Tampilkan postingan dengan label pers. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pers. Tampilkan semua postingan

Wartawan dan 'jurnalisme noumena'

Kamis, 28 Agustus 2008


Oleh : Tony Kleden

KEKERASAN
terhadap wartawan kembali berulang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kekerasan itu menimpa wartawan Harian Umum Pos Kupang, Obby Lewanmeru, yang bertugas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Obby dianiaya oleh empat preman, Minggu, 17 Februari 2008 menjelang fajar.
Sontak saja, berita itu segera menasional dan menjadi buah bibir para jurnalis di Tanah Air. Protes paling keras dan nyaring, sudah tentu, datang dari para pegiat pers, insan pers, wartawan sendiri. Para pihak yang menaruh peduli pada pers juga sama, bereaksi.
Semuanya satu nada dasar : menyesal dan mengutuk. Menyesal karena tindakan itu diperlihatkan justru ketika kebebasan pers di negeri ini mulai mengaroma. Mengutuk karena aksi itu memperlihatkan betapa masih banyak orang yang menyelesaikan soal dengan cara-cara jalanan, tidak beradab dan irasional.
Aksi itu sepatutnya disesali dan dikutuk. Tetapi, pada galibnya aksi kekerasan itu sekaligus juga memperlihatkan betapa jurnalisme investigasi di negeri ini belum ada apa-apanya, masih terpuruk, jauh dari harapan dan belum punya tempat. Sebaliknya jurnalisme yang berkembang dan terus dikembangkan adalah 'jurnalisme fenomena' yang cenderung reaktif terhadap setiap fenomena sosial yang ada, dan belum cukup pada 'jurnalisme noumena', yang berani membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dan ada di balik tirai.
Media dan para jurnalis kita (maaf) merasa sudah sangat puas jika mampu membuat para pembaca, pemirsa dan pendengar tertawa bahak-bahak, larut dalam duka nestapa para korban kekerasan. Banyak wartawan sudah bangga jika bisa melapor peristiwa on the spot -- yang belum tentu urgen dan penting untuk diketahui -- dan sanggup membuat pendengar, pemirsa dan pembaca berdecak kagum.
Dalam konteks Indonesia, sangat tangible kalau berita-berita yang dibeberkan masih lebih bersifat permukaan, datar dan belum jauh menukik ke dasar. Sangat jarang pers di negeri ini berhasil mengungkap kasus-kasus besar, membongkar misterinya, mengurai labirin masalahnya, dan mampu mempengaruhi suatu kebijakan penting dan strategis.
Banyak contoh dapat disebut betapa pers di negeri ini belum terlalu berhasil mempengaruhi para pengambil keputusan. Salah contoh yang telah klasik ialah korupsi di negeri ini. Selama tiga dasawarsa di bawah Soeharto, Indonesia morat-marit terbelenggu korupsi. Tetapi kondisi itu lebih sebatas 'katanya', 'konon.' Kasus-kasus KKN lebih sering terdengar, belum tersaji di halaman-halaman koran dan majalah. Kasus-kasus itu belum cukup kuat menarik keberanian dan membakar heroisme pers untuk mentransformasikannya ke dalam bahasa berita.
Memang, harus dipahami bahwa era Soeharto adalah era kegelapan bagi hampir semua piranti demokrasi, termasuk pers. Dijerat oleh regulasi yang mengekang, pers Indonesia terkerangkeng dalam ketakutan.
Alhasil, wartawan Indonesia adalah wartawan omong-omong, wartawan tukang kutip. Berita-berita yang tersaji, sebagai akibatnya, adalah berita omong-omong (talking news). News paper kemudian berubah rupa menjadi view paper, karena lebih banyak menyajikan persepsi, ketimbang memetakan realitas sosial. Seterusnya, fakta yang diberitakan adalah fakta yang telah terkonstruksikan, dan bukan fakta suci sebagaimana sudah terjadi.
In cassu Manggarai Barat, wartawan Pos Kupang, Obby Lewanmeru, coba mengambil jalan lain mengejawantahkan jati dirinya sebagai seorang wartawan sejati, wartawan yang punya kepekaan, yang sensitif terhadap realitas sosial yang ada di balik tirai. Dia coba mengungkap apa yang sudah menjadi agendanya dalam sebulan terakhir, yakni melacak kasus dugaan manipulasi proyek ubi aldira. Obby konsisten pada jalannya, setia pada pilihannya, tegas dalam sikapnya membongkar dugaan kasus itu. Harapannya jelas, semoga saja udang di balik itu bisa keluar.
Jalan, pilihan dan sikap yang diperlihatkan Obby semestinya menjadi proklamasi bagi kebangkitan 'jurnalisme noumena', yakni jurnalisme yang menyajikan fakta dalam dirinya sendiri, dan bukan fakta yang direproduksi atau direkonstruksikan kembali.
Di negeri dengan utang yang menggunung dan korupsi yang menggurita seperti ini, 'jurnalisme noumena' mesti perlu terus dihidupkan dan dikedepankan. Banyak kasus belum terbongkar. Banyak koruptor berwajah santo masih berkeliaran bebas. Pekerjaan 'menyenangkan orang susah dan menyusahkan orang senang' -- meminjam bahasanya wartawan Chicago yang humoris, Finley Peter Dunne -- ini mesti dilakoni setiap orang yang berani mengaku diri wartawan.
