kita sentil di sini adalah mental dan sikap para pejabat -- utamanya pada kepala daerah kita di NTT -- yang sepertinya tidak lagi menghargai yang namanya rapat kerja, yang namanya rapat koordinasi guna mencari jalan terhadap aneka soal, menemukan titik simpulnya dan kemudian membangun komitmen bersama.
Kita melihat dan menangkap kesan sangat kuat bahwa para pejabat kita sekarang ini lebih asyik dengan urusannya sendiri. Lebih doyan jalan-jalan ke tempat lain atas nama studi banding dan lobi ini dan itu. Kita juga menyaksikan dan turut merasakan betapa para pejabat birokrat kita telah berubah visi, dari melayani masyarakat kepada melayani diri sendiri.
Kita melihat banyak instansi pemerintah yang dibentuk tidak untuk melayani kebutuhan masyarakat, tetapi justru untuk melayani kebutuhan birokrasi. Lambatnya urusan kartu tanda penduduk, yang katanya sudah komputerized, adalah satu contoh kecil saja yang mencerinkan buruknya pelayanan birokrasi kita. Di luar negeri, pegawai pemerintah itu disebut public servant. Kata servant itu, dari akar katanya dalam bahasa Latin berarti melayani.
Pemandangan yang kita lihat dan pengalaman yang kita rasakan sekarang sangat kontras. Pegawai pemerintah menjadi tuan, para pejabat menjadi raja. Rakyat yang mestinya dilayani, berbalik menjadi hamba-hamba yang datang bersujud, menyembah dan meminta 'sedekah' yang namanya pelayanan publik. Dan, itu hanya terjadi karena pejabat birokrat kita masih memegang paham aristokrat. *
Pos Kupang, Rabu 30 November 2005

Jangan 'booming'-kan bom

2008-02-14T08:30:00.000-08:00

BERITA tentang bom belakangan menjadi booming di tanah air. Media cetak dan elektronik mengalokasikan banyak space untuk berita tentang bom. Banyak sudut pandang dibidik, diulas, ditulis, dibahas dan diwacanakan.
Dari sisi jurnalistik, booming berita itu sah-sah saja dan sekaligus memperlihatkan kelebihan para jurnalis menggemparkan dan 'menceritakan' cerita tentang suatu obyek berita.
Tetapi, ada sisi lain juga yang menarik dari booming bom itu. Di Kupang, Selasa (8/11) lalu, CS, seorang bocah menelepon ke Flobamora Mall menginformasikan bahwa bom akan segera meledak di pusat perbelanjaan itu. Bocah usia enam tahun itu kemudian ditangkap dan diperiksa polisi.
Di Lewoleba, seorang bapak yang pusing kesulitan uang karena anaknya masuk rumah sakit mengancam meledakkan rumah sakit. Bapak yang malang itu kemudian dibekuk dan ditahan polisi. Hari Rabu (16/11) malam, dua orang mahasiswa di Kota Kupang ditangkap dan ditahan karena menulis ancaman bom melalui surat.
Tiga contoh ini mengatakan banyak hal dan membawa banyak pesan buat kita. Kita coba melihat dua yang lebih tangible.
Pertama, dampak buruk dari berita -- utamanya televisi -- kelihatannya sudah overdosis dan kontraproduktif. Pengakuan CS bahwa aksinya itu hanya mau meniru apa yang dilihatnya di televisi membelalakkan mata kita.
Kita sepakat bahwa sajian televisi kita sekarang ini sangat berbahaya buat anak-anak. Setiap siang dan malam hari, ketika anak-anak berada di rumah dan belum tidur, televisi menyajikan berita-berita keras menyangkut pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan tema-tema kekerasan lainnya dengan begitu jelas.
Tak ada yang menyangkal kalau berita-berita ini sangat berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Ada yang menduga, televisi cenderung seperti itu karena owner-nya adalah para pedagang. Karena itu, sisi bisnis lebih mendominasi.
Selama sisi bisnis masih mendominasi tampilan televisi yang kemudian menomorduakan sisi pendidikan, rasanya tidak ada pilihan lain bagi para orangtua untuk lebih selektif memilih program televisi untuk anak-anak.
Kedua, bom menjadi media paling jitu untuk mengancam orang atau pihak lain. Kasus bapak yang malang di Lewoleba sangat nyata menjelaskan maksud kita di sini.
Kita mengerti dan mungkin juga prihatin dengan kondisi bapak itu. Anaknya harus masuk rumah sakit sementara dia kesulitan uang membiayai pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Rupanya karena depresi, dia memilih mengancam meledakkan rumah sakit.
Lepas dari kesulitan dan depresi yang barangkali menimpanya, juga lepas dari keprihatinan kita, aksi bapak itu harus dikritik. Kita mengerti kesulitannya. Tetapi kita tidak bisa menerima kalau kesulitan itu dilampiaskan melalui cara-cara yang justru menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan buat orang lain.
Kita berpandangan bahwa aksi peledakan bom, juga teror bom, merupakan aksi-aksi yang tidak bisa dibenarkan. Kita kutuk aksi itu, karena begitu banyak korban tewas, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak pelayanan umum menjadi terganggu karena bom. Kita juga kurang sepakat kalau ada yang iseng-iseng menebar bom.
Ya, bom menjadi media yang lagi booming untuk menebar teror, iseng sekalipun. Bom telah menjadi booming di tanah air. Hampir saban hari kita menyaksikan teror bom di televisi, kita membacanya di surat kabar, kita mendengarnya di radio. Konyolnya, booming bom itu juga kita 'manfaatkan' untuk kepentingan sesat dan kontraproduktif.
Karena itu kita harapkan agar semua kita tidak latah menebar teror lewat media apa saja. Entah itu surat, telepon, SMS dan media lainnya. Sebab dampaknya sungguh sangat meresahkan semua pihak, mengganggu ketenangan dan kenyamanan kita semua.
Penderitaan kita saat ini, terutama menyusul kenaikan harga BBM semakin berat. Banyak orang tidak tahan menghadapi penderitaan itu dan memilih bunuh diri. Janganlah kita, meski iseng sekalipun menambah berat beban derita dan kuk yang ada pada pundak kita itu lagi dengan menebar isu bohong dan menyesatkan. Orangtua kita harapkan juga agar lebih dewasa mendidik anak-anaknya, sehingga tidak terulang lagi insiden si bocah CS. *
Pos Kupang 19 November 2005