TONY KLEDEN

"SUMBA, Pulau Mandiri Energi." Begitu salah satu judul berita harian ini edisi Rabu (23/9/2008). Kita benar-benar terhibur dengan judul berita seperti ini. Harapan kita jelas. Di tengah krisis energi global sekarang ini, alternatif lain menjadi penting.

Tetapi kita juga perlu kritis dan mawas diri, sehingga tidak terbuai begitu saja. Apakah berita-berita seperti ini cuma hiburan, sebatas membuat hati kita tenang, ataukah memang benar-benar menyata dalam praksis?


Soalnya, sudah terlampau sering kita dihibur dengan kata-kata, dengan janji-janji manis. Banyak sudah perusahaan-perusahaan datang dan menebar janji. Banyak pemodal datang menebar pesona. Setelah itu, mereka pergi dan tidak kembali lagi.

Kita punya banyak contoh untuk itu. Ketika tanaman jarak disebut-sebut sebagai salah satu bahan bakar pengganti minyak bumi, warga digerakkan untuk menanam jarak. Di mana-mana jarak jadi bahan perbincangan. Dari rakyat kecil sampai pengusaha. Dari pegawai kecil hingga pengambil kebijakan.

Tetapi apa lacur? Setelah ditanam dan memberi hasil, warga kecewa karena tidak tahu mau diapakan biji-biji jarak. Mau jual? Harganya tidak ada. Cuma Rp 500,00/kg seperti yang terjadi di Kabupaten Alor. Tidak ada nilai ekonomisnya. Janji-janji yang ditebar sebelumnya tinggal janji.

Dulu di kawasan Mbay, ada pengusaha datang dan ingin membangun tambak garam. Sampai sekarang keinginan itu tinggal keinginan.

Sumba juga pernah direncanakan menjadi pusat hewan, pusat ubi kayu dan pusat- pusat yang lain. Tetapi sekali lagi, semua masih sebatas rencana dan janji.

Musim sekarang adalah musim tebar janji. Banyak pengusaha yang punya intensi khusus datang merendah di hadapan rakyat menarik simpati mereka dengan menebar janji-janji manis. Akan bangun ini, akan bangun itu. Akan beri ini, akan beri itu.

Dan, sudah lama kita dihibur dengan 'niat akan'. Tetapi sampai kapan? Karena itulah kita perlu kritis dan tidak boleh terbuai.

Membaca berita tentang rencana menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi membangkitkan seribu harapan. Betapa tidak. Kalau jadi, maka Sumba menjadi pulau mandiri energi pertama di Indonesia. Seluruh energi listrik di Sumba sepenuhnya akan dikerahkan oleh angin, air, matahari dan juga dari tumbuh-tumbuhan.

Luar biasa! Tetapi kapan? Apakah bisa? Atau cuma mimpi? Cuma omong bikin mulut enak? Kalau kata-kata ini dilontarkan General Manager PLN Kantor Wilayah NTT, Amir Rosyidin, maka kita boleh berharap.

Sudah pasti Amir Rosyidin lebih tahu dan paham, bagaimana kondisi energi listrik di daerah ini, juga di republik ini. Di mana-mana PLN sempoyongan menghadapi tuntutan kebutuhan yang terus meningkat dan di sisi lain semakin mahalnya harga bahan bakar minyak. Pemadaman bergilir sudah menjadi lazim di daerah ini. Warga sudah terbiasa dengan pemadaman yang terkadang mengagetkan.

Meski begitu, kita berharap Amir Rosyidin tidak menambah panjang daftar proyek atau 'niat akan' di daerah ini. Yang sudah berniat membangun 'PT Akan', biarlah mereka itu hilang ditelan waktu. Jangan lagi ditiru dan diulang kembali. Rakyat sudah sakit hati.

