Tampilkan postingan dengan label salam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label salam. Tampilkan semua postingan

Unisono Para Wakil Rakyat

Jumat, 11 September 2009


SESAAT setelah memenangkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mengatakan, "Kemenangan ini sendiri bukanlah perubahan yang kita kejar. Akan tetapi hanya sebuah peluang bagi kita untuk membuat perubahan tersebut."

Obama benar. Pemilihan umum, entah itu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (DPR/DPD/DPRD) atau untuk memilih kepala daerah, sebetulnya cuma anak tangga meniti jalan demokrasi. Partai-partai politik yang mengusung para calon anggota legislatif dan calon kepala daerah, karena itu juga, cuma pintu masuk.
Pikiran ini kita kemukakan di ruang ini terutama untuk coba membalikkan kesadaran kolektif kita yang telah tertanam sekian lama seolah-olah pemilu itu adalah puncak dan tujuan. Kemenangan dalam sebuah pemiliu lalu dianggap sebagai tujuan yang dikejar. Padahal, kemenangan dalam pemilihan umum, seperti kata Obama di atas, hanya sebuah peluang untuk membuat suatu perubahan.
Hari-hari ini, perhatian kita tercurah pada seremoni pelantikan anggota Dewan, para wakil rakyat yang menyandang predikat terhormat itu. Ada yang sudah dilantik. Yang lain belum. Menurut agenda, di NTT pelantikan anggota Dewan terakhir akan terjadi pada tanggal 3 September, yakni pelantikan anggota DPRD NTT dan anggota DPRD Flores Timur.
Kita tahu masih ada ganjalan-ganjalan dalam tahapan itu. Ada anggota Dewan yang sehari setelah dilantik langsung didemo karena diduga terlibat kasus amoral. Ada anggota Dewan terpilih yang mesti berurusan dengan polisi, baik karena ijazah palsu maupun karena terlibat dalam kasus kejahatan. Itu urusan hukum. Ada juga anggota Dewan yang tidak ikut dilantik karena masalah internal partai.
Sebagai konstituen, rakyat pemilih menaruh harapan sangat besar dan penuh pada anggota legislatif kali ini. Harapan itu begitu besar karena dengan partai peserta pemilu yang begitu banyak dengan calon legislatif yang juga sangat banyak, rakyat punya banyak pilihan. Pilihan mereka tidak lagi dibatasi oleh terlalu sedikitnya partai peserta pemilu dan calon legislatif.
Apa harapan rakyat pemilih? Pertama, anggota Dewan mesti tetap sadar akan tugas dan fungsinya sebagai penyalur lidah rakyat, penyalur suara rakyat di lembaga legislatif. Tugasnya terutama adalah berteriak, 'tukang teriak'. Meneriakkan aspirasi, harapan rakyat untuk didengar para pengambil kebijakan.
Kita tidak bermaksud menilai bahwa para wakil rakyat kita sebelumnya tidak berteriak. Yang kita maksudkan di sini adalah bahwa kesadaran akan jatidiri sebagai 'tukang teriak' itu mesti tetap dijaga dan dijaga secara konsisten. Kalau peran ini diperankan dan dijaga secara konsisiten, maka para wakil rakyat akan tahu di mana dan seperti apa posisinya dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah.
Dalam praktek selama ini, kerap kali kita menangkap kesan, para wakil rakyat itu seolah-olah tukang stempel pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah, disain program pemerintah bulat-bulat disetujui tanpa banyak 'bertanya' kepada rakyat entahkah program pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Karena itu, kita harapkan tidak terjadi perselingkuhan antara eksekutif (pemerintah) dengan para wakil rakyat (legislatif). Apalagi perselingkuhan itu untuk menggadaikan rakyat.
Kedua, karena tugasnya sebagai 'tukang teriak', maka para wakil rakyat itu mesti tahu benar apa yang terjadi di lapangan, apa yang menjadi harapan rakyat. Isi hati rakyat mesti diselami dengan baik. Hanya dengan mengetahui kondisi yang dihadapi rakyat, para wakil rakyat bisa berteriak dengan nada yang benar, sehingga tidak menghasilkan bunyi fals.
Banyak kali kita mendengar nada teriakan wakil rakyat itu fals oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Fals karena suara-suara yang diteriakkan itu banyak terkontaminasi oleh terlalu banyak kepentingan. Para wakil rakyat itu mestinya tampil sebagai paduan suara unisono (satu suara).
Karena itu kita harapkan para anggota Dewan kali ini mesti tetap tampil sebagai anggota paduan suara yang bernyanyi dalam nada dasar yang sama. Jangan ada yang tampil dengan nada dasar yang lain.
Ketiga, para wakil rakyat juga jangan suka memerankan drama dengan lakon komedi di atas panggung Dewan. Kalau toh harus dipentaskan, maka lakon yang mesti ditampilkan adalah lakon heroik.
Masih banyak harapan rakyat yang bisa kita kemukakan. Tetapi kali ini, cukup tiga poin ini yang ingin kemukakan. Tiba saatnya para wakil rakyat membuktikan komitmennya, mengejawantahkan janji kampanyenya. Rakyat menunggu bukti! *
Pos Kupang, Senin 31 Agustus 2009
Read More...

Ubah Orientasi Budaya PNS

Jumat, 24 April 2009

ADA berita kurang enak dari Kabupaten Kupang dalam pekan ini, tepatnya Selasa (21/4/2009) lalu. Diberitakan bahwa terjadi insiden antara Bupati Kupang, Drs. Ayub Titu Eki, MS, Ph.D dengan Ketua Bappeda Kabupaten Kupang, Ir. Yutje Adoe.