Inilah tantangan paling berat bagi panggilan wartawan di negeri ini saat ini. Panggilan wartawan adalah menulis. Setiap hari dia bergulat dengan kata. Kata menjadi persaksiannya. Bagi dia, kata adalah cerminan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kekuatan jika diasalkan dari kehidupan, pikir dan rasa. Seorang wartawan tidak punya apa pun selain kata untuk mengungkapkan isi kerohaniannya.
Kalau kata adalah persaksian seorang wartawan, maka bersama Sutardji Calzoum Bachri, setiap wartawan Indonesia boleh mendendangkan kidung ini, "Kita punya kata-kata, mereka punya tank, panser." *
Pos Kupang, Selasa 4 Maret 2008

Read More...

Jurnalisme Gender: Pers di antara kepentingan bisnis dan idealisme

Jumat, 16 November 2007

Jurnalisme Gender: Pers di antara kepentingan bisnis dan idealisme
Oleh : Tony Kleden
Sebuah ilustrasi
ADALAH Nawal el-Saadawi, seorang penulis feminis dari Mesir yang punya novel. Novel itu berjudul "Woman at the Point Zero" (Perempuan di titik nol). Novel ini merupakan kisah tentang seorang perempuan bernama Firdaus, seorang pelacur dari sel penjaranya, tempat dia melaksanakan hukuman matinya. Dia telah membunuh seorang germo laki-laki. Alur ceritanya sangat keras, penuh dengan kejutan-kejutan yang menggoncangkan perasaan, yang mengandung pula jeritan pedih, protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap perempuan sebagai yang diderita, dirasakan dan dilihat oleh perempuan itu sendiri. Saya kutip satu dua dari sebagian isi buku itu. "Saya dapat pula mengetahui, bahwa semua yang memerintah adalah laki-laki. Persamaan di antara mereka adalah kerakusan yang penuh distorsi, nafsu tanpa batas mengumpul duit, mendapatkan seks dan kekuasaan tanpa batas. Mereka adalah lelaki yang menaburkan korupsi di bumi, yang merampas rakyat mereka, yang bermulut besar, berkesanggupan untuk membujuk, memilih kata-kata manis dan menembakkan panah beracun. Karena itu kebenaran tentang mereka hanya terbuka setelah mereka mati. Dan akibatnya, saya menemukan bahwa sejarah cenderung mengulangi dirinya dengan kekerasan kepala yang dungu."Kutipan lain, "Saya tahu bahwa profesiku ini telah diciptakan oleh lelaki dan bahwa lelaki menguasai dua dunia kita, yang di bumi ini, dan yang di alam baka. Bahwa lelaki memaksa perempuan menjual tubuh mereka dengan harga tertentu, dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri. Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Karena saya seorang yang cerdas, saya lebih menyukai menjadi seorang pelacur bebas daripada seorang istri yang diperbudak". Menguak kebobrokan masyarakat yang didominasi oleh kaum laki- laki, buku ini berisikan kritik sosial yang teramat pedas. Hari ini di ruangan ini, masalah yang sama kita bahas lagi. Entah apa pun tajuk atau tema yang disodorkan, pokok soal, substansi permasalahan yang hendak diteropong tetap masih sama: perlakuan tidak adil terhadap perempuan.Tetapi yang baru dari pertemuan kita kali ini adalah kesadaran bahwa ketimpangan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan itu juga turut disebabkan oleh media massa dalam pemberitaannya. Dari fakta sosial nyata bahwa pemberitaan media massa lokal di NTT tentang perempuan masih jauh dari keberpihakan pada posisi perempuan itu sendiri. Karena itu saya coba meneropong masalah ini dalam satu tema atau topik yakni, "Jurnalisme Gender: pers di antara kepentingan bisnis dan idealisme". Sangat disadari bahwa pilihan topik ini sangat berat. Di tengah perkembangan pers NTT yang lebih berkutat pada ambisi menaikkan tiras penjualan, harapan dari topik seperti ini rasanya terlalu utopis.