Kalau PLN ingin menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi, wujudkan niat itu melalui rencana aksi. Kita perlu dukung rencana itu kalau memang serius. Bicarakan dengan masyarakat, dengan pemerintah di Sumba. Diskusikan langkah apa yang harus dilakukan. Seperti apakan porsi perhatian pemerintah. Bagaimana wujud dukungan rakyat. Semuanya perlu dibicarakan bersama.

Jika rencana itu benar-benar mau direalisasikan, kita yakin rakyat akan dengan penuh semangat mendukungnya. Yakinlah, bahwa untuk kepentingan dan kebutuhan mereka, rakyat akan mendukung setiap terobosan yang dilakukan.

PLN bisa membalikkan keraguan, apatisme dan juga pesimisme yang selama ini ada di hati rakyat. Menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi berarti PLN telah mampu membuktikan bahwa lembaga ini tidak seperti yang lain, yang cuma bisa menebar janji, dan karena itu lebih tampil sebagai 'PT Akan'. Dan, kita tidak lagi butuh 'PT Akan' yang cuma menebar 'niat akan' atau 'proyek akan'.

Mudah-mudahan, PLN benar-benar mewujudkan rencana besarnya menjadikan Sumba sebagai pulau mandiri energi pertama di Indonesia. *

Anggaran Pro Poor, Masih Jauuuhh.....

Oleh Tony Kleden

UNTUK waktu yang lama, anggaran publik selalu jadi soal, tidak terkecuali propinsi dan kabupaten/kota di daerah ini. Saban tahun dana DAU dan DAK berikut dana- dana stimulan lain digelontorkan dari mana-mana masuk ke daerah ini. Itu belum termasuk dana-dana dari donatur-donatur yang disalurkan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Untuk Propinsi NTT (termasuk kabupaten/kota) tahun 2008 ini mengalir dana senilai Rp 10.704.315.917.000 (sepuluh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Dana itu masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat dengan sumber dana APBN. Jumlah ini mengalami kenaikan 20,88 persen dari nilai DIPA tahun 2007 yaitu Rp 9.205.700.000.000 (sembilan triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus juta rupiah)


Total nilai tersebut merupakan akumulasi DIPA untuk instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah sebanyak 206 DIPA senilai Rp 2.983.185.171.000, DIPA tugas pembantuan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di propinsi/kabupaten/kota berjumlah 263 dengan nilai Rp 435.814.261.000 dan DIPA dekonsentrasi untuk SKPD propinsi berjumlah 59 DIPA dengan nilai Rp 699.994.322.000. Sisanya adalah DIPA dana alokasi umum (DAU) Rp 5.576.348.163.000 dan DIPA dana alokasi khusus (DAK) Rp 1.008.974.000.000.

NTT juga dihujani dana pihak ketiga yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Terdapat 221 LSM lokal (tercatat di Sekretariat Bersama Bappeda NTT) dan beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkiprah di wilayah NTT. Tahun 2007 saja, sejak Januari hingga September, diketahui bahwa jumlah dana bantuan luar negeri yang dikucurkan untuk masyarakat NTT yang dikelola LSM-LSM mencapai Rp 139.478.387.205. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, kelautan, kesehatan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mencengangkan menyimak angka-angka ini. Bayangannya, dengan dana senilai itu batu juga bisa jadi lumut di daerah-daerah yang kekurangan air seperti di Kota Kupang. Anak-anak sekolah tidak perlu berhimpit-himpit seperti karung raskin di gudang ketika mesti mendengar pelajaran di kelas di hampir semua kabupaten.

Sayang, bayangan itu adalah bayangan bodoh. Nyatanya, urusan dana tidak satu garis lurus dengan bayangan itu. Tetapi, satu hal jelas dan nyata, yakni bahwa perbaikan nasib, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti 'si punguk merindukan bulan'. Beras raskin datang dan datang terus. Makin hari makin banyak orang yang mengaku miskin. Saat menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) telah menjadi salah satu musim paling menyenangkan di daerah ini.