Kedua belah pihak telah menyelesaikan insiden ini. Bupati Titu Eki menyebut kejadian ini sebagai sesuatu yang manusiawi dan karena itu telah diselesaikan dan dianggap tidak ada soal lagi. Meski begitu, kejadian itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu yang bias dari praktek birokrasi di daerah ini.
Kejadian seperti ini bukan baru pertama kali terjadi di NTT. Tiga tahun lalu, ketika Bupati Flotim, Drs. Simon Hayon, merampingkan struktur birokrasi di Flotim, muncul resistensi begitu kuat dari pejabat yang tak bisa diakomodir dalam struktur pemerintahan. Kasus Larantuka bahkan sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Di Timor Tengah Selatan (TTS), Bupati Paul Mella juga 'menurunkan' beberapa pejabat eselon II ke III. Kebijakan para kepala daerah seperti ini terjadi sebagai akibat dari penerapan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Kebijakan penurunan eselon yang menimpa pejabat pemerintah sebenarnya tidak perlu terjadi jika dan hanya jika birokrasi bebas dan dijauhkan dari pengaruh politis. Di NTT, setiap kali musim pilkada, para pejabat pemerintah (PNS) yang sejatinya mesti netral ramai-ramai terlibat dan melibatkan diri dengan menjadi tim sukses calon kepala daerah tertentu. Ketika seorang pejabat pemerintah memutuskan mendukung dan menjadi tim sukses seorang calon kepala daerah, ketika itu juga dia tidak netral lagi.
Dampaknya bisa diduga. Kepala daerah terpilih akan mengakomodir tim suksesnya dalam kabinet pemerintahannya, lepas dari bagaimana bobot dan kemampuannya. Sebaliknya para pejabat yang bukan tim suksesnya akan ditendang jauh, meskipun mungkin lebih berkualitas dari pejabat yang diakomodir.
Ada banyak permainan bahasa yang kemudian dipakai para kepala daerah untuk 'melindungi' kebijakannya seperti ini. Tetapi sesungguhnya, kebijakan seperti ini tidak akan banyak membantu meningkatkan pelayanan publik. Padahal, birokrasi dan organ-organnya diadakan dengan satu maksud, yakni melayani publik. Itulah sebabnya, dalam terminologi asing pegawai negeri itu disebut civil servants (pelayan publik).
Terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini, ada dua hal yang perlu kita kemukakan di ruang ini. Pertama, perlu ada gerakan netralitas birokrasi. Netralitas murni tentu mustahil. Karena bagaimana pun para pejabat yang ditunjuk dan dilantik mesti mendukung kepala daerah. Tetapi kita membutuhkan pejabat yang menomorsatukan pelayanan publik, bukan loyalitas kepala kepala daerah. Artinya, setiap pejabat pemerintah, dan juga para pegawai pemerintah, mestinya lebih takut kepada masyarakat ketimbang takut kepada kepala daerah.
Karena itu kita butuh perubahan sikap, tingkah laku dan orientasi budaya pegawai pemerintah mendukung netralitas birokrasi. Hanya birokrasi yang netral saja yang bisa menghasilkan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, profesional dan akuntabel. Hanya birokrasi yang netral saja yang menciptakan good governance, pemerintahan yang berdasarkan hukum, kebijakan yang transparan, dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Good governance akan menciptakan hubungan yang memadai antara negara-masyarakat (state-society), yang menghargai keterlibatan rakyat dalam semua proses kebijakan politik. Birokrasi yang tidak terpolitisasi akan menjamin stabilitas pemerintahan ke depan.
Kedua, kita ingin agar para kepala daerah menerapkan merit system dalam tubuh birokrasi. Merit system adalah proses promosi dan memanfaatkan pegawai pemerintah berdasarkan pada kapasitas mereka melaksanakan tugas, bukan terutama pada hubungan politis mereka dengan kepala daerah.
Implementasi merit system dapat mewujudkan transparansi dalam pembinaan karier. Selain itu akan terdapat kompetisi yang sehat di antara para pegawai pemerintah, sehingga tidak akan ada lagi kesan like or dislike dalam mempromosikan seorang pejabat menduduki suatu jabatan.
Kita butuh kepala daerah yang berani dan tegas menggunakan sistem ini sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat terjamin. Artinya, setiap pejabat yang dipercayakan memegang suatu jabatan adalah pejabat yang telah lulus uji. Ujian bagi dia adalah kemampuan, kompetensi, integritas moral. Bukan sebaliknya kedekatan, keluarga, etnis atau suku. *
Pos Kupang, Sabtu 25 April 2009
Read More...

Bank NTT dan Sense of Possession

Selasa, 03 Februari 2009

MENURUT Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat.
Jelas, peran bank amat vital, baik untuk masyarakat maupun untuk menggerakkan roda ekonomi. Karena itulah di hampir semua daerah di republik ini berdiri bank-bank, baik bank swasta, bank negara/pemerintah juga bank yang sifatnya lokal.
Di NTT berdiri Bank NTT. Dulu, bank ini bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD). Cabangnya ada di semua kabupaten. Namanya sangat tenar. Diakui atau tidak, banyak orang kecil, pegawai negeri golongan rendah, para guru sangat terbantu dengan BPD. SK pengangkatan sebagai PNS para pegawai lebih banyak disimpan sebagai penggadai di BPD.
Beberapa tahun lalu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) berubah nama menjadi Bank NTT. Menggunakan nama NTT untuk bank ini mestinya bisa membangkitkan sense of possession (rasa memiliki) dari seluruh warga masyarakat NTT. NTT pada nama bank ini diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan dan sentimen kedaerahan masyarakat NTT untuk percaya pada bank ini.
Dari awal didirikan, Bank NTT terutama dimaksudkan untuk menyimpan dana-dana pemerintah yang datang dari pemerintah pusat. Para bupati se-NTT semacam ada kewajiban untuk menyimpan dana-dana dari pusat, baik DAU maupun DAK, di bank ini.
Tetapi kalau kita jujur dan fair melihat, menilai dan membandingkan dengan bank-bank lain, terlihat bahwa rakyat kita sangat percaya pada bank-bank lain. Di NTT, bank seperti BRI, BNI, Danamon, BPR adalah bank-bank yang sangat merakyat. Namanya memang tidak membangkitkan sentimen kedaerahan, tetapi kantor-kantor bank ini sesak dipenuhi nasabah saban hari.
Apakah mereka lebih percaya pada bank lain ketimbang Bank NTT? Kita tidak berharap seperti itu. Tetapi ketika kita sadar bahwa urusan bank adalah urusan layanan jasa, maka kita tidak bisa memungkiri pilihan rakyat pada bank lain ketimbang Bank NTT.
Sebagai suatu unit layanan jasa, bank-bank memang mesti bersaing dan berkompetisi secara sehat dalam hal pelayanan. Bank mana yang menyediakan pelayanan yang baik, dia yang akan dipilih. Sebaliknya, bank yang karyawannya menyambut nasabah dengan kata-kata kasar, dengan bibir yang tidak pernah senyum, dia akan ditinggalkan.
Kita sedih dengan apa yang terjadi di Bank NTT belakangan ini. Pembangunan enam unit kantor di daerah-daerah ditengarai bermasalah karena tanpa tender terbuka. Beberapa pegawai juga diduga dipensiun-dinikan. Saham Seri B juga dijual diam-diam kepada tiga orang.
Rasanya kita sepakat bahwa kemelut di Bank NTT harus segera diatasi. Para pemegang saham, yakni para bupati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) nanti harus lebih serius lagi membicarakan masalah Bank NTT. Kepentingan seluruh rakyat NTT, kepentingan Bank NTT sebagai bank milik rakyat mesti ditempatkan di atas kepentingan satu dua orang, baik para dirut, para direktur, komisaris, juga para pegawai bank ini.
Kalau ada praktek-praktek tidak sehat dalam tubuh bank ini, maka RUPS harus bisa mencari jalan keluarnya. Kalau dirut, direktur, komisaris dan pegawai bank ini tidak bisa diharapkan lagi bekerja meningkatkan mutu bank ini, RUPS menjadi forumnya membicarakan nasib mereka ini, apakah masih layak dipertahankan, atau memang seharusnya diganti?
Tidak ada maksud di sini mendiskreditkan siapa pun dalam persoalan ini. Semangat yang ingin dikedepankan di sini cuma satu: rakyat NTT harus tetap memiliki sense of possession atas Bank NTT. *
Pos Kupang, 4 Februari 2009
Read More...