Pandangan pincang tentang perempuan
Pada banyak tempat di muka bumi ini, perempuan (sengaja dipakai kata "perempuan" dan bukan "wanita", karena dari asal katanya, "per-empu-an" berarti "yang dihormati") masih saja mendapat perlakuan kurang baik, malah sangat sering disubordinasikan. Perlakuan pincang seperti ini (mungkin) telah lama berlangsung dan setua usia manusia. Kesaksian sejarah sangat eksplisit memaparkan aneka pandangan keliru tentang perempuan. Telaah misalnya beberapa pandangan berikut ini. Menurut Plato, filsuf Yunani kuno, perempuan adalah degradasi pria. Pria yang penakut pada tahap reinkarnasi nanti akan berubah menjadi perempuan.Filsuf "gila" Friedrich Nietzsche menulis sebuah aforisma yang sangat terkenal, "Perempuan yang mempunyai kecenderungan akademis pasti memiliki sesuatu yang salah dengan seksualitasnya". Menurut Demosthenes, perempuan tak lebih dari pelacur untuk kenikmatan tubuh pria, tak lebih dari selir-selir untuk tidur serumah bersama. Budaya Timur kuno pernah melegitimasi pelecehan seksual terhadap perempuan. Ada anggapan bahwa praktek pelecehan seksual (baca: persetubuhan) adalah puncak seluruh ibadat. Pada pemujaan Baalistik dalam agama Babilon, praktek seperti ini dilihat sebagai "pelacuran sakral". Dewa Apollo dalam mitologi Yunani juga mengatakan bahwa yang membuat anak bukan perempuan, dia hanya menjaga benih yang ditanam pria dalam rahimnya. Tertulianus malah tegas-tegas mengatakan, perempuan merupakan gerbang iblis. "Engkaulah gerbang iblis. Oleh karena engkau, pria, gambar Allah, terjerumus dalam dosa." Adolf Hitler mendeterminasikan perempuan dalam caturfungsi: Kueche (dapur), Kinder (anak), Kirche (gereja) dan Kleider (pakaian). Entah karena warisan pandangan seperti ini atau karena faktor perubahan lain sampai hari ini, nasib kaum Hawa belum sebaik kaum Adam. Siapa menyangkal kalau iklim dunia masih nyata terlihat dominasi struktur maskulinum: pria diutamakan, perempuan dinomorduakan? Pria identik dengan superioritas, perempuan identik dengan inferioritas. Dan seksisme merupakan paham yang secara tidak sadar membenarkan penindasan terhadap perempuan. Di NTT hingga saat ini, dalam modus dan bentuk lain, pada beberapa tempat perempuan masih diperlakukan secara tidak adil. Seorang istri misalnya berjalan kaki di belakang sang suami, yang dengan enaknya naik seekor kuda. Sedangkan sang istri memikul keranjang besar berisi hasil pertanian mereka yang hendak dijual ke pasar. Atau, perempuan atau istri yang baik menurut penilaian laki-laki adalah perempuan yang senang bekerja di rumah, yang rajin bekerja di kebun, yang tidak suka bergunjing ke tetangga, yang rajin mengambil air (pada banyak daerah di NTT mengambil air sering mengharuskan orang berjalan kaki berkilometer), yang rajin bangun pagi buta menyiapkan santapan bagi suami dan anak-anaknya, yang harus membereskan segala urusan rumah tangga, baru naik tidur ketika seisi rumah telah lelap dalam mimpi. Berita-berita media massa di NTT juga hampir tidak pernah sepi dari berita tentang kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Istri dibacok, siswi disekap, gadis diikat dan diperkosa dan semacamnya adalah isi berita yang kerap kita simak di lembaran media massa di NTT.Mengapa perlakuan berikut pandangan miring seperti di atas masih tetap ada? Salah satu sebab dari pandangan miring seperti di atas adalah karena struktur masyarakat kita yang bersifat patriarkat. Struktur seperti ini secara kuat mempengaruhi perlakuan terhadap kaum perempuan.
Perjuangan gender
Kita tak habis bertanya, sampai kapankah nasib perempuan menjadi baik? Sudah demikian bopengkah wajah bumi ini, sehingga kekerasan, ketidakadilan, inferioritas, subordinasi, pemerkosaan terhadap perempuan tetap saja eksis? Akankah mimpi kaum ini untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan kaum laki-laki digenapi? Mungkinkah cerita kemalangan kaum perempuan yang terbingkai nestapa dan rintihan air mata, berubah menjadi cerita keberhasilan, sukses berbalut roh heroik? Masuk akal memang, dan seharusnya didukung, kalau gerakan feminisme, emansipasi, perjuangan gender, atau apa pun juga namanya, dilihat sebagai suatu perjuangan yang wajar dan bukan sekadar suatu ajang unjuk diri kaum perempuan. Perjuangan perempuan seperti ini telah lama bermula. Dalam sejarah kita misalnya mengenal sekurang-kurangnya empat paham feminisme. Pertama, feminisme radikal, yang menganggap laki-laki dan perempuan tidak sama. Menurut paham ini, ketidakadilan dibuat oleh laki-laki untuk menguasai perempuan. Maka laki-laki harus dikalahkan. Kedua, feminisme liberal, berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama. Ketidakadilan adalah akibat tingkah laku perempuan sendiri. Ketidakadilan