Sementara di sisi lain, seorang pejabat bisa melakukan perjalanan dinas melebihi hitungan hari dalam sebulan. Satu bulan bisa melakukan perjalanan dinas 45 hari. Ada juga yang bahkan pada saat yang sama berada di dua daerah berbeda untuk perjalanan dinas.

Gambaran faktual seperti ini sekaligus menunjukkan bahwa makin hari makin jauh jarak kesejahteraan antara mayoritas warga dengan segelintir orang yang mengaku abdi rakyat. Dana-dana yang datang bagai air bah, karena itu, perlu juga dipertanyakan seperti apa maslahatnya untuk rakyat.

Sebuah studi dan penelitian menarik dilakukan oleh Yayasan Aksi Cinta Kehidupan, Maumere bekerja sama dengan Yayasan TIFA Jakarta. Studi itu mengambil fokus pada anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Sikka. Apakah anggaran dua sektor yang selalu jadi primadona kampanye para calon kepala daerah di seluruh pelosok negeri ini telah bertindih tepat dengan kebutuhan rakyat Sikka? Apakah derajat kesehatan warga Sikka semakin terdongkrak naik sebagai hasil langsung dari adanya dana-dana itu? Apakah mutu pendidikan anak-anak Sikka semakin meroket? Apakah guru-guru di pelosok-pelosok Sikka semakin enteng menjejak langkah?

Hasil penelitian yang diseminarkan di Hotel Benggoan 3, Maumere Jumat (5/9/2008) pekan lalu, itu mengungkapkan apa sebaliknya. Satu saja kesimpulan kuat yang dapat ditarik dari seminar itu, yakni bahwa anggaran pemerintah belum pro rakyat, belum pro poor. Pemerintah lebih banyak menganggarkan dana untuk kepentingan yang tidak memihak masyarakat. Anggaran bukan diperuntukan mengikuti kegiatan atau kebutuhan masyarakat, namun sebaliknya kebutuhan atau kegiatan pembangunan itu yang harus disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Anggaran di dua sektor ini lebih banyak dihabiskan untuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja keperluan kantor dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan rakyat jauh lebih besar.

Pada tahun 2007, misalnya, alokasi anggaran yang langsung berhubungan dengan urusan pendidikan sangat rendahm hanya 5,26 persen. Sedangkan pada tahun 2008 naik sedikit saja, cuma menjadi 6,04 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemkab Sikka belum maksimal memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan hak warga atas pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan disorientasi arah penenuhan hak atas pendidikan yagn mengarah kepada ketimpangan akses layanan pendidikan di Sikka.

Hal lain yang juga telah berlaku jamak adalah belanja untuk pegawai yang selalu ada di setiap jenis program dan kegiatan pendidikan. Setiap program yang menyentuh langsung dengan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan masih terselip belanja pegawai, seperti honor PNS dalam kepanitiaan atau kegiatan. Ambil contoh kepanitiaan pelaksanaan UAS/UAN. Pada kegiatan ini selalu dialokasikan anggaran untuk pegawai, padahal mereka digaji untuk urusan seperti itu.

Sikka adalah locus penelitian. Tetapi dari pengalaman, apa yang terbaca di Sikka adalah soal yang sama dengan di kabupaten lain. Dan, itu tak lain berarti bahwa anggaran untuk pro poor memang masih jauh dari harapan.


Pos Kupang, Senin 15 September 2008

PEKAN lalu, harian ini beberapa kali memberitakan ihwal KMP Pulau Sabu milik Pemprop NTT. Nada dasar beritanya sama, yakni belum optimal, belum maksimal dan atau tidak beroperasinya angkutan laut itu.

Diberitakan bahwa kapal dengan rute Teluk Gurita, Atambua-Kalabahi, Alor dan Teluk Gurita-Kiser itu tidak lagi beroperasi. Pihak pengelola mengatakan, kenyataan itu terjadi akibat ketiadaan bahan bakar minyak (BBM).