50 Tahun NTT, Memaknai Sejarah

Sabtu, 20 Desember 2008

HARI ini Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) genap 50 tahun usianya. Usia emas. Di mana-mana, usia emas selalu dirayakan secara istimewa.
Usia 50 tahun untuk NTT mestinya menjadi momentum penting dan istimewa. Momentum ini terlalu besar dan istimewa untuk tidak dirayakan. Kita tidak butuh perayaan yang bersifat gegap gempita, serba wah atau juga serba glamour.
Yang kita butuhkan adalah perayaan melihat kembali tapak-tapak perjalanan propinsi ini dalam konteks sejarahnya. Sejarah dalam konteks ini tidak semata sebagai (hi)storia, kisah belaka, tetapi juga dan terutama sejarah sebagai Geschichte.

Sejarah sebagai historia adalah sejarah sebagai kejadian yang pernah ada di masa lampau. Sedangkan sejarah sebagai Geschichte maksudnya sejarah menjadi sesuatu yang hidup dan mempengaruhi kita, sejarah sebagai suatu makna yang bisa ditafsir dalam konteks hari ini.
Momentum 50 tahun NTT mesti juga kita tempati dalam konteks itu. Sebagai historia, 50 tahun adalah waktu panjang bagi NTT menapaki sejarahnya. Sudah tentu dalam rentang waktu itu banyak kisah telah direnda, banyak tonggak telah dipancang.
Telah begitu banyak pihak terlibat dan memberi andil dalam tapak-tapak perjalanan daerah ini. Tercatat sudah delapan gubernur memimpin daerah ini. Masing-masing dengan program unggulannya.
William Johanis Lalamentik tampil sebagai peletak dasar di awal tualang propinsi ini. El Tari menggantikan dan menjadi Bapak Pembangunan NTT. Di masanya, isolasi wilayah dibuka. Ben Mboi melanjutkan tonggak pembangunan yang telah diretas El Tari.
Setelah sepuluh tahun, Ben Mboi digantikan oleh Hendrik Fernandez. Di bawah Fernandez, membangun desa menjadi sebuah gerakan penting. Lima tahun, Herman Musakabe menggantikan Fernandez. Si ahli strategi ini tampil dengan Tujuh Program Strategis. Meski cuma lima tahun, tetapi Musakabe meninggalkan sejumlah aset berharga. GOR Flobamor, Arena Promosi Kerajinan Fatululi, Aula El Tari, memassalnya tenun ikat.
Musakabe digantikan Piet A Tallo. Piet Tallo tampil ketika terjadi perubahan peta politik secara nasional. Di tingkat lokal, Tallo juga mesti mengelola dan menangani arus pengungsi warga Timor Timur. Praktis selama sepuluh tahun di bawah Tallo, NTT lebih banyak berurusan dengan soal dan masalah.
Tahun ini, kendali NTT dipegang Frans Lebu Raya. Banyak harapan dinantikan dari Lebu Raya yang berduet dengan Esthon L Foenay.
Delapan gubernur ini adalah nakhoda yang masing-masing tampil pada masanya. Mereka adalah pelaku sejarah, yang melalui caranya telah menulis sejarah, stori bagi daerah ini.
Tetapi kalau sejarah mesti juga dilihat sebagai Geschichte. Maka ketika sejarah 50 tahun NTT dilihat dalam terang Geschichte, maka sejarah itu harus bisa memberi sesuatu yang bermakna. Dia tidak boleh tinggal diam dalam dokumentasi. Juga tidak boleh selesai dalam memoria.
Sebaliknya dia mesti menjadi terang untuk merefleksi, melihat kembali riwayat sejarah itu sendiri. Entahkah 50 tahun usianya setelah mekar dan lepas dari propinsi induk Sunda Kecil dulu, rakyat daerah ini telah mereguk banyak manfaatnya? Entahkah ikhtiar, harapan dari pemekaran dulu sudah bergaung dan memberi kemalahatan bagi warga daerah ini? Jangan-jangan pemekaran, pelepasan diri dari Sunda Kecil dulu adalah sebuah pemekaran yang gagal?
Kita tidak ingin momentum 50 tahun ini berlalu begitu saja. Kita sadar dan paham, gema gaung momentum 50 tahun ini tidak cukup besar. Sepi-sepi saja. Pemerintah propinsi mencoba menggemakan momentum ini dengan menyelenggarakan pameran makanan tradisional.
Kita pandang baik acara ini. Tetapi rasanya terlalu kecil dan kurang bergema. Mengapa? Karena warga daerah ini tidak diajak melihat diri, mengaca diri, merefleksi diri. Warga daerah ini tidak diajak untuk bertanya diri, sejauh mana dan sekuat apa kesadaran akan jati diri sebagai orang NTT tumbuh dan hidup? Jangan-jangan banyak dari antara kita lupa kalau kita ini orang NTT. Jangan-jangan kita lebih kental dan kuat menyadari diri dalam cermin ke-kita-an kita yang sempit.
Momentum 50 tahun NTT harus kita tempatkan dalam historia sekaligus juga Geschichte. Di antara dua makna ini, kita lebih mampu menghayati momentum emas NTT. Hidup NTT. Jayalah Nusaku. *
Pos Kupang, Sabtu 20 Desember 2008
Read More...

