TONY KLEDEN

Oleh Tony Kleden

"SAYA menganjurkan agar di Larantuka ada lokalisasi (pekerja seks)." Anjuran itu datang dari Frans Laja, salah seorang peserta workshop Rapid Assesment and Respons Terhadap Penularan HIV/AIDS di Rumah Retret Susteran PRR, Weri, Larantuka, Kamis (18/9/2008) lalu. Frans bukan sembarang peserta. Dia adalah pegiat LSM yang sudah lama berurusan dengan masalah HIV-AIDS. Karena itu, pastilah Frans dengan penuh kesadaran dan penuh pemahaman menyampaikan anjurannya.
Semua peserta terpana. Diam. Ada yang bahkan tergagap. Tak pernah menyangka akan datang anjuran seperti itu. Tak menyangka karena membayangkan reaksi besar warga Larantuka dan sekitarnya. Membangun lokalisasi di Kota Reinha? Gila!


Sebagai moderator, saya menangkap kegundahan para peserta itu. Saya membayangkan resistensi yang begitu hebat dari warga Larantuka. Saya teringat, sejauh ini PKBI NTT belum berani menempatkan ATM kondom di lokalisasi Karang Dempel (KD) Tenau, Kupang. Padahal, mesin itu sudah diresmikan penggunaannya tahun lalu oleh Gubernur NTT (ketika itu) Piet Tallo. Kepada para peserta saya juga menuturkan, ketika Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, baru melontarkan wacana untuk membangun rumah bordir di Kota Kupang, beragam reaksi muncul.
"Taruhan, warga Larantuka akan mati-matian menolak jika hendak dibangun lokalisasi di Larantuka. Kenapa? Kota ini adalah Serambi Vatikan. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi seperti saat ini, dalam waktu sekejap seluruh dunia akan heboh manakala mendengar di Larantuka telah ada lokalisasi. Dari Larantuka ke Kupang. Dari Kupang ke Jakarta. Dari Jakarta entah ke mana lagi. Dan seterusnya dan seterusnya hingga sampai juga ke Kota Suci, Roma," saya coba memecahkan kebekuan.
Mungkin ide gila membangun sebuah lokalisasi di Kota Reinha. Tetapi ketika Frans mengajukan pendapatnya dengan penuh kesadaran, sudah tentu dia sudah melihat lebih jauh, telah menimbang untung ruginya apa yang bakal terjadi jika ada lokalisasi dan apa yang juga bakal datang jika tidak ada lokalisasi di Kota Reinha.
Hari itu, kepada para peserta dibeberkan hasil survai yang dilakukan atas kerja sama antara Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Larantuka dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Daerah NTT tentang perilaku berisiko terhadap bahaya HIV-AIDS. Survai itu dilakukan selama 14 hari di 12 desa binaan WVI Larantuka. Meski belum bisa dikatakan hasil itu menjelaskan seluruhnya tentang kondisi Flores Timur, tetapi survai itu kurang lebih telah mengungkap apa yang selama ini tak pernah terbayangkan. Banyak hal dan fakta terkuak ke permukaan.
Frans Laja, pria asal Manggarai yang meniti hidup di Tanah Nagi, mungkin gila. Tetapi Tanah Nagi butuh orang gila dengan ide-ide yang juga gila. Soalnya, hal ihwal tentang HIV-AIDS terkesan masih begitu baru di Flotim. Pemerintah belum menunjukkan perhatian serius, terutama dalam hal kebijakan anggaran. Tak ayal, Wakil Bupati Flotim, Yosni Herin, sering-sering mesti mencopot dana dari pos anggaran wakil bupati manakala turun ke desa melakukan sosialisasi.
Kalangan Dewan yang palu godamnya begitu berkuasa dalam mengatur alokasi dana juga sama jo. Workshop itu mestinya juga dihadiri kalangan Dewan. Undangan sudah disebar. Apesnya, yang datang cuma salah seorang wakil ketua. Itu pun hanya pada acara seremoni pembukaan. Padahal, kehadiran anggota DPRD sangat penting untuk memikirkan agenda yang berdampak begitu luas ini.
John D Mangu dan Adi Lamury dari PKBI NTT dalam pemaparan hasil survai itu menjelaskan panjang lebar tentang bahaya HIV-AIDS yang tidak lagi jauh, tetapi sudah datang. Untuk angka kasus HIV-AIDS, Flotim masih di bawah Kota Kupang, Kabupaten Belu dan Sikka. 'Baru' tiga belas menurut data resmi yang dikeluarkan KPAD Flotim. Tetapi Wakil Bupati Flotim, Yosni Herin, berani menyebut angka 26 pengidap.
Angka 13 dan 26 tentu berbeda. Tetapi angka ini menegaskan satu hal yang sama, yakni bahwa Flores Timur tidak lagi aman terhadap HIV-AIDS. Masalah HIV-AIDS tidak lagi masalah kecil dan karena itu luput dari perhatian. Dari pemaparan John Mangu dan Adi Lamury tertangkap kondisi tidak aman itu. Keduanya menjelaskan bagaimana rotasi para pekerja seks itu hingga tiba di Larantuka. Ada dua jalur masuk ke Larantuka. Jalur pertama, Kupang-Atambua-Kalabahi-Lewoleba-Larantuka. Jalur kedua, Surabaya-Labuan Bajo-Maumere-Larantuka. Dari jalur rotasi ini, jelas kalau Larantuka, Kota Reinha itu masuk dalam 'jalur merah' perjalanan para pekerja seks.
Berbeda dengan Flores Timur, pemerintah kabupaten di semua 'jalur merah' ini lebih respons dan tidak tinggal diam. Di Kota Kupang, ada puluhan LSM peduli HIV-AIDS. Pemkot Kupang juga telah menggagas Ranperda HIV-AIDS. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Kupang sejauh ini adalah yang terbaik di NTT. Staf oke, sekretariat representatif, anggaran no problem. Dan, duet Dan Adoe-Dan Hurek punya konsern tinggi.
Di Belu, perhatian pemerintah, terutama dalam alokasi anggaran luar biasa. Dalam satu tahun anggaran, ratusan juta digelontorkan untuk sosialisasi. Wakil Bupati Belu, Greg Mau Bili, adalah pimpinan wilayah yang sangat paham dengan urusan HIV-AIDS.
Di Sikka, pemerintah juga lekas tanggap. Rumah Sakit TC Hillers sudah punya VCT (Voluntary Counseling and Testing). Para ODHA (orang dengan HIV-AIDS) juga punya wadah terorganisir dan mendapat perhatian pemerintah. Di Manggarai Barat, perlahan-lahan pemerintah menyadari epidemi ini sehingga semakin memberi perhatian. Lembata nyaris sama dengan Flores Timur. Belum banyak perhatian dan masih melihat masalah HIV-AIDS sebagai masalah remeh temeh.
Seperti di lampu merah, Pemkab Flotim tidak bisa lagi main-main di 'jalur merah'. Kurang awas, kualat akibatnya. Mau kualat? (bersambung)

Pos Kupang, Kamis 23 Oktober 2008