Kita tidak ingin menuduh pengelola di sini. Tetapi kita hendak menggugat optimalisasi kapal itu untuk kemaslahatan masyarakat NTT. Sesungguhnya, dengan wilayah yang luas lautan lebih luas dari luas daratan, laut semestinya menjadi andalan kita. Semboyan 'jales veva jaha mahe' (di laut kita jaya) agaknya cuma sebatas semboyan dan terus menjadi klasik dan pudar.

Kita akui bahwa sejauh ini, laut belum serius kita sentuh, belum maksimal kita garap. Orang-orang kita di pantai membelakangi laut dan menghadap ke gunung. Artinya, bagi orang kita di daerah ini laut bukan tempat ideal dan prospektif menenun benang hidup. Benang hidup hanya bisa ditenun di darat dengan mengolah tanah.

Tidak ada-apa. Tetapi mestinya, laut harus juga sudah mulai dilirik. Dengan cara apa? Sudah banyak! Pemerintah propinsi sudah sejak beberapa tahun lalu mengkampanyekan gerakan masuk laut (Gemala).

Memang Gemala belum banyak geliatnya. Tetapi sebagai wacana, dia sudah mulai ramai. Kita harapkan dari wacana itu kemudian lahir langkah-langkah nyata bagaimana menggarap laut.

Tetapi untuk kita di NTT, laut tidak cuma menyediakan potensi yang layak digarap. Laut juga menjadi pemisah sekaligus penghubung antar-pulau di daerah ini.

Nah, sebagai satu kesatuan yang telah lama mengikat diri dalam satu teritori, yakni Propinsi NTT, niscaya jembatan penghubung antar-kita harus benar-benar baik dan kondusif. Sudah 20-an tahun PT ASDP menyediakan sejumlah kapal feri melayari pulau- pulau di daerah ini. Meski banyak keluhan, toh kita juga perlu berterima kasih atas jasa PT ASDP.

Beriringan dengan armada feri yang disiapkan PT ASDP, Pemerintah Propinsi NTT juga menyediakan layanan jasa angkutan laut. KMP Pulau Sabu adalah satu kapal yang dibeli oleh Pemprop NTT dengan maksud membantu memperlancar angkutan laut. Kapal itu dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Flobamor. Setiap tahun dianggarkan dana operasional untuk kapal itu. Tidak kecil dana bantuan yang dianggarkan dalam APDB itu.

Tetapi apa lacur? Menurut warta di harian ini pekan lalu, saat ini KMP Pulau Sabu tidak beroperasi dan 'bersembunyi' di Atapupu, Belu. Mengapa? Karena tidak ada BBM.

Kita mungkin memahami alasan itu, tetapi tidak bisa memakluminya. Mengapa? Karena kapal itu disubsidi. Angkutan-angkutan yang disubsidi, lazimnya dimaksudkan untuk membantu publik. Dia tidak ada urusan dengan serba kekurangan, terutama kekurangan dana operasional. Justru kekurangan itu ditalangi melalui subsidi. Karena itu tidak benar kalau KMP Pulau Sabu tidak beroperasi karena tidak ada BBM.

Tetapi pengelolaan KMP Pulau Sabu sekaligus juga menunjukkan betapa kita selalu gagal mengelola fasilitas untuk publik. Pengalaman menjelaskan dengan lugas, hampir semua perusahaan daerah (PD) di daerah ini tidak pernah menuai sukses. Perusahaan- perusahaan itu lebih tampil sebagai 'setan penghisap' anggaran APDB.

Neraca rugi adalah laporan tahunan yang sudah lazim. Meski begitu, pemerintah terkesan lamban sekali memperbaikinya sehingga tampil menguntungkan dan memberi manfaat berganda buat rakyat.

Kembali ke KMP Pulau Sabu. Barangkali baik kalau pengelolaan keuangan kapal itu diaudit. Seperti apa manfaat kapal itu bagi rakyat NTT? Seperti apa peruntukan dana subsidi bagi operasional kapal itu digelontorkan? Entahkah telah digunakan dengan benar? Atau jangan-jangan lebih banyak masuk ke kantong oknum-oknum pemeras.