Sekali lagi, Pangan Lokal

Jumat, 28 November 2008

KETIDAKADILAN pangan yang terjadi di muka bumi ini secara sederhana dan jelas telah diungkap dalam bentuk komik pada buku "Food for Beginners" yang ditulis oleh Susan George dan Nigel Paige.
Keduanya menggambarkan secara gamblang betapa keserakahan, kehidupan yang tidak mengenal kata cukup, dan menganggap diri lebih berarti daripada yang lain telah mendorong manusia untuk ingin mendapatkan dan menguasai lebih dan lebih lagi.
Bahkan tidak jarang si kaya, orang-orang atau negara-negara maju yang menguasai lebih banyak pangan itu, justru lebih menghargai harkat binatang daripada harkat seorang manusia miskin.

Ketidakadilan pangan itu dewasa ini semakin terasa. Banyak warga masyarakat kita tidak mampu makan tiga kali sehari. Sudah begitu, makanan yang dikonsumsi juga rendah nilai gizi dan vitaminnya. Akibatnya, kondisi kesehatan warga tidak maju- maju.
Sejak beberapa dekade lalu, di Indonesia ketika revolusi hijau menjadi primadona, beras menjadi mahadewa yang mendapat perhatian begitu besar. Penggunaan bibit unggul, pestisida dan pupuk kimia serta jaringan irigasi dibangun untuk memacu produksi beras.
Hasilnya luar biasa. Tahun 1984, Pemerintah Indonesia mengumumkan sudah berhasil swasembada beras, bukan swasembada pangan. Sejak itulah, beras menjadi primadona bahan pangan dan meninggalkan bahan pangan lain. Masyarakat kita menjadi begitu dependen pada beras. Pangan direduksi hanya menjadi beras, pertanian diredukdi menjadi sistem sawah yang monokultur. Seterusnya cara pandang masyarakat kita tentang pangan adalah beras.
Adalah tekad duet Gubernur-Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya-Ir. Esthon L Foenay, yang coba melawan arus besar ini. Sejak dilantik medio Juli lalu, duet ini gencar mengkampanyekan pangan lokal.
Ya, pangan lokal untuk menjawab masalah yang sering mendera rakyat NTT. Kultur warga NTT adalah petani lahan kering. Kondisi tanah umumnya di NTT adalah lahan kering, bukan sawah. Hampir semua daerah mengenal bahan pangan lokal yang menjadi ciri khasnya. NTT terkenal dengan megabiodiversitas (keanekaragaman hayati) yang amat tinggi. Lantas, kenapa kita terus didera kelaparan, kurang gizi, gizi buruk, kekurangan pangan?
Itu hanya terjadi karena kita, warga NTT, lupa kekayaan kita, lupa potensi kita sendiri dan selalu berkiblat ke luar, ke daerah lain. Betapa kita sudah sedemikian jauh melihat dan memandang sesuatu yang dari luar selalu lebih baik, lebih tinggi.
Akibatnya, apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita justru kita abaikan. Bumi NTT menghasilkan aneka ragam sumber pangan seperti kacang-kacangan (leguminosae), yang merupakan sumber protein dan jagung serta umbi-umbian yang merupakan sumber karbohidrat.
Kita sepakat dan mendukung duet Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay. Kita dukung bahwa saatnya kembali ke diri kita masing-masing, melihat potensi yang ada pada alam kita. Ajakan untuk mengonsumsi pangan lokal kita dukung.
Tetapi, kembali ke pangan lokal tidak bisa hanya sebatas ajakan atau imbauan. Dia mesti diterjemahkan ke dalam agenda kerja pemerintah. Artinya pemerintah mesti mulai berpikir serius dengan merancang program, merumuskan aksi nyata agar rakyat NTT perlahan-lahan kembali ke pangan lokal.
Banyak hal mesti segera dilakukan pemerintah. Jika sejauh ini, kebijakan pertanian justru menjauhkan petani dari potensi lokal, maka pemerintah perlu segera mengubah kebijakan pertanian menjadi pertanian yang ramah petani, ramah lingkungan. Artinya kebijakan pertanian yang digagas adalah pertanian yang mampu membuat para petani betah tinggal di desanya.
Jika selama ini kebijakan pertanian cenderung bersifat seragam, maka pemerintah juga perlu segera mengubahnya. Kebijakan pertanian tidak boleh seragam, melainkan harus didasarkan pada keunggulan komparatif lokal. Apa yang menjadi kebijakan pusat atau propinsi tidak harus menjadi kebijakan kabupaten. Itu artinya, petani di setiap daerah diberi keleluasaan untuk menanam apa yang cocok dengan daerahnya.
Kebijakan pertanian juga harus dirumuskan melalui konsultasi partisipatif dengan para petani. Hal ini membutuhkan perubahan pandangan di mana petani perlu dianggap sebagai pemulia benih, peneliti, dan produsen pangan yang harus dihargai. Hak sosial, ekonomi dan kultural mereka harus dilindungi dan dijadikan landasan pembuatan kebijakan. Rasanya hanya dengan melibatkan petani di desa-desa, harapan kembali ke pangan lokal bisa terwujud. *

Pos Kupang, Kamis 27 November 2008


Read More...