hanya dapat diatasi kalau perempuan diberdayakan agar sama dan bersaing dengan laki-laki.Ketiga, feminisme marxis, yang menganggap bahwa kapitalisme telah menguras tenaga kaum laki-laki demi penambahan modal. Karena tenaganya diperas di tempat kerja, maka di rumah laki-laki balik memeras perempuan yang bergerak di sektor domestik. Ketidakadilan seperti ini, menurut paham ini, hanya dapat disingkirkan kalau kapitalisme dilawan. Keempat, feminisme sosialis. Paham ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan sekaligus perbedaan. Keduanya tidak menghendaki ketidakadilan. Ketidakadilan adalah masalah manusia, bukan masalah laki-laki dan perempuan, maka harus ada kerja sama melawan ketidakadilan. Pada masa sekarang ini ketika subyektivitas manusia semakin mendapat penekanan, perjuangan kaum perempuan mendapatkan kembali afirmasi dirinya masih saja berjalan, seakan tak bertepi. "Tragedi Jakarta" (Mei 1998) adalah bukti nyata betapa perempuan masih tetap berada pada posisi lemah dalam struktur sosial kemasyarakatan.Mengapa ketidakadilan yang dirasakan perempuan adalah nestapa yang berjalan beriringan dengan jejak langkah peradaban manusia? Struktur kebanyakan masyarakat yang bersifat patriarkat, tak dapat tidak sangat mempengaruhi perlakuan terhadap kaum perempuan. Perjuangan perempuan mendapatkan kembali harga dirinya bukan lahir dari kesadaran bahwa mereka adalah perempuan, kaum Hawa yang lemah secara fisik, tetapi justru karena mereka adalah manusia dengan kualitas keluhuran yang sama dengan kaum laki-laki. Perjuangan perempuan untuk membela dirinya atau menegaskan kembali ke"aku"-annya, tentu saja, tidak bermaksud menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan seperti ini adalah kenyataan biologis-fisiologis-psikologis yang terberi (given). Keterberian seperti ini, sampai kapan pun tak akan mungkin dipertukarkan. Sayang, dalam perkembangannya perjuangan mulia ini sudah mulai terkontaminasi. Praksis gerakan feminisme, emansipasi, perjuangan gender, atau apa pun juga namanya, (maaf) kerap salah arah. Dengan tetap menghargai perjuangan perempuan, agaknya haruslah diakui bahwa begitu sering di tengah perjuangannya kaum perempuan melihat dirinya sebagai saingan kaum laki-laki. Sasaran perjuangan lalu terfokus pada pencapaian persamaan kedudukan. Karier, status, jabatan lalu menjadi semacam senjata pamungkas berkompetensi dengan kaum pria. Emansipasi kemudian bergeser makna: dari usaha mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas martabatnya kepada usaha menyamakan kedudukan dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.Hasilnya? Perempuan sering lupa bahwa di dunia ini hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menjadikan dunia ini suatu "rumah". Sangat sering peranan gender diidentikkan dengan peranan koderati. Keduanya, tentu saja, sangat berbeda. Gender adalah konstruksi sosial tentang peranan perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh proses sosialisasi. Dan karenanya gender bersifat dinamis, berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Sebaliknya peranan koderati adalah sesuatu yang inheren, yang dari khuluknya tidak dapat berubah.Kalau perjuangan gender, bila emansipasi, jika gerakan feminisme diletakkan dalam bingkai pemikiran seperti ini, maka segala upaya perjuangan, cita-cita mulia, mimpi indah kaum perempuan merupakan hal yang sangat wajar. Emansipasi, perjuangan gender, gerakan feminisme yang sesungguhnya adalah usaha menyadarkan kaum perempuan akan nilai dan harga dirinya, bukan menggiringnya pada pencapaian karier, status atau jabatan semata. Kalau bingkai ini diabaikan, rasanya semua perjuangan itu cumalah nyanyian bisu anak hilang di tengah gemuruh perubahan zaman.
Jurnalisme gender
Reformasi yang melanda Indonesia medio tahun 1998 mendobrak banyak praktek kezaliman di negeri ini. Di bidang pers, terjadi juga perubahan yang sangat penting. Terjadi perubahan paradigma yang sangat berarti tentang cara pandang pers yang benar. Pers yang sebelumnya mesti tiarap jika mau cari selamat, sekarang puas menikmati iklim kebebasan. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang pada masa lalu ibarat tiket yang harus diperebutkan melalui upaya supermahal, pada awal reformasi tidak dipungut biaya. Bahkan saat ini SIUPP ditiadakan. Dunia pers seakan mengalami masa bulan madunya, masa jayanya.Asal tahu saja hingga paruh pertama tahun 1999, tak kurang 1.500 SIUPP diterbitkan oleh Deppen (kala itu). Dalam arti ini, pers Indonesia boleh dibilang mengalami suatu 'revolusi'. Di NTT, 'revolusi' di bidang pers juga jelas terlihat. Dalam rentang waktu tidak lebih dari 1,5 tahun, ikut terbit 6 media massa harian, 4 mingguan, 1 dwi mingguan mendampingi satu media harian (Pos Kupang) dan satu mingguan (SKM Dian). Ini media massa yang beredar secara luas, belum termasuk media yang diterbitkan untuk kalangan terbatas.Di satu sisi, perkembangan ini mesti disambut positif. Artinya hegemoni dan dominasi penguasa dalam urusan penerbitan pers tidak ada lagi. Setiap orang boleh menerbitkan surat kabar atau majalah dengan cuma mendaftar di notaris. Dan setiap orang, boleh mendapat informasi sekehendak hatinya. Tetapi di lain sisi, perkembangan ini tampaknya juga diapresiasi secara berlebihan. Kran kebebasan pers yang dibuka, ditanggapi dengan hasrat dan keinginan menggebu-gebu membangun industri pers. Dapat dimengerti kalau kemudian muncul ribuan media massa cetak di awal reformasi.Untuk apa kemerdekaan pers? Maraknya pemberitaan yang sensasional, diiringi dengan pornografi secara terbuka yang memamerkan alat kelamin di media dewasa ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang tidak memahami gagasan dasar kemerdekaan pers. Apalagi di era pers sebagai industri, yang menekankan untung rugi, maka aspek bisnis menjadi penting bagi para pengelola pers, sehingga muncul dilema keberpihakan: idealisme atau komersialisme. Bagi pers pilihan ini ibarat mendapat buah simalakama. Penekanan komersialisme akan melahirkan pers yang sensasional, eksploitasi selera rendah dan pertentangan. Namun di sisi lain penekanan pada idealisme semata tanpa memperhatikan kaidah bisnis, penampilan dan pemasukan uang, akan membuat pers itu tidak berkembang.Banyaknya faktor yang mempengaruhi pers ini menunjukkan kemerdekaan pers sebenarnya tidak berarti tanpa batas. Di negara mana pun dan negara sedemokratis apa pun, tetap ada pembatasan. Namun apa yang dibatasi dan apa yang tidak dibatasi itu tentu saja berbeda antara satu negara dengan yang lainnya, bergantung pada konteks sosial politik negara masing- masing. Dengan demikian, pada dasarnya, pers tidak pernah netral, sebab bagaimana pun pers harus berpihak kepada mereka yang lemah dan tidak memiliki akses informasi untuk menyuarakan aspirasinya. Dalam pemihakannya itulah, pers sebenarnya wajib "independen", tidak bergantung semata-mata pada kelompok atau kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, menurut saya, kemerdekaan pers adalah untuk mencari kebenaran, untuk pengontrol penguasa, bukan untuk penyebaran pornografi, fitnah dan penghinaan. Menyertakan penyebaran segala macam informasi sampah ke dalam kemerdekaan pers adalah pengkhianatan dan penghinaan terhadap mereka yang bahkan rela mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Orang seringkali salah menyangka bahwa pornografi dilindungi oleh masyarakat demokratis seperti Amerika Serikat, padahal pornografi tumbuh di negeri itu karena batasan pornografinya berbeda dengan Indonesia. Oleh sebab itu, jika ada pers yang menyiarkan kabar bohong dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka pers itu mau tidak mau harus dihukum. Jurnalisme mengenal sebutan "risiko tinggi", yang lebih sering diartikan sebagai upaya para wartawan saling berkompetisi mendapatkan berita paling eksklusif, entah dari peristiwa yang dia saksikan langsung atau "syukur" kalau dapat mewawancarai narasumber bernilai berita secara khusus. Harus diakui bagi seorang wartawan "nilai berita adalah hal penting yang sering merasuki jiwa kewartawanan, sehingga sering membuat wartawan terjebak dalam ambisinya menciptakan segala sesuatu yang eksklusif." Tenggelam dalam eforia kebebasan itu, tampilan pers menjadi sangat norak, vulgar bahkan cenderung tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Fokus perjuangan pers terpusat pada penjualan koran, dan bukan pada bagaimana menyajikan informasi yang mendidik kepada masyarakat. Dengan dalil menyebarkan informasi, tampilan pers dibuat sedemikian menarik mata melalui teknik montase foto porno, cerita sadisme guna menjual koran. Di Kupang, keadaan seperti ini juga terlihat nyata. Kita ingat beberapa tahun lalu ada tabloid yang tampil dengan perwajahan yang demikian 'mengganggu'. Menyusul penerbitan tabloid ini muncul reaksi protes, terutama dari kalangan perempuan yang merasa kaumnya dieksploitasi untuk kepentingan bisnis. Inilah barangkali 'dosa suci' yang dilakukan pers.Eforia kebebasan itu juga melanda pers lokal di sini terkait dengan pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan. Jika disimak secara kritis, tampak bahwa berita menyangkut kekerasan terhadap perempuan lebih terfokus pada detail tentang aksi kekerasan seperti perkosaan, pemukulan terhadap wanita dan bukan pada bagaimana membangkitkan empati khalayak pembaca terhadap aksi kekerasan itu sendiri. Kebebasan pers yang tumbuh saat ini bukan lantas harus diapresiasi semau gue. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang sangat menjamin kebebasan pers. Tetapi jika dibaca secara teliti ternyata UU ini juga membawa implikasi yang tidak kecil bagi insan pers. Dan, yang terpenting dari UU ini adalah perubahan paradigma atau filosofi tentang pers. Sebelumnya paradigma pers yang dianut adalah "Kebebasan pers yang bertanggung jawab". Sedangkan dalam UU ini, paradigma yang dipegang adalah "Kemerdekaan pers yang profesional". Perubahan paradigma ini perlu untuk mencegah pembenaran terhadap kebebasan pers yang salah kaprah. Dalam paradigma baru ini masyarakat dapat menempuh langkah-langkah hukum dalam menyikapi pemberitaan pers yang dinilai menyimpang. Bagi pers di NTT yang masih bersusah payah menaikkan tirasnya, pengemasan berita yang mengedepankan detail kekerasan dan terutama pornografi seakan diamini sebagai policy pemberitaan paling efektif menaikkan tiras penjualan. Idealisme pers yang terangkum dalam empat fungsinya yakni menyebarkan informasi, memberikan pendidikan, melakukan kontrol sosial dan memberikan hiburan, rasanya semakin jauh dari gapaian. Betul bahwa pers hidup antara lain dari berapa tiras yang dijual. Tetapi itu tidak berarti idealisme mesti mengalah tanpa kompromi terhadap aspek bisnis. Karena masing-masing media massa otonom dalam policynya, maka jalan paling aman yang dapat ditempuh adalah mengembangkan jurnalisme gender. Dengan jurnalisme gender di sini dimaksudkan, pertama, suatu prinsip jurnalisme yang menempatkan perempuan bukan lagi sebagai obyek (sasaran) yang bisa dieksploitasi. Dan kedua, masalah perempuan atau apa saja yang dihadapi oleh kaum perempuan bukan sebagai titik akhir, tetapi menjadi titik awal (titik berangkat) dari suatu peliputan. Memang tidak gampang mengembangkan jurnalisme gender dalam media massa. Karena hal itu berarti mengadakan transformasi yang bersifat mendasar terhadap visi dan struktur kerja dari kalangan jurnalis. Kuatnya ideologi patriarki yang dianut kalangan jurnalis, merupakan masalah lain yang patut diperhatikan. Pendidikan dan pelatihan yang bervisi kesetaraan gender, agaknya dapat dilakukan setiap media massa. Selain visi gender, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa dalam pengemasan. Di Indonesia, dalam zaman Orba media massa umumnya seragam dalam penggunaan bahasa. Di masa ini, koran-koran nyaris seragam dalam memanfaatkan kekayaan bahasa untuk mengekspresikan opini atau gagasan. Namun keseragaman itu kini jadi cair setelah penguasa Orba lengser. Dengan kata lain, kini ada upaya dari kalangan pers untuklebih memperkaya pemakaian bahasa dalam media massa. Kosa-kata yang dipakaipun kian beragam. Sebenarnya, sifat "gado-gado" dari bahasa pers bukan hal yang baru dan khas, namun merupakan kewajaran dari sifat seorang penulis atau jurnalis, yang tak suka dengan kata-kata yang monoton.Karena bahasa pers antara lain merupakan refleksi dari kompleksitas cara berpikir para nara sumber dan wartawan, maka "kegado-gadoan" ucapan para nara sumber pun dan pilihan kata wartawan pada akhirnya muncul di halaman-halaman koran. Kosa-kata tertentu sering dipopulerkan wartawan dalam media massa. Simak misalnya kata "keong", 'nok-nok', "ciki-ciki", "ukur badan" dalam Pos Kupang. Kosa kata ini mulanya dipakai untuk memperhalus (eufemisme), tetapi kata-kata ini belakangan mengandung makna kekerasan dan terkesan kasar. Pers menggunakan kata-kata spesifik dengan maksud menarik pembaca. Tetapi seringkali maksud ini justru berdampak terbalik. Di tengah upaya dan hasrat menaikkan tiras penjualan, agaknya komersialisme masih tetap menang atas idealisme. Sangat sulit menarik garis tegas antara keduanya. Jurnalisme gender barangkali merupakan kompromi yang mungkin dapat menjadi via media (jalan tengah) mengawinkan kepentingan bisnis dan perjuangan gender. Read More...

Pers NTT: 'anjing peliharaan', 'anjing penjaga', atau 'anjing pasar loak'

Oleh Tony Kleden
SEMASA
hidupnya Edmund Burke (1729 - 1797) memaklumatkan petuahnya yang sangat terkenal. Dia mengatakan, "Pers merupakan 'the fourth estate' atau pilar keempat dalam kehidupan demokrasi suatu negara, di samping eksekutif, yudikatif dan legislatif." Peran sebagai pilar keempat demokrasi ini pula yang mendorong Thomas Jefferson, salah seorang pendiri demokrasi Amerika untuk mengatakan bahwa jika ia harus memilih antara pemerintah tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintah, ia tidak akan ragu sedetikpun untuk memilih yang kedua. Beberapa puluh tahun kemudian, Napoleon Bonaparte ketika menjadi Kaisar Perancis, mengaku lebih takut kepada pena penulis dari pada seribu bayonet prajurit.Kisah klasik di atas sama sekali tidak bermaksud menganggap luar biasanya tempat dan peran pers atau terutama para pengawaknya. Tetapi