Kita tidak ingin rakyat yang sudah susah ini tambah susah lagi. Juga sangat tidak etis jika di atas penderitaan rakyat itu, segelintir oknum pemeras tega memamerkan keserakahannya. Kita harapkan pemerintah propinsi segera memikirkan bagaimana KMP Pulau Sabtu, dan juga aset-aset bergerak milik pemerintah, dimanfaatkan sebesar- besarnya demi kemaslatahan rakyat NTT.

Semboyan jales veva jaha mahe, mudah-mudahan semakin bergeliat di laut. *

Salam Pos Kupang Edisi Selasa 9 September 2008

Oleh : Tony Kleden

KEKERASAN terhadap wartawan kembali berulang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kekerasan itu menimpa wartawan Harian Umum Pos Kupang, Obby Lewanmeru, yang bertugas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Obby dianiaya oleh empat preman, Minggu, 17 Februari 2008 menjelang fajar.
Sontak saja, berita itu segera menasional dan menjadi buah bibir para jurnalis di Tanah Air. Protes paling keras dan nyaring, sudah tentu, datang dari para pegiat pers, insan pers, wartawan sendiri. Para pihak yang menaruh peduli pada pers juga sama, bereaksi.
Semuanya satu nada dasar : menyesal dan mengutuk. Menyesal karena tindakan itu diperlihatkan justru ketika kebebasan pers di negeri ini mulai mengaroma. Mengutuk karena aksi itu memperlihatkan betapa masih banyak orang yang menyelesaikan soal dengan cara-cara jalanan, tidak beradab dan irasional.
Aksi itu sepatutnya disesali dan dikutuk. Tetapi, pada galibnya aksi kekerasan itu sekaligus juga memperlihatkan betapa jurnalisme investigasi di negeri ini belum ada apa-apanya, masih terpuruk, jauh dari harapan dan belum punya tempat. Sebaliknya jurnalisme yang berkembang dan terus dikembangkan adalah 'jurnalisme fenomena' yang cenderung reaktif terhadap setiap fenomena sosial yang ada, dan belum cukup pada 'jurnalisme noumena', yang berani membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dan ada di balik tirai.
Media dan para jurnalis kita (maaf) merasa sudah sangat puas jika mampu membuat para pembaca, pemirsa dan pendengar tertawa bahak-bahak, larut dalam duka nestapa para korban kekerasan. Banyak wartawan sudah bangga jika bisa melapor peristiwa on the spot -- yang belum tentu urgen dan penting untuk diketahui -- dan sanggup membuat pendengar, pemirsa dan pembaca berdecak kagum.
Dalam konteks Indonesia, sangat tangible kalau berita-berita yang dibeberkan masih lebih bersifat permukaan, datar dan belum jauh menukik ke dasar. Sangat jarang pers di negeri ini berhasil mengungkap kasus-kasus besar, membongkar misterinya, mengurai labirin masalahnya, dan mampu mempengaruhi suatu kebijakan penting dan strategis.