Pembangunan Partisipatif, Jangan Cuma Pro Forma

Senin, 27 Oktober 2008

UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan cakrawala yang luar kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota, dalam melaksanakan otonomi secara utuh dan bulat.
Otonomi yang seluas-luasnya terlihat dari jumlah urusan yang diserahkan, di mana daerah diberikan seluruh kewenangan pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal.
Dengan perubahan ini, bandul manejemen pemerintahan dan pembangunan bergeser dari model memusat (sentrifugal) menuju pada model memencar (sentripetal). Pergeseran ini mengakibatkan banyak hal yang sebelumnya sentralis sekarang menjadi desentralis. Sentralisasi menjadi desentralisasi.
Karena itu, boleh dikatakan otonomi daerah bersaudara kembar dengan desentralisasi. Dan, dalam konteks pembangunan, sudah lama desentralisasi menjadi mimpi besar.

Karena itu, boleh dikatakan otonomi daerah bersaudara kembar dengan desentralisasi. Dan, dalam konteks pembangunan, sudah lama desentralisasi menjadi mimpi besar.
Desentralisasi pembangunan mengharuskan dan mengandaikan pemerintah dan masyarakat daerah untuk merumuskan bersama konsep-konsep pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam merancang- bangun item-item pembangunan. Mereka tidak boleh diposisikan sebagai penonton saja. Mereka harus aktif.
Meski begitu, harus kita akui juga bahwa sejauh ini konsep desentralisasi pembangunan, bahkan juga otonomi daerah, mengalami begitu banyak distorsi. Pembangunan sebagai rekayasa sosial untuk mempercepat perubahan sosial, dari keadaan serba kurang menjadi lebih baik, seringkali menggunakan patokan-patokan yang tidak berbasis pada kondisi masyarakat di mana pembangunan dilaksanakan.
Cermin kemajuan lebih sering diletakkan pada hal-hal di luar budaya masyarakat. Alhasil, yang muncul ialah bahwa tujuan pembangunan menjauhkan masyarakat dari dirinya sendiri. Banyak ironi terjadi. Masyarakat menjadi asing di tengah pembangunan yang dirancang atas namanya, didesain untuk kebutuhannya.
Dalam konteks ini, kita menyambut baik apa yang terjadi di Kabupaten Ngada. Seperti diwartakan harian ini akhir pekan lalu, Bupati Ngada, Drs. Piet Nuwa Wea mengatakan bahwa dalam sistem pembangunan saat ini masyarakat menjadi penentu kebijakan, pelaksanaan dan perencanaan pembangunan.
Bupati Piet Nuwa mengatakan itu ketika membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dalam rangka penangggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngada, di Bajawa, Kamis (23/10/2008)
Sudah lama pembangunan dengan pola partisipatif digagas. Maksudnya apa? Maksudnya ialah masyarakat merancang sendiri item-item pembangunan sesuai kebutuhannya, sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, budaya serta lingkungannya.
Dengan pola partisipatif, masyarakat terlibat langsung. Dia turut merumuskan rencana pembangunan, ikut memikirkan format pembangunan. Ada asumsi yang terbangun dari model partisipatif, yakni bahwa dengan menjadi perancang sendiri, masyarakat akan lebih bertanggung jawab, lebih terlibat, punya sense of belonging terhadap hal ihwal tentang pembangunan.
Sebetulnya, model partisipatif ini bukan baru. Dia sudah lama diperkenalkan. Dan, rakyat juga sudah ikut memikirkan, turut terlibat dalam urusan pembangunan. Keterlibatan itu melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrengbangdes), musyawarah rencana pembangunan kelurahan (musrengbangkel) dan musyawarah rencana pembangunan kecamatan (musrengbangcam). Di kota-kota, bahkan keterlibatan warga sudah mulai dari tingkat RT dan RW.
Sejatinya semua bentuk partisipasi warga ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Artinya, dengan merencanakan sendiri rakyat ikut menentukan prioritas-prioritas pembagunan yang mereka rasakan. Dengan cara seperti ini juga, masyarakat bisa merasa memiliki.
Tetapi, kita juga perlu waspada. Sebab, dalam praktek selama ini, apa yang disebut sebagai bentuk-bentuk keterlibatan rakyat itu cuma semu, cuma pro forma belaka. Musrengbangdes, musrengbangkel, musrengbangcam sudah sering digelar menjaring aspirasi dari bawah. Mencari prioritas-prioritas kebutuhan rakyat. Rakyat ikut merancang kebutuhan mereka dalam konteks pembangunan.
Tetapi, bukan hal baru kalau apa yang sudah dirancang bersama itu berulang, berulang dan terus berulang, tanpa pernah ada feed back, tanpa ada penjelasan mengapa ini belum, mengapa ini tidak. Kita harapkan, apa yang disebut sebagai pembangunan dengan pola partisipatif ini tidak sekadar omong-omong. *

Pos Kupang, Selasa 28 Oktober 2008
Read More...