dan terutama mau mengatakan bahwa dalam suatu negara atau masyarakat demokratis yang menjunjung kebenaran, menghargai keadilan, menegakkan hukum, kehadiran pers merupakan suatu keniscayaan.Hari ini 9 Februari 2000, kita memperingati Hari Pers Nasional ke-54. Berbeda dengan peringatan ketika kegelapan masih menyelimuti pers nasional sejak kemerdekaan dan terutama ketika rezim Soeharto berkuasa, peringatan tahun ini agaknya sepi-sepi saja. Tidak ada penganugerahan tanda penghargaan sebagaimana budaya rezim Orde Baru. Padahal jika dikritisi budaya seperti itu tidak lain bermaksud mewanti-wanti para pemimpin redaksi penerima penghargaan agar "tiarap" secara sempurna di depan kaki "yang dipertuan agung". Di beberapa propinsi peringatan ini "hanya" diisi dengan serangkaian lomba penulisan. Di NTT tidak ada yang istimewa dari peringatan hari pers nasional.Baiklah, agaknya budaya warisan Orde Baru yang lebih mementingkan lipstik ketimbang isi, menomorsatukan seremoni ketimbang diskusi, mengistimewakan pesta daripada kerja kita kubur. Dalam pola pikir itu kita coba melihat lebih luas, memandang lebih jauh untuk kemudian berpikir lebih dewasa tentang ragam tampilan pers kita di NTT saat ini berikut peran yang dimainkannya.Di NTT saat ini terdapat tidak kurang lima koran harian (sebentar lagi Sasando Pos akan menyusul). Kelima koran harian itu berturut-turut: Pos Kupang, Surya Timor, Flores Pos, NTT Ekspres dan Suara Timor. Kecuali koran harian ini khazanah perpersan di NTT juga disemaraki dengan dua tabloid mingguan, masing-masing Dian dan KOMPAK. Ini tidak terhitung dengan beberapa buletin atau malajah bulanan atau dwimingguan atau juga triwulan yang turut meramaikan media di NTT.Mula pertama setiap media ini memeluk idealisme luhur untuk mulai. Akhir tahun 1992, Harian Umum Pos Kupang terbit. Sebagai satu-satunya harian lokal di NTT saat itu, kehadiran koran ini mampu memberi keyakinan bahwa orang NTT ternyata bisa membangun koran di 'tanah airnya' sendiri. Sesuatu yang sepertinya tabu, setidak-tidaknya di tingkat wacana pemikiran, kala itu. Yang paling sering dan cukup diakui adalah kemampuan 'anak negeri NTT' membesarkan media di luar NTT.Karena itulah ketika Pos Kupang beredar di masyarakat Kota Kupang banyak orang tidak percaya. Pertanyaan aneh-aneh muncul. Cetak di mana? Milik siapa? Siapa wartawannya? Apakah mungkin membikin harian di NTT? Semua itu merupakan pertanyaan normal. Jangan lupa, ilmu pengetahuan bermula dari pertanyaan tentang ignorantia (ketidaktahuan).Karena itulah masa-masa awal penerbitan, Pos Kupang mesti menerima banyak kritikan, cemoohan. Wartawan disepelekan, berita dianggap tidak berbobot dan korannya kemudian dinilai lebih cocok dipakai sebagai pembungkus kacang. Sebagai suatu tantangan, semua reaksi awal itu sah-sah saja. Tetapi diakui atau tidak, Pos Kupang merupakan tonggak paling penting merintis koran harian lokal di NTT. Dia telah memenangkan sejarah ketika tampil setiap hari. Tiga tahun pertama merupakan masa pencarian identitas diri. Terpaan badai datang mengganggu. Tahun 1996 koran ini bergabung dengan KKG (Kelompok Kompas Gramedia), suatu raksasa koran di Indonesia. Sejak itu Pos Kupang tampil lebih percaya diri. Profesionalisme semakin mendapat tekanan. Dan koran ini mulai dikelola secara profesional.Seiring dengan itu, rasa percaya diri mulai tumbuh. Setidak-tidaknya hingga paruh pertama 1999, Pos Kupang tampil sebagai single fighter dalam jagat pers di NTT. Apa yang ditulis diyakini sebagai benar. Dari tampilannya melalui berita berikut gaya dan style penulisan, secara tegas dapat dikatakan Pos Kupang menampilkan diri sebagai koran umum. Spesifikasi pembaca belum terlihat kentara.Ketika angin reformasi berhembus dan kebebasan pers dihargai, Harian Surya Timor muncul. Itu terjadi Mei 1999. Dengan komandan Wens John Rumung, hampir seratus persen pengelola harian ini adalah para mantan awak Pos Kupang. Karena itu mudah bagi kita menebak gaya macam apa yang akan dikembangkan Surya Timor. Banyak pihak menduga-duga harian ini tidak jauh berbeda dengan Pos Kupang.Ternyata dugaan itu meleset jauh. Sangat berbeda dengan Pos Kupang, Surya Timor tampil dengan gaya yang sangat 'acak', karena dia merupakan harian yang ditulis dalam gaya tabloid. Tampilan seperti ini sangat jarang terjadi dalam jagat pers Indonesia. Dalam konteks ini, harus diakui Surya Timor memperkenalkan wajah baru dalam pers NTT.Dengan gaya seperti ini, berita-berita yang disajikan menjadi terbedakan. Berbeda karena dua hal, pertama, ada kandungan interpretasi dalam berita. Kedua, pembaca digiring untuk turut berpikir secara aktif menanggapi suatu berita. Sangat berbeda dengan model stright news, dimana news harus betul-betul new. Dalam