Banyak contoh dapat disebut betapa pers di negeri ini belum terlalu berhasil mempengaruhi para pengambil keputusan. Salah contoh yang telah klasik ialah korupsi di negeri ini. Selama tiga dasawarsa di bawah Soeharto, Indonesia morat-marit terbelenggu korupsi. Tetapi kondisi itu lebih sebatas 'katanya', 'konon.' Kasus-kasus KKN lebih sering terdengar, belum tersaji di halaman-halaman koran dan majalah. Kasus-kasus itu belum cukup kuat menarik keberanian dan membakar heroisme pers untuk mentransformasikannya ke dalam bahasa berita.
Memang, harus dipahami bahwa era Soeharto adalah era kegelapan bagi hampir semua piranti demokrasi, termasuk pers. Dijerat oleh regulasi yang mengekang, pers Indonesia terkerangkeng dalam ketakutan.
Alhasil, wartawan Indonesia adalah wartawan omong-omong, wartawan tukang kutip. Berita-berita yang tersaji, sebagai akibatnya, adalah berita omong-omong (talking news). News paper kemudian berubah rupa menjadi view paper, karena lebih banyak menyajikan persepsi, ketimbang memetakan realitas sosial. Seterusnya, fakta yang diberitakan adalah fakta yang telah terkonstruksikan, dan bukan fakta suci sebagaimana sudah terjadi.
In cassu Manggarai Barat, wartawan Pos Kupang, Obby Lewanmeru, coba mengambil jalan lain mengejawantahkan jati dirinya sebagai seorang wartawan sejati, wartawan yang punya kepekaan, yang sensitif terhadap realitas sosial yang ada di balik tirai. Dia coba mengungkap apa yang sudah menjadi agendanya dalam sebulan terakhir, yakni melacak kasus dugaan manipulasi proyek ubi aldira. Obby konsisten pada jalannya, setia pada pilihannya, tegas dalam sikapnya membongkar dugaan kasus itu. Harapannya jelas, semoga saja udang di balik itu bisa keluar.
Jalan, pilihan dan sikap yang diperlihatkan Obby semestinya menjadi proklamasi bagi kebangkitan 'jurnalisme noumena', yakni jurnalisme yang menyajikan fakta dalam dirinya sendiri, dan bukan fakta yang direproduksi atau direkonstruksikan kembali.
Di negeri dengan utang yang menggunung dan korupsi yang menggurita seperti ini, 'jurnalisme noumena' mesti perlu terus dihidupkan dan dikedepankan. Banyak kasus belum terbongkar. Banyak koruptor berwajah santo masih berkeliaran bebas. Pekerjaan 'menyenangkan orang susah dan menyusahkan orang senang' -- meminjam bahasanya wartawan Chicago yang humoris, Finley Peter Dunne -- ini mesti dilakoni setiap orang yang berani mengaku diri wartawan.
Inilah tantangan paling berat bagi panggilan wartawan di negeri ini saat ini. Panggilan wartawan adalah menulis. Setiap hari dia bergulat dengan kata. Kata menjadi persaksiannya. Bagi dia, kata adalah cerminan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kekuatan jika diasalkan dari kehidupan, pikir dan rasa. Seorang wartawan tidak punya apa pun selain kata untuk mengungkapkan isi kerohaniannya.
Kalau kata adalah persaksian seorang wartawan, maka bersama Sutardji Calzoum Bachri, setiap wartawan Indonesia boleh mendendangkan kidung ini, "Kita punya kata-kata, mereka punya tank, panser." *
Pos Kupang, Selasa 4 Maret 2008