Mutasi, Bukan untuk Balas Jasa

Senin, 13 Oktober 2008

PEKAN lalu diberitakan di media ini dan beberapa media lokal lain di NTT tentang rencana mutasi para pejabat. Dalam konstelasi birokrasi, setelah ajang perebutan kursi kekuasaan, hal ihwal mengenai mutasi pejabat menjadi wacana dominan. Di mana-mana orang membicarakan mutasi. Siapa menjabat apa, siapa yang dipakai, siapa yang tergusur.
Bagaimana pun juga mutasi adalah hal yang lumrah dan biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya. Yang bikin mutasi jadi istimewa adalah para pejabat pemerintah. Ada dua kelompok kepentingan yang biasanya bertarung. Pertama adalah kepentingan pejabat yang tergusur. Kedua, kepentingan pejabat yang ingin naik, ingin dipromosi, ingin dipakai.
Semestinya pertarungan kepentingan ini tidak perlu terjadi. Mengapa? Karena urusan kekuasaan adalah urusan politik, sementara urusan jabatan adalah urusan karier yang lebih mengandalkan kinerja.
Kekuasaan dan jabatan birokrasi adalah dua hal yang berbeda. Di Indonesia, kekuasaan dan jabatan menjadi begitu rapat bersaudara. Rapatnya dua hal ini dapat dimengerti karena hampir setiap keputusan selalu melalui mekanisme politik dan karena itu sering bersifat, bernuansa dan sarat politis.
Itu sebabnya, para pejabat pemerintah sering ikut bermain dalam ajang politik praktis dengan mendukung seorang calon kepala daerah. Harapannya jelas, semoga calon dukungannya menang pemilihan, jabatannya tetapi langgeng atau sekurang-kurangnya dipromosi.
Padahal, undang-undang telah melarang keras para pegawai pemerintah dan para pejabat birokrasi terlibat politik praktis. Para PNS dilarang mendukung seorang calon dalam pentas politik perebutan kekuasaan. Karena itu juga harus diterima sebagai sesuatu yang masuk akal juga kalau pejabat yang tidak mendukung calon yang memenangkan pertarungan akan tergusur, tidak dipakai, bahkan dinon-jobkan.
Saat ini di lingkup Pemprop NTT, banyak pejabat mulai dari eselon II hingga III tidak tenang. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Gelisah, resah memikirkan posisi masing-masing. Banyak yang mulai mengkalkulasi, menghitung jasa-jasanya. Banyak yang mulai bergerilya, cari muka, merapat ke sentral kekuasaan.
Sementara pejabat yang jagonya kalah mulai mengkampanyekan isu ini dan itu. Macam-macam isinya. Keluarga, suku, agama, kedekatan adalah tema isu yang selalu dimainkan.
Sejatinya birokrasi terpisah secara tegas dari politik. Pejabat pemerintah, para pegawai pemerintah mestinya tidak bergantung pada siapa yang menjadi kepala pemerintahan, siapa yang sedang berkuasa. Semua pejabat telah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing (Tupoksi).
Para pejabat, para PNS ibarat mur kecil dalam keseluruhan kendaraan birokrasi. Pengemudinya adalah pejabat yang memenangkan pertarungan politik. Mestinya, dalam konstelasi pemerintahan yang sehat, kepala pemerintah dan para pejabat birokrasi bersinsergi membangun satu kekuatan. Sinergi yang baik hanya mensyaratkan relasi yang harmonis, kerja sama yang kompak dan dukungan yang solid.
Karena itu terkait dengan mutasi di lingkup Pemprop NTT, kita harapkan agar duet Frans-Esthon menomorsatukan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan seluruh rakyat NTT, bukan kepentingan satu dua pejabat yang mengaku-ngaku telah berjasa menghantar Frans-Esthon ke kursi kekuasaan.
Kita yakin Frans-Esthon dengan mottonya Anggur Merah (anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) tetap menomorsatukan kepentingan yang jauh lebih besar. Wujudnya adalah memilih para pejabat pemerintahan yang menggerakkan roda organisasi melalui suatu mekanisme terukur semisal fit and proper test. Tegasnya, mutasi bukan ajang dan momentum balas jasa. Pejabat yang dipilih juga diberi target yang jelas. Jika gagal memenuhi target, jangan sungkan-sungkan memberhentikannya.
Kepada para pejabat juga perlu kita ingatkan jangan sekali-kali terlibat dalam urusan politik praktis dengan mendukung ini dan itu. Sebab, calon yang terpilih adalah juga manusia dengan kelemahan dagingnya. Dia bisa menggusur siapa saja yang tidak sehaluan dengannya, menjadi musuhnya dalam pentas pertarungan pilkada. Sikap yang paling bijak adalah tetap bekerja memperlihatkan kinerja, etos dan spririt yang membanggakan. *


Pos Kupang, Selasa 13 Oktober 2008
Read More...

Kita Tidak Butuh 'Niat Akan'

Rabu, 24 September 2008


"SUMBA, Pulau Mandiri Energi." Begitu salah satu judul berita harian ini edisi Rabu (23/9/2008). Kita benar-benar terhibur dengan judul berita seperti ini. Harapan kita jelas. Di tengah krisis energi global sekarang ini, alternatif lain menjadi penting.

Tetapi kita juga perlu kritis dan mawas diri, sehingga tidak terbuai begitu saja. Apakah berita-berita seperti ini cuma hiburan, sebatas membuat hati kita tenang, ataukah memang benar-benar menyata dalam praksis?


Soalnya, sudah terlampau sering kita dihibur dengan kata-kata, dengan janji-janji manis. Banyak sudah perusahaan-perusahaan datang dan menebar janji. Banyak pemodal datang menebar pesona. Setelah itu, mereka pergi dan tidak kembali lagi.

Kita punya banyak contoh untuk itu. Ketika tanaman jarak disebut-sebut sebagai salah satu bahan bakar pengganti minyak bumi, warga digerakkan untuk menanam jarak. Di mana-mana jarak jadi bahan perbincangan. Dari rakyat kecil sampai pengusaha. Dari pegawai kecil hingga pengambil kebijakan.

Tetapi apa lacur? Setelah ditanam dan memberi hasil, warga kecewa karena tidak tahu mau diapakan biji-biji jarak. Mau jual? Harganya tidak ada. Cuma Rp 500,00/kg seperti yang terjadi di Kabupaten Alor. Tidak ada nilai ekonomisnya. Janji-janji yang ditebar sebelumnya tinggal janji.

Dulu di kawasan Mbay, ada pengusaha datang dan ingin membangun tambak garam. Sampai sekarang keinginan itu tinggal keinginan.

Sumba juga pernah direncanakan menjadi pusat hewan, pusat ubi kayu dan pusat- pusat yang lain. Tetapi sekali lagi, semua masih sebatas rencana dan janji.

Musim sekarang adalah musim tebar janji. Banyak pengusaha yang punya intensi khusus datang merendah di hadapan rakyat menarik simpati mereka dengan menebar janji-janji manis. Akan bangun ini, akan bangun itu. Akan beri ini, akan beri itu.

Dan, sudah lama kita dihibur dengan 'niat akan'. Tetapi sampai kapan? Karena itulah kita perlu kritis dan tidak boleh terbuai.

Membaca berita tentang rencana menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi membangkitkan seribu harapan. Betapa tidak. Kalau jadi, maka Sumba menjadi pulau mandiri energi pertama di Indonesia. Seluruh energi listrik di Sumba sepenuhnya akan dikerahkan oleh angin, air, matahari dan juga dari tumbuh-tumbuhan.

Luar biasa! Tetapi kapan? Apakah bisa? Atau cuma mimpi? Cuma omong bikin mulut enak? Kalau kata-kata ini dilontarkan General Manager PLN Kantor Wilayah NTT, Amir Rosyidin, maka kita boleh berharap.