empat bulan pertama, langgam seperti ini cukup bertahan. Dan Surya Timor mendapat tempat yang cukup baik di hati pembaca. Sesudah itu gaya yang mestinya sangat baik ini mulai hilang. Itu terlihat dari isi dan muatan interpretasi setiap beritanya. Memang menulis dengan gaya seperti ini sangat mensyaratkan kemampuan dan daya pikir para wartawan. Dengan gaya ini Surya Timor bertahan dan coba untuk maju menembus pasar. Di pasaran Surya Timor tetap tampil dengan gayanya. Tentu bukan asal tampil beda.Beberapa waktu setelah Surya Timor lahir, di Ende muncul Harian Flores Pos. Satu atap dengan SKM Dian, awak Flores Pos adalah juga awak Dian. Tidak berbeda jauh dengan Dian, Flores Pos juga menampilkan gaya penulisan dan style yang tajam, mengigit dan terkadang kelewat berani. Ini didukung oleh para awaknya yang kebanyakan punya latar belakang studi filsafat.Tidak berapa lama, muncul harian NTT Ekspres. Sama seperti Surya Timor para awaknya, setidak-tidaknya di jajaran teras keredaksian, adalah para mantan wartawan Pos Kupang. Bahkan ada beberapa mantan karyawan Pos Kupang yang sebelumnya mengawaki Surya Timor bergabung lagi di NTT Ekpres.Sejauh ini, boleh dibilang harian ini masih mencari bentuk dan gaya penulisan sendiri. Gaya yang tersaji sekarang masih kuat dipengaruhi oleh gaya Pos Kupang, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari karena gaya Pos Kupang masih cukup kuat membatin. Tetapi yang unik dari harian ini adalah moto koran ini yakni 'aktual, akurat dan tuntas berlandaskan kasih'. Tak dapat tidak, moto ini langsung mengesankan warna kristen. Ini diperkuat lagi dengan rubrik Hati Nurani di halaman tiga, yang menyajikan renungan harian yang diterbitkan PGI (Persekutuan Gereja Indonesia). Lepas dari moto berikut kesan ikutannya, NTT Ekspres sampai hari ini tampil sebagai koran umum. Nyaris tidak ada bedanya dengan Pos Kupang.Belum dua bulan NTT Ekspres 'go public', terbit Harian Suara Timor. Mulanya tidak ada yang menduga kalau minat membangun koran begitu tinggi dalam diri orang NTT. Lagi-lagi, adalah Wens John Rumung yang membidani koran ini, setelah berhenti dari Surya Timor. Agaknya para awak Suara Timor yang 'lari' dari Surya Timor berjuang mengalahkan Surya Timor. (Dalam ilmu bisnis keadaan dan niat seperti ini sah-sah saja). Itu kentara dari pemilihan nama harian ini. Huruf 'y' membedakan "Surya Timor" dan "Suara Timor". Sangat sulit dipercaya kalau pemilihan nama ini tidak berlandaskan semacam suatu 'sentimen psikologis'. Jika tidak ada 'sentimen psikologis' berarti para awaknya tidak kreatif berpikir mencari suatu nama lain. Mirip dengan Surya Timor, Suara Timor juga coba tampil 'acak' dalam gaya penulisan. Dengan mengambil segmen pasar masyarakat Kota Kupang harian ini hadir dengan berita-berita beragam di kota ini. Seperti di pasar murah, harian ini hadir sebagai 'paket hemat' di pasaran: murah dalam harga (ketika awal Rp 1.000,00 per eksemplar, sekarang naik menjadi Rp 1.500,00) dan ringan dalam penulisan.Dari telaahan asal jadi di atas, terlihat bahwa idealisme menyajikan informasi, membela kebenaran, mengontrol ketimpangan dan pendidikan masyarakat merupakan kredo yang dinyanyikan para awak koran pada awal mulanya. Dalam arti ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak gembira terhadap media massa di NTT. Yang kemudian menjadi pertanyaan penting sekarang sejauh mana kredo itu diejawantahkan dalam setiap tampilan berita. Kebebasan pers sudah dibuka seluas-luasnya. Undang-Undang Pers yang baru saat ini juga cukup menjamin iklim kebebasan pers itu. Tetapi itu tidak berarti tanpa tanggung jawab moral.Tinggal sekarang bagaimana pers NTT menampilkan diri. Mau pilih sebagai 'anjing peliharaan'? Atau 'anjing penjaga'? Barangkali sebagai 'anjing pasar loak'? Karakter pers sebagai 'anjing peliharaan' adalah pers yang sangat kuat diintervensi oleh penguasa, sehingga pers itu senantiasa menuruti kemauan tuannya.Pers yang tampil sebagai 'anjing penjaga' adalah pers yang menjunjung tinggi kredo dan coba menghayatinya dalam pemberitaan yang seimbang dan mementingkan kepentingan umum. Dia tidak berafiliasi di bawah suatu kepentingan tertentu. Tidak juga di bawah pengaruh seorang pengusa. Pers seperti ini juga didukung oleh wartawan yang bekerja secara profesional dengan memegang teguh kode etik jurnalistik.Sedangkan pers yang muncul sebagai 'anjing pasar loak' adalah pers yang lebih menempatkan keuntungan ekonomis di atas segala- galanya. Akibatnya segala yang disyaratkan seperti profesionalisme, wartawan yang berdedikasi dan memegang teguh kaidah moral diabaikan. Mau pilih yang mana? Pasar jua yang kelak menentukan mana pers yang sesungguhnya dan karena itu layak disambut.
Pos Kupang, 9 Februari 2000 Read More...