Oleh : Tony Kleden

ADALAH seorang tiran yang kuat kuasa. Hanya satu ihwal yang belum dikalahkannya, yaitu memberangus iman warganya.

"Katakan kepada saya, di mana saya dapat menyembunyikan Allah mereka, sehingga mereka tidak sanggup menemukan Dia," demikian tanyanya kepada tiga penasehatnya.

"Sembunyikan Allah mereka di balik bintang yang paling jauh, dan mereka tak akan sanggup menemukan Dia," kata yang satu. Yang kedua membantahnya. "Mereka akan menemukan Dia sekali kelak kalau mereka terbang ke sana," demikian alasannya. "Lebih baik sembunyikan Dia di dasar samudera," usulnya.

Yang ketiga menolaknya. "Ah tidak. Mereka akan menemukan Dia kalau mereka berenang ke sana," kata yang ketiga. "Sembunyikan Dia dalam keseharian orang-orang itu, mereka tak akan menemukan Dia," demikian nasehatnya.

Allah mau disembunyikan? Gilalah mereka yang mencoba menyembunyikan Allah. Tetapi jauh lebih gila semua mereka yang mencoba menyembunyikan diri dari Allah. Juga jauh lebih celaka mereka yang mencoba buta melihat tanda-tanda zaman, tuli mendengar bisikan suara Allah. Wajah Allah, bisikanNya menyata, menyejarah setiap hari, setiap saat dalam setiap fenomena sosial, budaya dan kemasyarakatan.


Tiga puluh tahun (Alm) Mgr. Dr. Darius Wilhelmus Nggawa, SVD berziarah mencari, membaca, mendengar pengejawantahan, pemakluman diri Allah dalam tugas kegembalaannya di Keuskupan Larantuka. Tapak-tapak ziarahnya itu ditulis dalam sebuah buku berjudul Seperti Rajawali, Ziarah Pembebasan Uskup Darius W Nggawa, SVD. Buku kecil yang ditulis oleh Steph Tupeng Witin dan Eman Josef Embu ini berisikan riwayat kegembalaan Uskup Darius di Keuskupan Larantuka dalam rentang 1974 - 2004.

Sebagai seorang yang datang dari kampung Pora, Nggela, Ende, Uskup Darius sangat paham akan kehidupan umatnya di Larantuka yang tidak jauh berbeda dengan umat di kampung halamannya. Dan, dia sadar bahwa wajah umatnya adalah wajah Allah yang imanen, menyejarah dalam sejarah manusia.

Karena itu, ziarah kegembalaannya adalah ziarah mencari domba-dombanya di ladang pekerjaan mereka masing-masing, menemui mereka di rumah tangga mereka masing-masing dan menyapa mereka dengan nama mereka masing-masing. Dia mau merasakan denyut kehidupan umatnya, ingin menyaksikan pergulatan hidupnya di ladang, di sawah, juga di laut. Itu sebabnya dalam surat gembalanya tahun 1992, Uskup Darius menulis, "Kita dipanggil untuk melanjutkan karya Yesus mengusir setan dan roh jahat yang kini berbentuk pertikaian antar suku dan pribadi, dengki, balas dendam, kemiskinan, kelaparan, pemerasan, ketidakadilan, pelanggaran hak-hak, serta penindasan dan sebagainya." (halaman 30 buku ini).

Dalam menunaikan hasrat jiwanya mencari dan menemukan umatnya itu, Uskup Darius sangat sungguh-sungguh. Kesungguhan itu, bahkan bagi kebanyakan orang terkesan keras. Tetapi sejatinya, sikap seperti itu adalah opsi keberpihakannya dan juga keberpihakan gereja terhadap kebenaran. Melalui sikapnya yang seperti itu, Uskup Darius ingin mengatakan bahwa tidak baik kalau pemimpin itu suka mengurung diri dalam domus surea-nya, dalam rumah kencananya. Dia juga mengajak para pemimpin umat jangan pernah ambigu atau suka bersikap netral terhadap setiap soal yang dihadapi umatnya. Gereja mesti berpihak, bukan netral. Berpihak ke mana? Berpihak kepada kebenaran dengan melawan ketidakbenaran dan segala praktek kezaliman.

Pemimpin (umat) yang berpihak mengandaikan juga sikap toleran dan tidak imun terhadap kritikan. Pemimpin jangan suka memonopoli kebenaran, atau jangan pernah juga memposisikan diri sebagai penafsir tunggal atas kebenaran. "Kalau umat menyampaikan kritik, itu pasti ada alasannya. Kritik itu bisa, mengapa tidak? Saya biasanya diam dan dengar kalau umat menyampaikan kritik," kata Uskup Darius (halaman 26).

Dalam memimpin, Uskup Darius sangat terkenal karena konsisten dengan sikap dan pendiriannya yang teguh. Konsistensi sikap dan pendirian yang teguh adalah warisan ayahnya, Herman Yoseph Radja, seorang tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar di kampungnya. Bersama saudara-saudarinya, Uskup Darius dididik secara keras oleh ayahnya. Bahkan ketika hendak masuk ke sekolah di Ndona, ayahnya mengultimatumnya. "Kalau kau tidak lulus ujian, kau saya ikat dan taruh di tempat yang banyak semutnya," demikian Uskup Darius mengulang kata-kata ayahnya (halaman 58).