Sudah pasti Amir Rosyidin lebih tahu dan paham, bagaimana kondisi energi listrik di daerah ini, juga di republik ini. Di mana-mana PLN sempoyongan menghadapi tuntutan kebutuhan yang terus meningkat dan di sisi lain semakin mahalnya harga bahan bakar minyak. Pemadaman bergilir sudah menjadi lazim di daerah ini. Warga sudah terbiasa dengan pemadaman yang terkadang mengagetkan.

Meski begitu, kita berharap Amir Rosyidin tidak menambah panjang daftar proyek atau 'niat akan' di daerah ini. Yang sudah berniat membangun 'PT Akan', biarlah mereka itu hilang ditelan waktu. Jangan lagi ditiru dan diulang kembali. Rakyat sudah sakit hati.

Kalau PLN ingin menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi, wujudkan niat itu melalui rencana aksi. Kita perlu dukung rencana itu kalau memang serius. Bicarakan dengan masyarakat, dengan pemerintah di Sumba. Diskusikan langkah apa yang harus dilakukan. Seperti apakan porsi perhatian pemerintah. Bagaimana wujud dukungan rakyat. Semuanya perlu dibicarakan bersama.

Jika rencana itu benar-benar mau direalisasikan, kita yakin rakyat akan dengan penuh semangat mendukungnya. Yakinlah, bahwa untuk kepentingan dan kebutuhan mereka, rakyat akan mendukung setiap terobosan yang dilakukan.

PLN bisa membalikkan keraguan, apatisme dan juga pesimisme yang selama ini ada di hati rakyat. Menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi berarti PLN telah mampu membuktikan bahwa lembaga ini tidak seperti yang lain, yang cuma bisa menebar janji, dan karena itu lebih tampil sebagai 'PT Akan'. Dan, kita tidak lagi butuh 'PT Akan' yang cuma menebar 'niat akan' atau 'proyek akan'.

Mudah-mudahan, PLN benar-benar mewujudkan rencana besarnya menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi pertama di Indonesia. *


Salam Pos Kupang edisi Kamis 25 September 2008




Read More...

Kita Selalu Gagal Kelola Fasilitas Publik

Sabtu, 13 September 2008

PEKAN lalu, harian ini beberapa kali memberitakan ihwal KMP Pulau Sabu milik Pemprop NTT. Nada dasar beritanya sama, yakni belum optimal, belum maksimal dan atau tidak beroperasinya angkutan laut itu.

Diberitakan bahwa kapal dengan rute Teluk Gurita, Atambua-Kalabahi, Alor dan Teluk Gurita-Kiser itu tidak lagi beroperasi. Pihak pengelola mengatakan, kenyataan itu terjadi akibat ketiadaan bahan bakar minyak (BBM).


Kita tidak ingin menuduh pengelola di sini. Tetapi kita hendak menggugat optimalisasi kapal itu untuk kemaslahatan masyarakat NTT. Sesungguhnya, dengan wilayah yang luas lautan lebih luas dari luas daratan, laut semestinya menjadi andalan kita. Semboyan 'jales veva jaha mahe' (di laut kita jaya) agaknya cuma sebatas semboyan dan terus menjadi klasik dan pudar.

Kita akui bahwa sejauh ini, laut belum serius kita sentuh, belum maksimal kita garap. Orang-orang kita di pantai membelakangi laut dan menghadap ke gunung. Artinya, bagi orang kita di daerah ini laut bukan tempat ideal dan prospektif menenun benang hidup. Benang hidup hanya bisa ditenun di darat dengan mengolah tanah.

Tidak ada-apa. Tetapi mestinya, laut harus juga sudah mulai dilirik. Dengan cara apa? Sudah banyak! Pemerintah propinsi sudah sejak beberapa tahun lalu mengkampanyekan gerakan masuk laut (Gemala).

Memang Gemala belum banyak geliatnya. Tetapi sebagai wacana, dia sudah mulai ramai. Kita harapkan dari wacana itu kemudian lahir langkah-langkah nyata bagaimana menggarap laut.

Tetapi untuk kita di NTT, laut tidak cuma menyediakan potensi yang layak digarap. Laut juga menjadi pemisah sekaligus penghubung antar-pulau di daerah ini.

Nah, sebagai satu kesatuan yang telah lama mengikat diri dalam satu teritori, yakni Propinsi NTT, niscaya jembatan penghubung antar-kita harus benar-benar baik dan kondusif. Sudah 20-an tahun PT ASDP menyediakan sejumlah kapal feri melayari pulau- pulau di daerah ini. Meski banyak keluhan, toh kita juga perlu berterima kasih atas jasa PT ASDP.

Beriringan dengan armada feri yang disiapkan PT ASDP, Pemerintah Propinsi NTT juga menyediakan layanan jasa angkutan laut. KMP Pulau Sabu adalah satu kapal yang dibeli oleh Pemprop NTT dengan maksud membantu memperlancar angkutan laut. Kapal itu dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Flobamor. Setiap tahun dianggarkan dana operasional untuk kapal itu. Tidak kecil dana bantuan yang dianggarkan dalam APDB itu.

Tetapi apa lacur? Menurut warta di harian ini pekan lalu, saat ini KMP Pulau Sabu tidak beroperasi dan 'bersembunyi' di Atapupu, Belu. Mengapa? Karena tidak ada BBM.

Kita mungkin memahami alasan itu, tetapi tidak bisa memakluminya. Mengapa? Karena kapal itu disubsidi. Angkutan-angkutan yang disubsidi, lazimnya dimaksudkan untuk membantu publik. Dia tidak ada urusan dengan serba kekurangan, terutama kekurangan dana operasional. Justru kekurangan itu ditalangi melalui subsidi. Karena itu tidak benar kalau KMP Pulau Sabu tidak beroperasi karena tidak ada BBM.

Tetapi pengelolaan KMP Pulau Sabu sekaligus juga menunjukkan betapa kita selalu gagal mengelola fasilitas untuk publik. Pengalaman menjelaskan dengan lugas, hampir semua perusahaan daerah (PD) di daerah ini tidak pernah menuai sukses. Perusahaan- perusahaan itu lebih tampil sebagai 'setan penghisap' anggaran APDB.

Neraca rugi adalah laporan tahunan yang sudah lazim. Meski begitu, pemerintah terkesan lamban sekali memperbaikinya sehingga tampil menguntungkan dan memberi manfaat berganda buat rakyat.