Sikap dan pendirian seperti itu nyaris mewarnai seluruh masa kegembalaannya di Larantuka. Dalam banyak soal, Uskup Darius sangat teguh pada sikapnya. Sikap seperti itu sekaligus juga menunjukkan kuatnya kepemimpinan dan kiblat keberpihakannya yang jelas. "Kepemimpinan beliau kuat, jelas, dan karena itu kurang lebih ada kepastian. Beliau terbuka mendengar, tetapi satu hal haram, ialah didikte," kata Romo Frans Amanue, Pr (halaman 92-93).

Keberpihakan itu menyata dalam beberapa contoh. Pertama, tahun 1975, Uskup Darius memrotes Pemerintah Kabupaten Flotim yang dengan paksaan memindahkan orang-orang Ongabaran ke pemukiman baru di Bugalima, Adonara Barat. Kedua, menggugat biaya pencatatan sipil perkawinan yang dinilai memeras rakyat pada tahun 1976. Ketiga, pada tahun 1991, Uskup Darius menolak SK Gubernur sehubungan dengan mutasi kepala sekolah yang diperbantukan pada Yapersuktim (Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur).

Di saat-saat akhir masa jabatannya, Uskup Darius tetap menunjukkan keberpihakan dan konsistensi sikapnya. Sebagai pemimpin gereja dan gembala umat, pastilah Uskup Darius sadar bahwa gereja harus memihak dan tidak bisa lagi menutup mata terhadap realitas sosial yang dihadapi umatnya. Melalui sikapnya itu, Uskup Darius hendak memercik api kesadaran bahwa wajah gereja mesti lebih dari sekadar gereja kultis, gereja upacara, gereja ritual-devosi yang cuma berpusat pada diri sendiri. "Kita harus memihak: memihak kebenaran dalam kasih, memihak kaum lemah yang terus menerus dikalahkan, memihak mereka yang dibungkamkan dan yang dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Pada era ketidakpastian ini, gereja perlu tampil secara meyakinkan sebagai benteng kebenaran, keadilan, cinta dan kebebasan," katanya. (halamana 11).

Buku tipis 207 halaman yang diterbitkan Penerbit Ledalero, 2008 ini memang berisikan riwayat perjalanan seorang gembala umat. Tetapi, lepas dari itu, isi buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana seorang pemimpin umat, juga pemimpin pada umumnya, mesti berdiri di tengah umatnya.

Sudah empat abad gereja, baik Katolik maupun Protestan, menanamkan pengaruhnya di daerah ini. Tetapi, umat di wilayah ini masih tetap terkungkung dalam belenggu ketidakadilan, terjerat kemiskinan, ketertinggalan dan terpinggirkan. Kebijakan publik sudah begitu banyak ditelurkan, tetapi nasib warga dan umat belum banyak berubah. Apa yang salah?

David Hollenbach mengusulkan tiga prinsip kebijakan publik yang bisa membantu. Pertama, kebutuhan orang-orang miskin mendapat prioritas lebih tinggi ketimbang keinginan-keinginan mereka yang kaya. Kedua, pembebasan orang-orang yang didominasi mendapat prioritas lebih daripada kebebasan orang yang kuat kuasa. Ketiga, partisipasi kelompok minoritas mendapat prioritas daripada pelanggengan suatu orde yang mengabaikan mereka.

Herman Yoseph Radja dan Maria Rae memberi nama 'Nggawa' kepada anak mereka yang menjadi gembala umat di Larantuka. Dalam bahasa Lio, 'nggawa' berarti terbang melayang di ketinggian seperti burung rajawali. Selama 79 tahun Uskup Darius terbang tinggi seperti rajawali, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan merebahkan diri dalam pangkuan bumi. *
Pos Kupang, Minggu 24 Agustus 2008