Kembali ke KMP Pulau Sabu. Barangkali baik kalau pengelolaan keuangan kapal itu diaudit. Seperti apa manfaat kapal itu bagi rakyat NTT? Seperti apa peruntukan dana subsidi bagi operasional kapal itu digelontorkan? Entahkah telah digunakan dengan benar? Atau jangan-jangan lebih banyak masuk ke kantong oknum-oknum pemeras.

Kita tidak ingin rakyat yang sudah susah ini tambah susah lagi. Juga sangat tidak etis jika di atas penderitaan rakyat itu, segelintir oknum pemeras tega memamerkan keserakahannya. Kita harapkan pemerintah propinsi segera memikirkan bagaimana KMP Pulau Sabtu, dan juga aset-aset bergerak milik pemerintah, dimanfaatkan sebesar- besarnya demi kemaslatahan rakyat NTT.

Semboyan jales veva jaha mahe, mudah-mudahan semakin bergeliat di laut. *

Salam Pos Kupang Edisi Selasa 9 September 2008
Read More...

Minta Addendum, Ekspresi Monopoli

Sabtu, 23 Agustus 2008

APA pelajaran yang dapat kita petik dan makna yang dapat kita tarik dari kasus terbengkalainya 20 paket proyek di Kabupaten Kupang? Seperti warta harian ini beberapa hari terakhir, ke-20 paket proyek itu belum apa-apa dikerjakan. Ada yang baru 10 persen, yang lain baru tiang pancang.

Padahal, seluruh paket proyek itu adalah proyek tahun anggaran 2007. Menurut jadwal, mestinya dalam bulan September nanti, masa kerja seluruh proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya itu selesai.

Sudah barang tentu PT Adhi Karya akan bertanggung jawab penuh menuntaskan proyek itu. Kita memaklumi itu. Tetapi ada satu hal yang ingin kita soroti di ruangan ini. Yakni bahwa terbengkalainya proyek bernilai di atas Rp 100 miliar itu terjadi akibat apa yang disebut sebagai monopoli. Sudah lama dan sudah diterima sebagai sah-sah saja PT Adhi Karya sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menangani proyek-proyek pembangunan dengan nilai di atas Rp 1 miliar.

Di NTT, di semua kabupaten proyek dengan nilai di atas Rp 1 miliar pasti dikerjakan PT Adhi Karya. Sudah lama 'konsensus' seperti ini berjalan. Tidak banyak ribu-ribut. Pengusaha lokal sudah terlampau paham akan konsensus ini. Tetapi karena hanya, sekali lagi hanya, PT Adhi Karya yang mengerjakan proyek itu, maka terjadilah monopoli.

Terminologi monopoli selalu bermakna exclusive possession (kepemilikan eksklusif). Dalam konteks ekonomi-pasar, monopoli sering didefinisikan sebagai an exclusive right to have or do something (hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu).

Dengan konsep pemahaman seperti itu, kita mengerti betapa kuat dan berkuasanya perusahaan-perusahaan yang diberi hak istimewa untuk menangani suatu proyek. Kalau hasil dari pengerjaan itu baik dan positif, itu kita syukuri. Sebaliknya, jika hasilnya mengecewakan kita hanya bisa gigit jari.

Dan, dalam banyak pengalaman, monopoli lebih banyak berakibat buruk, membawa hasil yang mengecewakan. Lihat saja, perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli suatu usaha selalu berorientasi kepada keuntungan perusahaan dan cenderung mengabaikan kepentingan lebih banyak orang.


Dalam kasus 20 proyek di Kabupaten Kupang, kita dengan pikiran jernih, hati yang tulus mesti menyatakan kekecewaan kita terhadap PT Adhi Karya. Di Kabupaten Kupang, pernah suatu waktu para kontraktor lokal meributkan monopolinya PT Adhi Karya mengerjakan proyek-proyek besar di kabupaten itu. Akibat monopoli itu, kontraktor lokal tidak banyak mendapat paket proyek. Kita sedih dengan kondisi seperti ini.

Karena itu, rencana PT Adhi Karya meminta addendum (tambahan waktu pengerjaan) layak kita persoalkan. Permintaan addendum itu sangat kuat mengesankan betapa berkuasanya PT Adhi Karya terhadap pemilik proyek. Apa-apa, minta keringanan. Tenggat waktu lewat, minta addendum. Kalau seperti ini, kontraktor lokal di NTT juga bisa menangani urusan proyek dengan nilai besar.
Pemkab Kupang sebagai pemilik proyek mesti meminta pertanggungjawaban PT Adhi Karya atas kinerjanya sehingga ke-20 paket proyek itu belum ada apa-apanya. Pertanggungjawaban itu perlu agar PT Adhi Karya juga 'tahu diri', bahwa proyek bernilai ratusan miliar itu adalah proyek untuk rakyat satu kabupaten.

'Tahu diri' juga perlu agar PT Adhi Karya bisa mengerti bahwa kepercayaan yang diberikan secara istimewa mengerjakan proyek-proyek berskala besar di suatu daerah seyogyanya diimbangi dengan kinerja yang setimpal, dengan mutu proyek yang juga layak.

Pemkab Kupang mesti juga mengambil hikmah dari kasus ini. Bahwa kontraktor yang memonopoli proyek-proyek tidak selamanya dapat diandalkan. 'Kemenangan' PT Adhi Karya mengerjakan paket proyek di Kabupaten Kupang adalah contoh soal yang harus menjadi pelajaran berharga betapa monopoli telah menjadi biang penyebab terbengkalainya seluruh proyek.

Maka sekarang yang dibutuhkan dari pemilik proyek adalah keberanian melawan dogma, melawan praktek monopoli. Kita paham bahwa merujuk pada aturan, hanya perusahaan dengan kualifikasi A yang diberi 'hak istimewa' mengerjakan proyek dengan nilai besar. Tetapi ketika exclusive right itu membawa akibat buruk, maka pemilik proyek juga perlu punya nyali menolak dan menyatakan tidak terhadap perusahaan-perusahaan yang kinerjanya setengah-setengah. *

Salam Pos Kupang edisi Sabtu 23 Agustus 2008 halaman 14
Read More...